Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya fokus pada literasi, tetapi bagaimana pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi perilaku nyata dan keputusan finansial yang lebih baik,

Palu (ANTARA) - Founder Hannah Asa Indonesia Mardiyah mengatakan, pelaku ekonomi kreatif yang saat ini tumbuh diharapkan mampu menjawab tantangan dalam pengelolaan keuangan saat ini.

Dalam pelatihan bertajuk "Creative Wealth Bootcamp: Financial Literacy & Communication Strategy for Creators", pihaknya merancang untuk menjawab tantangan nyata yang dihadapi pelaku ekonomi kreatif, khususnya dalam pengelolaan keuangan.

Mardiyah di Palu, Senin menyebutkan, saat ini semakin banyak generasi muda yang telah mampu menghasilkan pendapatan secara mandiri seiring pertumbuhan ekonomi kreatif.

Namun, pihaknya menemukan sejumlah pelaku ekraf masih menghadapi persoalan seperti pendapatan tidak stabil, belum memiliki sistem keuangan yang terstruktur, kesulitan menentukan harga, hingga kurangnya pemahaman terhadap layanan keuangan formal.

“Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya fokus pada literasi, tetapi bagaimana pengetahuan tersebut diterjemahkan menjadi perilaku nyata dan keputusan finansial yang lebih baik,” ujarnya.

Sebanyak 200 peserta dari kalangan mahasiswa, pelaku ekonomi kreatif, serta generasi muda di Kota Palu mengikuti pelatihan literasi keuangan guna meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan serta kapasitas dalam mengembangkan usaha berbasis kreativitas.

Kegiatan pelatihan ini merupakan kolaborasi komunitas Hannah Asa Indonesia yang bergerak di bidang literasi keuangan bersama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Tadulako, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).

Menurut dia, risiko penipuan digital dan investasi ilegal juga masih menjadi ancaman bagi generasi muda yang aktif dalam aktivitas ekonomi berbasis kreativitas.

Karena itu, program ini mengintegrasikan tiga aspek utama, yakni literasi keuangan, kesadaran investasi, dan strategi komunikasi.

Peserta tidak hanya mendapatkan pemahaman konsep, tetapi juga pelatihan praktik terkait pengelolaan keuangan, penyusunan arus kas, hingga penentuan harga dan komunikasi nilai produk.

Sementara itu, Deputi Kepala Wilayah KP BEI Sulawesi Tengah Dewi Nur mendorong generasi muda untuk mulai berinvestasi sejak dini guna membangun ketahanan finansial.

“Investasi bukan tentang menunggu waktu yang tepat, tetapi tentang memulai lebih awal, karena waktu akan membantu pertumbuhan aset secara optimal,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini semakin banyak masyarakat mulai berinvestasi di pasar modal, namun belum semuanya memahami risiko dan strategi yang tepat.

Sehingga, ia berharap melalui kegiatan ini, seluruh masyarakat, khususnya mahasiswa dan generasi mudah tidak hanya menjadi investor, tetapi juga menjadi investor yang cerdas, rasional, dan teredukasi.

Ia mengatakan bahwa kolaborasi dengan Hannah Asa Indonesia dan kampus menjadi langkah strategis dalam memperluas literasi keuangan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sulawesi Tengah yang juga Analis PEPK dan LMS, Adam Novriansyah juga menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam berinvestasi di tengah meningkatnya risiko penipuan digital.

Ia mengatakan, masyarakat perlu memastikan bahwa setiap aktivitas investasi dilakukan secara legal dan logis serta tidak mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan yang tidak masuk akal.

“Jika menemukan indikasi penipuan atau kendala dalam layanan keuangan, masyarakat dapat segera menghubungi layanan konsumen OJK di nomor 157,” katanya.

Pewarta: Nur Amalia Amir
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia -Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sepakat melakukan sinkronisasi kebijakan fiskal setelah adanya pengurangan dana bagi hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Kedua lembaga pemerintahan ini juga mendorong skema pendanaan kreatif (creative financing) guna menjaga keberlanjutan pembangunan.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan, Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti sepenuhnya arahan pemerintah pusat terkait kebijakan fiskal yang telah dipikirkan secara matang dengan penyesuaian terhadap Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026.

Dengan adanya penyesuaian APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2026, dari Rp 95 triliun menjadi Rp 79 triliun, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan strategi creative financing agar pembangunan Jakarta tetap berjalan. Strategi yang dimaksud mencakup inisiatif pembentukan Jakarta Collaboration Fund, penerbitan obligasi daerah, serta pemanfaatan likuiditas Rp 200 triliun melalui Bank Himbara untuk mendukung pembiayaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik DKI Jakarta.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi langkah Pemprov DKI Jakarta yang mendukung kebijakan fiskal berupa penyesuaian DBH. Kebijakan ini dilakukan lantaran adanya keterbatasan pemerintah pusat dalam sisi fiskal.

Purbaya menilai, perekonomian nasional masih dapat tumbuh lebih baik pada masa mendatang, sehingga pendapatan negara dari sektor pajak dan kegiatan fiskal lainnya berpeluang meningkat. Jika itu terjadi, tidak menutup kemungkinan pemerintah pusat akan mengembalikan sebagian alokasi dana ke daerah, termasuk kepada DKI Jakarta.

"Saya akan mengevaluasi, menjelang pertengahan triwulan kedua tahun 2026. Kalau pendapatan negara meningkat, maka saya akan kembalikan lagi ke daerah," terang Purbaya.

Pendanaan Kreatif

Pramono mengatakan, Pemprov DKI Jakarta memiliki ragam program yang menggunakan skema pendanaan kreatif. Misalnya, program KJP Plus Try Out yang baru-baru ini diluncurkan. Program ini ditujukan bagi penerima KJP Plus untuk mengikuti try out gratis dalam rangka persiapan masuk perguruan tinggi.

"Jakarta Timur ini sebagai inisiator, sebagai pemula. Mudah-mudahan program ini berkelanjutan dan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan swasta yang dilakukan secara creative financing," ungkap Pramono.

Dia menambahkan, program lainnya yang menggunakan skema pendanaan kreatif adalah penyediaan Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan. . Pembangunan Pos Damkar ini tidak menggunakan anggaran APBD, melainkan hasil kolaborasi Pemprov DKI dengan pihak swasta, yakni PT Pacific Equity Management, melalui mekanisme tukar-menukar barang milik daerah (ruislag).

"Ini salah satu contoh pos pemadam kebakaran yang dibiayai dengan creative financing. Tanah milik Pemda seluas 301 meter ditukar dengan lahan 600 meter di lokasi ini, yang kemudian dibangunkan pos pemadam, taman bermain anak, dan jalan lingkungan," ungkap Pramono.

Dia menegaskan, kolaborasi ini menjadi contoh nyata pengelolaan aset daerah yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Harapannya, skema ini menjadi contoh pengelolaan aset daerah yang inovatif dan dapat direplikasi di wilayah lainnya di Indonesia.

"Kolaborasi ini menunjukkan bagaimana kreativitas dan sinergi dapat memperluas layanan publik di kawasan padat penduduk. Saya sangat gembira karena ini bentuk kreativitas agar pos-pos pemadam kebakaran bisa hadir di tengah masyarakat," pungkas Pramono.