JAKARTA - Penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Diperlukan sinergi dan perubahan paradigma pengelolaan sampah dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya.

Hal itu terungkap dalam kegiatan Sarasehan Ulama bertajuk "Ekoteologi & Keberlanjutan Indonesia" yang diselenggarakan Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta dan Sustainability Movement (Inamove) di Kampus Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Kamis, 25 Juni 2026.

Forum yang dipandu moderator Rahmat Hidayat Pulungan itu mempertemukan ulama, akademisi, praktisi industri, dan pakar kebijakan publik untuk membedah persoalan krisis sampah nasional dari perspektif agama, teknologi, ekonomi, hingga tata kelola pemerintahan.

Salah satu sorotan utama dalam sarasehan tersebut adalah peringatan agar pengelolaan sampah nasional tidak berubah menjadi proyek yang hanya menguntungkan investor dengan menggunakan dana publik.

Direktur Badan Pelaksana PKU MUI DKI Jakarta sekaligus penulis Fikih Kota Global Muladi Mughni menegaskan dalam pandangan Islam, sampah (Al-Afsah) merupakan materi yang dibuang, tetapi masih memiliki potensi nilai guna apabila dikelola dengan benar.

Muladi menjelaskan konsep Fikih Ma'alat, yakni pendekatan yang menilai suatu kebijakan berdasarkan dampak jangka panjangnya terhadap masyarakat. "Kebijakan yang baik bukan yang paling banyak mengelola sampah, melainkan yang paling berhasil mengurangi lahirnya sampah sejak dari hulu," tegasnya, Jumat (26/6/2026).

Menurut Muladi, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari sekadar mengolah menjadi mencegah timbulnya sampah sejak sumbernya. Muladi juga mengingatkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang digunakan dalam proyek pengelolaan sampah merupakan amanah publik sehingga tidak boleh hanya menghasilkan keuntungan bagi investor swasta, sementara risiko kerugian justru dibebankan kepada masyarakat.

Lihat video: Pramono Beber Pesan Megawati untuk Bereskan Masalah Banjir, Macet, Sampah Jakarta



Dari sisi pemerintah, CEO PT Daya Energi Bersih Nusantara (Denera) Fadli Rahman memaparkan Indonesia saat ini menghasilkan sekitar 50 juta ton sampah setiap tahun, dengan sekitar 60% di antaranya belum terkelola secara optimal.

Karena itu, pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 109 mendorong pengembangan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) sebagai bagian dari upaya mengembalikan kualitas lingkungan sekaligus mengurangi emisi.

Menurut Fadli, teknologi PSEL mampu menekan emisi hingga 80% dibandingkan sistem pembuangan terbuka (open dumping). Program tersebut direncanakan dibangun di 31 lokasi, dengan tahap awal di Bali, Bekasi, dan Solo. Selain itu, proyek tersebut juga dirancang melibatkan formalisasi tenaga kerja sektor informal seperti para pemulung.

Praktisi Rancang Bangun Industri Edy Sutrisman menilai persoalan utama justru berada pada kebiasaan masyarakat yang belum memilah sampah sejak dari rumah. "Sampah basah sisa makanan yang tercampur plastik bisa merusak mesin insinerator pembangkit listrik," jelasnya.

Selain tantangan teknis, Edy juga menyoroti aspek ekonomi. Menurutnya, wilayah Jawa, Bali, dan Madura saat ini mengalami surplus listrik hingga sekitar 50%, sehingga urgensi menjual listrik hasil pengolahan sampah kepada PLN masih menjadi perdebatan.

Edy menambahkan, pembangunan fasilitas PSEL memerlukan investasi yang sangat besar, bahkan sekitar dua pertiga biaya proyek digunakan untuk pembangunan pembangkit listriknya. Persoalan tata kelola juga menjadi perhatian dalam forum tersebut.

Mantan Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih, menilai Indonesia sedang melakukan lompatan jauh menuju teknologi energi sampah, sementara negara-negara maju seperti Jepang dan China membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun budaya pemilahan sampah di tingkat masyarakat.

Ahmad Alamsyah juga mempertanyakan minimnya konsultasi publik dalam penyusunan regulasi seperti Perpres Nomor 109. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memunculkan maladministrasi sekaligus meningkatkan tekanan fiskal apabila proyek-proyek tersebut bergantung pada investasi asing dalam jangka panjang.

Peneliti Lingkungan Senior Institut Pertanian Bogor Kiman Siregar menekankan pentingnya penggunaan pendekatan Life Cycle Assessment (LCA) dalam setiap kebijakan pengelolaan sampah. Menurut Kiman, narasi mengenai pengolahan sampah perlu diubah dari sekadar membakar sampah menjadi mereduksi karbon agar memiliki nilai ekonomi hijau yang lebih jelas.

Kiman juga mengkritik kebijakan harga biomassa yang selama ini masih mengacu pada nilai kalor batu bara. Padahal, kemampuan biomassa atau sampah dalam mengurangi emisi karbon semestinya menjadi faktor utama dalam penentuan nilai ekonominya.

Dengan pendekatan tersebut, pengelolaan sampah oleh pelaku usaha kecil, BUMD, maupun berbagai lembaga pengelola dinilai berpotensi memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung target penurunan emisi nasional. Sarasehan Ulama akhirnya menyimpulkan bahwa penyelesaian krisis sampah nasional tidak cukup hanya mengandalkan teknologi.

Diperlukan sinergi antara penguatan literasi budaya dan keagamaan (tarbiah), penerapan teknologi yang tepat guna, serta kebijakan pemerintah yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat agar pengelolaan sampah benar-benar menghadirkan keberlanjutan bagi Indonesia.

Artinya material ini memang masih digunakan dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas industri

Jakarta (ANTARA) - President Director PT Trinseo Materials Indonesia sekaligus Environment and Sustainability Director Responsible Care Indonesia (RCI) Hanggara Sukandar mengatakan kenaikan harga plastik dan polystyrene hingga lebih dari 50 persen dalam beberapa minggu terakhir menunjukkan tingginya ketergantungan masyarakat dan industri terhadap material tersebut di berbagai sektor.

“Yang menarik, ketika harga plastik dan polystyrene naik, ini langsung menjadi perhatian banyak pihak. Artinya material ini memang masih digunakan dan memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari maupun aktivitas industri,” ujar Hanggara dalam keterangannya di Jakarta pada Kamis.

Ia menjelaskan kenaikan harga plastik dan polystyrene dipengaruhi kombinasi faktor global dan domestik, termasuk terganggunya distribusi minyak dan nafta dari Timur Tengah akibat konflik geopolitik serta pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati Rp18.000 per dolar AS.

Menurut dia, gangguan pasokan membuat perusahaan petrokimia harus mencari bahan baku dari wilayah lain seperti Amerika Serikat dengan harga lebih mahal dan waktu pengiriman lebih panjang.

“Kondisi tersebut berkontribusi terhadap kenaikan harga bahan baku plastik yang bahkan di beberapa sektor sudah meningkat lebih dari 50 persen,” katanya.

Ia menilai perhatian besar terhadap kenaikan harga tersebut menunjukkan plastik dan polystyrene masih menjadi bagian penting dalam aktivitas industri makanan dan minuman, kemasan, logistik, elektronik, otomotif, hingga kebutuhan rumah tangga.

Khusus untuk polystyrene, Hanggara mengatakan material tersebut masih sulit digantikan sepenuhnya karena memiliki karakteristik sebagai insulator panas dan dingin, ringan, tahan air, ekonomis, serta memiliki performa baik dalam kondisi dingin.

Meski demikian, ia menilai diskusi mengenai plastik dan sustainability perlu dilakukan secara lebih objektif dan berbasis ilmiah.

“Persoalannya tidak sesederhana hanya menyalahkan material tertentu, tetapi juga bagaimana perilaku penggunaan dan sistem pengelolaannya,” ujarnya.

Menurut Hanggara, pendekatan seperti Material Flow Analysis dan Life Cycle Analysis diperlukan untuk melihat potensi material masuk kembali ke rantai daur ulang guna menciptakan circular economy.

“Kita harus melihat bagaimana material bisa kembali ke daur ulang untuk menciptakan circular economy, termasuk melihat energy consumption, carbon footprint, dan kemampuan material untuk didaur ulang secara berkelanjutan,” katanya.

Ia menambahkan teknologi daur ulang sebenarnya telah tersedia, namun tantangan terbesar masih berada pada pengumpulan dan pemilahan sampah agar tidak seluruhnya berakhir di tempat pembuangan akhir.

Hanggara juga mendorong edukasi penggunaan plastik secara lebih bijak, pengurangan penggunaan yang tidak perlu, serta penguatan budaya pemilahan dan daur ulang sampah di masyarakat.

Pewarta: Ida Nurcahyani
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Polda Metro Jaya menggelar apel Jaga Jakarta Bersih dan Asri di Stadion Presisi Polda Metro Jaya, Sabtu (23/5/2026). Gerakan ini sebagai upaya membangun budaya peduli lingkungan di internal kepolisian.

Apel tersebut dipimpin Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Dekananto Eko Purwono sebagai tindak lanjut arahan Kapolda Metro Jaya tentang gerakan pilah sampah di lingkungan Polda Metro Jaya. Program tersebut sejalan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah perkotaan dan upaya membangun kesadaran bersama untuk memilah sampah sejak dari lingkungan kerja.

"Pagi hari ini jajaran Polda Metro Jaya melaksanakan apel pencanangan pilah sampah yang merupakan tindak lanjut daripada perintah Bapak Kapolda," ujar Dekananto, Sabtu (26/5/2026).

Gerakan tersebut dilaksanakan secara menyeluruh, mulai dari tingkat Polda, Polres, hingga Polsek jajaran di wilayah Polda Metro Jaya. "Melakukan pencanangan pilah sampah sebagai bagian dari budaya bersih dan asri di lingkungan Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya bersama masyarakat mari kita bahu-membahu dan bersinergi dalam persoalan sampah ini," katanya.

Kegiatan serupa dilaksanakan jajaran Polres dan Polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Tidak hanya melibatkan personel kepolisian, Polda Metro Jaya mengundang perwakilan organisasi masyarakat dari wilayah Jakarta dan sekitarnya sebagai bentuk kolaborasi antara Polri dan masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Pihaknya juga menyediakan tempat sampah terpilah di lingkungan Polda, Polres, hingga Polsek dengan rincian 465 unit bak sampah terpilah disiapkan di lingkungan Polda Metro Jaya, 123 unit di Polres jajaran, dan 233 unit di Polsek jajaran. Tempat sampah tersebut dibagi berdasarkan jenisnya, yakni sampah organik, nonorganik, dan B3.

Penyediaan fasilitas ini diharapkan dapat mendorong personel untuk membiasakan diri memilah sampah secara konsisten dan berkelanjutan. Persoalan sampah terlihat sederhana, tapi bisa menjadi masalah besar apabila tidak dikelola dengan baik sehingga budaya bersih harus dibangun dari lingkungan terdekat dan dilakukan secara terus-menerus.

Gerakan Jaga Jakarta Bersih dan Asri merupakan bagian dari komitmen Polda Metro Jaya untuk hadir secara humanis di tengah masyarakat. Polri tidak hanya hadir dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tapi ikut mendorong kepedulian lingkungan.

JAKARTA - Seluruh pasar di Jakarta diwajibkan untuk melakukan pemilihan sampah sebelum dikirim ke tempat pembuangan akhir yang bakal diterapkan pada awal Agustus 2026. Pemilahan sampah ini didasari Instruksi Gubernur (Ingub) nomor 5 tahun 2026 tentang Gerakan Pemilihan dan Pengelolaan Sampah dari Sumber, yang telah dimulai sejak 10 Mei 2026.

Selama ini sampah dari pasar langsung dikirim ke TPST Bantargebang, Kota Bekasi tanpa proses pemilihan. Namun kedepannya atau mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang diketahui hanya akan menerima sampah jenis residu.

"Pasar Jaya kan punya 153 pasar dan sebenarnya hampir semua pasar yang ada di Jakarta itu dikelola oleh Pasar Jaya. Memang ada beberapa pasar tambahan, ada berapa Pak? Sekitar seratusan," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, Senin (11/5/2026).

Ia menegaskan, progam pemilahan sampah akan diberlakukan sama baik untuk pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya maupun pasar non-Pasar Jaya. Sebab hal tersebut merupakan tanggung jawab dari pengelolaan pasar.

"Kami akan memperlakukan hal yang sama, baik itu yang di Pasar Jaya maupun non-Pasar Jaya, mereka tetap bertanggung jawab untuk pengolahan sampah itu dilakukan pemilahan di pasarnya," ucapnya.

Pramono menyampaikan, pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya selama ini menghasilkan 500 ton sampah per hari. Sebagai bentuk tanggung jawab atas persoalan tersebut, pihaknya akan melakukan penanganan secara khusus.

"Sehingga dengan demikian, yang tidak termasuk dalam Pasar Jaya, di luar 500 ton yang selama ini menjadi tanggung jawab Pasar Jaya, kami akan secara khusus untuk menangani ini," tuturnya.

Adapun dalam kunjungannya ke Pasar Kramat Jati, Pramono peninjauan langsung pengolahan sampah organik di lokasi tersebut. Ia menyampaikan, peninjauan ini sebagai tindakan lanjutan dari program pemilihan dan pengelolaan sampah dari sumber.

Pramono menjelaskan bahwa Pasar Kramat Jati menghasilkan sekira 5 ton sampah organik setiap harinya. Sampah itu nantinya akan diolah menjadi produk yang bermanfaat seperti pupuk.

"Seperti kita ketahui di tempat ini, kurang lebih setiap hari 5 ton, nanti bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menghasilkan output yang akan bermanfaat bagi pertamanan dan juga yang lainnya, dan juga dengan Pupuk Indonesia," kata Pramono.

Dirinya percaya, pengolahan ini dapat membantu mengurangi beban gunungan sampah di TPST Bantargebang. Apalagi, mulai 1 Agustus 2026, TPST Bantargebang hanya menerima sampah residu.

"Saya meyakini kalau program ini bisa dijalankan maka ini akan sangat bermanfaat baik untuk mengurangi beban pengiriman sampah dari pasar ke Bantargebang," ucapnya.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Eko Listiyanto dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) mengungkapkan pemilahan sampah mulai dari tingkat rumah tangga hingga tempat penampungan sampah menjadi kunci utama agar implementasi "Waste to Energy" atau pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) dapat berjalan secara berkelanjutan.

"PSEL ini menurut saya mendukung keberlanjutan atau sustainability begitu. Hal yang harus dipastikan bahwa kemudian jenis-jenis sampahnya sudah dipilah-pilah," ujar Eko saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Kamis.

Kalau di negara-negara maju, lanjutnya, pemilahan sampah sudah menjadi budaya dan perilaku masyarakatnya. Namun untuk masyarakat Indonesia, perlu untuk dimulai edukasi bagaimana memilah sampah secara baik.

"Proses ini menjadi penting, ini lebih kepada jadi pembiasaan. Jadi mungkin nanti ke depan harus ada, menurut saya, harus ada strategi juga bagaimana proses pemilahan sampah itu harus dimulai dari rumah tangga begitu sehingga dalam proses PSEL ini benar-benar terkelola. Hal kecil seperti ini akan sangat membantu proses kelancaran dari implementasi PSEL," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa proyek PSEL segera diluncurkan karena volume timbunan sampah harian mencapai rata-rata 1.000 ton per hari.

Oleh karenanya, pembangunan PSEL diharapkan mampu mengurangi beban lingkungan sekaligus menekan risiko kesehatan akibat penumpukan sampah.

PSEL sendiri merupakan proses pengolahan sampah yang tidak dapat didaur ulang melalui teknologi untuk menghasilkan energi, seperti panas, listrik, atau bahan bakar alternatif.

Teknologi ini diharapkan dapat mendukung kemandirian energi nasional, mengurangi volume sampah terbuka, serta menekan ketergantungan terhadap energi konvensional seperti batu bara.

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan, ketersediaan volume sampah yang disalurkan ke PSEL meliputi sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, serta sampah yang berasal dari timbulan sampah dan timbunan sampah.

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026