Bisnis.com, SURABAYA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mendorong segenap jajaran pemerintah daerah di Provinsi Bali untuk dapat secara serius dalam menangani permasalahan sampah yang sempat menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

Secara khusus, Hanif menyoroti keseriusan pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Bali Selatan, yang terkenal sebagai pusat destinasi pariwisata internasional, apalagi dengan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung yang saat ini sudah penuh sesak.

"Jadi di Bali kita telah memaksa ya, mau nggak mau memaksa karena TPA Suwung sudah overload dan menimbulkan pencemaran yang cukup serius. Sehingga kita memaksa Pemprov Bali untuk mengalihkan kepada TPA terdekat yaitu TPA Bangli," beber Hanif di Surabaya dikutip Senin (9/2/2026).

Lebih lanjut, Hanif menyoroti penumpukan sampah di dua wilayah Provinsi Bali, yakni Kota Denpasar serta Kabupaten Badung. Menurutnya, dua daerah tersebut seharusnya memiliki kemampuan fiskal yang mumpuni untuk mengatasi masalah sampah.

"Kita minta Pemprov Bali memperbaiki tata kelola di Denpasar dan Badung. Mereka kota yang APBD-nya sangat cukup, dan yang diperlukan itu kegigihan kita untuk memaksakan budaya itu harus segera berubah," tegasnya.

Oleh sebab itu, Hanif pun menegaskan bahwa budaya pemilahan sampah dari hulu ke hilir diharapkan dapat membantu Bali menjadi provinsi yang semakin asri serta turut dapat menjaga kualitas pariwisatanya.

"Dengan memberikan fasilitas pengolahan sampah mulai dari hulu dengan melakukan pilah sampah dari organik selesai dulu, yang anorganik yang kemudian bergeser ke pengolahan sampah sehingga sampah akan tereduksi sangat kuat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, saat berpidato di hadapan para peserta taklimat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), Prabowo secara spesifik mengungkapkan sampah menumpuk di Bali, bahkan hingga di destinasi wisata pada akhir tahun 2025.

"Maaf ya, Gubernur, Bupati-Bupati dari Bali, ini real loh [sembari menunjuk layar], Bali pada Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis datang ke situ melihat sampah?" beber Prabowo.

Prabowo pun menyarankan agar gubernur serta para bupati atau wali kota untuk mengerahkan pelajar di seluruh tingkatan, mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Dasar (SD) di Bali untuk melakukan pembersihan sampah setiap akhir pekan.

"SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih, entah hari Sabtu, hari Jumat semua anak sekolah kumpul di pantai ini, ini halaman kita, ayo kita bersihkan ramai-ramai," kata Prabowo.

Prabowo menyebut bila gubernur dan para bupati atau wali kota di Bali tidak bisa mengatasi sampah, ia akan meminta TNI dan Polri mengerahkan pasukan untuk membersihkan sampah di Bali.

"Danrem, Dandim kerahkan anak buahmu, Kepolisian, kerahkan anak buahmu, korve korve korve," tegas Prabowo.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah daerah diminta untuk mengoptimalkan belanja daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Bali agar mencapai 8%.

Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Ribka Haluk, menjelaskan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam pencapaian target nasional, termasuk visi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju 8% Year-on-Year (YoY).

Bali dinilai berprestasi dengan pertumbuhan ekonomi 5,88% (YoY) pada triwulan III/2025, peringkat ke-4 tertinggi nasional, serta inflasi terjaga di level 2,61% (YoY).

Selain itu, tingkat kemiskinan Bali turun signifikan menjadi 3,72% (Maret 2025), menempatkan Bali sebagai provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia.

"Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali, dua mesin harus berjalan beriringan, yakni mesin pemerintah melalui realisasi belanja daerah (APBD) dan mesin swasta melalui investasi," kata Ribka dikutip Rabu (19/11/2025).

Total uang pemerintah pada 2025 mencapai Rp4.023,77 triliun yang berasal dari APBN Rp3.621,3 triliun, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp402,47 triliun.

Anggaran transfer ke daerah yang diambil dari APBN Rp919,9 triliun kemudian belanja Kementerian dan Lembaga Rp2.701,4 triliun.

Menurut Ribka belanja pemerintah menjadi belanja yang paling utama. Belanja pemerintah di tingkat pusat diupayakan maksimal, uang dibelanjakan supaya ada yang beredar di masyarakat untuk memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar untuk penyumbang angka pertumbuhan nasional, dan men-trigger investasi.

Sementara itu, Gubernur Bali, Wayan Koster, menjelaskan pada Ranperda APBD 2026 belanja pemerintah akan meningkat.

Pendapatan Daerah 2026 meningkat menjadi Rp 6,33 triliun, terdiri dari PAD Rp4,03 triliun, dana transfer Rp2,28 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp5,74 miliar.

Belanja Daerah 2026 naik menjadi Rp7,16 triliun, dengan alokasi terbesar pada belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, serta belanja modal Rp800,93 miliar.

"Defisit anggaran meningkat menjadi Rp 834,37 miliar, namun dipastikan aman karena ditutupi melalui penerimaan pembiayaan Rp1,40 triliun yang bersumber dari SiLPA 2025," kata Koster.

Sementara pengeluaran pembiayaan meningkat menjadi Rp 568,46 miliar untuk penyertaan modal dan pembayaran cicilan PEN.

Koster memastikan Raperda APBD 2026 segera dikirim ke Kemendagri untuk evaluasi, agar dapat diberlakukan tepat waktu sesuai amanat PP 12 Tahun 2019.