Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait pengawasan penyerapan anggaran.

Purbaya menjelaskan, koordinasi penyerapan anggaran lintas kementerian/lembaga sejak dulu dilakukan di bawah Istana Kepresidenan. Pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tugas koordinasi penyerapan anggaran dilaksanakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sementara itu, saat periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), koordinasi dilanjutkan di bawah salah satu kedeputian di Kantor Staf Presiden (KSP).

Menurut Purbaya, penunjukan Mensesneg untuk ikut mengoordinasikan hal tersebut sudah sejalan dengan pembentukan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Satgas itu dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, di mana Mensesneg dan Menkeu turut terlibat.

"Sekarang sudah ada tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah, itu ada Pokja I kalau enggak salah yang memonitoring penyerapan anggaran. Memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu itu," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya bahkan menyebut nantinya dia tidak akan lagi fokus terhadap urusan penyerapan anggaran pemerintah. Dia menyebut Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu pun sudah ditugaskan untuk masuk ke dalam pokja satgas tersebut.

"Saya ngerjain yang lain, kan banyak [urusan Menkeu], jadi enggak ada masalah. Memang seperti itu desainnya. Itu kami jalankan dulu karena satgas seperti itu belum ada. Begitu satgas ada, ya sudah. Kemudian Pak Mensesneg kan di sana," terang Purbaya.

Sebelumnya, realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah yang masih lambat jelang akhir tahun telah mendapatkan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu bahkan mendorong Presiden Prabowo untuk menunda penerbangannya selama dua jam ke Australia, Selasa (11/11/2025). Dua jam itu digunakan Prabowo untuk menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap salah satu materi pembahasan rapat itu yakni mengenai penyerapan anggaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ikut dalam rapat tersebut.

Selain Teddy, beberapa menteri dan kepala lembaga lain turut hadir yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," terangnya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (12/11/2025).

Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi terkait pengawasan penyerapan anggaran.

Purbaya menjelaskan, koordinasi penyerapan anggaran lintas kementerian/lembaga sejak dulu dilakukan di bawah Istana Kepresidenan. Pada era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tugas koordinasi penyerapan anggaran dilaksanakan oleh Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Sementara itu, saat periode pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), koordinasi dilanjutkan di bawah salah satu kedeputian di Kantor Staf Presiden (KSP).

Menurut Purbaya, penunjukan Mensesneg untuk ikut mengoordinasikan hal tersebut sudah sejalan dengan pembentukan Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah (P2SP). Satgas itu dikoordinasikan oleh Menko Perekonomian, di mana Mensesneg dan Menkeu turut terlibat.

"Sekarang sudah ada tim yang dibuat Kemenko Perekonomian untuk percepatan program pemerintah, itu ada Pokja I kalau enggak salah yang memonitoring penyerapan anggaran. Memang sudah dialihkan ke sana, jadi enggak ada isu itu," terangnya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya bahkan menyebut nantinya dia tidak akan lagi fokus terhadap urusan penyerapan anggaran pemerintah. Dia menyebut Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu pun sudah ditugaskan untuk masuk ke dalam pokja satgas tersebut.

"Saya ngerjain yang lain, kan banyak [urusan Menkeu], jadi enggak ada masalah. Memang seperti itu desainnya. Itu kami jalankan dulu karena satgas seperti itu belum ada. Begitu satgas ada, ya sudah. Kemudian Pak Mensesneg kan di sana," terang Purbaya.

Sebelumnya, realisasi belanja pemerintah pusat maupun daerah yang masih lambat jelang akhir tahun telah mendapatkan perhatian langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

Hal itu bahkan mendorong Presiden Prabowo untuk menunda penerbangannya selama dua jam ke Australia, Selasa (11/11/2025). Dua jam itu digunakan Prabowo untuk menggelar rapat khusus dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengungkap salah satu materi pembahasan rapat itu yakni mengenai penyerapan anggaran. Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad ikut dalam rapat tersebut.

Selain Teddy, beberapa menteri dan kepala lembaga lain turut hadir yakni Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana.

Pada rapat tersebut juga, Teddy turut mengungkap bahwa Presiden telah memerintahkan Mensesneg Prasetyo Hadi untuk melakukan koordinasi lintas kementerian serta memastikan penyerapan anggaran berjalan optimal jelang akhir tahun.

"Presiden juga menugaskan Menteri Sekretaris Negara untuk segera mengoordinasikan serta memeriksa penyerapan anggaran dan penggunaan transfer ke daerah yang dikelola oleh para kepala daerah menjelang akhir tahun ini," terangnya, dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet, Rabu (12/11/2025).

Kepala Negara, terangnya, memberikan arahan terkait dengan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Prabowo disebut menekankan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat digunakan dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu.

"Setiap rupiah uang rakyat yang dialokasikan harus tepat sasaran dan harus digunakan sesuai periode waktu yang ditetapkan, termasuk dana di daerah, yang juga merupakan uang rakyat," demikian pesan Prabowo yang disampaikan Teddy.