Bisnis.com, DENPASAR — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan lahan dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Pesanggaran, Bali.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi terbarukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan.

Dalam proyek tersebut, Pelindo menyediakan sebagian lahan Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan Benoa seluas sekitar 60.502 meter persegi atau sekitar 6 hektare. Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas PSEL beserta infrastruktur pendukungnya.

Pemanfaatan lahan direncanakan berlangsung selama 30 tahun guna mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu di Bali.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan keterlibatan Pelindo dalam proyek tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur lingkungan dan energi berkelanjutan.

“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kualitas lingkungan, mendukung sektor pariwisata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Achmad dikutip Senin (15/6/2026).

Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menilai kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern di Bali.

Menurutnya, keberadaan PSEL diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir sekaligus menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan sampah.

“PSEL merupakan strategi jangka panjang untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah yang terus meningkat. Melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, kami berharap volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat berkurang secara signifikan sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Wali Kota.

Bisnis.com, DENPASAR — Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan menghentikan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) di seluruh Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) di Indonesia, termasuk di Bali.

Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan seluruh TPA tidak lagi diperbolehkan menerapkan sistem open dumping mulai 1 Agustus 2026. Sembari menunggu pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), masyarakat diminta melakukan pemilahan sampah dari sumber.

Menurut Jumhur, Bali menghasilkan ribuan ton sampah setiap hari dan sebagian besar masih berakhir di TPA dengan sistem open dumping. Praktik tersebut dinilai tidak lagi dapat dipertahankan karena menimbulkan dampak lingkungan.

" Open Dumping telah mencemari lingkungan, meracuni air dan mencoreng citra Bali, termasuk Indonesia. Karena itu, saya mengingatkan komitmen agar pada 1 Juli 2026, seluruh masyarakat Bali harus memilah sampah secara serentak dari sumber, dan pada 1 Agustus 2026 bersamaan dengan daerah lainnya, Bali menutup open dumping untuk selamanya," jelas Jumhur, Rabu (10/6/2026).

Dia mengatakan pemilahan sampah menjadi kunci dalam pengelolaan sampah. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku industri daur ulang.

"Kota Denpasar dan Kabupaten Badung telah membuktikan tingkat pemilahan sampah yang baik, di kedua wilayah ini mencapai 70%. Ini pencapaian luar biasa, harus dijadikan model ke seluruh Bali dan tidak ada yang boleh wilayah lain tertinggal," tambahnya.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan pemerintah daerah terus menjalankan Gerakan Bali Bersih Sampah melalui pengelolaan sampah berbasis sumber dan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai.

Menurut Koster, volume sampah di Bali mencapai 3.436 ton per hari. Kota Denpasar menjadi penyumbang terbesar dengan 1.005 ton per hari, disusul Kabupaten Gianyar 562 ton per hari dan Kabupaten Badung 547 ton per hari. Adapun kabupaten lainnya menghasilkan sampah antara 112 ton hingga 413 ton per hari.

"Jenis sampah yang paling banyak itu ialah sampah organik sebesar 60% dan sampah plastik 17%. Kalau dicermati dari sumbernya, paling banyak sampah ini bersumber dari kegiatan rumah tangga 60%, aktivitas perniagaan 11%, dan pasar 7%," jelas Gubernur Koster.

Dia menilai persoalan sampah di Bali telah menjadi isu serius. Saat ini, sekitar 23% sampah masih dibuang sembarangan ke lingkungan. Sementara itu, 43% sampah dibawa ke TPA, 18% berhasil dikurangi, dan 16% ditangani melalui berbagai metode pengelolaan.

"Jadi dua program pengelolaan sampah ini, yaitu Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dan melakukan Pembatasan Penggunaan Plastik Sekali Pakai harus dijalankan, tidak bisa ditawar," tegas Gubernur Koster.

Bisnis.com, DENPASAR – Perusahaan asal Amerika Serikat tetap berkomitmen menambah investasinya di Bali walaupun di tengah ketidakpastian global dan kondisi domestik.

Saat ini nilai investasi Amerika Serikat di Bali hingga kuartal I/2026 Rp661,58 miliar, berada di posisi kelima setelah Prancis, Australia, Rusia dan Singapura. Sebaran Investasi berdasarkan sektor hotel dan restoran berjumlah 90 dengan nilai investasi sebesar Rp.279,87 miliar. Perumahan, kawasan industri dan perkantoran berjumlah 277 dengan nilai investasi sebesar Rp252,17 miliar.

Kemudian perdagangan dan reparasi berjumlah 57 dengan nilai investasi sebesar Rp29,88 miliar. Jasa Lainnya sebesar Rp94,82 miliar. Industri Kimia dan Farmasi berjumlah 21 dengan nilai investasi sebesar Rp2,04 miliar.

Salah satu perusahaan Amerika Serikat yang berkomitmen menambah investasi yakni Marriott International, perusahaan yang memiliki 27 hotel di Pulau Dewata. Menurut Saraswati Subadja, Perwakilan Marriott International, sebagai perusahaan yang telah lama beroperasi di Bali, Marriot berkomitmen mengembangkan pariwisata Bali melalui penambahan properti atau hotel di Bali.

"Secara umum di Bali akan ada tambahan hotel (Marriot), tapi lokasi tepatnya kami belum bisa sampaikan," jelas Saraswati di acara US-ASEAN Business Council, Kamis (4/6/2026).

Menurutnya Bali dinilai masih sangat potensial untuk investasi, karena daya tarik pariwisata Bali masih sangat tinggi secara global.

Selain menambah properti, Saraswati juga menjelaskan grub hotel Marriot secara konsisten menggunakan produk lokal Bali, seperti sayur, buah, beras, dan komoditas lainnya. Hingga saat ini nilai serapan produk lokal Bali mencapai Rp14 miliar, ke depan nilai tersebut akan terus bertambah seiring dengan penambahan hotel di Bali.

Disinggung terkait global yang dinamis, dan melemahnya rupiah terhadap dolar, menurut Saraswati tidak begitu berdampak signifikan terhadap operasional perusahaan, apalagi produk yang digunakan Marriot merupakan produk lokal. "Yang perlu diperhatikan energi, dari mana asalnya," kata Saraswati.

Sementara itu Gabrielle Angriani, Director of Government Affairs, Corporate Communications, and Sustainability, PepsiCo Indonesia, menjelaskan PepsiCo terus mengupayakan berbagai inisiatif terkait keberlanjutan lingkungan dan pengembangan komunitas masyarakat, termasuk di Bali.

"Baru-baru ini kami juga memberikan dukungan pendanaan dan mentoring bagi startup pengelolaan sampah asal Bali, Bali Waste Cycle melalui program Greenhouse Accelerator, karena PepsiCo percaya kolaborasi aktif multipihak sangatlah dibutuhkan dalam menghasilkan solusi efektif untuk mengatasi masalah sistemik dalam pengelolaan sampah kemasan,” jelas Anggraini.

Di bidang kesehatan dan gizi, Herbalife, yang telah hadir sejak tahun 1998 di Indonesia, menjalankan Program Casa Herbalife sejak 2019 untuk mendukung peningkatan kualitas nutrisi anak-anak di Kabupaten Karangasem dan Buleleng.

Arif Mustolih, Director of Public Affairs Indonesia, Malaysia, and Singapore, Herbalife menjelaskan walaupun tidak ada investasi langsung di Bali seperti Marriot, Herbalife memiliki 7.500 seller yang juga berkontribusi terhadap ekonomi dan sumber daya manusia Bali melalui gaya hidup sehat.

“Kami percaya kualitas sumber daya manusia merupakan pondasi penting bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Melalui program senilai US$233,746, yang telah menjangkau ratusan anak ini, kami berharap dapat membantu menciptakan generasi yang lebih sehat, produktif, dan siap berkontribusi untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045,” ujar Arif Mustolih.

Inovasi lain juga dilakukan oleh Corteva Agriscience, perusahaan AS di bidang teknologi pertanian. Melalui kemitraan dan pengembangan kapasitas petani beras dan sayuran yang ada di Bali, Corteva terus berkomitmen untuk melakukan alih pengetahuan dan teknologi untuk memaksimalkan produktivitas petani.

Bisnis.com, DENPASAR – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengklaim 65% masyarakat Denpasar dan Badung sudah memilah sampah organik dan anorganik.

Menurutnya capaian ini merupakan manifestasi hasil kerja dari seluruh komponen yang ada di Bali mulai dari Gubernur, Bupati, Walikota, Pangdam, Kapolda, Lurah hingga Desa Adat.

"Lebih dari 60% masyarakat Bali di Denpasar dan Badung sudah memilah sampah. Langkah ini tidak gampang. Semangat ini harus kita jaga dengan baik karena pemilahan sudah mencapai 65% bahkan mendekati 70%," jelas Hanif, Jumat (17/4/2026).

Hanif meminta Pemprov Bali untuk memberikan sanksi Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi warga yang belum memilah. Menurutnya tidak adil bagi masyarakat yang sudah memilah sampah dengan baik jika kebijakan pemilahan sampah berbasis sumber ini tidak dilindungi dengan memberikan teguran dan paksaan kepada masyarakat yang tidak memilah atau bahkan membuang sampah sembarangan.

"Maka saya kira Pemerintah Provinsi Bali wajib mengenakan tipiring kepada masyarakat yang tidak memilah sampah,” kata Hanif.

Walaupun kedepannya akan dibangun Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), Menurut Hanif sampah yang dihasilkan oleh masyarakat harus tetap dipilah untuk memastikan input sampah yang digunakan benar-benar berkualitas.

“Waste to Energy memerlukan sampah berkualitas, maksudnya sampah yang terpilah dan dapat mereduksi nilai kalornya dan kapasitas mesinnya. Jadi sampah itu benar-benar jenis tertentu,” jelasnya.

Walaupun dalam praktiknya, PSEL mampu mengolah sampah campuran namun kualitas dan dampak pengolahan sangat dipengaruhi oleh kondisi sampah yang masuk ke dalam sistem. Sampah yang sudah dipilah dari sumber (seperti pemisahan sampah organik, anorganik dan residu) memiliki nilai kalor yang lebih stabil dan kandungan air yang lebih rendah.

Kondisi ini membuat proses pembakaran di PSEL menjadi lebih efisien, menghasilkan energi listrik yang lebih optimal serta dapat menekan potensi emisi berbahaya.

Sebaliknya, jika sampah tidak dipilah dan tercampur seluruhnya, maka kandungan air yang tinggi dari sampah organik dapat menurunkan kualitas pembakaran. Hal ini berpotensi mengurangi efisiensi produksi listrik, meningkatkan beban operasional serta memerlukan pengolahan emisi yang lebih kompleks.

Implikasi paling luas terlihat pada aspek pembiayaan. Efisiensi operasional yang lebih baik pada pengelolaan sampah terpilah berpotensi menekan kebutuhan subsidi maupun tipping fee yang bersumber dari APBN/APBD.

Bisnis.com, DENPASAR – Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka berdialog dengan 74 pelaku pariwisata di Bali pada Jumat (13/2/2026). Gibran berjanji akan menyelesaikan masalah sampah dan infrastruktur yang banyak ditemukan di Pulau Dewata.

Pertemuan ini bertujuan memfasilitasi penyampaian aspirasi pelaku usaha kepada pemerintah, sehingga pemerintah dapat mendengar langsung tantangan, peluang, dan masukan strategis dari pengembangan pariwisata nasional, khususnya Bali.

"Jadi kemarin [Januari] kami sudah rapat koordinasi [rakor], tapi itu untuk pariwisata secara nasional. Hari ini khusus membahas Bali. Untuk itu hari ini kami undang teman-teman dari asosiasi yang bekerja dan fokus di sektor pariwisata," kata Gibran dari keterangan resminya, Jumat (13/2/2026).

Beberapa isu yang disampaikan para pelaku usaha pariwisata kepada Wapres Gibran di antaranya pengembangan infrastruktur di 10 destinasi prioritas, peningkatan keselamatan wisata dengan pelatihan dan identifikasi kompetensi, perizinan, hingga penanganan sampah.

Gibran pun merespons aspirasi dari pelaku usaha pariwisata. Dia meminta agar pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk bersinergi menangani kendala dalam pengembangan sektor wisata.

"Segera kami tindak lanjuti masalah sampah, masalah air, masalah sertifikasi, animal welfare, masalah infrastruktur. Kami ingin ke depan target-target pariwisata juga ditinggikan terus. Ini kemarin tercapai, tapi harus bisa mengalahkan negara-negara tetangga. Ini PR-nya masih banyak Bapak/Ibu. Jadi terima kasih sekali untuk masukannya," tutur Gibran.

Menurutnya Bali memiliki peran strategis sebagai wajah Indonesia, mengingat hampir 45% dari 15 juta wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia masuk melalui Pulau Dewata.

Wapres juga menekankan pentingnya menjaga momentum kunjungan wisatawan pada Kuartal I/2026. Hari libur panjang mulai dari Nataru, Imlek, hingga menjelang Lebaran dan libur sekolah, dinilai sebagai momentum emas yang harus dijaga.

Bisnis.com, SURABAYA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mendorong segenap jajaran pemerintah daerah di Provinsi Bali untuk dapat secara serius dalam menangani permasalahan sampah yang sempat menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

Secara khusus, Hanif menyoroti keseriusan pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Bali Selatan, yang terkenal sebagai pusat destinasi pariwisata internasional, apalagi dengan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung yang saat ini sudah penuh sesak.

"Jadi di Bali kita telah memaksa ya, mau nggak mau memaksa karena TPA Suwung sudah overload dan menimbulkan pencemaran yang cukup serius. Sehingga kita memaksa Pemprov Bali untuk mengalihkan kepada TPA terdekat yaitu TPA Bangli," beber Hanif di Surabaya dikutip Senin (9/2/2026).

Lebih lanjut, Hanif menyoroti penumpukan sampah di dua wilayah Provinsi Bali, yakni Kota Denpasar serta Kabupaten Badung. Menurutnya, dua daerah tersebut seharusnya memiliki kemampuan fiskal yang mumpuni untuk mengatasi masalah sampah.

"Kita minta Pemprov Bali memperbaiki tata kelola di Denpasar dan Badung. Mereka kota yang APBD-nya sangat cukup, dan yang diperlukan itu kegigihan kita untuk memaksakan budaya itu harus segera berubah," tegasnya.

Oleh sebab itu, Hanif pun menegaskan bahwa budaya pemilahan sampah dari hulu ke hilir diharapkan dapat membantu Bali menjadi provinsi yang semakin asri serta turut dapat menjaga kualitas pariwisatanya.

"Dengan memberikan fasilitas pengolahan sampah mulai dari hulu dengan melakukan pilah sampah dari organik selesai dulu, yang anorganik yang kemudian bergeser ke pengolahan sampah sehingga sampah akan tereduksi sangat kuat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, saat berpidato di hadapan para peserta taklimat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), Prabowo secara spesifik mengungkapkan sampah menumpuk di Bali, bahkan hingga di destinasi wisata pada akhir tahun 2025.

"Maaf ya, Gubernur, Bupati-Bupati dari Bali, ini real loh [sembari menunjuk layar], Bali pada Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis datang ke situ melihat sampah?" beber Prabowo.

Prabowo pun menyarankan agar gubernur serta para bupati atau wali kota untuk mengerahkan pelajar di seluruh tingkatan, mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Dasar (SD) di Bali untuk melakukan pembersihan sampah setiap akhir pekan.

"SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih, entah hari Sabtu, hari Jumat semua anak sekolah kumpul di pantai ini, ini halaman kita, ayo kita bersihkan ramai-ramai," kata Prabowo.

Prabowo menyebut bila gubernur dan para bupati atau wali kota di Bali tidak bisa mengatasi sampah, ia akan meminta TNI dan Polri mengerahkan pasukan untuk membersihkan sampah di Bali.

"Danrem, Dandim kerahkan anak buahmu, Kepolisian, kerahkan anak buahmu, korve korve korve," tegas Prabowo.

Bisnis.com, DENPASAR – Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) melarang pemerintah daerah menggunakan insinerator untuk membakar sampah di Bali.

Sebagai langkah tegas, insinerator Pemerintah Kabupaten Badung dihentikan. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengakui penyegelan incinerator milik Pemkab Badung. Penghentian insinerator berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Sesuai arahan Presiden semua insinerator harus mendapat jaminan mutu dari Kementerian Lingkungan Hidup," jelas Hanif kepada media, Jumat (6/2/2026).

Penyegelan bersifat permanen, karena pelarangan insinerator bersifat final. Hanif menyebut tidak hanya menyegel insinerator milik Pemkab Badung, insinerator di Jawa Barat juga disegel.

Sebagai solusi permanen, pemerintah membangun Waste to Energy (WtE), fasilitas pengolahan sampah untuk menjadi energi listrik. Pembangunan dijanjikan mulai pada Maret 2026.

Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster meminta Pemerintah Kabupaten Badung segera membentuk satuan tugas (satgas) khusus penanganan sampah kiriman di kawasan pantai.

Satgas tersebut diminta siaga penuh setiap hari, tanpa pola kerja terbatas waktu, terutama pada musim hujan ketika volume sampah kiriman meningkat drastis.

“Setiap saat harus ada petugas di sini. Truk ada, alat berat ada. Begitu sampah datang langsung diambil, dikumpulkan, diangkut ke truk, lalu dibawa ke TPA. Tidak boleh menunggu sampai menumpuk,” jelas Koster.

Menurut Koster, selama ini penanganan sampah di kawasan pantai belum berjalan optimal karena petugas tidak selalu berada di lokasi. Padahal, sampah kiriman bisa datang kapan saja mengikuti arus laut dan cuaca. Karena itu, ia menekankan perlunya sistem penjagaan rutin dan respons cepat agar pantai-pantai Bali tetap bersih setiap saat.

Koster menegaskan bahwa Pemprov Bali akan terus mengawasi dan mendorong pemerintah kabupaten/kota agar lebih disiplin dan konsisten dalam pengelolaan sampah. Bali, kata dia, tidak boleh kalah oleh persoalan sampah karena kebersihan lingkungan merupakan fondasi utama keberlanjutan pariwisata dan kualitas hidup masyarakat.

Bisnis.com, MANGUPURA – Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Pariwisata turun tangan membersihkan Pantai di Bali setelah disentil Presiden Prabowo Subianto.

Bersama Gubernur Bali dan ratusan aparat TNI Polri, pelajar serta masyarakat. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat sampah.

Ia menilai persoalan sampah tidak bisa diselesaikan melalui kegiatan seremonial semata, melainkan harus ditangani secara sistematis, berkelanjutan, dan menjadi tanggung jawab bersama.

"Posisi strategis Bali sebagai etalase nasional. Jika Bali tidak terjaga kebersihannya, maka citra pariwisata Indonesia secara keseluruhan akan terdampak. Karena itu, pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan sampah," jelas Hanif, Jumat (6/2/2026).

Dalam konteks penegakan hukum, Hanif menegaskan bahwa pemerintah daerah yang lalai dalam pengelolaan sampah dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dengan ancaman hukuman 4 hingga 10 tahun penjara.

Ia menekankan bahwa kewenangan utama pengelolaan sampah berada di Kabupaten/Kota, sementara Gubernur berperan sebagai pengawas teknis.

Sementara itu, Menteri Pariwisata Widiyanti Wardhana menjelaskan penanganan sampah di destinasi wisata akan terus diperkuat melalui integrasi Gerakan Wisata Bersih ke dalam Gerakan Indonesia ASRI.

Langkah ini, menurutnya, sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Bali yang menempatkan kebersihan lingkungan sebagai prioritas utama pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Widiyanti mengapresiasi partisipasi seluruh pihak yang hadir dan rela meluangkan waktu sejak pagi untuk terlibat langsung dalam aksi bersih pantai.

Kehadiran berbagai elemen masyarakat mencerminkan kepedulian nyata terhadap lingkungan tempat hidup dan bekerja, khususnya di kawasan destinasi wisata.

Bali menurutnya merupakan permata pariwisata Indonesia sekaligus etalase utama pariwisata nasional di mata dunia.

“Citra Indonesia sebagai destinasi wisata global, sangat lekat dengan Bali, sehingga kebersihan lingkungan menjadi tanggung jawab bersama seluruh lapisan masyarakat,” ujar Widiyanti.

Sebagai informasi, timbunan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung menghasilkan timbunan sampah tertinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pariwisata (Kemenpar) buka suara perihal Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti kondisi pantai di Bali yang kotor, sehingga berpengaruh terhadap persepsi wisatawan.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa tindakan yang diambil pihaknya akan mengacu pada Gerakan Indonesia Asri (aman, sehat, resik, indah) yang baru diluncurkan oleh RI 1.

“Kemarin Bapak [Presiden] menyampaikan untuk berkoordinasi dan berkolaborasi membersihkan destinasi, bukan hanya di Bali, tetapi di destinasi lain juga,” kata Widiyanti saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Menurutnya, Kemenpar akan menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup (LH) terkait rencana bersih-bersih sampah dari destinasi wisata ini.

Dalam pelaksanaannya, Widiyanti juga menggarisbawahi adanya peran pemerintah daerah (pemda) hingga personel TNI dan Polri.

Menteri kelahiran Singapura ini menyatakan bahwa Gerakan Indonesia Asri menjadi kelanjutan dari inisiatif yang dilaksanakan Kemenpar pada tahun lalu, yakni gerakan wisata bersih.

“Nah ini menjadi program baru Pak Presiden, menjadi prioritas yang harus dilakukan secepat-cepatnya,” tutur Widiyanti.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyoroti permasalahan sampah sebagai salah satu aral minat wisatawan terhadap destinasi prioritas Tanah Air, tak terkecuali Bali.

Prabowo menegaskan persoalan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan dan kesehatan, tetapi juga mengancam sektor pariwisata nasional.

Eks Danjen Kopassus ini mengingatkan bahwa kondisi kebersihan destinasi wisata menjadi perhatian serius wisatawan mancanegara dan dapat memengaruhi citra Indonesia di mata dunia. Dia mengaku telah menerima masukan langsung terkait kondisi Bali yang dinilai mengalami penurunan dari sisi kebersihan.

“Pariwisata, turis mau datang melihat sampah? Indonesia indah, tapi mau datang melihat kumuh? Pantai Bali kotor,” kata Prabowo saat memberikan Taklimat Presiden dalam agenda Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Senin (2/2/2026).

Bisnis.com, DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WtE) akan dimulai pada Maret 2026, dengan groundbreaking yang direncanakan berlangsung pada bulan tersebut.

"Kemarin sudah bertemu Pak Menteri, Danantara sudah siap untuk WtE dan groundbreaking pada Maret 2026," jelas Koster, Selasa (3/2/2026).

Koster mengatakan fasilitas tersebut akan dibangun selama 12 bulan dan diharapkan siap beroperasi pada 2027.

Pada kesempatan yang sama, Koster juga angkat suara setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah sampah di Bali yang belum teratasi.

Koster berpandangan kritik Prabowo tersebut sebagai dorongan agar penanganan sampah di Bali lebih cepat. Penanganan sampah berbasis sumber akan makin diintensifkan, kemudian pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dilanjutkan.

Selain itu, Pemprov Bali juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan sampah agar lebih fokus. Koster juga melantik Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru untuk memimpin penanganan sampah di Bali. Dia mengemukakan penggantian ini dilakukan karena Kadis LHK yang lama tidak bisa lagi menjalankan tugas karena sakit.

Adapun data pemerintah Provinsi Bali memperlihatkan bahwa timbulan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton per tahun pada 2024. Timbulan sampah terbesar ada di Kota Denpasar yang mencapai 366.806 ton, kemudian di Kabupaten Gianyar sebesar 205.129 ton per tahun dan Kabupaten Badung 199.810 ton per tahun.

Kabupaten Buleleng menyusul dengan volume timbulan sampah mencapai 150.779 ton per tahun, Kabupaten Karangasem 102.643 ton, Kabupaten Tabanan 86.571 ton, Kabupaten Jembrana 60.106 ton, Kabupaten Bangli 41.557 ton dan Kabupaten Klungkung dengan timbulan sampah 40.829 ton sampah per tahun.

Masalah penumpukan sampah terjadi di Kota Denpasar dan Badung yang menjadi penghasil sampah terbesar. Penumpukan sempat terjadi ketika TPA Suwung ditutup awal 2026, meski penutupan kemudian ditunda setelah mendapat penolakan dari warga dan swakelola di TPA Suwung.

Bisnis.com, MANGUPURA — Pemerintah Kabupaten Badung bersama ratusan pelajar hingga TNI Polri membersihkan pantai Kuta pada Selasa (3/2/2026) setelah Presiden Prabowo Subianto menyinggung pantai di Bali yang dipenuhi oleh sampah dalam pidatonya di depan Gubernur, Bupati dan jajaran Forkopimda seluruh Indonesia pada Senin (2/2/2026) kemarin.

Ratusan orang terlihat mengumpulkan sampah di Pantai Kuta sejak pagi hari. Mereka memungut sampah plastik hingga kayu-kayu yang berserakan di sepanjang pantai. Terlihat juga ada 8 alat berat yang mengumpulkan sampah berukuran besar.

Kepala Bidang Pengelola Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Badung Anak Agung Gede Dalem menjelaskan sampah anorganik seperti plastik dan lainnya akan dipilah, kemudian dibawa ke TPA.

"Kalau sampah organik seperti kayu akan kami potong dan diolah di mesin pencacah kayu. Setelah menjadi bubuk kayu fungsinya banyak, salah satunya menjadi kompos," kata Agung kepada media, Selasa (3/2/2026).

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Saat berpidato di depan seluruh Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati seluruh Indonesia di Jakarta. Prabowo secara spesifik menyebut pada Desember 2025 sampah menumpuk di Bali, bahkan hingga di destinasi wisata.

"Maaf ya, Gubernur Bupati - Bupati dari Bali, ini real loh (sembari menunjuk layar), Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis datang ke situ melihat sampah?," kata Prabowo, Senin (2/2/2026).

Prabowo menyarankan agar Gubernur dan Bupati mengerahkan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Dasar (SD) untuk melakukan pembersihan sampah di Bali saat akhir pekan.

"SMA, SMP, SD dibawah kendali saudara. Apa susahnya sih, entah hari Sabtu, hari Jumat semua anak sekolah kumpul di pantai ini, ini halaman kita, ayo kita bersihkan ramai - ramai," kata Prabowo.

Prabowo menyebut jika Gubernur dan Bupati di Bali tidak bisa, Ia meminta TNI dan Polri di Bali mengerahkan pasukan untuk membersihkan sampah di Bali.

"Danrem, Dandim kerahkan anak buahmu, Kepolisian, kerahkan anak buahmu, korve korve korve," kata Prabowo.

Bisnis.com, DENPASAR – Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah sampah di Bali yang tidak bisa diatasi oleh Pemerintah Daerah.

Saat berpidato di depan seluruh Gubernur, Wakil Gubernur Bupati, Wakil Bupati seluruh Indonesia di Jakarta. Prabowo secara spesifik menyebut pada Desember 2025 sampah menumpuk di Bali, bahkan hingga di destinasi wisata.

"Maaf ya, Gubernur Bupati - Bupati dari Bali, ini real loh (sembari menunjuk layar), Bali bulan Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis datang ke situ melihat sampah?," kata Prabowo, Senin (2/2/2026).

Prabowo menyarankan agar Gubernur dan Bupati mengerahkan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Dasar (SD) untuk melakukan pembersihan sampah di Bali saat akhir pekan.

"SMA, SMP, SD dibawah kendali saudara. Apa susahnya sih, entah hari Sabtu, hari Jumat semua anak sekolah kumpul di pantai ini, ini halaman kita, ayo kita bersihkan ramai - ramai," kata Prabowo.

Prabowo menyebut jika Gubernur dan Bupati di Bali tidak bisa, Ia meminta TNI dan Polri di Bali mengerahkan pasukan untuk membersihkan sampah di Bali.

"Danrem, Dandim kerahkan anak buahmu, Kepolisian, kerahkan anak buahmu, korve korve korve," kata Prabowo.

Sebagai informasi, persoalan sampah di Bali sudah terjadi sejak lama. Dan semakin mengkhawatirkan ketika penutupan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Suwung bakal ditutup karena adanya larangan open dumping, sementara belum ada teknologi yang bisa mengatasi sampah di Bali. Pada akhir Desember sampah memenuhi pantai di Bali karena musim angin barat.

Danantara dikabarkan akan membangun fasilitas waste to energy (WtE) di Bali untuk mengolah seluruh sampah. Akan tetapi pembangunan WtE membutuhkan waktu dan baru bisa beroperasi di 2027.