Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kota Denpasar terus mendorong warga untuk melakukan pemilahan sampah di tingkat rumah tangga jelang penutupan Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Suwung.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan membagikan bag komposter ke setiap rumah tangga. Viktor Andika Putra, Kepala UPTD Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menjelaskan hingga saat ini 75.260 unit bag komposter telah dibagikan. Lalu 2.048 unit sumur komposter, dan 2.025 unit tong komposter.

“Jumlah ini akan terus bertambah per minggunya,” jelas Viktor, Selasa (12/5/2026).

Selain itu, Pemkot Denpasar juga mengoptimalkan pengelolaan sampah di hilir dilakukan melalui penguatan peran Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dengan penambahan fasilitas dan teknologi pengolahan, seperti mesin gibrig, pengolahan plastik, serta pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT).

Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pengolahan secara bertahap, mengurangi volume residu yang dibuang ke TPA, serta mendorong pemanfaatan sampah menjadi produk bernilai guna dan energi. Dengan optimalisasi ini, TPST diharapkan menjadi kunci dalam menekan beban TPA secara signifikan.

Pengelolaan sampah di Bali tengah menghadapi fase transisi yang menentukan. Dengan produksi sampah harian mencapai ±3.400 ton dan rendahnya tingkat pengelolaan yang efektif, Bali dihadapkan pada tantangan besar, khususnya dengan rencana penutupan permanen TPA Regional Suwung pada Agustus 2026.

Pemerintah Provinsi Bali telah mendorong pendekatan pengelolaan sampah berbasis sumber dan pengurangan plastik sekali pakai. Namun, implementasi kebijakan tersebut menimbulkan tantangan baru akibat keterbatasan layanan publik, infrastruktur, dan kesiapan sistem pendukung.

Guru Besar Tata Ruang Universitas Warmadewa I Putu Rumawan sendiri memberikan tanggapan terkait wacana pembuatan TPA sementara di Badung Selatan.

”Kalau ngomong TPA yang benar itu, proses air lini dari endapan sampah itu dimasukan ke dalam kolam dan diproses dan ujungnya dikasih air tawar. Kalau ikannya hidup, baru boleh dilepas airnya. Nah ketika dilepas airnya, tidak mampu meresap, lama-lama lingkungan ini jangan2 bisa menimbulkan masalah baru. Siapa yang bisa meyakini bahwa tidak akan menyebar penyakit demam berdarah. Karame nyamuk akan menyebar di tempat-tempat basah tadi," ujarnya.

Dia menambahkan, jika semuanya terkonsentrasi di Bali Selatan atau Sarbagita, termasuk soal TPA maka hal itu tidak seimbang.

”Kalau sekarang tetap terkonsentrasi di Bali Selatan atau Sarbagita, berarti tidak equal," tandanya.

Rumawan sependapat bahwa lahirnya regulasi sesuai UU No. 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah telat diimplementasikan sehingga masalah pengelolaan sampah kian kompleks.

Bisnis.com, SURABAYA - Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq mendorong segenap jajaran pemerintah daerah di Provinsi Bali untuk dapat secara serius dalam menangani permasalahan sampah yang sempat menjadi sorotan Presiden Prabowo Subianto.

Secara khusus, Hanif menyoroti keseriusan pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah di wilayah Bali Selatan, yang terkenal sebagai pusat destinasi pariwisata internasional, apalagi dengan kapasitas tempat pembuangan akhir (TPA) Suwung yang saat ini sudah penuh sesak.

"Jadi di Bali kita telah memaksa ya, mau nggak mau memaksa karena TPA Suwung sudah overload dan menimbulkan pencemaran yang cukup serius. Sehingga kita memaksa Pemprov Bali untuk mengalihkan kepada TPA terdekat yaitu TPA Bangli," beber Hanif di Surabaya dikutip Senin (9/2/2026).

Lebih lanjut, Hanif menyoroti penumpukan sampah di dua wilayah Provinsi Bali, yakni Kota Denpasar serta Kabupaten Badung. Menurutnya, dua daerah tersebut seharusnya memiliki kemampuan fiskal yang mumpuni untuk mengatasi masalah sampah.

"Kita minta Pemprov Bali memperbaiki tata kelola di Denpasar dan Badung. Mereka kota yang APBD-nya sangat cukup, dan yang diperlukan itu kegigihan kita untuk memaksakan budaya itu harus segera berubah," tegasnya.

Oleh sebab itu, Hanif pun menegaskan bahwa budaya pemilahan sampah dari hulu ke hilir diharapkan dapat membantu Bali menjadi provinsi yang semakin asri serta turut dapat menjaga kualitas pariwisatanya.

"Dengan memberikan fasilitas pengolahan sampah mulai dari hulu dengan melakukan pilah sampah dari organik selesai dulu, yang anorganik yang kemudian bergeser ke pengolahan sampah sehingga sampah akan tereduksi sangat kuat," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, saat berpidato di hadapan para peserta taklimat Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 yang berlangsung di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2/2026), Prabowo secara spesifik mengungkapkan sampah menumpuk di Bali, bahkan hingga di destinasi wisata pada akhir tahun 2025.

"Maaf ya, Gubernur, Bupati-Bupati dari Bali, ini real loh [sembari menunjuk layar], Bali pada Desember 2025. Ini pantai Bali, bagaimana turis datang ke situ melihat sampah?" beber Prabowo.

Prabowo pun menyarankan agar gubernur serta para bupati atau wali kota untuk mengerahkan pelajar di seluruh tingkatan, mulai dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Dasar (SD) di Bali untuk melakukan pembersihan sampah setiap akhir pekan.

"SMA, SMP, SD di bawah kendali saudara. Apa susahnya sih, entah hari Sabtu, hari Jumat semua anak sekolah kumpul di pantai ini, ini halaman kita, ayo kita bersihkan ramai-ramai," kata Prabowo.

Prabowo menyebut bila gubernur dan para bupati atau wali kota di Bali tidak bisa mengatasi sampah, ia akan meminta TNI dan Polri mengerahkan pasukan untuk membersihkan sampah di Bali.

"Danrem, Dandim kerahkan anak buahmu, Kepolisian, kerahkan anak buahmu, korve korve korve," tegas Prabowo.