Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghapus syarat salur dalam pencairan transfer ke daerah (TKD) senilai Rp43,8 triliun bagi daerah terdampak bencana Sumatra.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyebut jumlah TKD 2026 yang bebas syarat salur itu mencapai Rp43,8 triliun. Dana itu bisa ditransfer langsung kepada daerah-daerah di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

"TKD 2025 sudah ditransfer semua, 2026 akan kita lakukan transfer tanpa syarat salur. Karena kita memahami teman-teman di pemerintah daerah membutuhkan gerak cepat, dana tersedia, dan jangan sampai terkendala hanya oleh administrasi penyaluran," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

"Total TKD yang akan tanpa syarat salur di 2026 Rp43,8 triliun," rinci Suahasil.

Berdasarkan realisasi APBN per 30 November 2025, negara sudah membelanjakan Rp2.911,8 triliun. Jumlah tersebut setara 82,5 persen dari pagu anggaran Rp3.527,5 triliun yang tersedia di tahun ini.

Khusus untuk transfer ke daerah yang sudah disalurkan menyentuh Rp795,6 triliun alias 92,1 persen dari pagu 2025. Sedangkan sisanya adalah belanja negara untuk pemerintah pusat senilai Rp2.116,2 triliun atau 79,5 persen.

Keringanan berupa penghapusan syarat salur TKD bukan baru kali ini diumumkan. Wamenkeu Suahasil sudah menyampaikannya ke publik pada Selasa (16/12), selepas menghadiri Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP).

"Kita akan menyederhanakan dan praktis membuat syarat salurnya itu bisa jadi lebih otomatis. Tentu ini setidaknya nanti untuk tahap tanggap darurat, nanti kita lihat lagi situasi yang berikutnya," jelasnya kala itu di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat.

Suahasil saat itu juga mengatakan bahwa Kemenkeu sedang mengidentifikasi biaya perbaikan infrastruktur terdampak bencana. Ia menekankan pembangunan kembali bakal dilakukan dengan dana APBN 2026.

"Tentu kita menyiapkan anggaran untuk 2026, Pak Menteri Keuangan (Purbaya) juga sudah menyampaikan kita akan siapkan anggarannya. Kita cari dari seluruh anggaran yang ada, ada yang di Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, ada yang untuk pembangunan infrastruktur, dan yang lain," ucap Suahasil.

"Tentu akan kita diskusikan sesudah, meskipun masih dalam tahap tanggap darurat, tapi kita mulai mengidentifikasi infrastruktur apa saja yang perlu kita bangun," imbuhnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal memimpin sidang 4 kasus yang diadukan pengusaha kepada pemerintah, termasuk masalah premanisme dan pungutan liar (pungli).

Aduan itu disampaikan kepada Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) melalui laman https://lapor.satgasp2sp.go.id. Purbaya mengungkapkan kasus yang dilaporkan para pengusaha beragam.

"Per hari ini (18 Desember 2025) sudah masuk 4 aduan atas isu pendanaan dan pembiayaan, penegakan hukum yang belum masuk pengadilan (termasuk premanisme dan pungli), lahan dan tata ruang, serta perizinan berusaha," ujar Purbaya dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Kamis (18/12).

"Senin (22/12) targetnya akan disidangkan. Saya akan pimpin sidang itu untuk memastikan yang diadukan mulai bisa ditangani secara bertahap," sambungnya.

Keempat aduan tersebut, menurut Purbaya, saat ini sedang ditangani kelompok kerja (pokja) yang berada di bawah Satgas P2SP. Purbaya menyebut masalah-masalah itu juga disampaikan langsung kepada kementerian/lembaga (K/L) terkait.

Layanan aduan bagi para pengusaha itu pertama kali diluncurkan pada Selasa (16/12) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua I Satgas P2SP.

Purbaya lalu menekankan hadirnya satgas berfungsi untuk menciptakan iklim investasi dan operasional usaha yang sehat.

Sang Bendahara Negara berharap pemerintah bisa melakukan debottlenecking tersebut.

Berikut 12 kategori isu utama yang bisa dilaporkan:

1. Perizinan berusaha (izin lingkungan, tata ruang, dan sertifikasi)2. Perpajakan, kepabeanan, cukai, PNBP, dan dukungan fiskal3. Lahan dan tata ruang4. Energi dan ketenagalistrikan5. Infrastruktur6. Ketenagakerjaan7. Pendanaan dan pembiayaan8. Impor/ekspor dan logistik9. Perindustrian10. Pengadaan barang dan jasa11. Penegakan hukum yang belum masuk pengadilan, termasuk premanisme dan pungli12. Lainnya

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah resmi membuka kanal Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) untuk menampung aduan hambatan yang dialami oleh dunia usaha.

“Hari ini, pemerintah melalui Satgas P2SP telah membangun kanal debottlenecking yang akan menampung, menindaklanjuti, serta menyelesaikan kendala hambatan dari pelaku usaha,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.

Kanal tersebut dapat diakses pada laman https://lapor.satgasp2sp.go.id selama 24 jam. Airlangga menyatakan pemerintah akan merespons aduan secara cepat, terkoordinasi, dan akuntabel.

“(Aduan) akan langsung ditindaklanjuti oleh satgas sampai dengan di tingkat kementerian/lembaga teknis di dalam forum rutin yang akan dilakukan setiap minggu,” ujar Airlangga.

Dalam kesempatan itu, Airlangga juga melaporkan perkembangan kinerja Satgas P2SP.

Sebagai catatan, Satgas P2SP terbagi menjadi tiga kelompok kerja (pokja).

Pokja I memiliki tugas mempercepat penyerapan anggaran program strategis pemerintah. Pokja II fokus pada percepatan implementasi program, penyelesaian kendala, dan debottlenecking. Sementara, Pokja III bertanggung jawab menangani penyelesaian regulasi sebagai dasar pelaksanaan program serta penegakan hukum.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak pernah mengganggu program kementerian/lembaga (K/L) lain di Kabinet Merah Putih.

"Saya enggak ganggu program kerja kementerian yang lain. Saya pastikan saja anggaran yang mereka desain, diserap, itu saja," tegas Purbaya dalam economic Hari Keuangan Nasional di Studio CNN, Jakarta Selatan, Senin (27/10).

"Saya gak bilang program kamu salah, saya bodo amat. Lu bikin program, ya lu serap (anggarannya). Karena setiap rupiah yang enggak kita pakai, itu saya harus bayar bunga. Waktu kemarin 6 persen, sekitar segitu sekarang juga," jelasnya.

Purbaya mencontohkan harus membayar bunga Rp24 triliun setiap tahunnya dari Rp400 triliun uang pemerintah yang tak terpakai dan mengendap di Bank Indonesia (BI). Menurutnya, cost dari inefisiensi pengelolaan anggaran itu merupakan kerugian negara.

Oleh karena itu, Menkeu Purbaya menegaskan dirinya terus meminta K/L membelanjakan uang agar programnya tepat hasil dan tepat waktu.

Ada juga peran Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP) yang baru diluncurkan pada Rabu (22/10) oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Menurutnya, satgas itu bakal turut memonitor penyerapan anggaran K/L secara mingguan.

Sang Bendahara Negara lalu menyinggung makan bergizi gratis (MBG) yang dikritik banyak orang. Padahal, menurutnya program itu memenuhi dua dari tiga pilar Sumitronomics alias kerangka pemikiran ekonomi Sumitro Djojohadikusumo.

"Kalau Anda lihat tiga pilar Sumitronomics, pemerataan pembangunan, stabilitas, dan kecepatan pertumbuhan yang tinggi, yang dua itu adalah sebetulnya didukung oleh MBG. Jadi, saya gak pernah kritik MBG. Saya pikir bagus, tapi jalankan secara optimal. Itu yang dimau Presiden (Prabowo Subianto)," bebernya.

"Saya hanya bisa mengancam (Badan Gizi Nasional). Saya hanya bisa ngomong ke dia, belanjain tepat waktu. Kalau gak belanjain tepat waktu, gak tepat sasaran, saya ambil uangnya. Sebetulnya bukan saya ambil, uangnya memang di tempat saya juga kalau gak dibelanjain. Jadi, kita hanya mendukung beliau agar bisa lebih keras bekerjanya," tandas Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membentuk satuan tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah untuk mempercepat dan mengawal program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa Merah Putih.

Rapat pertama pembahasan satgas ini telah dilakukan pada Rabu (22/10) di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, yang dihadiri oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Sekretariat Negara Prasetyo Hadi, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid.

Kemudian ada juga Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Mukhtarudin.

"Satgas ini merupakan arahan Bapak Presiden. Tujuannya adalah untuk mengkoordinasi, mengonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat," ujar Airlangga di Kantornya, kemarin.

Airlangga menyebutkan ada tiga kelompok kerja (pokja) yang dibentuk. Pertama, terkait dengan percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dan dalam program strategis pemerintah.

Pokja kedua, percepatan implementasi program dan penyelesaian kendala atau di bottlenecking (penyelesaian hambatan). Pokja ketiga, percepatan penyelesaian regulasi untuk dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.

"Program pemerintah yang dibahas dan menjadi fokus dari pelaksanaan tugas, antara lain program paket ekonomi yang 8+5, program stimulus ekonomi di 2026, terkait juga dengan program lanjutan insentif fiskal, debottlenecking terhadap non-tariff barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya," jelasnya.

Airlangga melanjutkan, program-program prioritas yang menunjang program utama seperti MBG, Koperasi Merah Putih, KNMP (Kampung Nelayan Merah Putih), dan program utama di kementerian yang anggarannya besar juga akan menjadi fokus tim pokja.

"Pokja akan bekerja secara berkala dan hari ini adalah dimulai dengan dihadiri oleh para menteri dan kuorum. Dan oleh karena itu seluruh dari hasil pembicaraan hari ini akan segera ditindak lanjuti," pungkasnya.