Bisnis.com, SURABAYA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mendorong segenap jajaran pemerintah daerah di Provinsi Bali untuk dapat secara serius dalam menangani permasalahan sampah yang sempat menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

Secara khusus, Hanif menyoroti keseriusan pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Bali Selatan, yang terkenal sebagai pusat destinasi pariwisata internasional, apalagi dengan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung yang saat ini sudah penuh sesak.

"Jadi di Bali kita telah memaksa ya, mau nggak mau memaksa karena TPA Suwung sudah overload dan menimbulkan pencemaran yang cukup serius. Sehingga kita memaksa Pemprov Bali untuk mengalihkan kepada TPA terdekat yaitu TPA Bangli," beber Hanif di Surabaya dikutip Senin (9/2/2026).

Lebih lanjut, Hanif menyoroti penumpukan sampah di dua wilayah Provinsi Bali, yakni Kota Denpasar serta Kabupaten Badung. Menurutnya, dua daerah tersebut seharusnya memiliki kemampuan fiskal yang mumpuni untuk mengatasi masalah sampah.

"Kita minta Pemprov Bali memperbaiki tata kelola di Denpasar dan Badung. Mereka kota yang APBD-nya sangat cukup, dan yang diperlukan itu kegigihan kita untuk memaksakan budaya itu harus segera berubah," tegasnya.

Oleh sebab itu, Hanif pun menegaskan bahwa budaya pemilahan sampah dari hulu ke hilir diharapkan dapat membantu Bali menjadi provinsi yang semakin asri serta turut dapat menjaga kualitas pariwisatanya.

"Dengan memberikan fasilitas pengolahan sampah mulai dari hulu dengan melakukan pilah sampah dari organik selesai dulu, yang anorganik yang kemudian bergeser ke pengolahan sampah sehingga sampah akan tereduksi sangat kuat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, saat berpidato di hadapan para peserta taklimat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), Prabowo secara spesifik mengungkapkan sampah menumpuk di Bali, bahkan hingga di destinasi wisata pada akhir tahun 2025.

"Maaf ya, Gubernur, Bupati-Bupati dari Bali, ini real loh [sembari menunjuk layar], Bali pada Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis datang ke situ melihat sampah?" beber Prabowo.

Prabowo pun menyarankan agar gubernur serta para bupati atau wali kota untuk mengerahkan pelajar di seluruh tingkatan, mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Dasar (SD) di Bali untuk melakukan pembersihan sampah setiap akhir pekan.

"SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih, entah hari Sabtu, hari Jumat semua anak sekolah kumpul di pantai ini, ini halaman kita, ayo kita bersihkan ramai-ramai," kata Prabowo.

Prabowo menyebut bila gubernur dan para bupati atau wali kota di Bali tidak bisa mengatasi sampah, ia akan meminta TNI dan Polri mengerahkan pasukan untuk membersihkan sampah di Bali.

"Danrem, Dandim kerahkan anak buahmu, Kepolisian, kerahkan anak buahmu, korve korve korve," tegas Prabowo.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq meminta Pemerintah Provinsi Bali menyiapkan infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangli untuk menggantikan TPA Suwung yang akan ditutup. Pemprov Bali memiliki waktu dua bulan untuk melakukan hal tersebut.

"Saya mendengarkan persiapan Pak Gubernur Bali, Wali Kota Denpasar, Bupati Badung, dan Bupati Bangli dalam rangka menyikapi paksaan pemerintah untuk pelaksanaan tata kelola sampah di Bali," ujar Hanif di Denpasar, Senin (29/12), seperti dikutip Antara.

Menurutnya TPA Suwung akan ditutup total pada 1 Maret 2026 dan akan dikonversi menjadi TPA waste to energy. Namun, perlu dua tahun untuk mempersiapkan pembangunan fasilitas tersebut rampung.

Sementara menunggu TPA Suwung, salah satu alternatif yang muncul adalah pemanfaatan TPA Bangli yang ada di Desa Landih untuk menampung sisa sampah Denpasar dan Badung yang tidak dapat mereka kelola sendiri.

"Jadi, jajaran Pemprov Bali hanya punya waktu dua bulan untuk meningkatkan TPA Bangli untuk sementara digunakan sambil menunggu pengolahan sampah menjadi energi listrik. Hanya saja biayanya akan mahal untuk pengangkutan dari Denpasar dan Badung ke Bangli," ujar Hanif usai meninjau TPA Bangli.

Meski sudah diputuskan alternatif pengalihan sampah dari TPA Suwung ke TPA Bangli, Menteri LH meminta Pemkot Denpasar dan Pemkab Badung tetap mengoptimalkan terlebih dahulu pengolahan sampah berbasis sumber dan infrastruktur TPS3R maupun TPST.

“Kita sudah banyak melihat praktik di desa-desa maka memaksimalkan penyelesaian sampah di hulu ini menjadi keniscayaan, yang kita dapat kita mampu membangun kultur masyarakat yang paham terkait penyelesaian sampah, saya mohon maaf bila salah tapi ini langkah-langkah yang harus diambil oleh pemerintah,” ujar Hanif.

Tidak Semua Sampah di Bawa ke TPA Bangli

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan TPA Bangli memiliki Perda yang memberi hak daerah bekerja sama dengan daerah lain sehingga sangat memungkinkan untuk membantu Denpasar dan Badung.

Namun, Gubernur Koster mengingatkan bahwa tidak semua sampah boleh dibuang ke sana. Mulai 1 Maret 2026 hanya sebagian sampah dari dua daerah itu yang boleh dibawa ke TPA Bangli.

“Optimalkan dulu berbagai upaya yang sudah dilakukan oleh Bapak Wali Kota Denpasar dan Bupati Badung di wilayah masing-masing ada teba modern, TPS3R, TPST, dan pola lain sehingga bisa memaksimalkan sampah diselesaikan dulu, sisanya TPA Bangli untuk menampung,” kata dia.