Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Provinsi Bali mendapat insentif fiskal Rp6 miliar sebagai apresiasi terhadap kinerja pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Bali berhasil memboyong peringkat 1 dalam dua kategori sekaligus yaitu peringkat 1 dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting Tingkat Provinsi, dan Peringkat 1 dalam kategori Pengendalian Inflasi Tingkat Provinsi.

Selain menerima trofi penghargaan, Provinsi Bali juga memperoleh insentif apresiasi dengan total Rp6 miliar untuk dua capaian peringkat 1 yang diperoleh. Di mana untuk tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota diberikan penghargaan masing-masing sebesar Rp1 miliar untuk peringkat 3, Rp2 miliar untuk peringkat 2 dan Rp3 miliar untuk peringkat 1.

Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa sistem penilaian tahun ini dibagi enam regional sebagai upaya menciptakan kompetisi yang lebih adil bagi seluruh daerah, termasuk daerah dengan kapasitas fiskal yang terbatas.

“Untuk Bali tidak kita gabungkan dengan regional NTB, NTT karena kalau masuk regional itu pasti akan menang lagi. Bali masuk regional Jawa-Bali pun menang lagi,” jelas Tito dikutip dari keterangan pers, Jumat (5/6/2026).

Gubernur Bali Wayan Koster hadir langsung dalam malam apresiasi tersebut. Gubernur Koster menerima penghargaan peringkat pertama sebagai pemerintah daerah berprestasi kategori Pengendalian Inflasi yang diserahkan Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto.

Kemudian, selanjutnya Gubernur Koster menerima penghargaan peringkat pertama nasional sebagai pemerintah daerah berprestasi penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting yang diserahkan oleh Menteri Perumahan dan Permukiman RI Maruarar Sirait.

Diketahui dalam kategori penanggulangan kemiskinan dan penurunan stunting, penghargaan untuk tingkat kabupaten, Kota dan Provinsi sebagian besar diterima oleh Bali. Di mana peringkat 1 tingkat kabupaten diraih oleh Kabupaten Badung disusul peringkat 2 dan 3 diperoleh oleh Kabupaten Gianyar dan Tabanan sedangkan peringkat 1 tingkat kota diterima oleh Kota Denpasar.

Selain itu Kabupaten Gianyar juga memperoleh peringkat terbaik 3 dalam kategori Creative Financing tingkat Kabupaten dan Kota Denpasar memperoleh peringkat terbaik 3 dalam kategori penurunan tingkat pengangguran tingkat kota.

Bisnis.com, DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster memastikan pembangunan fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau waste to energy (WtE) akan dimulai pada Maret 2026, dengan groundbreaking yang direncanakan berlangsung pada bulan tersebut.

"Kemarin sudah bertemu Pak Menteri, Danantara sudah siap untuk WtE dan groundbreaking pada Maret 2026," jelas Koster, Selasa (3/2/2026).

Koster mengatakan fasilitas tersebut akan dibangun selama 12 bulan dan diharapkan siap beroperasi pada 2027.

Pada kesempatan yang sama, Koster juga angkat suara setelah Presiden Prabowo Subianto menyoroti masalah sampah di Bali yang belum teratasi.

Koster berpandangan kritik Prabowo tersebut sebagai dorongan agar penanganan sampah di Bali lebih cepat. Penanganan sampah berbasis sumber akan makin diintensifkan, kemudian pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) dilanjutkan.

Selain itu, Pemprov Bali juga akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) penanganan sampah agar lebih fokus. Koster juga melantik Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan baru untuk memimpin penanganan sampah di Bali. Dia mengemukakan penggantian ini dilakukan karena Kadis LHK yang lama tidak bisa lagi menjalankan tugas karena sakit.

Adapun data pemerintah Provinsi Bali memperlihatkan bahwa timbulan sampah di Bali mencapai 1,2 juta ton per tahun pada 2024. Timbulan sampah terbesar ada di Kota Denpasar yang mencapai 366.806 ton, kemudian di Kabupaten Gianyar sebesar 205.129 ton per tahun dan Kabupaten Badung 199.810 ton per tahun.

Kabupaten Buleleng menyusul dengan volume timbulan sampah mencapai 150.779 ton per tahun, Kabupaten Karangasem 102.643 ton, Kabupaten Tabanan 86.571 ton, Kabupaten Jembrana 60.106 ton, Kabupaten Bangli 41.557 ton dan Kabupaten Klungkung dengan timbulan sampah 40.829 ton sampah per tahun.

Masalah penumpukan sampah terjadi di Kota Denpasar dan Badung yang menjadi penghasil sampah terbesar. Penumpukan sempat terjadi ketika TPA Suwung ditutup awal 2026, meski penutupan kemudian ditunda setelah mendapat penolakan dari warga dan swakelola di TPA Suwung.