Kawasan Investasi Keuangan Khusus Tamchy (Tamchy Special Financial Investment Territory/Tamchy SFIT) di Kirgizstan resmi membuka pusat bisnis pertamanya di tepi Danau Issyk-Kul. Fasilitas ini menjadi penanda dimulainya fase operasional kawasan yang diproyeksikan berkembang sebagai pusat keuangan baru di Asia Tengah.

Pusat bisnis tersebut akan menjadi kantor perusahaan pengelola Tamchy SFIT sekaligus lokasi awal penerimaan perusahaan dan investor. Pembukaan fasilitas ini juga menandai transisi dari tahap perencanaan menuju pelaksanaan operasional.

Bangunan seluas 3.850 meter persegi itu dilengkapi ruang perkantoran, area kerja bersama (co-working space), aula konferensi multifungsi, dan ruang pertemuan. Dalam beberapa bulan mendatang, restoran dan kafe juga dijadwalkan mulai beroperasi di lokasi tersebut.

Ketua Dewan Manajemen Tamchy SFIT sekaligus Menteri Kehakiman Republik Kirgiz, Ayaz Baetov, mengatakan pembukaan pusat bisnis pertama menjadi langkah penting dalam pengembangan kawasan tersebut.

"Tamchy SFIT hadir tepat pada saat dunia bisnis internasional sedang aktif mencari jangkar kepercayaan baru. Pembukaan pusat bisnis pertama kami menandai dimulainya kehidupan operasional yang nyata di wilayah ini," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (2/6).

Sebelum fasilitas tersebut dibuka, Dewan Manajemen Tamchy SFIT telah membentuk perusahaan pengelola, menyetujui rencana pengembangan kawasan, serta mengadopsi paket regulasi awal untuk mendukung operasional. Saat ini, proses seleksi untuk posisi Ketua dan Hakim pada Pusat Internasional Penyelesaian Sengketa juga masih berlangsung.

Sebagai informasi, kawasan Tamchy SFIT dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Kirgiz Nomor 136 yang diterbitkan pada 10 Juli 2025. Kawasan ini mencakup area sekitar 6.000 hektare di sekitar Danau Issyk-Kul dan dirancang untuk menarik investasi internasional.

Para residen yang beroperasi di kawasan tersebut akan menggunakan prinsip hukum umum Inggris (English common law). Selain itu, mereka juga memperoleh fasilitas berupa tarif pajak nol selama 49 tahun dan hak penuh untuk memulangkan keuntungan ke negara asal.

Menurut Baetov, Tamchy SFIT juga diarahkan untuk memperkuat konektivitas ekonomi lintas kawasan.

"Kami sedang membangun jembatan keuangan dan logistik antara pasar CIS, Asia, Timur Tengah, Eropa, dan Afrika. Dan hari ini, jembatan tersebut memiliki alamat pertamanya," imbuh dia.

Dalam jangka panjang, Tamchy SFIT menargetkan menjadi salah satu pusat aktivitas bisnis dan investasi di kawasan. Hingga 2035, wilayah ini ditargetkan mampu menampung lebih dari 3.900 perusahaan serta menciptakan lebih dari 10.000 lapangan kerja.

Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,

Jakarta (ANTARA) - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendorong pengembangan Online Dispute Resolution (ODR) sebagai mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara digital yang terintegrasi dalam skala nasional.

Bertepatan dengan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2026, Ketua YLKI Niti Emiliana menyatakan, sistem digital tersebut perlu untuk mengatasi tantangan akibat prosedur pelaporan yang berbelit hingga keterbatasan jangkauan lembaga penyelesaian sengketa.

“Sistem ini harus mampu menjangkau hingga tingkat desa, sehingga seluruh konsumen, termasuk di daerah terpencil, dapat mengakses layanan pengaduan secara mudah, cepat, dan murah,” kata Niti Emiliana di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan, digitalisasi sistem pengaduan dan penyelesaian sengketa tersebut juga akan mempermudah pemerintah dalam melakukan pengawasan dan mengevaluasi tingkat kepatuhan pelaku usaha, salah satunya dalam aktivitas periklanan produk.

Ia menuturkan, saat ini praktik disinformasi dan iklan menyesatkan meningkat, mulai dari overclaim produk kosmetik, investasi bodong, hingga promosi produk adiktif yang menyasar kelompok rentan, termasuk anak-anak.

“Fenomena tersebut diperparah oleh masifnya penyebaran informasi melalui platform digital yang sulit dikendalikan. YLKI mendesak penguatan pengawasan terhadap pelaku usaha serta penegakan hukum yang tegas terhadap praktik periklanan yang merugikan konsumen,” ujarnya.

Selain praktik iklan yang tidak bertanggung jawab, perluasan penggunaan platform digital juga menimbulkan risiko penipuan (scam) serta pencurian data dan informasi pribadi.

Ia mengatakan, data YLKI menunjukkan bahwa sektor jasa keuangan secara konsisten masuk dalam lima besar sumber pengaduan selama lima tahun terakhir, dengan mayoritas kasus terkait penipuan, pembobolan akun, hingga penyalahgunaan data pribadi.

Fenomena tersebut, lanjut dia, menunjukkan adanya keterkaitan erat antara lemahnya perlindungan data pribadi dengan meningkatnya kejahatan digital, termasuk yang terafiliasi dengan platform e-commerce (belanja online).

“Oleh karena itu, implementasi efektif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi harus menjadi prioritas, disertai pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan tanggung jawab platform digital dalam melindungi data konsumen,” imbuh Niti.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel - Pemerintah Indonesia mendesak Uni Eropa (UE) untuk segera melaksanakan putusan Panel Penyelesaian Sengketa Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) terkait sengketa minyak sawit (DS593: EU-Palm Oil).

Adapun pada Selasa (24/2/2026) merupakan batas akhir dari 12 bulan periode implementasi (reasonable period of time/RPT) bagi UE untuk menyesuaikan kebijakan dan peraturan yang dinyatakan tidak sesuai dengan ketentuan WTO.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan, Pemerintah Indonesi terus memantau dan mengevaluasi berbagai langkah penyesuaian oleh UE. Penyesuaian tersebut, khususnya terkait kebijakan Indirect Land Use Change (ILUC) dalam kerangka Directive (EU) 2018/2001, atau Renewable Energy Directive II, beserta peraturan pelaksananya.

“Kami mendesak UE untuk segera mematuhi putusan Panel WTO agar akses pasar produk minyak sawit Indonesia ke UE dapat segera pulih,” kata Mendag dalam keterangan tertulis, Rabu (25/2/2026).

Selama masa implementasi putusan Panel WTO, Indonesia telah memantau secara saksama penyesuaian kebijakan yang dilakukan UE. Setelah periode implementasi berakhir, Pemerintah Indonesia akan menilai secara menyeluruh mulai dari aspek regulasi, metodologi, maupun dampaknya terhadap perdagangan untuk memastikan UE telah memenuhi putusan Panel WTO dengan menghapus perlakuan diskriminasi terhadap produk minyak sawit Indonesia.

Mendag menjelaskan, putusan WTO terkait sengketa DS593 pada 10 Januari 2025 menyatakan kebijakan UE telah mendiskriminasi produk biofuel berbasis minyak sawit asal Indonesia dari produk biofuel bukan minyak sawit produksi UE maupun negara selain Indonesia. Putusan WTO telah memberikan kejelasan hukum bahwa kebijakan UE tersebut tidak sejalan dengan prinsip nondiskriminasi WTO.

Selanjutnya, dalam sidang reguler Dispute Settlement Body (DSB) WTO pada 27 Januari 2026, UE melaporkan belum tuntasnya penyesuaian kebijakan untuk mengakomodasi keputusan WTO. Oleh karena itu, Pemerinta menyiapkan beragam upaya lanjutan dan siap membuka dialog dengan Uni Eropa untuk memastikan kesiapan langkah dari sisi hukum dan teknis.

“Indonesia telah menyiapkan berbagai opsi skenario apabila pada saat berakhirnya RPT, UE belum menunjukkan kepatuhan penuh. Pemerintah Indonesia selalu siap berdiskusi dengan UE untuk memastikan kesiapan aspek hukum dan teknis apabila diperlukan langkah lanjutan,” kata Mendag.

Menurut dia, pendekatan yang disiapkan mencerminkan komitmen Indonesia dalam melindungi kepentingan nasional sekaligus menjaga keberlanjutan akses pasar produk kelapa sawit Indonesia ke UE.

“Indonesia mendukung agenda keberlanjutan dan transisi energi global. Namun, kebijakan keberlanjutan tidak dapat dijadikan dasar untuk menerapkan langkah-langkah yang bertentangan dengan prinsip fundamental nondiskriminasi dalam sistem perdagangan multilateral,” kata Mendag.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, MANGUPURA – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan Mahkamah Agung (MA) menyusun bersama Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur tata cara penyelesaian sengketa likuidasi perbankan.

Direktur Eksekutif Hukum LPS Ary Zulfikar menjelaskan Perma sengketa likuidasi perbankan merupakan aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Pengaturan Sektor Keuangan (UU P2SK). Sebelum adanya UU P2SK, belum ada payung hukum soal sengketa likuidasi perbankan.

Menurut Zulfikar, UU P2SK pun belum mengatur secara detail soal tata cara penyelesaian sengketa likuidasi, sehingga diperlukan peraturan Mahkamah Agung agar pengadilan memiliki pemahaman yang sama dalam penanganan sengketa.

"Ada 130 sengketa yang masih tersebar di Pengadilan Niaga, Pengadilan Industrial, maupun Pengadilan Negeri, ini karena belum ada aturan detailnya. Dengan adanya Perma diatur sengketa likuidasi akan ditangani di Pengadilan Niaga," jelas Zulfikar kepada media, Kamis (12/2/2026).

Jenis perkara yang selama ini dihadapi yakni klaim penjaminan sebanyak 45 perkara, likuidasi 35 perkara, penyelamatan bank 20 perkara, lain - lain 22 perkara, dan pajak 7 perkara. Mayoritas perkara dimenangkan oleh LPS.

Zulfikar mencontohkan jika nasabah merasa keberatan dengan nilai penjaminan yang diterima, bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Isnurul Syamsul Arif menjelaskan jika Perma sudah rampung dan mulai berlaku, hakim akan memiliki panduan yang jelas, dan menghindari multitafsir hakim terhadap sengketa likuidasi perbankan.

"Pengetahuan mendalam dapat membantu hakim menangani perkara dengan tepat, sehingga perlindungan masyarakat terpenuhi. Penyelesaian sengketa perbankan akan semakin efektif dengan kolaborasi," jelas Syamsul.

Sebagai informasi, LPS saat ini menjamin 1.605 Bank Umum dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS). Jumlah Bank Umum yang dijamin sebanyak 105 Bank dan 1500 BPR. Nominal simpanan yang dijamin LPS yaitu senilai Rp2 miliar per nasabah.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi Pasal 8 Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers alias UU Pers yang diajukan oleh Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum).

Permohonan itu dikabulkan melalui Putusan Nomor 145/PUU-XXIII/2025. Lewat putusan itu MK menegaskan perlindungan hukum wartawan serta mencegah kriminalisasi terhadap kerja jurnalistik.

"Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian," ujar Ketua MK Suhartoyo dalam putusannya pada sidang yang digelar Senin (19/1/2026).

Mahkamah juga menegaskan kembali bahwa UU Pers merupakan lex specialis yang mengatur secara khusus kegiatan jurnalistik, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Dengan demikian, gugatan terhadap kerja jurnalistik tidak bisa dilakukan tanpa melalui mekanisme pers. Dengan demikian, MK menekankan mekanisme hak jawab, hak koreksi, serta penilaian etik jurnalistik oleh Dewan Pers.

Dalam Amar Putusannya, Suhartoyo menyatakan frasa “perlindungan hukum” dalam norma Pasal 8 Pers bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat.

"Tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai: 'Termasuk penerapan sanksi pidana dan/atau perdata terhadap wartawan dalam menjalankan profesinya secara sah hanya dapat digunakan setelah mekanisme hak jawab, hak koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik berdasarkan pertimbangan dan upaya penyelesaian oleh Dewan Pers tidak mencapai kesepakatan sebagai bagian dari penerapan restorative justice'," tutur Suhartoyo.

Di samping itu, dalam pertimbangannya MK juga menyoroti soal wartawan berada pada posisi yang secara inheren rentan karena aktivitas jurnalistik kerap bersinggungan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan sosial.

Oleh karena itu, pemberian perlindungan hukum yang bersifat khusus dan afirmatif kepada wartawan bukanlah bentuk keistimewaan yang melanggar asas persamaan di hadapan hukum.

"Melainkan justru merupakan instrumen konstitusional untuk mewujudkan keadilan substantif,” ucap Hakim Konstitusi M. Guntur.

Di lain sisi, pemohon sekaligus Ketua Umum Iwakum, Irfan Kamil, menilai putusan tersebut merupakan peneguhan sikap konstitusi terhadap martabat profesi wartawan, sekaligus kemenangan bagi seluruh insan pers di Indonesia.

“Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa profesi wartawan tidak boleh diperlakukan secara sewenang-wenang. Perlindungan hukum terhadap kerja jurnalistik kini dipertegas sebagai mandat konstitusional dalam negara demokratis,” kata Kamil di Gedung MK, Jakarta, Senin (19/1/2026).

Namun demikian, Kamil menekankan bahwa dikabulkannya uji materi ini tidak menjadikan wartawan kebal hukum. Sebaliknya, MK justru memperjelas batas antara kebebasan pers dan tanggung jawab profesional.

Dia menambahkan, perlindungan konstitusional hanya diberikan terhadap kerja jurnalistik yang dilakukan dengan itikad baik dan untuk kepentingan publik. Adapun, perlindungan terhadap wartawan sejatinya merupakan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi.

“Yang dilindungi adalah kerja jurnalistiknya, bukan orangnya. Wartawan bukan kebal hukum, tetapi sebagai profesi yang mulia dan memiliki fungsi penting dalam demokrasi, wartawan juga tidak boleh dihukum secara serampangan,” pungkasnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan (Kemendag), Isy Karim menyatakan, pelaku usaha perlu memahami bagaimana menyusun kontrak dagang yang memberikan posisi kuat, menciptakan kepercayaan dalam hubungan bisnis, serta mengelola potensi sengketa dengan mekanisme yang adil dan efektif.

Sebab, sengketa bisa terjadi karena perbedaan tafsir, perubahan situasi, atau pelanggaran kontrak. Di sinilah, peran arbitrase menjadi sangat penting. Arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

"Sengketa mungkin saja terjadi dalam kontrak dagang. Di sinilah, peran arbitrase menjadi sangat penting. Arbitrase menawarkan solusi penyelesaian sengketa yang cepat, rahasia, dan efisien, dibandingkan jalur litigasi di pengadilan. Kelebihannya, para pihak dapat memilih arbiter yang ahli di bidangnya, serta forum dan hukum yang disepakati bersama," terang Isy Karim dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (17/10/2025).

Isy Karim meyakini, penting bagi dunia usaha, khususnya usaha kecil dan menengah (UKM), agar dapat meminimalisasi terjadinya sengketa. Apabila terjadi sengketa, pelaku usaha perlu menentukan strategi penyelesaian sengketa yang paling sesuai dengan kebutuhan bisnis.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum Rifah Ariny menuturkan, kontrak dagang bukan hanya sebatas dokumen hukum, tetapi juga merupakan fondasi kepercayaan dan kepastian bisnis. Dalam aktivitas ekspor-impor, kontrak dagang berfungsi sebagai pengikat komitmen antar-pihak lintas negara.

Dia menambahkan, tanpa kontrak yang kuat dan jelas, transaksi internasional akan penuh risiko, baik risiko hukum, risiko pembayaran, maupun risiko reputasi. Lebih jauh, kontrak dagang mencerminkan keseriusan dan profesionalisme pelaku usaha.

Pada akhirnya, kontrak yang dibuat dengan itikad baik, transparan, dan saling menguntungkan, akan melahirkan kepercayaan. Kepercayaan inilah yang menjadi jantung dari hubungan bisnis. Dalam jangka panjang, kepercayaan bukan hanya membangun citra positif perusahaan, akan tetapi juga menjadi bagian dari penjenamaan (branding) negara asal produk. Dengan kata lain, business trust builds national brand.

Di lain pihak, Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herliana menyatakan, sengketa tidak dapat diprediksi, tapi dapat diminimalisasi dengan kontrak yang disusun dengan baik, jeli, dan cermat.

"Kontrak dagang internasional memiliki pilihan hukum (choice of law) dan forum penyelesaian sengketa (choice of forum/arbitration); serta tunduk pada konvensi internasional dan kebiasaan perdagangan global. Hal-hal tersebut harus dipilih dengan cermat agar tidak menimbulkan kerugian," jelas Herlina.

Adapun pengawas Jakarta International Arbitration Center (JIAC), Anita Dewi Anggareni Kolopaking menyampaikan, kontrak dagang sebaiknya ditinjau pakar hukum. Biaya yang dikeluarkan untuk peninjauan lebih murah jika dibanding munculnya kerugian karena sengketa.

"Proses arbitrase bersifat konfidensial yang dapat menjamin kerahasiaan. Artinya, tertutup, tidak konfrontatif, serta berlangsung secara kooperatif dan damai. Tidak seperti perkara di pengadilan yang terbuka dapat dihadiri masyarakat dan seringkali dipublikasikan di media massa. Publikasi tersebut dapat merugikan pihak yang bersengketa karena mempengaruhi reputasi di mata publik," ujar Anita.

Arbitrase mengarah privatisasi penyelesaian sengketa dan dapat dikatakan ditujukan kepada posisi 'win-win' dan bukan kepada apa yang biasa terjadi di pengadilan yang mempertaruhkan 'win-lose'.

Selain itu, meminimalisasi potensi munculnya jual-beli hukum karena arbiter adalah pihak yang dipilih dan disetujui kedua belah pihak yang bersengketa.

Sementara perwakilan dari CV Atma Widi Aksa sekaligus peserta seminar, Herwin menyampaikan kesannya terhadap pelaksanaan seminar bertajuk "Kontrak Dagang dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Arbitrase" yang digelar pada Kamis (17/10), sebagai bagian Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40. TEI ke-40 mengusung tema "Discover Indonesia's Excellence: Trade Beyond Boundaries" digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD City.

"Bagi kami, pelaku usaha, kontrak dagang yang kuat itu penting sekali. Jangan sampai saat terjadi hubungan bisnis dengan negara lain, muncul masalah yang sebetulnya sudah bisa kita cegah sebelumnya. Seminar soal kontrak dagang dan arbitrase tersebut berjalan dengan baik dengan narasumber yang kompeten di bidang mumpuni," ujar Herwin.