Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membagikan Rp208 miliar kepada 52 kabupaten/kota terdampak bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra.

Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara usai Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Bantuan itu diberikan kepada 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

"Penanganan yang terkait dengan bencana, kemarin alokasi bantuan untuk pemerintah daerah telah disampaikan 52 kabupaten/kota, Rp4 miliar (per daerah), dan juga 3 provinsi telah disalurkan. Ini sudah disalurkan dari APBN," tutur Suahasil dalam Konferensi Pers di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (16/12).

Selain itu, pemerintah memberikan keringanan dalam proses penyaluran dana transfer ke daerah (TKD). Suahasil menegaskan syarat salur resmi dihapus bagi pemerintah daerah (pemda) terdampak bencana.

Ia memahami pemda di 3 provinsi terdampak bencana tengah mengalami kesulitan. Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan untuk memberi keringanan tersebut.

"Kita akan menyederhanakan dan praktis membuat syarat salurnya itu bisa jadi lebih otomatis. Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat, nanti kita lihat lagi situasi yang berikutnya," jelas wakil Purbaya tersebut.

Di lain sisi, Kemenkeu juga tengah mengidentifikasi biaya perbaikan infrastruktur terdampak bencana. Ia menekankan pembangunan kembali bakal dilakukan dengan duit APBN 2026.

"Tentu kita menyiapkan anggaran untuk 2026, Pak Menteri Keuangan (Purbaya) juga sudah menyampaikan kita akan siapkan anggarannya. Kita cari dari seluruh anggaran yang ada, ada yang di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, ada yang untuk pembangunan infrastruktur, dan yang lain," terang Suahasil.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah resmi membuka kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan yang dialami oleh dunia usaha.

“Hari ini, pemerintah melalui Satgas P2SP telah membangun kanal debottlenecking yang akan menampung, menindaklanjuti, serta menyelesaikan kendala hambatan dari pelaku usaha,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kanal tersebut dapat diakses pada laman https://lapor.satgasp2sp.go.id selama 24 jam. Airlangga menyatakan pemerintah akan merespons aduan secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel.

“(Aduan) akan langsung ditindaklanjuti oleh satgas sampai dengan di tingkat kementerian/lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan dilakukan setiap minggu,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga melaporkan perkembangan kinerja Satgas P2SP.

Sebagai catatan, Satgas P2SP terbagi menjadi tiga kelompok kerja (pokja).

Pokja I memiliki tugas mempercepat penyerapan anggaran program strategis pemerintah. Pokja II fokus pada percepatan implementasi program, penyelesaian kendala, dan debottlenecking. Sementara, Pokja III bertanggung jawab menangani penyelesaian regulasi sebagai dasar pelaksanaan program serta penegakan hukum.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap kehadiran Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah yang bakal menggelar 'persidangan' untuk memutus keluhan investasi dapat menjadi aksi nyata penyelesaian hambatan bisnis di Indonesia.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengatakan bahwa pada prinsipnya pelaku usaha mendukung penuh inisiatif pemerintah membuka kanal pengaduan tersebut mulai Senin (1/12/2025). Menurutnya, langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terjun langsung mengurai benang kusut masalah di lapangan.

Shinta mengakui hambatan berusaha saat ini sangat kompleks, mulai dari tumpang tindih kewenangan, ketentuan sektoral, hingga sumbatan (bottleneck) implementasi kebijakan di daerah.

Oleh karena itu, dia menilai wajar jika dibutuhkan kanal penyelesaian ekstra yang memiliki mandat eksekusi jelas, mengingat persoalan investasi kerap melibatkan lintas kementerian dan lembaga.

"Kami melihat Satgas ini sebagai tambahan mekanisme yang dapat memperkuat existing system. Justru dengan adanya integrasi proses persidangan atau mediasi secara cepat, dunia usaha berharap penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lebih komprehensif," ujarnya saat dihubungi Bisnis, Minggu (30/11/2025).

Kendati demikian, Shinta memberikan tiga catatan agar efektivitas Satgas yang dipimpin Purbaya Yudhi Sadewa ini benar-benar terasa dampaknya bagi dunia usaha.

Pertama, diperlukannya koordinasi integratif antarinstansi. Hal ini dinilai vital agar laporan dan keputusan Satgas tidak berjalan paralel atau justru tumpang tindih dengan kanal yang sudah ada di kementerian teknis maupun pemerintah daerah.

Kedua, keputusan yang dihasilkan dari proses mediasi harus cepat dan implementatif. Shinta menyoroti pentingnya penyelesaian pada isu-isu yang selama ini berlarut, seperti perizinan dasar, sektoral, hingga kepastian usaha di daerah.

Ketiga, transparansi dalam monitoring dan evaluasi.

"Dunia usaha sangat membutuhkan aksi yang konkret. Kami berharap Satgas ini dapat menjadi katalis untuk mempercepat perbaikan iklim investasi dan mendukung penciptaan lapangan kerja," pungkasnya.

Satgas Buka Kanal Pengaduan

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengumumkan akan turun tangan untuk mengurai benang kusut perizinan dan hambatan investasi lewat Satgas Percepatan Program Pemerintah.

Purbaya berencana membuka meja pengaduan langsung bagi para pengusaha yang merasa dipersulit, baik oleh regulasi kementerian maupun persengketaan bisnis. Purbaya memastikan mekanisme lengkap dan tata cara pelaporan tersebut akan dirilis secara resmi pada awal pekan depan.

"Nanti, hari Senin [1/12/2025] akan diumumkan mekanisme seperti apa, cara mengadunya seperti apa, persyaratannya seperti apa," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Bendahara negara ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan menampung sembarang keluhan. Pihaknya akan melakukan seleksi ketat untuk memilah kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan cepat (quick wins) guna menjaga momentum investasi.

Purbaya menargetkan proses persidangan atau mediasi masalah tersebut akan langsung digelar sepekan setelah mekanisme diumumkan. Dia berjanji akan memanggil semua pihak terkait, termasuk kementerian teknis apabila terbukti menjadi penghambat.

"Nanti kami panggil yang mengadu siapa, yang diadukan siapa. Kalau di pemerintah, kan kementeriannya mana yang menghambat program mereka. Sekarang kami bereskan nanti seperti itu," tegasnya.

Selain hambatan birokrasi pemerintah, Purbaya juga membuka pintu bagi penyelesaian sengketa antar-pelaku usaha (business to business/B2B). Dia mengakui bahwa gesekan antar-bisnis kerap terjadi dan mengganggu iklim investasi secara keseluruhan.

"Bisnis satu berantem dengan bisnis yang lain juga sering. Kami ada mekanisme juga, kami bereskan di situ, yang penting investasinya harus berjalan dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut, jika dalam proses bedah masalah tersebut ditemukan adanya regulasi yang kontraproduktif maka Purbaya memastikan perbaikan aturan akan langsung dieksekusi melalui kelompok kerja yang tangani perihal peraturan perundang-undangan.

"Nanti kalau di situ ada peraturan yang mengganggu, nanti kami perbaiki lewat Pokja III-nya," pungkas Purbaya.

Susunan Satgas

Satgas Percepatan Program Pemerintah telah terbentuk memiliki tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Lalu, Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan alias debottlenecking. Pokja II ini yang akan menerima pengaduan para pengusaha dan menyelesaikannya.

Kemudian, Pokja III yang menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Satgas Percepatan Program Pemerintah diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua I) dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Ketua II).

Mereka dibantu tiga wakil ketua yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (wakil ketua I) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (wakil ketua II), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (wakil ketua III).

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengambil langkah untuk mengurai benang kusut perizinan dan hambatan investasi, lewat Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Pemerintah.

Purbaya berencana membuka meja pengaduan langsung bagi para pengusaha yang merasa dipersulit, baik oleh regulasi kementerian maupun persengketaan bisnis. Purbaya memastikan mekanisme lengkap dan tata cara pelaporan tersebut akan dirilis secara resmi pada awal pekan depan.

"Nanti, hari Senin [1/12/2025] akan diumumkan mekanisme seperti apa, cara mengadunya seperti apa, persyaratannya seperti apa," ujarnya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/11/2025).

Bendahara negara ini menjelaskan bahwa pemerintah tidak akan menampung sembarang keluhan. Pihaknya akan melakukan seleksi ketat untuk memilah kasus-kasus yang dapat diselesaikan dengan cepat (quick wins) guna menjaga momentum investasi.

Tak main-main, Purbaya menargetkan proses persidangan atau mediasi masalah tersebut akan langsung digelar sepekan setelah mekanisme diumumkan. Dia berjanji akan memanggil semua pihak terkait, termasuk kementerian teknis apabila terbukti menjadi penghambat.

"Nanti kami panggil yang mengadu siapa, yang diadukan siapa. Kalau di pemerintah, kan kementeriannya mana yang menghambat program mereka. Sekarang kami bereskan nanti seperti itu," tegasnya.

Mediasi Sengketa B2B

Selain hambatan birokrasi pemerintah, Purbaya juga membuka pintu bagi penyelesaian sengketa antar-pelaku usaha (business to business/B2B). Dia mengakui bahwa gesekan antar-bisnis kerap terjadi dan mengganggu iklim investasi secara keseluruhan.

"Bisnis satu berantem dengan bisnis yang lain juga sering. Kami ada mekanisme juga, kami bereskan di situ, yang penting investasinya harus berjalan dengan baik," tuturnya.

Lebih lanjut, jika dalam proses bedah masalah tersebut ditemukan adanya regulasi yang kontraproduktif maka Purbaya memastikan perbaikan aturan akan langsung dieksekusi melalui kelompok kerja yang tangani perihal peraturan perundang-undangan.

"Nanti kalau di situ ada peraturan yang mengganggu, nanti kami perbaiki lewat Pokja III-nya," pungkas Purbaya.

Susunan Satgas

Adapun, Satgas Percepatan Program Pemerintah telah terbentuk memiliki tiga kelompok kerja (Pokja). Pokja I bertugas memonitor realisasi anggaran kementerian/lembaga (K/L).

Lalu, Pokja II bertugas menyelesaikan berbagai hambatan alias debottlenecking. Pokja II ini yang akan menerima pengaduan para pengusaha dan menyelesaikannya.

Kemudian, Pokja III yang menangani perihal regulasi dan penegakan hukum. Jika dalam penyusunan kebijakan dibutuhkan bantuan regulasi maka Pokja III akan turun tangan.

Adapun Satgas Percepatan Program Pemerintah diketahui oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Ketua I) dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Ketua II).

Mereka dibantu tiga wakil ketua yaitu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (wakil ketua I) Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani (wakil ketua II), Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy (wakil ketua III).

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait pengawasan penyerapan anggaran.

Purbaya menjelaskan, koordinasi penyerapan anggaran lintas kementerian/lembaga sejak dulu dilakukan di bawah Istana Kepresidenan. Pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tugas koordinasi penyerapan anggaran dilaksanakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sementara itu, saat periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), koordinasi dilanjutkan di bawah salah satu kedeputian di Kantor Staf Presiden (KSP).

Menurut Purbaya, penunjukan Mensesneg untuk ikut mengoordinasikan hal tersebut sudah sejalan dengan pembentukan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Satgas itu dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, di mana Mensesneg dan Menkeu turut terlibat.

"Sekarang sudah ada tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah, itu ada Pokja I kalau enggak salah yang memonitoring penyerapan anggaran. Memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu itu," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya bahkan menyebut nantinya dia tidak akan lagi fokus terhadap urusan penyerapan anggaran pemerintah. Dia menyebut Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu pun sudah ditugaskan untuk masuk ke dalam pokja satgas tersebut.

"Saya ngerjain yang lain, kan banyak [urusan Menkeu], jadi enggak ada masalah. Memang seperti itu desainnya. Itu kami jalankan dulu karena satgas seperti itu belum ada. Begitu satgas ada, ya sudah. Kemudian Pak Mensesneg kan di sana," terang Purbaya.

Sebelumnya, realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah yang masih lambat jelang akhir tahun telah mendapatkan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu bahkan mendorong Presiden Prabowo untuk menunda penerbangannya selama dua jam ke Australia, Selasa (11/11/2025). Dua jam itu digunakan Prabowo untuk menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap salah satu materi pembahasan rapat itu yakni mengenai penyerapan anggaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ikut dalam rapat tersebut.

Selain Teddy, beberapa menteri dan kepala lembaga lain turut hadir yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," terangnya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (12/11/2025).

Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait pengawasan penyerapan anggaran.

Purbaya menjelaskan, koordinasi penyerapan anggaran lintas kementerian/lembaga sejak dulu dilakukan di bawah Istana Kepresidenan. Pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tugas koordinasi penyerapan anggaran dilaksanakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sementara itu, saat periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), koordinasi dilanjutkan di bawah salah satu kedeputian di Kantor Staf Presiden (KSP).

Menurut Purbaya, penunjukan Mensesneg untuk ikut mengoordinasikan hal tersebut sudah sejalan dengan pembentukan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Satgas itu dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, di mana Mensesneg dan Menkeu turut terlibat.

"Sekarang sudah ada tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah, itu ada Pokja I kalau enggak salah yang memonitoring penyerapan anggaran. Memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu itu," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya bahkan menyebut nantinya dia tidak akan lagi fokus terhadap urusan penyerapan anggaran pemerintah. Dia menyebut Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu pun sudah ditugaskan untuk masuk ke dalam pokja satgas tersebut.

"Saya ngerjain yang lain, kan banyak [urusan Menkeu], jadi enggak ada masalah. Memang seperti itu desainnya. Itu kami jalankan dulu karena satgas seperti itu belum ada. Begitu satgas ada, ya sudah. Kemudian Pak Mensesneg kan di sana," terang Purbaya.

Sebelumnya, realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah yang masih lambat jelang akhir tahun telah mendapatkan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu bahkan mendorong Presiden Prabowo untuk menunda penerbangannya selama dua jam ke Australia, Selasa (11/11/2025). Dua jam itu digunakan Prabowo untuk menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap salah satu materi pembahasan rapat itu yakni mengenai penyerapan anggaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ikut dalam rapat tersebut.

Selain Teddy, beberapa menteri dan kepala lembaga lain turut hadir yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," terangnya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (12/11/2025).

Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy.