Bisnis.com, JAKARTA — Kemunculan fenomena iklim El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dinilai dapat meningkatkan risiko ekonomi di sejumlah negara, termasuk yang masih bergantung pada sektor pertanian sebagai penopang produk domestik bruto (PDB).

Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, menilai El Nino berpotensi menambah tekanan terhadap kondisi fiskal, pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga likuiditas eksternal, terutama di negara-negara dengan peringkat kredit kategori B atau lebih rendah.

Risiko tersebut dinilai lebih besar bagi negara yang memiliki akses pendanaan terbatas atau memiliki rekam jejak peningkatan utang saat menghadapi krisis.

Meski demikian, Fitch menegaskan dampak El Nino tidak serta-merta memicu perubahan peringkat kredit suatu negara.

Fitch menyebut tindakan pemeringkatan baru akan dipertimbangkan apabila dampak El Nino telah tercermin secara nyata pada indikator kredit.

Badan Oseanografi dan Atmosfer Nasional AS atau National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dalam laporan termutahir pada 11 Juni menyebutkan bahwa kondisi El Nino telah berkembang di wilayah Pasifik tropis.

NOAA memperkirakan peluang sebesar 63% bahwa suhu permukaan laut akan melampaui ambang batas El Nino sangat kuat, yang tergolong jarang terjadi.

Sementara itu, proyeksi Climate Prediction Center per 8 Juni menunjukkan peluang 96% bahwa El Nino akan berlanjut hingga periode Desember 2026–Februari 2027.

Fenomena tersebut umumnya memicu kondisi lebih kering dari normal di sejumlah wilayah dan curah hujan yang lebih tinggi di wilayah lainnya.

Menurut Fitch, perubahan pola cuaca yang mengganggu aktivitas pertanian dan ekonomi dapat memperlemah profil kredit negara-negara berpenghasilan rendah. Namun, sebagian negara berpotensi memperoleh manfaat apabila peningkatan curah hujan justru mendukung produksi pertanian.

Berdasarkan data Fitch Ratings, Haver Analytics, dan kantor statistik nasional, sektor pertanian menyumbang sekitar 14% terhadap PDB Indonesia. Angka tersebut setara dengan Nikaragua dan lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang mencapai 13%.

Di antara negara yang dinilai terekspos terhadap El Nino, Mozambik mencatat kontribusi sektor pertanian terbesar terhadap PDB, yakni 29%. Disusul Kenya 25%, Laos 24%, Pakistan 24%, dan Nigeria 24%.

Fitch juga menyoroti risiko El Nino yang muncul di tengah ketidakpastian pasokan pangan global.

Kenaikan harga pupuk akibat gangguan rantai pasok yang dipicu konflik AS–Iran dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap produksi pertanian.

Menurut Fitch, apabila gangguan pasokan berlanjut, risiko kenaikan harga komoditas pangan global dapat semakin besar dan berdampak pada prospek inflasi, termasuk di negara-negara dengan peringkat kredit tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham Amerika Serikat (AS) dihantam gelombang aksi jual pada perdagangan Jumat waktu setempat, yang dipicu meningkatnya eskalasi konflik Iran dan risiko lumpuhnya ekonomi global.

Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (28/3/2026), para pelaku pasar terpantau menjauhi aset ekuitas di tengah kekhawatiran bahwa lonjakan harga minyak global.

Indeks S&P 500 mengalami koreksi beruntun dalam lima pekan usai ditutup melemah 1,7%. Catatan tersebut merupakan rentetan koreksi terpanjang sejak 2022. Pelemahan ini menyeret indeks acuan AS tersebut ke level terendahnya dalam lebih dari tujuh bulan terakhir.

Sementara itu, indeks Nasdaq 100 yang didominasi saham teknologi turun 1,9%. Nasdaq tercatat anjlok lebih dari 10% dari level puncaknya pada Oktober lalu, sehingga secara teknis memasuki zona koreksi.

Hal serupa juga dialami Indeks Dow Jones Industrial Average yang melemah 1,7% dan masuk ke teritori koreksi.

Di sisi lain, harga minyak mentah jenis Brent menembus level US$114 per barel menyusul laporan serangan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir serta pabrik baja Iran pada Jumat. Iran membalas dengan melancarkan serangan di sepanjang Teluk Persia.

Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump memajukan tenggat bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur listriknya.

Harapan Pasar Pupus

Chief Market Strategist di HB Wealth Management, Gina Martin Adams menilai pasar saham AS mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan karena pupusnya harapan akan resolusi konflik dalam waktu dekat.

"Konsensus pasar sebelumnya meyakini perang akan selesai dengan cepat, namun pandangan itu mulai runtuh seiring berjalannya waktu," katanya.

Di sektor S&P 500, saham sektor consumer discretionary mengalami kontraksi sekitar 3%. Sektor komunikasi, teknologi, dan keuangan juga merosot lebih dari 2%. Secara keseluruhan, indeks S&P 500 telah terkoreksi hampir 9% dari rekor tertingginya pada akhir Januari, kian mendekati zona koreksi.

Langkah Trump yang menunda serangan militer selama lima hari dan potensi resolusi total sempat membawa optimisme saat harga minyak mendingin dan bursa saham menguat. Namun, sentimen positif tersebut tidak berlangsung lama seiring dengan buntunya upaya diplomasi di tengah konflik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi bergerak terbatas imbas kondisi di Timur Tengah. Analis pasar modal sekaligus Founder Republik Investor Hendra Wardana mengingatkan risiko tertekannya IHSG dalam perdagangan pekan depan.

Menurut Hendra, memanasnya konflik antara Iran, Amerika Serikat (AS) dan Israel bukan hanya sekadar isu politik, namun sudah masuk ke ranah risiko ekonomi di tingkat global.

"Pasar langsung merespons dengan pola risk-off. Investor global cenderung keluar dari aset berisiko dan mencari perlindungan di aset safe haven," ujar Hendra kepada Antara di Jakarta, Ahad (1/3/2026).

Apabila eskalasi konflik mengganggu arus kapal tanker di kawasan selat Hormuz, menurut Hendra, dapat menyebabkan harga minyak global melonjak lebih tinggi karena pasar akan menghitung ulang risiko pasokan.

"Dampaknya bisa menjalar ke inflasi global, nilai tukar, hingga kebijakan suku bunga di berbagai negara," ujar Hendra.

Sementara itu, bagi pasar modal Indonesia, Ia menjelaskan tekanan bisa datang dari dua sisi, diantaranya pertama, potensi capital outflow (arus dana modal) karena investor asing mengurangi eksposur di emerging market. Kemudian, kedua, risiko inflasi impor akibat lonjakan harga energi di tingkat global.

Apabila harga minyak bertahan di level tinggi, Ia mengatakan hal tersebut dapat menyebabkan beban biaya produksi meningkat dan margin perusahaan tercatat (emiten) dapat tertekan.

"Dalam kondisi seperti ini, IHSG berpotensi bergerak melemah dan menguji support klasik di level 8.133. Jika level tersebut jebol, area psikologis 8.000 menjadi support berikutnya. Sementara resistance terdekat berada di 8.300," ujar Hendra.

Namun demikian, menurutnya, tidak semua sektor akan terdampak negatif. Bagi investor ritel, Hendra merekomendasikan bahwa sikap terbaik adalah disiplin dan selektif.

"Apabila memiliki profil agresif, momentum di sektor komoditas bisa dimanfaatkan dengan manajemen risiko yang ketat," ujar Hendra.

Bisnis.com, JAKARTA – Pelonggaran moneter Bank Indonesia (BI) membuka ruang bagi penurunan suku bunga kredit pada 2026. Namun, dunia perbankan memilih langkah yang hati-hati dengan menurunkan bunga secara bertahap dan selektif.

Advisor Banking & Finance Development Center Moch Amin Nurdin menyampaikan, kebijakan pelonggaran BI, termasuk melalui penurunan BI Rate, memperkuat jalur transmisi suku bunga dan memberikan sinyal positif bagi perbankan untuk menyesuaikan harga. Kondisi ini membuka peluang bagi bank untuk menurunkan suku bunga, meski tidak dilakukan secara agresif.

“Ke depan masih mungkin terbuka penurunan suku bunga [bank], tapi saya rasa akan gradually decrease dan sangat selektif,” kata Amin kepada Bisnis, dikutip pada Sabtu (24/1/2026).

Namun, Amin menyebut bahwa bank tetap mempertimbangkan berbagai faktor dalam menurunkan suku bunga. Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, kebutuhan menjaga stabilitas sistem keuangan, serta pengelolaan likuiditas perbankan menjadi perhatian utama dalam menentukan arah kebijakan suku bunga ke depan.

Selain faktor domestik, dia mengungkapkan ketidakpastian ekonomi global turut memengaruhi sikap kehati-hatian perbankan. Dinamika global yang masih rentan berpotensi memberikan dampak lanjutan terhadap perekonomian nasional, sehingga bank perlu mengantisipasi risiko yang dapat muncul.

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, Amin menilai bahwa penurunan suku bunga kredit bank akan lebih difokuskan ke segmen-segmen berisiko rendah, sektor prioritas, maupun debitur dengan kualitas kredit yang baik.

Menurutnya, bank menghindari penurunan suku bunga secara menyeluruh agar tetap menjaga keseimbangan antara upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas sistem keuangan.

Ke depan, kebijakan suku bunga perbankan diperkirakan tetap berada dalam jalur yang akomodatif, namun dijalankan dengan penuh kehati-hatian untuk memastikan ketahanan sektor keuangan tetap terjaga.

“Artinya kebijakan suku bunga bank ke depan masih akomodatif tapi berhati-hati. Ini karena menjaga keseimbangan tadi, antara pertumbuhan dan stabilitas sistem keuangan,” pungkasnya.

Berdasarkan data BI, suku bunga perbankan pada Desember 2025 tercatat turun signifikan, baik pada suku bunga deposito maupun suku bunga kredit.

Tercatat, suku bunga deposito tenor 1 bulan tercatat turun sebesar 56 basis poin (bps) secara tahunan, dari 4,81% menjadi 4,25%. Suku bunga kredit juga melunak 39 bps, dari 9,20% menjadi 8,81 pada Desember 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyampaikan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap ekonomi global ke depan, terutama terkait dengan perilaku agresif lembaga keuangan non-bank.

Dalam laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) Edisi 2025, BI menyebutkan lima risiko utama yang menghantui prospek ekonomi global di masa mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan utama yaitu kerentanan pasar keuangan akibat perilaku institusi non-bank.

BI memaparkan bagaimana lembaga-lembaga non-bank kini semakin berani memanfaatkan utang pemerintah negara maju sebagai aset dasar (underlying) untuk menciptakan produk derivatif yang kompleks. Masalahnya, praktik berisiko tinggi ini dilakukan tanpa pengaturan margin dan permodalan yang memadai.

"Jika terjadi pembalikan pasar, potensi penjualan besar-besaran dapat memicu krisis sistemik seperti 2008," tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Selasa (9/12/2025).

Sebagai pengingat, krisis 2008 diawali oleh kredit macet sektor properti Amerika Serikat (AS) yang menumbangkan sejumlah korporasi keuangan, termasuk Lehman Brothers. Salah satu praktik yang menjadi rahim dari krisis adalah keputusan perbankan yang mengumpulkan dana simpanan tetapi tidak disalurkan dalam bentuk kredit.

Sebaliknya, bank justru menciptakan hipotek dan mendistribusikannya melalui sekuritas berbasis hipotek dan kewajiban utang yang dijaminkan, sebuah proses yang disebut sebagai sekuritisasi.

Celakanya, sekuritas berbasis hipotek dan kewajiban utang yang dijaminkan itu dimanfaatkan oleh peminjam subprime, yakni individu dengan riwayat peringkat kredit buruk sehingga risiko default sangat besar.

Adapun, peringatan BI terkait risiko krisis seperti 2008 bukan tanpa dasar. Berdasarkan catatan BI, risiko dari NBFIs tersebut diperparah oleh kondisi utang publik global yang sudah mencapai level 'lampu merah'.

Data menunjukkan total utang pemerintah dunia telah menembus angka US$110,9 triliun atau setara dengan 94,6% dari PDB global. Lonjakan utang yang didominasi negara maju ini menjadi bahan bakar bagi volatilitas suku bunga global, yang pada akhirnya menambah beban berat bagi negara berkembang.

Selain bayang-bayang krisis 2008 dari sektor lembaga keuangan non-bank, BI juga mewanti-wanti soal risiko dari aset digital yang minim regulasi.

Maraknya aset kripto, stablecoin, dan tokenisasi aset oleh pihak swasta dinilai meningkatkan volatilitas pasar keuangan global secara signifikan. Absennya regulasi yang setara dengan lembaga keuangan tradisional membuka celah lebar bagi pencucian uang dan lemahnya perlindungan konsumen.

Otoritas moneter juga melihat kecenderungan berlanjut perang dan polarisasi perdagangan akibat kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat (AS), yang menggeser fokus dari kerja sama multilateral menjadi bilateral dan regional.

Kombinasi dari leverage lembaga keuangan non-bank yang ugal-ugalan, gunungan utang publik, liarnya aset digital, hingga perang dagang ini terjadi di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stagnan. BI memprakirakan ekonomi dunia pada 2026 akan melambat ke level 3,0%, lebih rendah dari estimasi 2025 sebesar 3,1%.

Adapun, dalam laporan yang sama, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rentang 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026. Sementara itu, inflasi diramal berada 2,5±1%, transaksi berjalan 0,2 sampai dengan -1% dari PDB, dan pertumbuhan kredit perbankan di rentang 8%—12%.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyalakan sinyal kewaspadaan terhadap kerentanan pasar keuangan global menyusul perilaku agresif lembaga keuangan non-bank (Non-Bank Financial Intermediaries/NBFIs) yang agresif.

Pola ini mengingatkan pada pola pemicu krisis finansial global 2008 silam.

Dalam dokumen laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) Edisi 2025, BI membeberkan lima risiko utama yang menghantui prospek ekonomi global ke depan. Salah satu yang menjadi sorotan utama yaitu kerentanan pasar keuangan akibat ulah institusi non-bank.

BI memaparkan bagaimana NBFIs kini semakin berani memanfaatkan utang pemerintah negara maju sebagai aset dasar (underlying) untuk menciptakan produk derivatif yang kompleks. Masalahnya, praktik berisiko tinggi ini dilakukan tanpa pengaturan margin dan permodalan yang memadai.

"Jika terjadi pembalikan pasar, potensi penjualan besar-besaran dapat memicu krisis sistemik seperti 2008," tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Selasa (9/12/2025).

Peringatan BI ini bukan tanpa dasar. Berdasarkan catatan BI, risiko dari NBFIs tersebut diperparah oleh kondisi utang publik global yang sudah mencapai level 'lampu merah'.

Data menunjukkan total utang pemerintah dunia telah menembus angka US$110,9 triliun atau setara dengan 94,6% dari PDB global. Lonjakan utang yang didominasi negara maju ini menjadi bahan bakar bagi volatilitas suku bunga global, yang pada akhirnya menambah beban berat bagi negara berkembang.

Hantu Aset Digital

Selain bayang-bayang krisis 2008 dari sektor NBFIs, BI juga mewanti-wanti soal risiko dari aset digital yang minim regulasi.

Maraknya aset kripto, stablecoin, dan tokenisasi aset oleh pihak swasta dinilai meningkatkan volatilitas pasar keuangan global secara signifikan. Absennya regulasi yang setara dengan lembaga keuangan tradisional membuka celah lebar bagi pencucian uang dan lemahnya perlindungan konsumen.

Otoritas moneter juga melihat kecenderungan berlanjut perang dan polarisasi perdagangan akibat kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat (AS), yang menggeser fokus dari kerja sama multilateral menjadi bilateral dan regional.

Kombinasi dari leverage NBFIs yang ugal-ugalan, gunungan utang publik, liarnya aset digital, hingga perang dagang ini terjadi di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stagnan. BI memprakirakan ekonomi dunia pada 2026 akan melambat ke level 3,0%, lebih rendah dari estimasi 2025 sebesar 3,1%.

Adapun, dalam laporan yang sama, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rentang 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026. Sementara itu, inflasi diramal berada 2,5±1%, transaksi berjalan 0,2 sampai dengan -1% dari PDB, dan pertumbuhan kredit perbankan di rentang 8%—12%.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) melihat tren peningkatan permintaan kredit baru pada kuartal IV/2025. Hal itu sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia (BI) yang memperkirakan penyaluran kredit baru pada kuartal IV/2025 meningkat dibanding kuartal III/2025.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menyampaikan peningkatan kredit baru tersebut utamanya datang dari sektor perdagangan dan manufaktur yang membutuhkan tambahan modal kerja menjelang akhir tahun, disusul sektor konstruksi dan properti terkait realisasi proyek, serta konsumsi rumah tangga yang meningkat karena faktor musiman.

“Kami melihat tren peningkatan permintaan kredit baru di kuartal IV/2025 sebagaimana proyeksi Bank Indonesia,” kata Ramon kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Menurutnya, stabilitas makroekonomi dengan inflasi yang terkendali, suku bunga acuan yang stabil, serta likuiditas perbankan yang cukup memadai menjadi faktor pendorong optimisme penyaluran kredit pada kuartal IV/2025.

Selain itu, kata dia, kebutuhan pembiayaan dunia usaha dan stimulus pemerintah melalui proyek infrastruktur turut memperkuat keyakinan terhadap pertumbuhan kredit.

Kendati prospek positif, Ramon menyebut bahwa ekspansi kredit tetap dibayangi risiko perlambatan ekonomi global yang bisa memengaruhi sektor riil, serta kualitas debitur tertentu yang perlu diantisipasi. “Persaingan antar lembaga keuangan dan potensi perubahan regulasi juga menjadi faktor yang menekan ruang ekspansi,” ujarnya.

Adapun untuk memastikan pertumbuhan kredit tetap sehat, dia menyebut bahwa bank memperkuat prinsip kehati-hatian melalui analisis kelayakan yang lebih ketat, melakukan diversifikasi portofolio, serta mengoptimalkan sistem peringatan dini terhadap risiko.

“Restrukturisasi proaktif dan digitalisasi monitoring kredit juga dijalankan guna menjaga kualitas aset tetap terjaga,” pungkasnya.

BI dalam Survei Perbankan memperkirakan penyaluran kredit baru pada kuartal IV/2025 meningkat dibanding kuartal III/2025. Perkiraan tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) penyaluran kredit baru pada kuartal IV/2025 yang sebesar 96,40%. Angka itu lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang tercatat 82,33%.

“Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada kuartal IV/2025 sama dengan periode sebelumnya, yaitu Kredit Modal Kerja, diikuti oleh Kredit Investasi dan Kredit Konsumsi,” tulis BI dalam survei tersebut, dikutip Selasa (21/10/2025).

Untuk jenis Kredit Konsumsi, otoritas moneter memperkirakan penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) masih menjadi prioritas utama, diikuti oleh Kredit Multiguna dan Kredit Tanpa Agunan.

Menurut sektor, penyaluran kredit baru pada periode tersebut diperkirakan terbesar pada sektor Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, serta Perantara Keuangan.

Adapun responden pada survei kuartal III/2025 memperkirakan outstanding kredit sampai dengan akhir 2025 meningkat, dengan nilai SBT 94,43%. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan SBT pertumbuhan kredit 2024 sebesar 95,74%.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional (IMF) menaikkan sedikit proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2025 menjadi 3,2%, dari sebelumnya 3,0% pada Juli 2025.

Meski begitu, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas memperingatkan bahwa ancaman perang dagang baru antara Amerika Serikat dan China yang dilontarkan Presiden Donald Trump dapat secara signifikan menekan output ekonomi dunia.

Dikutip melalui Reuters, kenaikan proyeksi IMF merupakan revisi positif kedua sejak April, setelah IMF menilai bahwa dampak tarif global dan kondisi keuangan ternyata lebih ringan dari perkiraan semula. Dalam laporan terbaru World Economic Outlook (WEO), IMF juga memproyeksikan pertumbuhan global 3,1% pada 2026, sama seperti prediksi sebelumnya.

“Kesimpulannya tidak seburuk yang kami takutkan, tetapi masih lebih buruk dari yang kami harapkan setahun lalu dan lebih buruk dari yang dibutuhkan dunia,” ujar Pierre menjelang Pertemuan Tahunan IMF–Bank Dunia pekan ini.

IMF mencatat bahwa ketahanan ekonomi global didorong oleh beberapa faktor yakni tarif impor yang lebih rendah dari perkiraan, adaptasi cepat sektor swasta dalam mengalihkan rantai pasok, pelemahan dolar AS, stimulus fiskal di Eropa dan China, serta ledakan investasi di bidang kecerdasan buatan (AI).

Namun, ancaman baru muncul setelah Presiden Trump, pada Jumat (10/10/2025), mengancam mengenakan tarif 100% terhadap barang-barang asal China, di atas tarif rata-rata saat ini sebesar 55%, sebagai respons terhadap langkah Beijing memperluas kontrol ekspor rare earth elements (logam tanah jarang).

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan pembicaraan sedang dilakukan untuk mencegah eskalasi besar yang dapat memicu perang dagang penuh.

“Jika ancaman itu terwujud, risikonya akan sangat besar bagi ekonomi global,” kata Gourinchas kepada Reuters.

Dia menambahkan bahwa eskalasi tarif dapat memotong proyeksi pertumbuhan dan memperburuk ketidakpastian investasi.

Dalam simulasi skenario risiko, IMF memperkirakan bahwa jika tarif global meningkat 30 poin persentase terhadap produk China dan 10 poin terhadap Jepang, kawasan euro, dan pasar Asia berkembang, maka pertumbuhan global tahun 2026 bisa turun 0,3 poin persentase.

Dampak negatif meningkat menjadi lebih dari 0,6 poin pada 2028, dan jika memperhitungkan efek lanjutan (kenaikan inflasi, suku bunga, dan penurunan permintaan aset AS), penurunan PDB global dapat mencapai 1,2 poin pada 2026 dan 1,8 poin pada 2027.

Dalam skenario dasar (tanpa perang dagang baru), ekonomi AS diproyeksikan tetap resilient. IMF memperkirakan pertumbuhan 2,0% pada 2025, naik dari 1,9% di Juli, dan 2,1% pada 2026.

Dukungan datang dari pemangkasan pajak oleh Partai Republik, kondisi keuangan yang lebih longgar, serta lonjakan investasi di bidang AI. Namun, angka tersebut masih di bawah pertumbuhan 2024 yang mencapai 2,8%.

Di Eropa, IMF memperkirakan zona Euro tumbuh 1,2% pada 2025, naik dari 1,0% pada Juli, berkat stimulus fiskal di Jerman dan momentum ekonomi kuat di Spanyol.

Jepang juga mengalami kenaikan tajam dalam proyeksi pertumbuhan menjadi 1,1%, dari sebelumnya 0,7%, didorong peningkatan upah dan konsumsi domestik. Namun, pertumbuhan 2026 diperkirakan melambat ke 0,6%.

Untuk Amerika Latin dan Karibia, proyeksi naik menjadi 2,4% (dari 2,2%), dengan Meksiko mengalami lonjakan signifikan menjadi 1,0% berkat ekspor yang pulih.

Berbeda dengan wilayah lain, IMF tidak mengubah proyeksi China, yang tetap di 4,8% untuk 2025 dan 4,2% untuk 2026. Gourinchas menilai pertumbuhan ekspor China “tidak berkelanjutan”, sementara sektor properti masih rapuh empat tahun setelah gelembung real estat pecah.

“Risiko stabilitas keuangan meningkat karena investasi properti terus menurun, permintaan kredit melemah, dan ekonomi berada di ambang jebakan deflasi utang,” tulisnya dalam blog resmi IMF

IMF memperkirakan inflasi global sebesar 4,2% pada 2025 dan 3,7% pada 2026, nyaris tidak berubah dari laporan sebelumnya. Namun, terdapat perbedaan antarwilayah

Misalnya, di AS, inflasi diperkirakan naik karena perusahaan mulai meneruskan biaya tarif kepada konsumen. Sementara di China, India, dan Thailand, proyeksi inflasi justru diturunkan karena perlambatan ekonomi.