Bisnis.com, JAKARTA – Cadangan minyak mentah dunia terus menyusut dan berpotensi menyentuh level kritis seiring dengan gangguan pasokan dari Timur Tengah yang tak kunjung mereda.

Dalam laporan bulanan terbarunya pekan ini, International Energy Agency (IEA) memperingatkan harga minyak dan bahan bakar berpotensi meningkat menjelang puncak permintaan musim panas.

“Penyusutan cadangan yang cepat di tengah berlanjutnya gangguan pasokan dapat memicu lonjakan harga di masa mendatang,” tulis IEA dikutip dari CNBC International, Minggu (17/5/2026).

UBS dalam laporannya memperkirakan persediaan minyak global berada di level lebih dari 8 miliar barel pada akhir Februari atau mendekati level tertinggi dalam satu dekade.

Namun, pada akhir April stok tersebut turun menjadi 7,8 miliar barel. UBS memperkirakan persediaan akan mendekati titik terendah historis di level 7,6 miliar barel pada akhir Mei jika permintaan tetap stabil.

Sementara itu, Tim Analis JPMorgan Chase menilai penurunan cadangan ke level tersebut dapat menekan rantai pasok energi global.

Meski angka miliaran barel terlihat besar, JPMorgan menyebut hanya sekitar 800 juta barel yang benar-benar tersedia tanpa mengganggu sistem distribusi. Sisanya diperlukan untuk menjaga pipa dan tangki tetap terisi pada batas minimum agar rantai pasok dapat berjalan efisien.

“Kuncinya adalah sirkulasi, seperti tekanan darah pada tubuh manusia. Sistem tidak gagal karena minyak habis, tetapi karena jaringan sirkulasi tidak lagi memiliki volume kerja yang cukup," kata Kepala Strategi Komoditas Global JPMorgan Natasha Kaneva.

JPMorgan memperkirakan persediaan minyak global dapat turun ke level kritis sebesar 6,8 miliar barel pada September jika Selat Hormuz masih tertutup hingga saat itu.

Sementara itu, Rapidan Energy memperkirakan stok produk bahan bakar dapat mencapai level kritis lebih cepat, yakni pada Juli atau Agustus.

Para analis Rapidan menilai ekonomi global berisiko mengalami kelumpuhan karena infrastruktur transportasi vital tidak mampu memperoleh bahan bakar dengan harga berapa pun.

Meski demikian, para analis memperkirakan stok minyak kemungkinan tidak akan benar-benar mencapai level kritis tersebut. Sebelum itu terjadi, harga minyak dan produk energi diperkirakan akan melonjak tajam sehingga menekan permintaan dan memicu kontraksi ekonomi yang berat.

“Hal itu kemungkinan terjadi sebelum kuartal III/2026,” tulis analis Rapidan.

Sementara itu, CEO Exxon Mobil Darren Woods mengatakan pasar minyak sejauh ini belum sepenuhnya merasakan dampak kehilangan pasokan berkat cadangan komersial industri, stok strategis pemerintah, serta minyak yang masih berada dalam kapal tanker pengiriman.

Menurut Woods, stok tersebut berhasil meredam dampak gangguan selama Maret dan April. Namun, dia menilai cadangan komersial pada akhirnya akan turun ke level yang tidak lagi mampu menopang pasokan.

“Kami memperkirakan jika hal itu terjadi dan Selat Hormuz masih tertutup, harga di pasar akan terus meningkat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – China dan Amerika Serikat dinilai memberikan dukungan krusial terhadap pasar minyak mentah global di tengah gangguan pasokan besar-besaran dari Timur Tengah, sehingga lonjakan harga energi tidak bergerak lebih tinggi.

Berdasarkan laporan International Energy Agency yang dikutip dari CNBC International pada Minggu (17/5/2026), pasar minyak kehilangan sekitar 10 juta barel per hari (barrel per day/bpd) ekspor dari Teluk Persia akibat blokade Iran terhadap Selat Hormuz.

Gangguan tersebut menjadi disrupsi pasokan minyak terbesar dalam sejarah, setara sekitar 10% dari total konsumsi minyak dunia.

Meski demikian, harga minyak mentah acuan Brent pada perdagangan Jumat (15/5/2026) ditutup sedikit di atas US$100 per barel, lebih rendah dibandingkan lonjakan harga pada gangguan pasokan yang lebih kecil, seperti setelah invasi Rusia ke Ukraina pada 2022.

Salah satu faktor yang menjelaskan kondisi tersebut adalah pengaruh besar China dan Amerika Serikat terhadap pasar minyak global. China merupakan importir minyak terbesar dunia, sementara AS adalah produsen sekaligus eksportir minyak terbesar.

IEA mencatat ekspor minyak dari produsen di luar Timur Tengah, yang dipimpin AS, melonjak 3,5 juta bpd selama perang Iran berlangsung. Pada saat yang sama, China memangkas impor minyaknya sebesar 3,6 juta bpd, setara dengan total konsumsi harian Jepang.

Secara gabungan, langkah kedua negara itu mencapai 7,1 juta bpd atau sekitar 70% dari pasokan ekspor yang hilang dari kawasan Teluk Persia. Selain itu, Jepang, Korea Selatan, dan India juga secara kolektif memangkas impor minyak sebesar 3,6 juta bpd.

Analis Deutsche Bank Michael Hsueh mengatakan AS dan China memainkan peran penting dalam menyesuaikan pasar untuk mengompensasi gangguan ekspor dari Teluk Persia. Menurutnya, kondisi itu menjadi salah satu alasan harga minyak Brent belum melonjak hingga US$120 per barel.

Sementara itu, ahli strategi komoditas Morgan Stanley Martijn Rats menyebut pengurangan impor minyak China sebagai faktor paling penting yang menahan kenaikan harga minyak global.

Di sisi lain, Presiden Donald Trump bertemu dengan Presiden Xi Jinping di Beijing pekan ini. Gedung Putih menyatakan kedua pemimpin sepakat bahwa Selat Hormuz harus kembali dibuka untuk mendukung kelancaran arus energi global.

Namun, hingga kini belum ada kepastian kapan jalur pelayaran tersebut dapat kembali beroperasi normal seperti sebelum perang.

Menteri Energi AS Chris Wright mengatakan dunia mengetahui komitmen Trump untuk meningkatkan pasokan minyak dan produk olahan AS. Wright juga menilai China berpotensi meningkatkan impor minyak dari AS pada masa mendatang.

“Ada hubungan perdagangan energi yang alami di sana. Saya memperkirakan impor minyak China dari Amerika Serikat akan meningkat,” ujarnya.

Tekanan terhadap Cadangan Minyak

Meski demikian, pertanyaan besar berikutnya adalah apakah AS dan China mampu mempertahankan peningkatan ekspor dan pengurangan impor tersebut hingga Selat Hormuz kembali dibuka.

Menurut Martijn Rats, China memiliki cadangan strategis minyak mentah sebesar 1,4 miliar barel per Desember 2025, terbesar di dunia berdasarkan data Energy Information Administration.

Dengan cadangan tersebut, Beijing dinilai mampu bertahan selama berbulan-bulan bahkan hingga akhir tahun meski persediaannya terus berkurang jutaan barel per hari.

Sebaliknya, persediaan minyak AS mulai berada di bawah tekanan. Rats menyebut lonjakan ekspor minyak AS lebih banyak berasal dari cadangan minyak, termasuk cadangan strategis, bukan dari peningkatan produksi.

“Kemampuan AS untuk mempertahankan tingkat ekspor setinggi ini sulit diukur dan tampaknya menghadapi tekanan lebih besar,” kata Rats.

AS tercatat memiliki cadangan minyak strategis sebesar 413 juta barel pada akhir tahun lalu, terbesar kedua di dunia. Pada Maret lalu, pemerintah AS menyetujui pelepasan 172 juta barel dari cadangan strategisnya sebagai respons terhadap guncangan pasar minyak global.

Bisnis.com, JAKARTA — International Monetary Fund (IMF) memperingatkan bahwa dampak konflik di Iran akan dirasakan paling berat oleh negara-negara miskin dan rentan, seiring lonjakan harga energi dan terbatasnya ruang fiskal untuk meredam tekanan ekonomi.

Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, menegaskan bahwa kenaikan harga akibat konflik akan memperburuk kondisi negara yang bergantung pada impor energi.

Tanpa cadangan energi dan dukungan fiskal yang memadai, negara-negara ini berisiko menghadapi tekanan inflasi yang lebih tajam.

“Semua arah saat ini mengarah pada harga yang lebih tinggi dan pertumbuhan yang lebih lambat,” ujar Georgieva, dilansir Middle East Eye, Selasa (7/4/2026).

Dia menambahkan, bahkan jika konflik berakhir segera, dampaknya akan bertahan lama dan menekan perekonomian global, terutama di negara berkembang.

Menurut IMF, sekitar 85% negara anggotanya merupakan pengimpor energi, sehingga lonjakan harga minyak dan gas akan langsung membebani neraca perdagangan serta anggaran negara. Kondisi ini mempersempit ruang pemerintah untuk memberikan subsidi atau bantuan sosial.

Georgieva mengungkapkan bahwa sejumlah negara telah mulai mengajukan bantuan pembiayaan ke IMF. Namun, keterbatasan fiskal membuat banyak pemerintah sulit merespons lonjakan harga tanpa memicu tekanan inflasi lanjutan.

Dia juga memperingatkan potensi meningkatnya ketegangan sosial di negara-negara miskin akibat kenaikan harga kebutuhan pokok, terutama energi dan pangan.

Lonjakan harga energi dipicu oleh terganggunya pasokan global setelah penutupan Selat Hormuz, jalur utama distribusi minyak dunia.

Harga minyak mentah Brent bahkan sempat mendekati US$110 per barel.

Dampak lanjutan juga mulai terasa pada sektor pangan. IMF bekerja sama dengan World Food Programme dan Food and Agriculture Organization (FAO) untuk memantau risiko gangguan ketahanan pangan global.

Program Pangan Dunia sebelumnya telah memperingatkan bahwa jutaan orang berpotensi menghadapi kelaparan akut jika konflik berlanjut.

IMF menilai, negara miskin akan menjadi pihak pertama yang merasakan dampaknya, terutama jika distribusi pupuk dan rantai pasok pangan terganggu.

Selain itu, kerusakan infrastruktur energi akibat konflik juga memperpanjang tekanan pasokan. Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan puluhan fasilitas energi terdampak, yang memperlambat pemulihan produksi global.

IMF menekankan bahwa respons kebijakan harus lebih terarah, bukan melalui subsidi energi secara luas yang justru berpotensi memperburuk inflasi.

Dukungan yang tepat sasaran dinilai lebih efektif untuk melindungi kelompok rentan di tengah ketidakpastian global yang meningkat.

Bisnis.com, JAKARTA — Skema subsidi energi yang belum tepat sasaran menjadi sorotan di tengah lonjakan harga minyak global. Para ekonom menilai desain subsidi berbasis komoditas membuka celah konsumsi oleh kelompok mampu.

Ekonom Senior CORE Indonesia Muhammad Ishak Razak menyebut BBM bersubsidi masih dapat diakses tanpa pembatasan yang jelas. Kondisi ini membuat distribusi subsidi tidak sepenuhnya dinikmati kelompok yang berhak.

“Desain subsidi saat ini masih berbasis komoditas sehingga siapa pun bisa mengonsumsi Pertalite dan Solar subsidi,” kata Ishak kepadaBisnis, Senin (6/4/2026).

Dia menilai kondisi tersebut berisiko menimbulkan ketimpangan di lapangan. Kelompok seperti nelayan yang berhak justru berpotensi kekurangan pasokan.

Lonjakan harga minyak dunia akibat konflik global menjadi pukulan telak bagi kondisi fiskal Indonesia di tengah ketergantungan tinggi pada impor BBM. Kenaikan harga yang jauh di atas asumsi APBN memperbesar beban subsidi energi.

Dia menyoroti harga minyak yang telah melampaui asumsi APBN 2026 sebesar US$70 per barel. Kenaikan hingga sekitar US$113 per barel memicu tekanan signifikan terhadap anggaran negara.

“Ketika harga minyak melonjak ke US$113 per barel, yang berarti lebih dari 60% di atas asumsi APBN, tekanan fiskal langsung terasa melalui pembengkakan subsidi dan kompensasi,” ujar Ishak.

Di sisi lain, ruang fiskal pemerintah dinilai semakin terbatas untuk meredam gejolak tersebut. Kenaikan harga energi berisiko memperlebar defisit jika tidak diimbangi langkah efisiensi.

Ishak menilai penyesuaian harga BBM bukan opsi ideal dalam jangka pendek. Daya beli masyarakat masih lemah sehingga kebijakan tersebut berpotensi menambah tekanan ekonomi.

Sebagai alternatif, pemerintah didorong melakukan efisiensi belanja dan realokasi anggaran. Langkah ini dinilai lebih realistis untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah lonjakan harga minyak global.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif PUSHEP Bisman Bakhtiar juga menilai sebagian subsidi masih dinikmati sektor nonprioritas. Pemerintah dinilai perlu segera melakukan reformulasi kebijakan subsidi.

“Subsidi perlu diarahkan secara lebih terarah kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya kepadaBisnis.

Dalam jangka pendek, kombinasi kebijakan dinilai diperlukan. Penyesuaian harga terbatas, efisiensi distribusi, serta pengendalian konsumsi menjadi opsi realistis untuk menjaga beban fiskal.

Langkah ini dinilai penting agar subsidi tetap efektif tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Bisnis.com, JAKARTA — Prospek sektor keuangan ke depan dinilai semakin menantang di tengah meningkatnya ketidakpastian global, terutama akibat lonjakan harga minyak dunia yang dipicu perang AS-Israel vs Iran.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan tekanan terhadap sektor keuangan tidak hanya bersifat jangka pendek, melainkan berpotensi persisten dan berdampak langsung terhadap kualitas kredit perbankan.

“Prospek sektor keuangan makin menantang ke depan, terutama dalam menjaga kualitas kredit dan volatilitas pasar. Krisis minyak karena konflik Timur Tengah dampaknya bukan temporer tapi persisten ke sektor keuangan,” ujar Bhima kepada Bisnis, Senin (6/4/2026).

Harga minyak global melonjak setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan menyerang fasilitas energi Iran jika Selat Hormuz tidak segera dibuka kembali. Padahal, selama ini Selat Hormuz terbuka bagi seluruh pihak, tetapi kemudian AS-Israel menyerang Iran dan Negara Persia itu merespons dengan membatasi lalu lintas Selat Hormuz.

Berdasarkan data TradingView pada Senin (6/4/2026), harga minyak mentah Brent naik 1,4% menjadi US$110,60 per barel.

Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat meningkat 1,8% menjadi US$113,60 per barel. Kenaikan harga dipicu eskalasi ketegangan antara AS dan Iran, termasuk ancaman terbuka Trump melalui platform Truth Social.

Dalam unggahannya, Trump menyatakan ultimatum keras kepada Iran untuk segera membuka Selat Hormuz. Ancaman tersebut kemudian direspons pejabat senior Iran yang menegaskan jalur tersebut tidak akan dibuka hingga ada kompensasi penuh atas kerusakan akibat perang.

Di sisi lain, Oman menggelar pertemuan dengan Iran untuk membahas kemungkinan pembukaan kembali jalur pelayaran strategis tersebut.

Negara-negara anggota OPEC+ juga menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi serangan terhadap fasilitas energi, meskipun telah menyepakati peningkatan produksi minyak sebesar 206.000 barel per hari mulai Mei.

Bhima menilai lonjakan harga energi berpotensi mendorong inflasi yang saat ini masih tertahan, tetapi bisa meningkat signifikan dalam waktu dekat. Kondisi tersebut berisiko menekan kemampuan bayar debitur.

“Inflasi yang sekarang ditahan, bisa naik signifikan dan ini jadi masalah serius bagi kemampuan bayar debitur,” jelasnya.

Faktor-Faktor Penentu Kualitas Kredit

Dia menguraikan, kualitas kredit perlu dilihat dari beberapa aspek. Pertama, perbedaan karakter antara kredit yang bergantung pada program pemerintah dengan kredit berbasis permintaan swasta murni, yang memiliki profil risiko berbeda.

Kedua, bank perlu mencermati apakah sektor kredit yang terdampak bersifat siklikal atau jangka panjang. Misalnya, krisis energi dapat memicu lonjakan harga komoditas seperti batu bara, sawit, dan nikel, namun sifatnya fluktuatif.

“Bank perlu hati-hati karena siklus naiknya harga komoditas bisa rollercoaster alias berlangsung singkat,” ujarnya.

Ketiga, faktor permintaan riil masyarakat juga menjadi penentu kualitas kredit. Dalam hal ini, kelompok kelas menengah dan aspiring middle class dinilai paling rentan terhadap tekanan inflasi.

“Yang perlu jadi perhatian adalah debitur kelas menengah yang rentan dengan tekanan inflasi. Sementara perlindungan sosial lebih banyak ke kelas bawah. Jadi kelas menengah yang lebih dulu merembet ke NPL dibanding segmen kelas bawah,” kata Bhima.

Adapun, kenaikan harga energi juga mulai berdampak pada harga bahan bakar di Amerika Serikat. Berdasarkan data AAA, harga rata-rata bensin di negara tersebut mencapai US$4,11 per galon pada Minggu, level tertinggi sejak 2022, atau naik hampir 38% sejak pecahnya konflik.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melakukan rapat dengan badan usaha swasta pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk mencari formulasi harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia.

“Menyangkut dengan harga BBM nonsubsidi, kami lagi melakukan pembahasan. Pembahasan ini sudah barang tentu melibatkan badan swasta lainnya,” ujar Bahlil ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin.

Bahlil menyampaikan bahwa saat ini perundingan masih berlangsung. Pemerintah, tutur dia melanjutkan, sedang berusaha mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana.

Ia mengatakan pemerintah sangat memahami kondisi masyarakat saat ini di tengah-tengah lonjakan harga minyak dunia.

Adapun harga minyak dunia jenis Brent dan West Texas Intermediate (WTI) saat ini berada di atas 100 dolar AS per barel, lebih tinggi apabila dibandingkan dengan rata-rata harga minyak pada Januari 2026, di mana jenis Brent (ICE) sebesar 64 dolar AS per barel.

“Sampai dengan sekarang, kami lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Tunggu sampai selesai, saya akan kabari,” ujar Bahlil.

Pernyataan tersebut terkait dengan pemerintah yang menahan harga BBM nonsubsidi sejak awal April 2026, sebagaimana yang diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada Selasa (31/3).

Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi tidak mengalami kenaikan. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan koordinasi bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Pertamina, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga memastikan BBM nasional dalam kondisi aman dan tersedia, sehingga masyarakat diminta tidak panik ataupun resah terhadap isu kenaikan harga.

Penahanan harga tersebut menimbulkan selisih antara harga jual dengan harga pembelian minyak di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa pun menyampaikan Pertamina menanggung selisih harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi untuk sementara, selama harga BBM nonsubsidi tidak mengalami penyesuaian di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga mendorong pemerintah mempertimbangkan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai langkah mitigasi tekanan terhadap APBN 2026 di tengah lonjakan harga minyak dunia.

Pemerintah menyiapkan berbagai mitigasi dan antisipasi dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia imbas dari perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan terdapat beberapa hal transformasi budaya kerja nasional, termasuk kebijakan energi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika global geopolitik saat ini.

"Khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan nanti ditambah kebijakan energi," ungkap Airlangga dalam konferensi pers secara daring di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Berikut sederet jurus pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak dunia:

Airlangga menerangkan Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

Ia memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.

"Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM," terangnya.

Sementara itu, total pembelanjaan BBM masyarakat yang berpotensi untuk dihemat mencapai Rp59 triliun. Airlangga juga menyebutkan sebagai langkah adaptif dan preventif untuk menghadapi dinamika global, pemerintah mendorong perubahan perilaku kerja berbasis digital.

"Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital," ungkapnya.

Pemerintah akan menerapkan efisiensi mobilitas dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas dengan pengecualian untuk operasional dan kendaraan listrik. Adapun efisiensi perjalan dinas di dalam negeri hingga 50 persen, sedangkan luar negeri hingga 70 persen.

"Efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik," katanya.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong dalam penggunaan transportasi publik dalam menjalankan kebijakan ini.

"Mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," sambung Airlangga.

Airlangga menyampaikan pemerintah mengimbau adanya penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan ruas jalan untuk car free day (CFD) di daerah sesuai dengan karakter masing-masing. Hal ini selanjutnya akan diatur oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri.

"Khusus untuk daerah, ini ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Pemerintah mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan WFH dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor. Hal ini selanjutnya akan diatur melalui SE dar Menteri Ketenagakerjaan.

"Penerapan work from home bagi sektor swasta, ini yang diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha," kata Airlangga.

Adapun sektor-sektor yang dikecualikan dapat bekerja dari kantor atau lapangan, yakni sektor layanan publik, seperti kesehatan, keamanan, kebersihan. Selain itu, pengecualian juga diterapkan bagi sektor strategis, seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Airlangga menekankan untuk sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka selama 5 hari dalam seminggu bagi jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

"Kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya," kata Airlangga.

Sementara, untuk pendidikan tinggi, khususnya semester 4 ke atas akan menyesuaikan dengan SE dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pemerintah juga menyampaikan sejumlah imbauan umum kepada masyarakat dalam hal efisiensi energi. Masyarakat didorong untuk mulai menerapkan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk menerapkan mobilitas cerdas dengan memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Masyarakat juga diminta tetap melakukan aktivitas produktif seperti biasa untuk menggerakan roda ekonomi.

"Masyarakat diminta tetap produktif, menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa," tekannya.

Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara, melalui prioritasisasi dan refocusing belanja Kementerian dan Lembaga. Hal ini dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremonial.

"Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera," kata Airlangga.

Airlangga memperkirakan potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran Kementerian dan Lembaga dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

"Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun," tambahnya.

[Gambas:Photo CNN]

Pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 yang berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter.

Selain itu, Airlangga menyebutkan penghematan dari fosil dan subsidi biodiesel diperkirakan mencapai Rp48 triliun.

"Dan ini dalam satu tahun, tentu ini dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil, ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," terang Airlangga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong masyarakat bijak saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut dia, satu mobil pribadi cukup diisi 50 liter per hari.

Adapun pengaturan mengenai 50 liter per hari ini akan memanfaatkan fitur barcode yang ada di MyPertamina.

"Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter itu tanki sudah penuh satu hari. Kita akan mendorong ke sana," ujar Bahlil

Menurut Bahlil, di saat-saat seperti ini pemerintah membutuhkan kerja sama dengan masyarakat. Salah satunya, warga bisa mendukung dengan mengisi BBM secara bijak.

Sementara itu, untuk angkutan umum, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan tidak akan ada pembatasan pengisian BBM sebesar 50 liter.

"Untuk 50 liter per mobil tidak berlaku untuk angkutan trayek, angkutan umum bus. Pasti lebih dari itu. Standar saja," ujar Bahlil.

Pemerintah sedang mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dengan mengatur penyalurannya menjadi lima hari dalam sepekan.

"Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis. Ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu," ujar Airlangga.

Ia mengatakan, ada pengecualian penyaluran MBG untuk asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Potensi penghematan anggaran dari rangkaian optimalisasi ini disebut Airlangga dapat mencapai Rp20 triliun.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait dampak lonjakan harga minyak dunia terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia.

Dia menuturkan bahwa keputusan akhir akan ditentukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Percayalah nanti tunggu tanggal mainnya. Bapak Presiden akan memutuskan seperti apa untuk kebaikan rakyat bangsa dan negara," kata Bahlil di sela mendampingi Presiden Prabowo Subianto kunjungan kerja di Jepang, Senin (30/3/2026).

Bahlil mengatakan harga BBM subsidi saat ini masih tetap stabil. Diketahui, harga BBM subsidi saat ini masih berada di level Rp10.000 per liter untuk Pertalite dan Rp6.800 per liter untuk solar (Biosolar).

"Harga (minyak) sekarang sudah mencapai USD115, di dalam negeri (BBM subsidi) masih stabil. Insyaallah atas arahan Bapak Presiden untuk BBM subsidi sampai dengan sekarang, saya pikir Bapak Presiden punya hati lah untuk memperhatikan rakyat kecil," ujar Bahlil.

Dia juga menambahkan bahwa Prabowo terus mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan negara dan kondisi masyarakat.

"Bapak Presiden kita ini kan tiap hari memikirkan tentang bagaimana pembangunan negara, juga bagaimana memperhatikan kebutuhan dan kondisi masyarakat kita di bawah," ujarnya.

Terkait wacana kenaikan harga BBM non-subsidi sebesar 10 persen mulai 1 April, Bahlil menjelaskan mekanisme penentuan harga BBM telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM tahun 2022.

"Gini. Di Peraturan Menteri ESDM tahun 2022 itu telah mengatur dua formulasi tentang harga BBM. Satu harga BBM industri dan satu non-industri. Kalau yang industri tanpa diumumkan pun dia terus terjadi berdasarkan harga pasar," katanya.

Dia menjelaskan BBM industri seperti bensin dengan RON 95 dan 98 memang diperuntukkan bagi masyarakat mampu dan mengikuti harga pasar tanpa intervensi pemerintah.

"Jadi mau diumumkan atau tidak diumumkan dia akan mengikuti harga pasar. Itu yang industri. Apa itu definisi yang industri adalah bensin RON 95, 98, itu kan orang-orang yang mampulah seperti mohon maaf contoh Pak Rosan, Pak Seskab, masa pakai minyak subsidi? Dan selama mereka mau jalan banyak, selama ada uang untuk bayar, monggo! Tugas negara menyiapkan, yang membayar mereka, itu tidak ada tanggungan negara sama sekali," kata Bahlil.

Sementara itu, Bahlil memastikan pemerintah tetap memprioritaskan kebijakan untuk BBM subsidi dengan mempertimbangkan kondisi masyarakat.

"Yang kita fokus itu adalah menyangkut dengan subsidi. Nah tadi saya katakan bahwa subsidi tunggu tanggal mainnya insyaallah saya yakinkan bahwa Bapak Presiden dalam membuat kebijakan selalu mempertimbangkan dan memprioritaskan tentang kondisi masyarakat. Insyaallah baik nanti tunggu tanggal mainnya ya," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa saham Amerika Serikat (AS) dihantam gelombang aksi jual pada perdagangan Jumat waktu setempat, yang dipicu meningkatnya eskalasi konflik Iran dan risiko lumpuhnya ekonomi global.

Dilansir dari Bloomberg, Sabtu (28/3/2026), para pelaku pasar terpantau menjauhi aset ekuitas di tengah kekhawatiran bahwa lonjakan harga minyak global.

Indeks S&P 500 mengalami koreksi beruntun dalam lima pekan usai ditutup melemah 1,7%. Catatan tersebut merupakan rentetan koreksi terpanjang sejak 2022. Pelemahan ini menyeret indeks acuan AS tersebut ke level terendahnya dalam lebih dari tujuh bulan terakhir.

Sementara itu, indeks Nasdaq 100 yang didominasi saham teknologi turun 1,9%. Nasdaq tercatat anjlok lebih dari 10% dari level puncaknya pada Oktober lalu, sehingga secara teknis memasuki zona koreksi.

Hal serupa juga dialami Indeks Dow Jones Industrial Average yang melemah 1,7% dan masuk ke teritori koreksi.

Di sisi lain, harga minyak mentah jenis Brent menembus level US$114 per barel menyusul laporan serangan AS dan Israel terhadap fasilitas nuklir serta pabrik baja Iran pada Jumat. Iran membalas dengan melancarkan serangan di sepanjang Teluk Persia.

Serangan tersebut terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden AS Donald Trump memajukan tenggat bagi Iran untuk membuka kembali Selat Hormuz atau menghadapi serangan terhadap infrastruktur listriknya.

Harapan Pasar Pupus

Chief Market Strategist di HB Wealth Management, Gina Martin Adams menilai pasar saham AS mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan karena pupusnya harapan akan resolusi konflik dalam waktu dekat.

"Konsensus pasar sebelumnya meyakini perang akan selesai dengan cepat, namun pandangan itu mulai runtuh seiring berjalannya waktu," katanya.

Di sektor S&P 500, saham sektor consumer discretionary mengalami kontraksi sekitar 3%. Sektor komunikasi, teknologi, dan keuangan juga merosot lebih dari 2%. Secara keseluruhan, indeks S&P 500 telah terkoreksi hampir 9% dari rekor tertingginya pada akhir Januari, kian mendekati zona koreksi.

Langkah Trump yang menunda serangan militer selama lima hari dan potensi resolusi total sempat membawa optimisme saat harga minyak mendingin dan bursa saham menguat. Namun, sentimen positif tersebut tidak berlangsung lama seiring dengan buntunya upaya diplomasi di tengah konflik.

Beberapa negara di dunia menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam hampir satu bulan terakhir buntut dari perang Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Mengutip Al Jazeera, lonjakan harga BBM di banyak negara dunia imbas dari terganggunya distribusi minyak dan gas dunia, khususnya jalur Selat Hormuz yang hampir terhenti. Jalur tersebut adalah rute penting bagi pasokan energi global dari kawasan Teluk ke berbagai negara.

Berdasarkan data Global Petrol Prices, kenaikan harga BBM tak hanya terjadi di satu kawasan, tetapi juga meluas secara global. Adapun lonjakan harga tercatat paling tajam di negara-negara Asia dan negara berkembang karena bergantung dengan impor energi.

Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang paling rentan. Hal ini karena Jepang mengimpor sekitar 95 persen kebutuhan minyak dari kawasan Teluk sedangkan Korea Selatan mengimpor sekitar 70 persen.

Sebagai upaya menjaga stabilitas energi, Jepang meminta fasilitas cadangan minyak bersiap untuk pelepasan stok strategis, sementara Korea Selatan menetapkan batas harga maksimum bensin dan solar untuk pertama kalinya dalam 30 tahun.

Kemudian, di negara-negara Asia Selatan tekanan pasokan energi dianggap lebih berat, yakni Pakistan dan Bangladesh menghadapi keterbatasan fiskal serta cadangan energi yang lebih tipis.

Kantor pemerintahan Pakistan kini hanya beroperasi empat hari dalam sepekan, sekolah ditutup, dan kebijakan bekerja dari rumah 50 persen diterapkan untuk menekan konsumsi bahan bakar. Sementara itu, Bangladesh meminta seluruh universitas negeri dan swasta tutup untuk menghemat energi.

Indonesia sendiri masuk dalam daftar negara yang mengalami kenaikan harga BBM. Tercatat harga bensin oktan 95 naik 2,65 persen, dari US$0,72 per liter menjadi US$0,74 per liter.

Selain Indonesia, negara di kawasan Asia, seperti Pakistan, Maladewa, Australia, Singapura, China, Myanmar, Afghanistan, serta Sri Lanka juga mengalami kenaikan harga BBM.

Serupa, kenaikan harga BBM juga terjadi di kawasan Timur Tengah dan Asia Tengah, meliputi Uni Emirat Arab, Turki, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Korea Selatan, Qatar, Bhutan, Kazakhstan, Jepang, Yordania, hingga Kyrgyzstan.

Kemudian, berbagai negara lintas benua, seperti Puerto Rico, Jerman, Guatemala, Seychelles, Sierra Leone, Lebanon, Spanyol, Austria, Swedia, Luksemburg, Zimbabwe, Ukraina, San Marino, dan Albania juga menaikkan harga BBM.

Lebih lanjut, harga BBM juga naik di Denmark, Makedonia Utara, Moldova, Panama, Ethiopia, Belgia, Prancis, Republik Demokratik Kongo, Bulgaria, Republik Dominika, Burundi, Liberia, Italia, Mesir, Norwegia, Swiss, Latvia, Yunani, serta Suriname.

Daftar negara terdampak juga mencakup Monako, Aruba, Peru, Argentina, Andorra, Montenegro, Portugal, Curacao, Rumania, Liechtenstein, Jamaika, Grenada, Israel, Serbia, Brasil, Inggris, Islandia, Siprus, Honduras, dan Selandia Baru.

Termasuk pula El Salvador, Bosnia dan Herzegovina, Kosta Rika, Tanzania, Mauritius, Mozambik, Lithuania, Slovenia, Ghana, Barbados, Georgia, Maroko, Nikaragua, Rwanda, dan Tunisia.

Di Amerika Serikat, harga bensin reguler tercatat naik sekitar 20 persen dari rata-rata US$2,94 per galon pada Februari menjadi US$3,58 per galon.

Sementara itu, di sejumlah negara bagian, harga BBM bahkan menembus US$4 per galon, sementara di California melampaui US$5 per galon, tertinggi dalam lebih dari dua tahun.

Lonjakan harga minyak global ini dikhawatirkan mendorong kenaikan harga pangan dunia karena energi mempunyai peran penting dalam seluruh rantai pasok, mulai dari produksi pupuk, proses pengolahan, hingga distribusi ke pasar.

Negara berpendapatan rendah pun dinilai paling rentan menghadapi tekanan tersebut. Selain karena porsi pengeluaran masyarakat untuk pangan lebih besar, banyak negara juga masih bergantung pada impor komoditas strategis seperti gandum dan pupuk.

Berikut 10 negara dengan besaran kenaikan harga BBM tertinggi:

1. Kamboja: naik 67,81 persen

2. Vietnam: naik 49,73 persen

3. Nigeria: naik 35,02 persen

4. Laos: naik 32,94 persen

5. Kanada: naik 28,36 persen

6. Pakistan: naik 24,49 persen

7. Maladewa: naik 18,54 persen

8. Australia: naik 18,23 persen

9. Amerika Serikat: naik 16,55 persen

10. Singapura: naik 15,69 persen

IDXChannel - Gubernur Federal Reserve (The Fed), Stephen Miran, mengatakan masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan bagaimana lonjakan harga minyak akan memengaruhi ekonomi Amerika Serikat (AS).

Dia tetap pada pandangannya bahwa pasar tenaga kerja yang mulai melemah membutuhkan lebih banyak pemangkasan suku bunga dari bank sentral.

"Kita harus menunggu semua data masuk sebelum benar-benar mengubah pandangan kita,” kata Miran dalam wawancara dengan Bloomberg TV, Senin (23/3/2026).

Terkait lonjakan harga energi, dia menilai masih terlalu dini untuk memiliki gambaran yang jelas dalam 12 bulan ke depan, periode yang menjadi fokus para pembuat kebijakan moneter.

Miran mengatakan secara tradisional, guncangan harga minyak seperti ini biasanya diabaikan dalam penentuan kebijakan, yang berarti pandangannya tetap sama, yakni pemangkasan suku bunga secara bertahap.

Mengacu pada pertemuan pekan lalu dan rilis proyeksi terbaru, Miran menyebut dia telah menurunkan ekspektasinya dari enam kali pemangkasan suku bunga tahun ini menjadi empat kali, sebagaimana tercermin dalam pertemuan Federal Open Market Committee, sembari menaikkan perkiraan arah inflasi.

Pekan lalu, FOMC menahan suku bunga acuan di kisaran 3,5 persen hingga 3,75 persen, dengan mayoritas pejabat hanya memperkirakan satu kali pemangkasan tahun ini.

Perang AS-Israel dengan Iran membayangi prospek ekonomi, karena lonjakan harga energi berpotensi mendorong inflasi yang sudah berada di atas target 2 persen The Fed, sekaligus menekan permintaan.

Miran menjadi satu-satunya pejabat yang memilih pemangkasan suku bunga dalam pertemuan tersebut. Dia, yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur The Fed sambil cuti dari peran penasihat di Gedung Putih era Trump, secara konsisten mendorong pemangkasan suku bunga yang lebih agresif sejalan dengan preferensi Trump, namun tidak diikuti mayoritas pejabat The Fed saat ini.

“Saya pikir pasar tenaga kerja masih membutuhkan dukungan tambahan dari kebijakan moneter, dan itu sebabnya saya berbeda pendapat pada pertemuan terakhir,” ujarnya.

Miran juga mencatat risiko inflasi kini sedikit meningkat, namun risiko pengangguran juga semakin mengkhawatirkan, karena lonjakan harga minyak bukan hanya guncangan sisi penawaran, tetapi juga menekan permintaan.

Dia menambahkan, hal utama yang perlu diperhatikan adalah apakah kenaikan harga minyak mulai mendorong ekspektasi inflasi dan kenaikan upah, yang menurutnya belum terjadi saat ini.

Sementara itu, beberapa pejabat The Fed mulai mempertimbangkan kemungkinan kenaikan suku bunga di masa depan jika lonjakan harga minyak cukup kuat untuk mendorong inflasi lebih tinggi.

(NIA DEVIYANA)