Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Komisi XI DPR/RI mulai membahas peran Danantara Development Management Fund (DDMF) sebagai kendaraan investasi untuk proyek-proyek strategis berimbal hasil jangka panjang dalam rapat tertutup pada Rabu (1/7/2026).

Namun, keberhasilan lembaga baru itu dinilai akan sangat ditentukan oleh kemampuannya membangun tata kelola yang kredibel, menarik investasi swasta, serta menghindari bertambahnya beban birokrasi dan risiko fiskal.

Ketua Komisi XI DPR/RI Mukhamad Misbakhun mengatakan pembahasan mencakup sejumlah proyek prioritas beserta rencana pendanaan DDMF. Namun, seluruh substansi rapat belum dapat disampaikan kepada publik karena bersifat tertutup.

Dia menjelaskan pada intinya DDMF akan diarahkan membiayai sektor-sektor yang selama ini kurang diminati investor swasta karena tingkat pengembalian investasinya baru dapat diperoleh dalam jangka panjang.

Dia menambahkan tantangan utama dalam pembiayaan proyek-proyek tersebut adalah rendahnya internal rate of return atau IRR apabila dikerjakan sepenuhnya oleh sektor swasta. Oleh sebab itu, negara perlu mengambil peran untuk memastikan proyek strategis tetap dapat berjalan.

"Yang intinya itu adalah mengenai bagaimana melakukan upaya pembangunan terhadap sektor-sektor yang selama ini tingkat return of investmentnya itu bersifat jangka panjang. Kalau diserahkan kepada swasta, sangat rendah dan sangat minim partisipasi swastanya. Maka kehadiran negara ditetapkan bahwa DDMF harus masuk ke sana," ujarnya usai rapat tertutup, Rabu (1/7/2026).

Menurut Misbakhun, mekanisme pembiayaan proyek juga tidak akan sekadar membagi porsi antara Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan DDMF. Pemerintah masih menyusun skema pendanaan yang akan diterapkan pada masing-masing proyek.

Namun, ia menegaskan dana APBN tidak akan disalurkan langsung ke DDMF.

"Strateginya sedang dirumuskan. Bukan berarti dana APBN masuk ke DDMF. Nanti mekanismenya berbeda dan akan dijelaskan secara transparan setelah seluruh skemanya matang," imbuhnya.

Dia menambahkan DDMF juga telah mempresentasikan strategi untuk menarik investasi global. DPR akan mengevaluasi implementasi strategi tersebut secara berkala melalui rapat pengawasan berikutnya.

Sementara itu, Managing Director Danantara Rohan Hafas menegaskan seluruh investasi yang dilakukan oleh DDMF tetap akan mengedepankan prinsip komersial meski memiliki horizon investasi jangka panjang.

Pihaknya juga berkomitmen untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan program secara berkala kepada Komisi XI DPR/RI.

"Kami akan terus berkonsultasi dengan Komisi XI sebagai mitra. Walaupun returnnya jangka panjang, tetap harus dihitung aspek komersialnya. Perkembangan dan kinerjanya juga akan kami laporkan secara periodik," ujarnya.

Adapun saat ditanya mengenai target kontribusi investasi Danantara terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, baik Misbakhun dan Rohan belum bersedia menyatakan rinciannya. Menurut mereka, seluruh target masih berada pada tahap penyusunan rencana kerja dan akan dihitung berdasarkan karakteristik masing-masing proyek.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan DDMF berpotensi menjadi mitra strategis dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek jangka panjang yang menjadi prioritas pemerintah.

Menko AHY menyoroti sejumlah proyek prioritas yang membutuhkan dukungan investasi besar dan berkelanjutan. Salah satunya adalah pembangunan Giant Sea Wall untuk melindungi kawasan pesisir yang menghadapi ancaman penurunan muka tanah dan kenaikan permukaan air laut, terutama di wilayah Teluk Jakarta serta kawasan Semarang, Kendal, dan Demak.

Selain itu, Menko AHY juga mendorong percepatan pengembangan sektor perkeretaapian melalui revitalisasi jalur eksisting, reaktivasi jalur yang tidak beroperasi, serta pembangunan jalur baru di Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurutnya, pengembangan jaringan kereta api memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas nasional sekaligus meningkatkan efisiensi logistik.

Urgensi DDMF

Pembentukan Danantara Development Mutual Fund (DDMF) sebagai bagian dari ekosistem investasi Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dinilai masih menyimpan sejumlah tantangan. Selain berpotensi menambah lapisan birokrasi, skema tersebut juga dinilai dapat meningkatkan risiko terhadap posisi utang publik apabila tidak dirancang dengan tata kelola yang kuat.

Pengamat BUMN sekaligus Direktur NEXT Indonesia Center, Herry Gunawan mengatakan keberadaan DDMF lebih banyak potensi risiko dibandingkan dengan manfaatnya.

Menurutnya, berbeda dengan entitas pengelola investasi yang dapat menghimpun dana melalui aktivitas investasi, DDMF akan bergantung pada badan induknya untuk memperoleh pendanaan. Konsekuensinya, badan tersebut berpotensi menerbitkan surat utang atau instrumen pembiayaan lain yang pada akhirnya dapat meningkatkan eksposur utang publik.

"Kalau pendanaannya berasal dari badan yang menerbitkan obligasi atau surat berharga, risikonya tentu ada. Apabila tidak dikelola dengan baik, utang publik bisa meningkat," katanya.

Selain aspek pembiayaan, keberadaan DDMF juga dinilai berpotensi memperpanjang proses birokrasi dalam penyaluran investasi BUMN.

Selama ini, pengajuan penyertaan modal negara (PMN) dilakukan melalui kementerian terkait dan Kementerian Keuangan. Dengan hadirnya DDMF, menurutnya, akan muncul satu lapis proses baru yang justru berpotensi mengurangi efisiensi.

"Rantai birokrasi menjadi lebih panjang. Semakin banyak tahapan koordinasi, semakin besar potensi keterlambatan dalam pengambilan keputusan investasi," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa operasional DDMF pada tahap awal masih berpotensi ditopang oleh anggaran negara maupun pengelolaan dividen BUMN. Kondisi tersebut dikhawatirkan menimbulkan tumpang tindih fungsi dengan lembaga yang telah lebih dahulu menjalankan pengelolaan investasi pemerintah.

Karena itu, ia mempertanyakan urgensi pembentukan DDMF apabila fungsi-fungsi yang dijalankan sebenarnya telah tersedia di bawah struktur Danantara saat ini.

"Kalau investasi baru sudah bisa ditangani oleh Danantara Investment Management dan aset eksisting dikelola oleh Danantara Asset Management, sebenarnya urgensi pembentukan DDMF menjadi perlu dikaji kembali agar tidak menambah biaya birokrasi maupun potensi duplikasi fungsi," katanya.

Dia menilai tujuan utama Danantara seharusnya tetap berfokus pada peningkatan investasi riil di dalam negeri. Keberhasilan lembaga itu, menurutnya, tidak cukup diukur dari besaran keuntungan investasi semata, melainkan dari kemampuannya mendorong rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Menurutnya, Danantara perlu berperan sebagai akselerator investasi dengan menciptakan proyek-proyek yang memiliki skala ekonomi besar sehingga mampu menarik partisipasi investor swasta, termasuk investor asing, khususnya pada sektor riil.

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Erwin Aksa mengatakan indikator keberhasilan Danantara perlu mencerminkan kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh.

"Keberhasilan Danantara harus diukur dari dampak ekonominya terhadap Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya kinerja keuangannya," katanya.

Di sisi lain, Kadin menilai strategi menarik investor global tidak cukup hanya mengandalkan dukungan modal dari pemerintah maupun badan usaha milik negara (BUMN). Faktor yang jauh lebih menentukan adalah kemampuan membangun kepercayaan investor.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perindustrian (Kemenperin) buka suara perihal penurunan Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia ke level 46,9 pada Juni 2026, alias kembali memasuki zona kontraksi.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arief menyampaikan bahwa tekanan terhadap PMI pada bulan keenam tahun ini lebih banyak dipengaruhi oleh pelemahan permintaan dan meningkatnya biaya produksi.

“Kondisi ini perlu kita pandang sebagai tantangan yang harus dijawab melalui penguatan kebijakan peningkatan daya saing industri nasional,” kata Febri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Oleh karena itu, dia menyebut bahwa fokus pemerintah saat ini adalah memastikan berbagai kebijakan strategis berjalan efektif agar beban industri dapat ditekan dan aktivitas manufaktur kembali meningkat.

Menurutnya, salah satu kebijakan yang diyakini mampu memberikan dampak nyata terhadap efisiensi industri yaitu implementasi program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT).

Program ini dipandang menjadi instrumen penting untuk menekan biaya energi bagi sektor-sektor industri yang menggunakan gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi utama.

“Kebijakan ini sudah dirasakan oleh pelaku industri dan terbukti mampu meningkatkan efisiensi produksi dan menjaga daya saing produk manufaktur Indonesia. Karena itu, implementasi HGBT perlu terus diperkuat agar manfaatnya semakin terserap secara optimal oleh seluruh industri penerima,” ujarnya.

Selain HGBT dan perlindungan industri dalam negeri, Febri menjelaskan sejumlah upaya seperti peningkatan penggunaan produk dalam negeri, fasilitasi investasi manufaktur, pengamanan pasar domestik dari praktik perdagangan tidak sehat, hingga perluasan akses ekspor ke pasar nontradisional.

Berbagai kebijakan tersebut, menurutnya, diarahkan untuk menjaga utilisasi industri sekaligus meningkatkan daya saing manufaktur nasional di tengah dinamika ekonomi global.

Di samping itu, pihaknya juga mencermati laporan S&P Global yang menunjukkan tingkat optimisme pelaku industri terhadap prospek usaha dalam 12 bulan mendatang justru mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya. Optimisme tersebut ditopang oleh ekspektasi meredanya tekanan harga serta membaiknya permintaan pasar.

Sebelumnya, laporan S&P Global mencatat Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level 46,9 pada Juni 2026 dari posisi 50,0 pada Mei. Penurunan itu menandai kembalinya sektor manufaktur Tanah Air ke zona kontraksi.

Ekonom S&P Global Market Intelligence Usamah Bhatti menyebut penurunan tersebut menandai perubahan kondisi operasional yang hampir stagnan di sektor manufaktur Tanah Air.

"Kesehatan sektor manufaktur Indonesia menurun dua kali dalam tiga bulan terakhir, menutup semester pertama 2026. Tingkat penurunan ini merupakan yang paling kuat dalam setahun, pesanan baru yang masuk kembali menurun menyebabkan penurunan volume output terbesar sejak bulan April 2025," kata Usamah dalam keterangannya.

Medan (ANTARA) - Peneliti dari Fakultas Kehutanan Universitas Sumatera Utara (USU) Onrizal Ph.D mengatakan, Batang Toru layak didorong menjadi Kawasan Strategis Nasional (KSN) berbasis kepentingan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

"Batang Toru tidak cukup lagi dilihat sebagai isu konservasi daerah semata," ujar Onrizal dalam forum "Diseminasi Naskah Akademik Urgensi Penetapan Ekosistem Batang Toru" di Medan, Rabu.

Ia mengatakan Batang Toru memiliki fungsi ekologis yang berkaitan dengan keanekaragaman hayati, tata air, mitigasi bencana, keselamatan masyarakat serta hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat

Menurutnya, dasar utama usulan KSN Batang Toru sebaiknya diletakkan pada fungsi dan daya dukungan lingkungan hidup, bukan pada kepentingan proyek ekonomi tertentu.

"KSN diperlukan justru karena fungsi ekologis dan risiko bencana Batang Toru terlalu penting untuk dikelola secara sektoral," ucap pakar ekologi hutan tropis, konservasi keanekaragaman hayati, dan ekologi lahan basah itu.

Ia mengatakan jika pendekatannya hanya kabupaten per kabupaten, atau per sektor, lanskap ekologis yang utuh akan terus terfragmentasi.

Onrizal menekankan perlunya penguatan sejumlah aspek dalam naskah akademik di antaranya usulan penetapan kawasan ekosistem Batang Toru sebagai KSN.

Menurut dia, naskah akademik perlu memperjelas delineasi resmi ekosistem Batang Toru serta menyusun matriks pembuktian terhadap kriteria KSN sesuai ketentuan yang berlaku.

Matriks tersebut, kata dia, harus mempertemukan norma hukum dengan bukti ekologis, data kebencanaan, peta resmi, serta informasi mengenai keanekaragaman hayati sehingga kelayakan Ekosistem Batang Toru sebagai KSN dapat diuji secara lebih objektif dan terukur, bukan hanya melalui narasi umum.

Selain itu, ia menilai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) perlu ditempatkan sebagai instrumen utama dalam proses penilaian dan pengambilan keputusan.

KLHS, lanjutnya, harus digunakan untuk menilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, dampak kumulatif pembangunan, serta konektivitas habitat orang utan Tapanuli.

Selain KLHS, Onrizal juga mendorong agar konsep areal preservasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dimasukkan sebagai instrumen perlindungan koridor satwa dan zona penyangga.

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Republik Belarus Alexander Lukashenko telah tiba di Indonesia pada hari ini, Rabu (1/7/2026) untuk menjalankan kunjungan kenegaraannya ke Indonesia. Kedatangan Lukashenko disambut oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.

Dalam unggahan di akun Instagram-nya @sjafrie.sjamsoeddin, Sjafrie mewakili Presiden RI Prabowo Subianto menyambut kehadiran Presiden Lukashenko di Base Ops Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta hari ini.

"Kehadiran Presiden Belarus menjadi momentum penting dalam mempererat hubungan persahabatan Indonesia-Belarus, sekaligus membuka ruang penguatan kerja sama strategis yang saling menghormati dan saling berkontribusi bagi kemajuan kedua bangsa," tulis Sjafrie.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono telah terlebih dahulu menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Republik Belarus Maxim Ryzhenko, pada Selasa (30/6/2026) di Jakarta. Kunjungan kehormatan itu menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Lukashenko.

Dalam pertemuan kedua Menteri Luar Negeri itu, dibahas pula rencana pertemuan antara Presiden Prabowo dan Presiden Lukashenko yang akan berlangsung pada esok hari, Kamis (2/7/2026).

Kedua Menteri juga membahas persiapan penyelengaraan kunjungan kenegaraan, termasuk beberapa kerja sama yang akan menjadi deliverables kunjungan.

Selain itu, dibahas pula upaya penguatan hubungan bilateral Indonesia-Belarus di berbagai bidang, antara lain ekonomi, pertanian, ketahanan pangan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Indonesia pun akan menyambut baik rencana peluncuran Road Map for Bilateral Cooperation 2026-2030 yang diharapkan dapat menjadi kerangka kerja untuk mendorong kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan di antara kedua negara.

Belarus sendiri merupakan mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia dan menjadi salah satu anggota kunci dari Uni Ekonomi Eurasia (Eurasian Economic Union/EAEU). Indonesia dan EAEU telah menandatangani persetujuan perdagangan bebas (Indonesia – EAEU Free Trade Agreement) pada Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pertambangan dan hilirisasi nikel terintegrasi, PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL) atau Harita Nickel, tengah mempercepat penyelesaian tiga proyek strategis di Kawasan Industri Pulau Obi, Maluku Utara.

Ketiga proyek utama tersebut meliputi fasilitas pengolahan nikel Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) ketiga, pabrik pengolahan batu kapur (limestone) menjadiquicklime, serta fasilitas daur ulang sisa hasil pengolahan (tailing recycling).

Direktur Utama NCKL Roy Arman Arfandy, mengatakan bahwa proyek smelter RKEF ketiga yang dikerjakan melalui entitas anak usaha PT Karunia Permai Sentosa (KPS) ini memiliki total 12 lini produksi dengan kapasitas terpasang mencapai 185.000 ton nikel metal dalam bentuk feronikel (FeNi) per tahun.

“KPS merupakan RKEF plan yang ketiga kami. Sedang dalam proses finalisasi,” ujarnya saat paparan publik secara daring, Selasa (30/6/2026).

Perseroan telah menuntaskan pembangunan 10 lini produksi sepanjang 2025. Sementara itu, dua lini produksi terakhir diselesaikan konstruksinya pada kuartal I/2026, menandai rampungnya seluruh fase pembangunan fisik sasis utama pabrik.

Saat ini, manajemen mulai melakukan peningkatan bertahap atauramp-upoperasional pada beberapa lini produksi menuju kapasitas operasional penuh.

Perseroan, kata Roy, menargetkan seluruh 12 lini produksi di bawah bendera KPS dapat beroperasi penuh dengan kapasitas maksimal pada akhir tahun ini.

Sementara itu, tambahan pasokan dari KPS diproyeksikan bakal mendongkrak akumulasi kapasitas terpasang feronikel Harita Nickel di Pulau Obi menjadi 305.000 ton nikel per tahun pada akhir 2026. Portofolio tersebut melengkapi dua fasilitas pengolahan eksisting milik perseroan yang telah beroperasi penuh terlebih dahulu.

Sebagai informasi, fasilitas peleburan pertama perseroan dikelola melalui PT Megah Surya Pertiwi (MSP) dengan kapasitas produksi sebesar 25.000 ton nikel per tahun.

Selanjutnya, ada PT Halmahera Jaya Feronikel (HJF) yang mengoperasikan penuh delapan jalur produksi berkapasitas terpasang 95.000 ton nikel per tahun.

Selain memacu output feronikel, Harita Nickel mempercepat pengembangan proyek pendukung terintegrasi demi menekan ketergantungan biaya eksternal.

Salah satunya melalui pembangunan pabrik kapur tohor atauquicklimemelalui perusahaan patungan PT Cipta Kemakmuran Mitra (CKM).

Entitas ini bertugas memproduksi quicklime, komponen kimia penunjang utama dalam proses pemurnian bijih nikel kadar rendah (limonit) pada fasilitas hidrometalurgi berbasis High-Pressure Acid Leach (HPAL).

“CKM akan menghasilkan quicklime untuk digunakan oleh dalam proses HPAL maupun di PT Halmahera Persada Lygend maupun di Obi Nickel Cobalt, keduanya HPAL plant yang kami sudah beroperasi di Pulau Obi,” ucap Roy.

Output dari satu lini CKM itu langsung dialokasikan untuk menyuplai kebutuhan operasional dua fasilitas HPAL eksisting milik perusahaan yang ditangani oleh anak usaha, yaitu PT Halmahera Persada Lygend (HPL) dan PT Obi Nickel Cobalt (ONC).

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Futura Energi Global Tbk. (FUTR) mempercepat transformasi bisnis ke sektor energi baru dan terbarukan (EBT) dengan menyiapkan sejumlah proyek pembangkit listrik dan pengembangan bisnis karbon.

Perseroan saat ini memiliki pipeline proyek EBT dengan kapasitas indikatif mencapai 350 megawatt (MW).

Direktur Utama FUTR Anggara Suryawan mengatakan perseroan telah bertransformasi dari perusahaan yang sebelumnya bergerak di sektor kreatif dan konsultasi menjadi perusahaan yang berfokus pada pengembangan energi hijau.

Menurutnya, pengembangan bisnis baru akan dijalankan melalui anak usaha yang mencakup pembangkit listrik panas bumi (geothermal), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga minihidro, perdagangan kredit karbon (carbon credit), hingga layanan efisiensi energi.

"Bisnis baru ini akan dilakukan melalui anak usaha, termasuk layanan efisiensi energi," ujar Anggara dalam Paparan Publik, Senin (29/6/2026).

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, FUTR juga memperkuat kemitraan dengan mitra lokal maupun internasional guna mempercepat transfer teknologi dan meningkatkan efisiensi proyek.

"Perseroan secara aktif membuka peluang kerja sama dengan mitra strategis untuk mempercepat terwujudnya rencana bisnis," katanya.

Menurut Anggara, langkah tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mendorong transisi energi menuju target Net Zero Emissions (NZE) 2060.

Perseroan juga melihat peluang dari implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025–2034 yang memberikan ruang lebih besar bagi pengembangan pembangkit energi terbarukan.

Salah satu proyek yang tengah dikembangkan adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 130 MW di Bali. Pengembangan proyek tersebut dilakukan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Zhejiang Energy PV-Tech Co., Ltd. dan PT Hypec International.

Selain itu, pemegang saham pengendali FUTR, PT Aurora Dhana Nusantara, telah memiliki aset pembangkit listrik panas bumi melalui anak usahanya, PT Sejahtera Alam Energy (SAE).

Anggara menjelaskan SAE telah mengantongi perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dengan kapasitas 220 MW dan nilai investasi mencapai US$80 juta.

Di luar proyek yang telah berjalan, FUTR juga tengah mengikuti sejumlah proses tender dan penjajakan proyek energi baru terbarukan.

Untuk pembangkit panas bumi, perseroan membidik proyek dengan kapasitas sekitar 100 MW. Sementara itu, proyek PLTS yang tengah dijajaki memiliki kapasitas 100 MW dan proyek pembangkit listrik tenaga minihidro mencapai sekitar 150 MW.

Dengan pipeline tersebut, total kapasitas proyek yang sedang dijajaki mencapai sekitar 350 MW.

Manajemen menilai diversifikasi ke sektor energi hijau akan menjadi sumber pertumbuhan baru perseroan dalam jangka panjang, sekaligus memperkuat posisi FUTR di tengah meningkatnya kebutuhan investasi pada proyek-proyek energi bersih di Indonesia.

Bisnis.com, SURABAYA – DPRD Provinsi Jawa Timur merekomendasikan 5 langkah taktis dalam upaya untuk merespons mandeknya penerapan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur ayam ras yang menyebabkan kerugian mendalam bagi para peternak rakyat komoditas tersebut di wilayah setempat.

Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Anik Maslachah mengatakan pihaknya menyoroti lemahnya pengawasan oleh pihak berwenang di lapangan terhadap penegakan aturan yang telah diterbitkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman pada 9 Juni 2026.

Ia menjelaskan para peternak telur di seluruh daerah sentra penghasil di Provinsi Jatim sudah sepatutnya diberikan jaminan kepastian mengenau harga jual (farm gate) serta kepastian penyerapan produk yang harus segera diafirmasi oleh pemerintah daerah maupun satgas pangan melalui berbagai langkah riil.

"Fakta yang terjadi saat ini, selama ini kesepakatan-kesepakatan untuk melindungi peternak ternyata belum berjalan. Clue besarnya di situ, sehingga perlu ada pengawalan, perlu ada intensitas yang lebih masif lagi oleh Satgas Pangan untuk bisa aktif turun ke lapangan," kata Anik, Senin (29/6/2026).

Anik menyatakan pihaknya mendesak mendesak Satgas Pangan, baik dari unsur kepolisian maupun jajaran eksekutif Pemerintah Provinsi Jatim, untuk dapat menggenjot frekuensi operasi dan pengawasan di lapangan.

Pihaknya juga berkomitmen untuk berkomunikasi intensif dengan Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak guna memastikan tindak lanjut nyata atas 12 butir pernyataan bersama Dinas Peternakan Jatim yang telah disepakati sebelumnya.

Guna mengatasi oversuplai telur, DPRD Jatim juga akan bersurat dan menjadwalkan kunjungan kerja ke Kementerian Sosial (Kemensos) atau Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada Juli mendatang.

Anik menyebut pihaknya mengusulkan adanya unsur kearifan lokal dalam skema bantuan pangan nasional, di mana sebagian instrumen bantuan komoditas dapat disubstitusi menggunakan telur ayam ras produksi peternak Jatim sebagai stok penyangga atau buffer stock.

"Apakah dimungkinkan adanya substitusi komoditas dalam bantuan pangan tersebut menggunakan kearifan lokal Jawa Timur dengan buffer stock pada komoditas telur? Usulan ini akan kita telaah lebih lanjut sebelum diajukan secara resmi ke Kementerian Sosial atau Kemenko Bidang Pangan yang menjadi leading sector program bantuan pangan," ujarnya.

Lebih lanjut, Anik menyoroti serapan telur ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mensuplai program prioritas pemerintah Makan Bergizi Gratis (MBG) yang masih belum berjalan optimal, seperti yang terjadi di wilayah sentra Magetan.

Guna mengatasi hal tersebut, Komisi B bersama Dinas Peternakan Jatim akan melayangkan surat desakan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk segera menerbitkan instruksi tertulis yang mewajibkan seluruh SPPG untuk dapat menyerap pasokan telur langsung dari peternak lokal.

"Mengenai koordinasi dari Menko ke BGN sebenarnya sudah ada suratnya. Namun, eksekusi dari BGN ke SPPG selaku eksekutor di lapangan yang justru belum ada. Tanpa surat instruksi itu, serapan di tingkat peternak justru tidak akan terjadi," katanya.

Mengenai persoalan kelebihan pasokan akibat ledakan populasi, Komisi B bersama Dinas Peternakan Jatim juga akan menyambangi Kementerian Pertanian (Kementan).

Langkah ini guna menindaklanjuti pembatasan kuota produksi Day Old Chick (DOC) ayam petelur nasional guna menyeimbangkan kembali grafik permintaan dan penawaran produk itu di pasar.

Kemudian terkait lonjakan harga pakan akibat fenomena El Nino, Komisi B DPRD Provinsi Jatim juga akan memanggil jajaran Perum Bulog Kanwil Jatim.

Legislator berusaha melakukan sinkronisasi data mengenai kecukupan pasokan pakan selama triwulan III/2026 guna memastikan stabilitas biaya produksi komoditas unggas petelur tetap optimal.

Bisnis.com, JAKARTA - Rentetan pemadaman listrik dalam dua bulan terakhir—mulai dari blackout besar di Sumatera (22 Mei 2026) hingga pemadaman bergilir di Pulau Jawa—sepantasnya tidak lagi dipandang sebagai gangguan teknis semata. Peristiwa ini merupakan alarm keras bahwa fondasi ketahanan energi Indonesia sedang menghadapi kerentanan struktural. Ketika listrik padam di kawasan industri dan pusat bisnis seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, yang terganggu bukan hanya aktivitas harian, melainkan denyut utama perekonomian nasional.

Dalam ekonomi modern yang makin bergantung pada digitalisasi dan industrialisasi, listrik bukan lagi sekadar utilitas. Ia adalah infrastruktur strategis yang menentukan kelangsungan produksi, distribusi, dan layanan. Ketika listrik berhenti, mesin industri bungkam, sistem logistik terputus, dan aktivitas bisnis lumpuh.

Setiap detik pemadaman berarti kehilangan nilai ekonomi yang nyata. Studi global dari International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa biaya pemadaman listrik— dikenal sebagai Value of Lost Load (VoLL)—jauh melampaui harga listrik itu sendiri karena efek berantai terhadap seluruh aktivitas ekonomi.

Indonesia pernah membayar mahal harga listrik yang tidak andal. Dalam peristiwa blackout Jawa (4 Agustus 2019), PLN memperkirakan kerugian langsung sekitar Rp90 miliar dari kehilangan penjualan listrik, sementara kompensasi kepada pelanggan mencapai Rp865 miliar. Namun, angka tersebut hanyalah bagian kecil dari total kerugian ekonomi yang sebenarnya. Sektor industri mengalami downtime, logistik terganggu, dan layanan publik terhambat.

Bagi UMKM, misalnya, dampaknya bahkan lebih terasa secara langsung. Pemadaman listrik selama beberapa jam saja dapat menghilangkan omzet harian sebesar Rp1 juta—Rp10 juta, terutama di sektor makanan, ritel, dan jasa. Sementara itu, industri besar menghadapi risiko yang jauh lebih besar. Dalam sektor manufaktur berbasis proses kontinu—seperti tekstil, kimia, atau logam—downtime produksi dapat menyebabkan kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah per jam, ditambah risiko kerusakan bahan baku dan mesin.

Skala kerugian ini makin jelas bila dilihat secara global. Merujuk pada laporan Bank Dunia (World Bank Vietnam Economic Update), pemadaman Listrik di Vietnam pada Mei—Juni 2023 menyebabkan kerugian ekonomi sekitar US$1,4 miliar atau setara 0,3% dari PDB nasional. Sektor industri di negara tersebut bahkan mengalami penurunan pendapatan hingga 10%. Ini menegaskan bahwa ketidakandalan listrik bukan sekadar masalah operasional, melainkan ancaman nyata terhadap kinerja ekonomi nasional.

Studi lintas negara memperkuat kesimpulan tersebut. Analisis makroekonomi yang mencakup 152 negara menunjukkan bahwa peningkatan frekuensi dan durasi pemadaman listrik secara langsung menurunkan produktivitas dan efisiensi modal nasional (Chen et al., 2023). Di tingkat perusahaan, data World Bank Enterprise Survei di 28 negara berkembang menunjukkan bahwa setiap peningkatan gangguan listrik berdampak pada penurunan penjualan tahunan rata-rata perusahaan sebesar US$114,9, sementara usaha kecil menjadi yang paling rentan dengan kerugian hingga US$408,89. Dengan kata lain, listrik yang tidak stabil secara langsung melemahkan daya saing industri dan minat investasi.

Ironinya, krisis ini terjadi di tengah klaim bahwa Indonesia tidak kekurangan listrik. Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025—2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 GW hingga 2034, dengan lebih dari 60% berasal dari energi terbarukan. Reserve margin pasokan listrik juga dirancang berada di atas 34% untuk memastikan kecukupan daya nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kapasitas yang besar tidak otomatis menjamin keandalan sistem. Gangguan tetap terjadi, menegaskan bahwa persoalan utama terletak pada kelemahan dalam reliability dan resilience jaringan listrik.

AMBISI & RISIKO BARU

Lebih kompleks lagi, semua ini terjadi di tengah fase transisi energi yang ambisius. Indonesia sedang bergerak menuju dominasi energi baru terbarukan dengan target lebih dari 60% kapasitas baru berasal dari sumber hijau, didukung oleh sistem penyimpanan energi. Namun, energi terbarukan memiliki sifat intermiten, sebagaimana kajian IEA—bergantung pada cuaca dan waktu—yang membutuhkan sistem jaringan yang jauh lebih fleksibel.

Tanpa kesiapan infrastruktur seperti smart grid, storage, dan sistem balancing, penetrasi energi terbarukan justru dapat meningkatkan volatilitas sistem dan memperbesar risiko blackout. Dengan kata lain, transisi energi tidak hanya membutuhkan investasi pada pembangkit, tetapi juga transformasi menyeluruh pada jaringan dan sistem operasi.

Bagi dunia usaha, kebutuhan utamanya tetap sederhana: kepastian. Kepastian bahwa listrik tersedia setiap saat, dengan kualitas yang stabil, dan risiko gangguan yang minimal. Tanpa kepastian tersebut, pelaku usaha akan mengambil langkah defensif—mulai dari investasi pada pembangkit sendiri, peningkatan biaya operasional, hingga relokasi ke negara lain. Dalam konteks ini, listrik menjadi faktor kunci dalam kompetisi antarnegara. Keandalan listrik menjadi nilai jual yang jauh lebih penting dibandingkan sekadar insentif fiskal. Sebaliknya, ketidakstabilan listrik (di Indonesia) berpotensi mengurangi daya tarik investasi. Investor global tidak hanya mempertimbangkan biaya produksi, tetapi juga risiko operasional. Dalam kondisi listrik yang tidak andal, biaya investasi meningkat, risiko kegagalan proyek membesar, dan pada akhirnya keputusan investasi dapat bergeser ke negara lain yang lebih stabil. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan menekan pertumbuhan ekonomi dan melemahkan daya saing nasional.

Di titik inilah Indonesia menghadapi pilihan strategis yang krusial. Pertama, menggeser paradigma dari sekadar penambahan kapasitas menuju penguatan keandalan sistem. Kedua, mempercepat investasi pada jaringan transmisi dan distribusi untuk menghilangkan bottleneck dan single point of failure. Ketiga, mengembangkan fleksibilitas sistem melalui storage, demand-side management, dan digitalisasi jaringan. Keempat, mempercepat penerapan smart grid yang memungkinkan respons real-time terhadap gangguan. Kelima, memastikan bahwa transisi energi dilakukan secara realistis dengan menyeimbangkan ambisi dekarbonisasi dan kebutuhan stabilitas.

Pada akhirnya, listrik bukan sekadar sektor energi—ia adalah fondasi daya saing ekonomi nasional. Negara yang mampu menjamin listrik stabil dan andal akan memenangkan kompetisi investasi. Sebaliknya, negara yang gagal akan terus membayar harga mahal dalam bentuk kerugian ekonomi, hilangnya investasi, dan melemahnya posisi dalam persaingan global.

Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Pilihan yang diambil hari ini—antara memperkuat ketahanan sistem atau mempertahankan pendekatan lama—akan menentukan arah ekonomi di masa depan. Tanpa listrik yang andal, mimpi industrialisasi dan transformasi ekonomi berisiko tinggal menjadi narasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta keterlibatan lebih besar kalangan perguruan tinggi dalam mengawal berbagai kebijakan strategis pemerintah melalui pembentukan satuan tugas (satgas) atau kelompok kerja yang beranggotakan guru besar, dosen, peneliti perguruan tinggi, hingga Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Arahan tersebut disampaikan pada penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (28/6/2026). Forum tersebut mempertemukan pimpinan perguruan tinggi, guru besar, peneliti, dan pemangku kepentingan untuk membahas kontribusi sains dan teknologi terhadap percepatan pembangunan nasional sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah.

Prabowo mendorong perguruan tinggi mengambil peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, dan solusi dalam menghadapi perubahan global yang dipengaruhi kemajuan sains dan teknologi.

Menurutnya, kampus harus menjadi ruang yang aktif dalam mengembangkan pemikiran, penelitian, serta inovasi yang mampu menjawab tantangan bangsa.

“Universitas adalah tempat di mana gagasan-gagasan diadu, adu gagasan, adu pandangan, adu filosofi, adu inovasi. Di situlah disebut bahwa kampus punya academic freedom,” tutur Prabowo.

Dia juga meminta perguruan tinggi terus menghasilkan riset dan teknologi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

“Biarlah kampus aktif menggeluti sains dan teknologi untuk memberi manfaat kepada rakyat yang membiayai kampus-kampus itu, yang membiayai semua lembaga pendidikan,” tegasnya.

Presiden turut menekankan pentingnya komunikasi yang lebih intensif dengan kalangan akademisi dalam penyusunan kebijakan. Menurutnya, pertemuan dengan para akademisi perlu dilakukan secara rutin karena pemerintah membutuhkan masukan dari kalangan intelektual.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan Presiden secara langsung meminta pembentukan mekanisme kerja yang melibatkan akademisi untuk mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis pemerintah.

"Terkait masukan-masukan yang teknis, Bapak Presiden meminta kami membentuk semacam satgas atau kelompok kerja yang nantinya berisi insan-insan guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN untuk bisa mengkaji lebih lanjut bersama kementerian teknis terkait," ujar Brian kepada wartawan.

Menurut Brian, arahan tersebut merupakan tindak lanjut dari berbagai rekomendasi, kritik, dan pertanyaan yang disampaikan peserta selama tiga hari penyelenggaraan sarasehan.

"Ada beberapa masukan, ada beberapa pertanyaan dan juga hal-hal lain yang disampaikan oleh seluruh peserta. Tentu kami mengkonsolidasikan karena ada beberapa yang mirip-mirip jadi kita satukan," kata Brian.

Dia menjelaskan berbagai masukan tersebut berasal dari beragam bidang keilmuan dan akan dikelompokkan berdasarkan tema agar dapat dibahas lebih lanjut bersama kementerian teknis sesuai kewenangannya. Dia menambahkan, Presiden berharap sumbangsih insan perguruan tinggi dapat mempercepat pencapaian target-target kebijakan strategis di setiap kementerian.

Pokja Kawal Program Strategis

Sementara itu, Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) Eduart Wolok mengatakan salah satu hasil sarasehan adalah usulan pembentukan kelompok kerja (pokja) yang berfokus pada berbagai isu teknis.

"Dari situ berkembanglah diskusi yang akhirnya juga mendorong dibentuknya semacam kelompok kerja terkait isu-isu teknis," kata Eduart.

Salah satu pokja yang diusulkan akan berfokus pada percepatan pembangunan industri perkapalan nasional.

Menurut Eduart, pembentukan pokja dimaksudkan agar berbagai rekomendasi yang lahir dari forum akademik tidak berhenti sebagai hasil diskusi semata, melainkan dapat dikawal hingga tahap implementasi bersama kementerian terkait.

Pokja tersebut akan melibatkan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi di bidang teknologi perkapalan dan bekerja sama dengan kementerian teknis terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk menindaklanjuti hasil sarasehan. Selain penguatan kolaborasi antarkampus, mekanisme tersebut diharapkan mampu mempercepat penerapan hasil riset dan inovasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dia berharap keterlibatan akademisi dalam pokja dapat mengawal pelaksanaan program pemerintah sekaligus memberikan masukan dan kontribusi yang optimal agar program-program untuk rakyat berjalan lebih efektif.

Di sisi lain, kalangan pengamat mengingatkan agar pembentukan satgas akademik tidak berhenti sebagai simbol politik semata.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sekaligus Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahardiansyah menilai gagasan tersebut dapat menjadi langkah maju apabila diarahkan untuk memperkuat evidence-based policymaking.

Menurutnya, pendekatan berbasis bukti menjadi semakin penting dalam penyusunan kebijakan publik, terutama di tengah kompleksitas persoalan pembangunan. Namun, dia mengingatkan pembentukan satgas harus memiliki kedudukan, fungsi, dan mekanisme kerja yang jelas agar tidak menimbulkan tumpang tindih dengan lembaga yang selama ini telah menjalankan fungsi serupa.

"Sepertinya lebih kepada evidence-based policymaking di Indonesia, atau justru berisiko menjadikan kalangan akademisi sekadar legitimasi politik bagi kebijakan yang sudah diputuskan sebelumnya karena adanya tuntutan mahasiswa akhir-akhir ini karena akan tumpang tindih dengan yang sudah ada," imbuhnya kepada Bisnis, Minggu (28/6/2026).

Menurut Trubus, pemerintah perlu memastikan satgas memiliki kedudukan dan fungsi yang jelas serta tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah ada, seperti Bappenas maupun BRIN.

"Jadi harusnya giatkan lembaga yang sudah ada Bappenas, BRIN, dan kalau kampus lebih dilibatkan saja di sana dalam mengedepankan kebijakan pemerintah," katanya.

Selain itu, Trubus menilai keberhasilan satgas bergantung pada tata kelola yang inklusif. Menurutnya, pemerintah harus memastikan kelembagaan satgas memiliki fungsi yang jelas serta melibatkan perguruan tinggi besar, kecil, dan swasta secara setara melalui dukungan insentif yang memadai.

Dia menambahkan, kampus-kampus daerah memiliki pengalaman empiris yang penting dalam memahami persoalan di tingkat akar rumput. Karena itu, pelibatan perguruan tinggi tidak boleh hanya terpusat pada kampus-kampus besar, tetapi juga harus membuka ruang bagi institusi pendidikan tinggi di daerah untuk berkontribusi sesuai kapasitas dan keunggulannya masing-masing.

"Ini gagasan baik, tetapi harus jelas kedudukan dan fungsi satgas dan harus menyeluruh menyebar ke semua perguruan tinggi jangan hanya dikuasai kampus besar dan negeri saja," ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) tengah menyusun peta jalan riset nasional yang akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga 2045. Dokumen tersebut diharapkan dapat mengarahkan riset nasional sekaligus menjadi panduan bagi strategi industrialisasi jangka panjang.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, Arif Satria, mengatakan BRIN terus berkolaborasi dengan Kemendiktisaintek untuk mempersiapkan riset-riset unggulan yang mampu mendukung agenda pembangunan nasional.

"BRIN selalu bersama-sama dengan Kemendiktisaintek untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa men-support," ujar Arif usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Arif, peta jalan riset tersebut direncanakan akan diluncurkan di Surabaya dalam waktu dekat. Dokumen itu akan menjadi rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menjalankan agenda riset nasional.

"Insyaallah akan kami luncurkan di Surabaya nanti. Peta jalan riset ini yang akan diluncurkan di Surabaya nanti menjadi acuan untuk riset Indonesia hingga 2045," katanya.

Ia menjelaskan penyusunan peta jalan riset merupakan hasil kolaborasi antara BRIN dan Kemendiktisaintek yang bertujuan memastikan seluruh riset strategis di Indonesia berjalan dalam satu arah yang terintegrasi.

Menurut Arif, keberadaan peta jalan tersebut penting agar para peneliti memiliki panduan yang jelas mengenai prioritas riset nasional di masa mendatang.

"Kerja sama antara Kemendiktisaintek dengan BRIN merupakan langkah yang sangat bagus sehingga riset strategis yang akan dilakukan oleh para peneliti di Indonesia ini bisa mengacu pada arah yang sudah kita buat," ujarnya.

Lebih jauh, Arif menuturkan bahwa peta jalan riset tidak hanya berfungsi sebagai panduan bagi kegiatan penelitian, tetapi juga memberikan proyeksi mengenai perkembangan teknologi masa depan.

Dengan demikian, arah industrialisasi Indonesia ke depan dapat disusun berdasarkan data dan proyeksi perkembangan teknologi, bukan semata-mata berdasarkan pertimbangan konvensional.

"Arah riset ini sekaligus bisa memberikan pandangan teknologi apa ke depan yang akan dikembangkan sehingga itu sekaligus menjadi panduan arah industrialisasi kita ke depan," kata Arif.

Ia menambahkan pendekatan berbasis proyeksi teknologi menjadi penting agar industri nasional tetap relevan dan mampu bertahan menghadapi perubahan global yang semakin cepat.

"Industrialisasi kita ke depan tidak didasarkan pada sekadar common sense, tetapi didasarkan pada data proyeksi teknologi apa yang berkembang sehingga industri kita juga akan survive dan relevan terhadap kebutuhan-kebutuhan," tandas Arif.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto ingin memanfaatkan secara maksimal potensi para akademisi, khususnya guru besar di perguruan tinggi, untuk mendukung percepatan berbagai program strategis pemerintah.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, mengatakan Presiden memandang perguruan tinggi sebagai tempat berkumpulnya sumber daya manusia terbaik yang dimiliki bangsa.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa pemerintah di bawah pimpinan Bapak Presiden Prabowo punya keinginan yang kuat untuk memanfaatkan sebanyak-banyaknya orang-orang pintar di Indonesia, terutama guru besar-guru besar yang ada di perguruan tinggi," ujar Brian usai mendampingi Presiden dalam penutupan Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (28/6/2026).

Menurut Brian, Presiden menilai perguruan tinggi merupakan tempat berkumpulnya insan-insan dengan kapasitas intelektual terbaik di Indonesia.

"Bapak Presiden menyampaikan inilah the brightest people di Indonesia. Tempat berkumpulnya orang-orang terpintar di Indonesia adalah di perguruan tinggi," katanya.

Oleh karena itu, Presiden Ke-8 RI itu mendukung pembentukan kelompok-kelompok kerja yang melibatkan akademisi sebagai tindak lanjut dari Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026.

Kelompok kerja tersebut diharapkan dapat menjembatani hasil riset dan inovasi kampus agar dapat dimanfaatkan secara lebih luas oleh industri maupun kementerian dan lembaga pemerintah.

"Bapak Presiden mendukung munculnya kelompok-kelompok kerja sebagai tindak lanjut sarasehan agar berbagai hasil penelitian dapat digunakan di industri, di kementerian, maupun untuk mempercepat hal-hal yang ditargetkan oleh Bapak Presiden," ujar Brian.

Selain itu, Brian mengatakan Presiden juga kembali menegaskan pentingnya menjaga kebebasan akademik di lingkungan perguruan tinggi. Menurut Presiden, perbedaan pandangan di kalangan akademisi merupakan hal yang wajar dan justru menjadi bagian penting dari kehidupan kampus.

"Bapak Presiden menyampaikan bahwa perguruan tinggi adalah tempat academic freedom. Gagasan-gagasan silakan dikaji bersama-sama, didiskusikan bersama-sama di perguruan tinggi," katanya.

Kendati demikian, Presiden berharap berbagai kajian dan diskusi akademik tersebut dapat diarahkan untuk menghasilkan solusi atas berbagai persoalan bangsa serta mempercepat kemajuan dan kemandirian Indonesia.

"Harapannya adalah kajian-kajian tersebut tentunya dalam rangka mencari solusi dan mempercepat kemajuan dan kemandirian bangsa Indonesia," ujar Brian.

Dalam pidatonya, Prabowo juga mengingatkan bahwa seluruh elemen bangsa berada dalam satu tujuan yang sama untuk memajukan Indonesia.

"Tadi Bapak Presiden juga menyatakan bahwa kita sebagai satu bangsa tentunya berada dalam satu nahkoda kapal besar, kapal bangsa kita," kata Brian.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mulai mengonsolidasikan aset perhotelan badan usaha milik negara (BUMN) melalui penggabungan seluruh hotel BUMN ke dalam pengelolaan PT Hotel Indonesia Natour (InJourney Hospitality). Langkah ini menjadi bagian dari transformasi sektor hospitality untuk meningkatkan nilai aset sekaligus membuka peluang masuknya investor strategis.

Sebanyak 45 hotel milik sejumlah BUMN menandatangani Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA). Penandatanganan tersebut menjadi tahap awal konsolidasi aset hotel BUMN di bawah payung InJourney.

Kepala BPI BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria mengatakan penyatuan hotel-hotel BUMN merupakan langkah strategis untuk memperkuat daya saing industri perhotelan milik negara.

"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing," kata Dony dilansir Antara, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, skema CSPA dipilih untuk memastikan proses konsolidasi berjalan secara hati-hati dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Dony mengatakan proses tersebut belum berhenti pada 45 hotel. Danantara menargetkan penandatanganan CSPA akan bertambah pada awal pekan depan sehingga seluruh proses konsolidasi dapat terus dipercepat.

"Momentum positif ini akan terus kita jaga, dan kami memproyeksikan adanya penambahan penandatanganan dari beberapa hotel lainnya pada awal pekan depan. Ini adalah langkah konkret menuju optimalisasi nilai aset dan struktur manajemen yang lebih tangguh," katanya.

Secara keseluruhan, Danantara menargetkan sekitar 120 hotel BUMN akan bergabung di bawah pengelolaan InJourney. Dengan portofolio tersebut, InJourney diproyeksikan menjadi operator hotel terbesar kedua di Indonesia.

Menurut Dony, konsolidasi tersebut diharapkan menjadi fondasi untuk meningkatkan nilai aset sekaligus menciptakan industri pariwisata yang lebih efisien dan terintegrasi.

"Dengan terkonsolidasinya seluruh hotel BUMN menjadi fondasi yang solid untuk melakukan value creation. Transformasi ini pada akhirnya akan menciptakan portofolio industri pariwisata yang lebih efisien, kompetitif, dan terintegrasi," ujarnya.

Sebelumnya, Dony juga menyampaikan bahwa setelah proses konsolidasi sedikitnya 100 hotel BUMN rampung, Danantara akan membuka peluang kemitraan strategis dengan investor melalui berbagai skema kerja sama.

Seluruh aset hotel tersebut akan disatukan ke dalam PT Hotel Indonesia Natour atau InJourney Hospitality sebelum ditawarkan kepada mitra strategis sebagai bagian dari upaya optimalisasi nilai aset negara.