JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah. Selain itu, KPK mengendus adanya dugaan penerimaan lain oleh Suhardiman.

Hal itu sebagaimana disampaikan Plt Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein dalam konferensi pers penahanan Suhardiman dan dua orang lainnya pada Rabu (1/7/2026).

"Selain dugaan tindak pidana korupsi suap jabatan di lingkungan Pemkab Kuansing, KPK juga menemukan dugaan penerimaan lainnya oleh SA terkait pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT)," ujar Taufik.

"Uang yang diminta diduga adalah sebagian dari Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota KUD yang merupakan para petani di Kuansing. Dengan kata lain, penghasilan para petani yang berkisar ratusan ribu rupiah per bulannya harus dipotong setengahnya," sambungnya.

Menurut dia, pemerintah daerah mempunyai kewenangan terhadap pemberian rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Sedangkan, pelepasan kawasan hutan sepenuhnya menjadi otoritas pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut).

Terkait itu, KPK akan mendalami peran dari pihak Kemenhut terkait pelepasan kawasan HPT. "Kan koperasi ada usaha, itu ada dipotong setengahnya dalam rangka pengurusan izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas di Kementerian Kehutanan. Nah, untuk prosesnya sendiri seperti apa, bagaimana proses yang sudah dilakukan terkait rekomendasi yang nanti dikeluarkan Bupati, itu menjadi informasi yang akan didalami berikutnya dalam proses penyidikan," ungkap Taufik.

Indonesia City Expo Indonesia momentum penting pemerintah kota untuk saling mengenal potensi dan keunggulan masing-masing daerah.

Medan (ANTARA) - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Waas menyebut Indonesia City Expo yang merupakan agenda rangkaian Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) XVIII menjadi wadah pemerintah untuk menggali potensi kerja sama strategis.

"Indonesia City Expo Indonesia momentum penting pemerintah kota untuk saling mengenal potensi dan keunggulan masing-masing daerah," ujar Rico Waas, usai membuka Indonesia City Expo, di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Rabu.

Ia mengatakan kegiatan yang dilaksanakan 1 Juli hingga 3 Juli tersebut menampilkan berbagai produk unggulan dari seluruh kota di Indonesia yang dapat dikerjasamakan berbagai pemerintah daerah.

Menurut dia, berbagai potensi kerja sama dapat dilakukan baik antarpemerintah daerah maupun non-pemerintah.

"Pameran tersebut bukan hanya ajang sekadar memamerkan produk, tetapi momentum membuka peluang investasi maupun memperkuat kerjasama antarpemerintah dan non-pemerintah," kata dia lagi.

Ia berharap kegiatan yang diikuti 60 stan dari berbagai pemerintah kota di Indonesia itu dapat memberikan manfaat nyata bagi pembangunan di masing-masing wilayah.

"Sama seperti Kota Medan yang memperkenalkan produk-produk unggulannya kepada seluruh peserta Rakernas APEKSI. Semoga sepulang dari kegiatan ini membawa hal positif ke daerah masing-masing," ujar dia pula.

Rico Waas mengatakan Indonesia City Expo menjadi salah satu agenda rangkaian Rakernas APEKSI XVIII di Kota Medan, 28 Juni hingga 4 Juli 2026.

Ia mengatakan kegiatan ajang pertemuan wali kota seluruh Indonesia itu, juga menggelar berbagai rangkaian agenda strategis lainnya, seperti forum pangan, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika hingga business matching dan pembahasan peluang antarkota.

"Indonesia City Expo menjadi momentum lahirnya gagasan baru, komitmen kerja sama serta kemitraan yang mampu memperkuat gerakan ekonomi rakyat," ujarnya.

Pewarta: Anggi Luthfi Panggabean
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Ponorogo, Jawa Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mempercepat realisasi proyek pembangunan yang sempat tertunda pada tahun anggaran sebelumnya sebagai upaya meningkatkan serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026, menyusul Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) 2025 yang mencapai Rp96 miliar.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Ponorogo Lisdyarita di Ponorogo, Rabu, mengatakan sebagian Silpa tersebut berasal dari sejumlah kegiatan dan proyek yang belum dapat direalisasikan karena masih memerlukan evaluasi pada akhir tahun anggaran.

"Memang ada kenaikan Silpa dibandingkan tahun sebelumnya. Sebab, ada beberapa kegiatan dan proyek yang harus dievaluasi kembali sehingga anggarannya belum dapat direalisasikan," katanya.

Menurut Lisdyarita, hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar proses perencanaan hingga pelaksanaan program pada tahun ini berjalan lebih efektif sehingga manfaat pembangunan dapat segera dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Ponorogo Agus Sugiarto mengatakan pemerintah daerah memprioritaskan percepatan pelaksanaan proyek, khususnya pembangunan infrastruktur dan kegiatan strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas serapan anggaran.

Ia menjelaskan, selain dipengaruhi evaluasi sejumlah kegiatan, besaran Silpa juga berkaitan dengan belum terlaksananya beberapa proyek infrastruktur serta realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT).

"Ada beberapa pekerjaan infrastruktur yang belum bisa kami laksanakan tahun lalu karena berbagai pertimbangan. Selain itu, realisasi DAK serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau juga berpengaruh terhadap besarnya Silpa," ujarnya.

Meski demikian, Agus menilai kinerja pengelolaan APBD masih tergolong baik. Dari total APBD Ponorogo sekitar Rp2,4 triliun, realisasi belanja daerah pada 2025 telah mencapai sekitar 90 persen.

Pemkab Ponorogo menargetkan level penyerapan APBD pada 2026 bisa meningkat hingga melampaui 95 persen melalui percepatan proses pengadaan barang dan jasa serta pelaksanaan proyek pembangunan.

"Tahun ini pelaksanaan program akan kami percepat. Harapannya serapan APBD 2026 bisa di atas 95 persen sehingga anggaran yang tersedia benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," kata Agus.

Pewarta: Destyan H. Sujarwoko
Editor: Hanni Sofia
Copyright © ANTARA 2026

Ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melantik tiga pejabat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Keuangan.

"Hari ini saya melantik tiga pejabat pimpinan tinggi madya pada posisi yang sangat strategis, yaitu Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, dan Direktur Jenderal Anggaran,” ujar Purbaya, di Jakarta, Rabu.

Adapun pejabat yang dilantik, yakni Evita Manthovani sebagai Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), Herman Saheruddin sebagai Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK), serta Sudarto sebagai Direktur Jenderal Anggaran (DJA).

Dalam sambutannya, Purbaya mengatakan ketiga jabatan yang dilantik memiliki peran strategis dalam menjaga kinerja fiskal dan sektor keuangan nasional.

Pelantikan tersebut bukan sekadar pergantian jabatan, melainkan penyerahan amanah negara, rakyat, dan Presiden kepada para pejabat yang dipercaya mengemban tugas baru.

Dirinya menyampaikan bahwa para pejabat akan menjalankan tugas di tengah kondisi global yang penuh tantangan, sehingga diperlukan ketajaman membaca risiko, serta keberanian mengambil keputusan strategis.

“Kita bekerja dalam situasi yang tidak sederhana. Dunia berubah cepat, pergerakan ekonomi global terus berlangsung, kebutuhan rakyat semakin nyata, dan tuntutan terhadap pemerintah untuk bekerja lebih cepat, lebih bersih, dan lebih efektif semakin tinggi,” ujarnya.

Karena itu, ia memandang Kemenkeu harus menjadi institusi yang mampu menjaga stabilitas sekaligus responsif terhadap berbagai dinamika ekonomi.

Lebih lanjut, Menkeu berpesan akan pentingnya menjaga Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar tetap sehat dan kredibel.

“APBN harus kita jaga dengan sangat hati-hati. Setiap rupiah uang negara harus benar-benar memberi manfaat bagi rakyat, mendukung program prioritas Presiden, dan menjaga kepercayaan publik kepada pemerintah,” katanya pula.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Kondisi jalan nasional mantap 97 persen di 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan kondisi jalan nasional mantap mencapai 97 persen pada 2027 melalui penguatan konektivitas guna mempercepat mobilitas masyarakat, distribusi logistik, serta pemerataan pembangunan nasional.

Dalam Rapat Kerja Komisi V DPR RI, di Jakarta, Rabu, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar mengatakan target tersebut mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang menjadi pedoman pembangunan infrastruktur.

Dia menyebutkan dalam RPJMN 2025-2029 itu, muatan pokok kegiatan prioritas utama yang didukung oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga adalah meningkatnya konektivitas jalan pada jalur utama dan aksesibilitas daerah tertinggal dan perbatasan, mendukung pertumbuhan dan pemerataan.

"Dengan sasaran dan target indikator outcome pada 2027 sebagai berikut, waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional sebesar 1,80 jam per 100 kilometer, kondisi mantap jalan nasional sebesar 97 persen," kata Roy.

Selain kondisi jalan nasional mantap 97 persen, pemerintah menargetkan waktu tempuh pada lintas utama jaringan jalan nasional mencapai 1,80 jam per 100 kilometer pada 2027.

Kementerian Pekerjaan Umum juga menargetkan kondisi jalan provinsi mantap mencapai 73 persen, jalan kabupaten 61 persen, serta jalan kota sebesar 83,60 persen pada 2027.

Pemerintah turut menargetkan tingkat aksesibilitas jalan di daerah tertinggal dan perbatasan mencapai 2,67 kilometer per 100 kilometer persegi untuk membuka keterisolasian wilayah strategis.

Pada sektor infrastruktur perkotaan, Direktorat Jenderal Bina Marga menargetkan pembangunan jalan perkotaan sepanjang 113 kilometer secara kumulatif hingga mendukung kelancaran mobilitas masyarakat perkotaan.

Pemerintah juga menargetkan panjang jalan tol yang beroperasi mencapai 2.383 kilometer pada 2027 melalui investasi serta dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Roy menjelaskan sasaran tersebut menjadi bagian dari program peningkatan kinerja pelayanan infrastruktur konektivitas jalan yang diukur melalui indikator waktu tempuh dan kualitas jaringan jalan nasional.

Program tersebut difokuskan pada pembangunan dan preservasi jalan nasional, peningkatan keselamatan jalan, pembangunan jalan perkotaan, serta penguatan aksesibilitas wilayah yang masih tertinggal.

Selain itu, Direktorat Jenderal Bina Marga juga menitikberatkan peningkatan pelayanan jalan tol melalui pengaturan, pengusahaan, dan pengawasan guna mendukung konektivitas antarkawasan secara berkelanjutan.

Sementara peningkatan kinerja pelayanan jalan daerah dilakukan melalui pembinaan pemerintah daerah serta dukungan pembangunan jalan daerah yang pelaksanaannya menyesuaikan tambahan anggaran yang diterima.

Melalui berbagai target tersebut, Kementerian PU berharap konektivitas jalan nasional semakin andal dan terintegrasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, serta meningkatkan daya saing nasional.

Untuk mewujudkan hal itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum mengusulkan tambahan anggaran sekitar Rp59,83 triliun pada 2027 guna memperkuat program infrastruktur konektivitas nasional.

Roy mengatakan kebutuhan anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2027 diusulkan sebesar Rp89,07 triliun untuk mendukung target pembangunan.

Usulan tersebut terdiri atas anggaran dukungan manajemen sebesar Rp3,02 triliun dan program infrastruktur konektivitas sebesar Rp84,07 triliun sesuai kebutuhan Rencana Strategis (Renstra) 2027.

Berdasarkan Surat Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Menteri Keuangan, pagu indikatif Ditjen Bina Marga ditetapkan sebesar Rp29,24 triliun. Artinya dari usulan dan pagu indikatif,l maka terjadi kekurangan sekitar Rp59,83 triliun.

Roy menjelaskan nilai pagu indikatif tersebut lebih rendah sekitar 39,97 persen dibandingkan alokasi anggaran Direktorat Jenderal Bina Marga pada 2026, sehingga memerlukan penyesuaian program prioritas.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Kementerian Pekerjaan Umum telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sejak 22 Mei 2026.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

BPKP siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Setya Nugraha menyatakan pihaknya siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah.

“BPKP siap mendorong daerah-daerah yang kemandirian fiskalnya masih rendah untuk menggali potensi pendapatan baru tanpa membebani masyarakat,” ujarnya saat menghadiri pengukuhan Mardiyanto Arif Rakhmadi sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan, dari keterangan resmi, di Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan tersebut, Setya Nugraha menekankan pentingnya peran aktif Kedeputian PPKD BPKP dalam mendampingi pemerintah daerah menghadapi tantangan tata kelola yang kian kompleks guna memastikan seluruh program pembangunan daerah berjalan secara transparan dan akuntabel.

Setya menguraikan beberapa agenda prioritas nasional dan daerah yang menjadi fokus pengawasan BPKP, mulai dari percepatan penurunan prevalensi stunting, efektivitas realisasi anggaran belanja, hingga tata kelola pendidikan melalui pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain pengawasan belanja daerah, Kedeputian PPKD BPKP juga fokus pada pengawasan penguatan sektor pendapatan daerah melalui program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD).

BPKP juga turut dalam pengawasan lintas sektor melalui Satuan Tugas (Satgas) kawasan hutan sawit dan tambang, serta memastikan kesiapan pengawalan program strategis nasional seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tingkat regional.

Tata kelola manajemen aset daerah yang rawan sengketa, serta mitigasi risiko dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) juga disebut menjadi fokus utama pengawasan Kedeputian PPKD BPKP.

“Guna mencegah terjadinya penyimpangan sejak dini, BPKP berkomitmen penuh untuk meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Sulawesi Selatan. BPKP akan mengedepankan fungsi pencegahan melalui pendampingan probity audit yang dilakukan secara bersinergi dengan Inspektorat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota,” ujar dia pula.

Komitmen Kedeputian PPKD BPKP ini disambut positif oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.

Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan bahwa kolaborasi dengan BPKP sangat krusial dalam menciptakan inovasi untuk menggali potensi pendapatan daerah baru.

“Kami mengapresiasi dukungan BPKP yang selama ini telah terbukti berhasil meningkatkan capaian Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) di Sulawesi Selatan,” ujar Andi.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menetapkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby (SA) sebagai tersangka kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut. Seperti apa konstruksi perkaranya?

Penetapan tersangka bermula dari operasi tangkap tangan ( OTT ). Selain Suhardiman Amby, Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant juga ditetapkan tersangka kasus ini.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan, perkara ini bermula dari lelang jabatan Sekretaris Daerah Kuansing pada April 2025 dengan dua calon, yakni Fahdiansyah (FHD) selaku Asisten I Pemkab Kuansing yang juga menjabat sebagai Plt. Sekda saat itu dan Zulkarnain (ZKN) yang merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) pada saat itu.

Suhardiman kemudian meminta syarat mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S kepada dua orang tersebut. Dari dua orang itu, hanya Zulkarnain yang menyanggupi.

"Dalam prosesnya, hanya ZKN yang menyanggupi permintaan tersebut. Sehingga ZKN terpilih menjadi Sekda Kuansing Periode 2025," kata Taufik saat konferensi pers penahanan, Rabu (1/7/2026).

Zulkarnain kemudian membeli mobil mewah tersebut di salah satu showroom yang berlokasi di Jabodetabek dengan harga Rp2,05 miliar, dengan skema cicilan Rp46,5 juta per bulan dengan tenor 5 tahun. Namun, Zulkarnain tidak lolos pengecekan profil keuangan untuk mengajukan kredit sebesar itu yang kemudian mengakali dengan menggunakan identitas Ardiles.

"Sebelumnya ZKN juga diduga memberikan 1 unit mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar senilai Rp700 juta kepada Plt. Bupati saat pengisian jabatan Kepala Dinas PUPR Kuansing pada tahun 2021," ujarnya.

Zulkarnain juga menggunakan nama Ardiles agar tujuannya mengkredit Pajero Sport terpenuhi. Ardiles bersedia melakukan hal tersebut agar dirinya terus mendapatkan paket proyek pekerjaan di lingkungan Pemkab Kuansing. "Di antaranya, ARD kemudian memenangkan 13 proyek di Dinas PUPR pada Tahun Anggaran 2022 dengan total nilai mencapai Rp1,2 miliar," ucapnya.

Selain itu, ARD kembali menjadi pemenang proyek di sejumlah dinas dan Sekretariat Daerah Kuansing pada tahun 2025 dan 2026 dengan nilai lebih dari Rp966 juta.

Taufik menerangkan, dari dua peristiwa dugaan penyuapan untuk pengisian jabatan tersebut, menggambarkan adanya nilai suap yang 'naik kelas'. Sebelumnya, ZKN menyuap dengan mobil Mitsubishi Pajero Sport Dakar untuk jabatan Kadis PUPR Kuansing, senilai Rp700 juta. Kemudian ZKN kembali melakukan suap untuk jabatan Sekda Kuansing dengan mobil Toyota Land Cruiser 300 GR-S senilai Rp2,05 miliar.

"Pembelian kedua mobil yang digunakan sebagai instrumen penyuapan melalui skema kredit atau mencicil dengan tenor waktu tertentu, juga seolah mengunci agar jabatan ZKN 'aman' selama periode kredit berjalan."

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengakui bahwa realisasi penerimaan pajak hingga akhir Juni 2026 masih belum menyentuh separuh dari total pagu yang telah ditetapkan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ( APBN ) 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto mengatakan, akumulasi setoran pajak sepanjang semester I-2026 diperkirakan baru menyentuh kisaran 45% dari target setahun penuh.

Meskipun belum menembus ambang batas pertengahan tahun, DJP menegaskan bahwa grafik performa penerimaan secara makro masih memperlihatkan tren pertumbuhan yang positif jika dikomparasikan dengan periode yang sama pada tahun lalu.

"(Realisasi) Juni sekitar 45 persen. Nanti finalnya mungkin di APBN Kita ya. Saya belum bisa menyampaikan angka," kata Bimo saat memberikan penjelasan kepada awak media di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

DJP Targetkan Pajak Digital Melonjak Dua Kali Lipat, dari Marketpalce Rp24 Triliun



Ia juga menambahkan, untuk laju pertumbuhan penerimaan pajak secara tahunan (year-on-year/yoy) hingga bulan Juni ini diproyeksikan masih mampu bergerak ekspansif di kisaran level lebih dari 23%. DJP sengaja belum bersedia membeberkan nilai nominal pasti dari perolehan pajak tersebut.

Hal ini dikarenakan seluruh komponen data dari unit vertikal di daerah masih berada di dalam proses rekonsiliasi dan finalisasi akhir. Data performa keuangan negara yang sahih nantinya akan dipaparkan secara resmi oleh Menteri Keuangan dalam agenda rutin konferensi pers APBN Kita.

Sebagai catatan latar belakang, total target penerimaan pajak bersih yang dibebankan kepada DJP di dalam postur APBN 2026 dipatok sebesar Rp2.357,7 triliun. Pajak Digital Tembus Rp52,85 Triliun per Mei 2026, Ini 4 Pilar Penopangnya



Merujuk pada estimasi awal sekitar 45% yang disampaikan oleh pihak DJP tersebut, maka pundi-pundi penerimaan pajak yang berhasil diamankan negara hingga akhir semester pertama ini diperkirakan telah menyentuh angka kisaran Rp1.061 triliun. Namun, kepastian nilai nominal eksekusinya tetap harus menunggu hasil kalkulasi final dari Kemenkeu.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tersangka sekaligus penahanan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby (SA) terkait kasus dugaan suap pengisian jabatan perangkat daerah di wilayah tersebut.

Suhardiman ditetapkan tersangka bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing, Zulkarnain (ZKN) dan Ardiles (SRD) selaku Direktur Utama PT. Mitra Ideal Consultant.

Plt. Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menyatakan, penetapan tersangka ini berawal operasi tangkap tangan (OTT) di Kuansing yang menangkap 10 orang pada Senin (29/6/2026).

Dari 10 orang itu, lima diantaranya diangkut ke Gedung Merah Putih KPK untuk pemeriksaan lebih lanjut, mereka adalah Fahdiansyah (FHD) selaku Asisten I Pemkab Kuansing; Suci Nitia Edwar (SNE) selaku istri kedua Bupati Kuansing; Ardiles (ARD) selaku selaku Direktur Utama Mitra Ideal Consultant; Julhensa (JL) selaku pihak swasta; dan Suwito (SW) selaku pihak swasta.

Sementara itu, Bupati dan Sekda menyerahkan diri pada Selasa (30/6/2026) malam. Setelah proses pemeriksaan, KPK menetapkan tiga orang diantaranya sebagai tersangka.

"Berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait penerimaan hadiah/janji di Pemkab Kuantan Singingi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan 3 (tiga) orang sebagai tersangka, SA, ZKN, dan ARD," kata Taufik saat konferensi pers penahanan, Rabu (1/7/2026).

Ketiganya kemudian dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama sejak 1 sampai dengan 20 Juli 2026 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK.

Atas perbuatannya, terhadap Sdr. ZKN dan Sdr. ARD selaku pemberi disangkakan telah melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana jo Pasal 20 huruf c UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara terhadap Sdr. SA sebagai penerima diduga telah melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12 B UU Nomor 31 Tahun 1999. jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor.

JAKARTA - Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi MNC University menggelar seminar bertajuk "The Future of Jakarta: JAKI – Smart City Innovation & Digital Public Service" di Auditorium Rajawali, MNC University, lantai 6, pada Senin (29/6).

Seminar yang berlangsung pukul 14.00 hingga 16.45 WIB ini dihadiri sekitar 160 mahasiswa dan bertujuan memberikan wawasan mengenai konsep smart city, inovasi teknologi, serta peran aplikasi JAKI (Jakarta Kini) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik digital di Jakarta.

Acara dibuka oleh pembawa acara dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars MNC University, dilanjutkan dengan sambutan dari Ketua Program Studi Sistem Informasi, Verra Budhi Lestari, M. Kom, serta Ketua Satuan Pelaksana Perangkat dan Jaringan Teknologi Informasi Jakarta Smart City (JSC), Raden Masargo Everest. Sebelum memasuki materi inti, peserta diajak mengikuti kuis interaktif seputar aplikasi JAKI yang ditutup dengan penyerahan hadiah bagi para pemenang.

Seminar ini menghadirkan dua narasumber yang memaparkan materi secara bergantian. Raden Masargo Everest membawakan materi mengenai fungsi dan tata cara penggunaan aplikasi JAKI, sementara Mohamad Hafitz menjelaskan proses pembentukan dan pengembangan aplikasi tersebut. Antusiasme peserta terlihat tinggi pada sesi tanya jawab yang digelar setelah pemaparan materi selesai.

Dalam kesempatan tersebut, Raden Masargo Everest menyampaikan harapannya agar kegiatan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berinovasi.

"Harapannya wawasan ini dapat menginspirasi generasi muda untuk terus berpotensi menciptakan inovasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kami berharap forum ini menjadi ruang untuk saling belajar, berdiskusi, serta membuka peluang kolaborasi untuk mewujudkan kota yang tangguh dan berkompeten," ungkap Raden Masargo.

Bagi MNC University, kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan antara dunia akademik dengan instansi pemerintah melalui kegiatan edukatif, sekaligus mendorong terciptanya mahasiswa yang siap berkontribusi dalam pengembangan inovasi digital dan pembangunan kota cerdas di masa depan.

Selain menambah wawasan tentang transformasi digital dan layanan publik berbasis teknologi, para peserta juga memperoleh e-certificate serta kesempatan mendapatkan special rewards.

Rangkaian seminar ditutup oleh pembawa acara pada pukul 16.45 WIB, diakhiri dengan sesi foto bersama antara narasumber, panitia, dan seluruh peserta.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program studi, kolaborasi akademik, maupun kegiatan di MNC University, silakan kunjungi:

Website: https://mncu.ac.id

Telp/WA: 0811-9325-889

Email: [email protected]

Ikuti juga kami di media sosial:

Instagram: @mncuniversity

TikTok: @mncuniversity

YouTube: MNC University

Alamat Kampus: Jl. Panjang Blok A8, Green Garden, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan pemerintah bersama perusahaan aplikasi dan pengemudi ojek daring (ojol) sepakat menjaga ekosistem transportasi online secara berkeadilan dan proporsional seiring implementasi kebijakan baru bagi pengemudi.

Mulai 1 Juli 2026, pemerintah memberlakukan ketentuan baru tentang skema bagi hasil ojol bahwa mitra pengemudi berhak menerima 92 persen dari pendapatan tarif, sementara potongan untuk perusahaan aplikasi (aplikator) dibatasi maksimal 8 persen.

"Ini kepentingan semua yang ada dalam ekosistem itu. Maka dari itu pemerintah hadir dengan prinsip proporsionalitas dan berkeadilan untuk menjaga ekosistem ini,” katanya dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu.

Pada saat yang sama, Maman mengatakan pemerintah juga akan memperlakukan pengemudi ojol roda dua sebagai pengusaha mikro transportasi online agar memperoleh pelindungan dan pemberdayaan yang lebih luas.

Menurut dia, dengan status tersebut, pengemudi ojol berhak memperoleh berbagai fasilitas yang selama ini diberikan kepada pelaku usaha mikro, mulai dari akses pembiayaan, pelatihan, peningkatan kapasitas usaha, hingga berbagai program pemberdayaan pemerintah.

Menurut dia, dengan status tersebut pengemudi ojol nantinya dapat mengakses berbagai program pembiayaan pemerintah, termasuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), sesuai ketentuan yang berlaku.

"Yang Rp100 juta ke bawah tanpa agunan. Yang Rp100 juta ke atas sampai Rp500 juta pakai agunan," katanya.

Di tengah implementasi kebijakan tersebut, Maman menegaskan pemerintah, perusahaan aplikasi, dan pengemudi telah memiliki kesepahaman untuk menjaga ekosistem transportasi daring tetap kondusif.

Maman mengatakan ekosistem transportasi daring melibatkan jutaan pengemudi, jutaan pelaku UMKM yang menjadi mitra platform digital, serta perusahaan aplikator sehingga setiap kebijakan harus disiapkan secara hati-hati.

Ia menambahkan pemerintah akan segera menindaklanjuti kebijakan yang menempatkan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.

Ia menegaskan implementasi kebijakan akan dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dengan perusahaan aplikasi dan asosiasi pengemudi agar tidak mengganggu keberlangsungan ekosistem transportasi daring.

Ia juga menegaskan bahwa pemerintah sedang menyiapkan landasan hukum yang kuat agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara berkelanjutan serta menjaga keseimbangan seluruh ekosistem transportasi online.

"Kami berkepentingan menjaga ekosistem ini tetap kondusif karena melibatkan perusahaan aplikator, pengemudi, merchant, hingga pelaku UMKM yang memanfaatkan platform digital. Karena itu, seluruh kebijakan disusun agar menciptakan ekosistem yang sehat, kondusif, dan berkeadilan," ucap Maman.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, SURABAYA – Satuan Tugas (Satgas) Pangan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur menyatakan akan menegakkan aturan Harga Acuan Pembelian (HAP) telur sebesar Rp26.500 per kilogram yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) cum Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman.

Kepala Satgas Pangan Polda Jatim Kombes Pol. Roy HM Sihombing menyatakan pihaknya telah menyebarluaskan Surat Edaran Kepala Bapanas Nomor 285/TS.02.02/K/2026 tertanggal 9 Juni 2026 itu kepada segenap Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) di tingkat Polres atau Polresta wilayah setempat.

Namun, ia mengakui unit operasional kepolisian terkait yang tersebar di masing-masing daerah tersebut secara serta-merta belum melakukan penegakan HAP telur di tingkat produsen dengan optimal.

"Mungkin jajaran kami ada yang cepat, ada yang tidak dalam menindaklanjuti itu (HAP Bapanas terkait telur). Yang jelas, saya sudah ingatkan kembali ke para jajaran saya, para Kasatreskrim untuk segera memonitor dan menindaklanjuti surat yang sudah dibuat oleh Kepala Bapanas tersebut," beber Roy di Surabaya, dikutip Rabu (1/7/2026).

Ia juga menjelaskan Satgas Pangan Polda Jatim bersama dengan Pemprov Jatim berencana untuk mengumpulkan para pedagang perantara (middleman) guna mendalami penyebab gejolak terhadap harga beli komoditas protein hewani tersebut yang dirasa semakin mencekik produsen di tingkat hulu.

Selain itu, Roy juga meminta kepada para peternak untuk dapat pro aktif melaporkan pihak-pihak yang diduga melakukan praktik-praktik permainan harga telur di luar aturan yang telah diterbitkan pemerintah.

"Kalau ada dugaan permainan, kami juga meminta bantuan para peternak sekalian untuk diinformasikan kepada kami. Mungkin ada para pengusaha yang tidak benar, dan hendak melakukan monopoli atau melakukan perbuatan curang, tolong diinformasikan kepada kami, dan bila terbukti kami akan lakukan penindakan secara tegas mengacu pada Undang-Undang pangan atau Undang-Undang peternakan, Undang-Undang perlindungan konsumen, dan lain-lain," tegasnya.

Lebih lanjut, Roy mengatakan Satgas Pangan Polda Jatim juga telah berkomunikasi secara intensif dengan Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jatim di bawah komando Kombes Pol. Bimo Ariyanto guna menekan liarnya informasi pergerakan harga telur di media sosial yang kian memperlemah posisi tawar (bargaining power) para peternak rakyat.

Seperti diketahui, mata rantai distribusi saat ini sangat sensitif terhadap sirkulasi informasi digital yang bergulir secara dinamis, terutama terkait publikasi harga telur di sejumlah daerah sentra seperti Blitar, Magetan, dan Malang.

Para peternak mengeluhkan keterbukaan informasi tersebut justru kerap dijadikan senjata oleh para pembeli atau spekulan untuk menekan harga beli di tingkat hulu.

Satgas Pangan Polda Jatim juga telah membuka layanan saluran siaga atau hotline yang akan menampung setiap laporan mengenai fenomena tak wajar, seperti ketidaksesuaian harga beli hingga dugaan praktik kejahatan niaga, terhadap bahan pangan di lapangan.

Aduan tersebut dapat dikirimkan lewat pesan singkat ke nomor 0813 3000 5267.