Bisnis.com, DENPASAR — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan lahan dengan Pemerintah Kota Denpasar untuk pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Pesanggaran, Bali.

Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis energi terbarukan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan.

Dalam proyek tersebut, Pelindo menyediakan sebagian lahan Hak Pengelolaan (HPL) di kawasan Benoa seluas sekitar 60.502 meter persegi atau sekitar 6 hektare. Lahan tersebut akan digunakan untuk pembangunan fasilitas PSEL beserta infrastruktur pendukungnya.

Pemanfaatan lahan direncanakan berlangsung selama 30 tahun guna mendukung pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu di Bali.

Direktur Utama Pelindo Achmad Muchtasyar mengatakan keterlibatan Pelindo dalam proyek tersebut merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur lingkungan dan energi berkelanjutan.

“Bali adalah etalase Indonesia di mata dunia. Karena itu, pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan menjadi kebutuhan penting untuk menjaga kualitas lingkungan, mendukung sektor pariwisata, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelas Achmad dikutip Senin (15/6/2026).

Sementara itu, Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menilai kerja sama tersebut menjadi langkah penting dalam percepatan pembangunan fasilitas pengelolaan sampah modern di Bali.

Menurutnya, keberadaan PSEL diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir sekaligus menghasilkan energi listrik dari proses pengolahan sampah.

“PSEL merupakan strategi jangka panjang untuk menjawab tantangan pengelolaan sampah yang terus meningkat. Melalui teknologi pengolahan sampah menjadi energi listrik, kami berharap volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir dapat berkurang secara signifikan sekaligus menghasilkan energi yang bermanfaat bagi masyarakat,” jelas Wali Kota.

Bisnis.com, SURABAYA – PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional III menyatakan bahwa lahan serta bangunan, yang sebelumnya diklaim seorang lansia Wawan Syarwhani (80) menjadi kepemilikannya, yang telah diubah menjadi dapur Makan Bergizi Gratis (MBG), adalah kepemilikan dari perusahaan pelat merah tersebut berdasarkan putusan inkrah yang ditelurkan pengadilan.

Sub Regional Head Jawa PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) Purwanto Wahyu Widodo menjelaskan perkara sengketa atas lahan yang terletak di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya tersebut telah melalui segenap rangkaian proses hukum di pengadilan serta telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hal tersebut, lanjut Purwanto, berdasarkan pada Putusan Pengadilan Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby Juncto Nomor 338/PDT/2019/PT.SBY Juncto Nomor 306 K/Pdt/2021 Juncto Nomor 71/EKS/2023/PN.SBY.

Berdasarkan putusan tersebut, juru sita Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan eksekusi pada 21 Mei 2024, dengan objek sengketa berupa lahan yang berstatus sebagai Hak Pengelolaan (HPL) PT. Pelindo yang terletak di Jalan Teluk Kumai Barat Nomor 38C serta Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Surabaya.

"Objek sengketa tersebut telah diserahkan kepada Pelindo sebagai pemohon eksekusi. Sejalan dengan berita acara eksekusi tersebut, Pelindo secara sah dan berdasarkan hukum memiliki kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan aset dimaksud," ungkap Purwanto, Senin (26/1/2026).

Lebih lanjut, Purwanto menyatakan bahwa pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di atas lahan seluas 536 meter persegi tersebut adalah kerja sama yang sah dan legal antara PT Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang Sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) dan Polres Pelabuhan Tanjung Perak, dengan nomor kontrak KS.02/15/8/2/D3.1/SR/RJWA-2025 tertanggal 15 Agustus 2025.

Selanjutnya, dia juga menegaskan bahwa bangunan yang diklaim oleh Wawan tersebut memang dibeli oleh yang bersangkutan. Namun, Purwanto menyebut pembelian tersebut hanya mencakup bangunan saja dan tidak termasuk alas lahan.

"Status tanah sejak awal hingga saat ini adalah tanah hak pengelolaan atas nama PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) yang mana hal tersebut sudah diuji pada proses persidangan. Dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diperintahkan untuk menyerahkan tanah yang ditempati kepada Pelindo," tegasnya.

Purwanto menyatakan, bilamana pihak Wawan tidak melakukan pembongkaran secara sukarela atas lahan tersebut, maka Pelindo selaku berhak melakukan penguasaan secara penuh atas lahan sekaligus bangunan yang perkaranya telah diputus inkrah.

"Pelindo sebagai pemilik sah tanah berhak menguasai bangunan dimaksud. Menempati tanah Pelindo tanpa izin merupakan perbuatan melanggar hukum," jelasnya.

Lebih lanjut, sebelum pelaksanaan eksekusi, Pelindo telah berulang kali menempuh upaya mediasi, tetapi tidak pihak Wawan menolak opsi yang telah ditawarkan oleh perusahaan pelat merah tersebut.

"Namun, tidak ditemukan titik temu karena yang bersangkutan menolak opsi yang ditawarkan Pelindo. Di sisi lain, Pelindo berkewajiban melaksanakan isi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," ucapnya.

Oleh sebab itu, Purwanto menegaskan bahwa seluruh tindakan yang ditempuh pihaknya berkaitan dengan alih fungsi bangunan tersebut menjadi SPPG, semata-mata berlandaskan pada ketentuan hukum dan putusan pengadilan yang berlaku.

"Sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang menjadi isu," imbuhnya

Selain itu, PT Pelindo Regional III juga akan senantiasa tunduk dan menghormati segala proses hukum yang berlaku dan menjalin komunikasi secara terbuka dengan segenap pihak

"Pelindo Regional 3 bersama Polres Pelabuhan Tanjung Perak berkomitmen untuk selalu menghormati proses hukum, menjaga kepastian hukum atas aset negara yang kami kelola, serta tetap terbuka menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan," pungkasnya.

Bisnis.com, SURABAYA – Polres Pelabuhan Tanjung Perak angkat suara mengenai alasan mendirikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Kecamatan Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur. Lahan dan bangunan itu sebelumnya diklaim oleh seorang kakek, Wawan Syarwhani (80) sebagai hak kepemilikannya.

Kepala Bagian Logistik (Kabaglog) Polres Pelabuhan Tanjung Perak Kompol Sudaryanto menjelaskan aktivitas di SPPG tersebut telah berjalan selama tiga bulan lamanya dan pihaknya juga melayani ribuan siswa-siswi di sekitar lokasi.

“Jadi, kita sudah ada 11 sekolah penerima manfaat ya, itu ada TK-nya, ada SD, ada SMP di sekitar SPPG dan jumlahnya 2.077 siswa yang sudah kita kasih setiap harinya,” ungkap Sudaryanto, Senin (26/1/2026).

Dirinya juga menjelaskan proses pendistribusian MBG disesuaikan dengan jadwal dari masing-masing sekolah penerima manfaat. Untuk sekolah yang masuk pagi hari, makanan dipastikannya dikirim sejak pagi hari, sedangkan sekolah yang masuk siang menerima distribusi pada siang hari.

Mengenai alasan pemilihan lahan, Sudaryanto mengungkap lokasi tersebut dipilih karena Polres Pelabuhan Tanjung Perak menyewa lahan dari PT. Pelindo.

“Karena di Perak ini kami pun sewa ke Pelindo itu saja,” tambahnya.

Sudaryanto menegaskan pihaknya hanya bertugas sebagai pelaksana teknis di lapangan. Mengenai persoalan hukum dan penyidikan berkaitan dengan sengketa, kewenangan tersebut ditegaskannya berada di satuan lain.

“Di kami mohon maaf kami pelaksana. Jadi, kalau untuk penyidikan itu Reskrim. Nanti kami sebagai Kabaglog itu hanya untuk penanganan atau perbaikan dapur saja sebatas itu,” jelasnya.

Meski terdapat klaim kepemilikan dari pihak Wawan, dirinya menegaskan aktivitas operasional SPPG tetap berjalan normal hingga hari ini.

“Alhamdulillah berjalan operasional dan memang dari siswa-siswa terutama SD, TK, itu antusias. Pernah kan libur, itu ke sini, kok enggak dikirim? Nah, berarti ada situ ada berarti sini sangat-sangat bermanfaat buat mereka,” tuturnya.

Ia menambahkan jumlah penerima manfaat masih bisa ditingkatkan. Saat ini, SPPG tersebut telah melayani 2.077 siswa mulai jenjang TK hingga SMA, dengan kapasitas maksimal 2.500 siswa.

Pengelolaan SPPG tersebut, tutur Sudaryanto, dilakukan sepenuhnya oleh Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Adapun Pelindo hanya berstatus sebagai pihak penyewa lahan.

“Kalau Pelindo kita sewa, sewa tempatnya. Itu saja,” pungkasnya.

Sementara itu, Sub Regional Head Jawa Pelindo Purwanto Wahyu Widodo menegaskan bahwa sengketa lahan yang terjadi telah melewati seluruh proses hukum dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

“Sengketa lahan dimaksud telah melalui seluruh proses hukum di pengadilan. Putusan Pengadilan Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby Jo. Nomor 338/PDT/2019/PT.Sby Jo. Nomor 306 K/Pdt/2021 Jo. Nomor 71/EKS/2023/PN.Sby telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” tegasnya.

Ia menjelaskan berdasarkan putusan tersebut, juru sita Pengadilan Negeri Surabaya telah melaksanakan eksekusi pada 21 Mei 2024 silam. Dalam eksekusi itu, objek sengketa berupa lahan hak pengelolaan lahan (HPL) di Jalan Teluk Kumai Barat Nomor 38C dan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, yang diserahkan kepada Pelindo.

Purwanto menegaskan sejak saat itu Pelindo secara sah memiliki kewenangan untuk menguasai dan memanfaatkan aset tersebut.

“Penggunaan aset dimaksud merupakan kerjasama yang sah dan legal antara PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) selaku pemegang sertifikat hak pengelolaan dengan Polres Pelabuhan Tanjung Perak,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Wawan Syarwhani mengaku terkejut ketika mengetahui rumah yang diklaim sebagai miliknya, yang terletak di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A telah berubah fungsi menjadi dapur MBG. Ia mengatakan rumah tersebut kosong sejak April 2025, tetapi pagar bangunan tersebut masih terkunci.

Permasalahan muncul sekitar Agustus 2025, di mana Wawan mendapat kabar dari warga sekitar bahwa sejumlah orang masuk ke dalam rumahnya dan mulai menebangi pepohonan.

“Tidak ada pemberitahuan. Berita yang beredar, katanya oleh Pelindo disewakan kepada SPPG, tapi saya ndak punya buktinya. Sementara di atasnya ada rumah saya,” ujar Wawan.

Bisnis.com, SURABAYA – Rumah milik Wawan Syarwhani (80) di Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Pabean Cantian, Surabaya, Jawa Timur diduga dibongkar tiba-tiba dan dialihfungsikan menjadi dapur tempat produksi Makan Bergizi Gratis (MBG) tanpa sepengetahuannya.

Namun, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 pun mengklaim bahwa lahan itu telah menjadi kepemilikan perusahaan plat merah tersebut lewat putusan pengadilan.

Pantauan di lokasi, bangunan yang awalnya difungsikan sebagai kediaman tersebut kini telah berubah menjadi kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

Wawan pun menyebut bahwa bangunan tersebut memang kosong dan tidak pernah disewakan kepada pihak manapun sejak April 2025 silam. Saat itu, pagar rumah pun disebutnya masih terkunci rapat.

Selanjutnya pada sekitar Agustus 2025, Wawan menerima kabar dari warga sekitar bahwa sekelompok orang memasuki rumahnya dan menebangi pepohonan di sana.

“Tidak ada pemberitahuan. Berita yang beredar, katanya oleh Pelindo disewakan kepada SPPG, tapi saya ndak punya buktinya. Sementara di atasnya, ada rumah saya,” ujar Wawan dikutip Senin (26/1/2026).

Atas kejadian tersebut, Wawan kemudian melapor ke aparat kepolisian. Ia bahkan meminta agar proses pembongkaran dan pembangunan untuk dapat dihentikan. Namun, hingga kini tidak ada kelanjutan serta kejelasan atas laporan tersebut.

“Saya bulan Agustus mengajukan pelaporan ke polres untuk pembongkaran dan pembangunannya dihentikan, tapi sampai sekarang enggak ada respon,” bebernya.

Wawan menyatakan bahwa bangunan tersebut merupakan aset sah miliknya. Ia mengklaim telah mengantongi akta jual beli (AJB) dan sertifikat hak milik (SHM). Bahkan, pada 2017 lalu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo sempat menggugatnya dengan tuduhan penyerobotan lahan.

Namun, perkara tersebut, lanjut Wawan, telah dimenangkannya hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Pengadilan Negeri Surabaya kala itu juga menawarkan dua pilihan penyelesaian. Pertama, Wawan tetap menempati rumah atas izin Pelindo atau opsi kedua, Pelindo harus menebus harga atas aset rumah tersebut.

“Tapi, dari pihak Pelindo pun juga tidak pernah memberikan keputusan atau jawaban,” tambahnya.

Lebih lanjut, Wawan juga mengaku sampai bersurat ke Badan Gizi Nasional (BGN) agar izin pendirian dari SPPG tersebut dicabut. Dia menilai bahwa legalitas pendirian dapur MBG di atas lahannya tersebut bersifat tidak sah.

“Saya juga sudah bersurat ke Kemendagri, juga mengajukan perlindungan hukum ke Danantara, tapi sampai sekarang juga enggak ada jawaban semua,” ucapnya.

Menurut Wawan, hingga kini pihak Pelindo Regional 3 yang juga menyebut berkuasa atas lahan tersebut, tidak pernah menjalin komunikasi dengan dirinya. Oleh sebab itu, dirinya berharap agar rumahnya dapat dikembalikan seperti sedia kala.

“Saya inginnya dikembalikan, tapi kalau memang dari pihak sana semisal mau disewa untuk dapur MBG ya monggo, yang penting ada omongan,” pungkasnya.

Sementara itu, PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 3 mengklarifikasi terkait perkara tersebut. Senior Manager Hukum dan Humas Pelindo Regional 3 Karlinda Sari menegaskan bahwa sengketa atas lahan tersebut telah melewati seluruh rangkaian proses hukum di pengadilan.

Putusan atas perkara tercatat dalam Nomor 865/Pdt.G/2017/PN.Sby Jo. Nomor 338/PDT/2019/PT.SBY Jo. Nomor 306 K/Pdt/2021 Jo. Nomor 71/EKS/2023/PN.SBY.

“Di mana putusan pengadilan itu sendiri sudah berkekuatan hukum tetap atau mencapai inkrah,” beber Karlinda dalam keterangan tertulisnya.

Dia menjelaskan, berdasarkan putusan tersebut, Pengadilan Negeri Surabaya melalui juru sita telah melaksanakan eksekusi pada 21 Mei 2024. Objek sengketa berupa lahan dengan status Hak Pengelolaan (HPL) kemudian diserahkan kepada Pelindo selaku pemohon eksekusi.

“Dalam eksekusi itu, objek sengketa berupa lahan Hak Pengelolaan (HPL) telah diserahkan kepada Pelindo sebagai pemohon eksekusi,” tegasnya.

Karlinda menambahkan, terdapat dua bidang tanah yang menjadi objek sengketa. Masing-masing terletak di Jalan Teluk Kumai Barat Nomor 38C serta Jalan Teluk Kumai Timur Nomor 83A, Surabaya.

Dengan terbitnya berita acara eksekusi tersebut, Pelindo pun menyatakan bahwa pihaknya memiliki kewenangan secara penuh dalam upaya menguasai dan memanfaatkan lahan tersebut.

Karlinda pun menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil Pelindo juga telah sesuai dengan ketentuan hukum dan putusan pengadilan.

“Sehingga tidak ada unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang menjadi isu,” jelasnya.

Karlinda pun menyatakan bahwa Pelindo Regional 3 senantiasa berkomitmen menghormati proses hukum yang berlaku serta menjaga kepastian hukum atas aset negara yang pihaknya kelola.

“Pelindo Regional 3 berkomitmen untuk selalu menghormati proses hukum, menjaga kepastian hukum atas aset negara yang kami kelola, serta tetap terbuka menjalin komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Caption Foto