Bisnis.com, JAKARTA — Kemunculan fenomena iklim El Nino yang diperkirakan berlangsung hingga awal 2027 dinilai dapat meningkatkan risiko ekonomi di sejumlah negara, termasuk yang masih bergantung pada sektor pertanian sebagai penopang produk domestik bruto (PDB).

Lembaga pemeringkat internasional, Fitch Ratings, menilai El Nino berpotensi menambah tekanan terhadap kondisi fiskal, pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga likuiditas eksternal, terutama di negara-negara dengan peringkat kredit kategori B atau lebih rendah.

Risiko tersebut dinilai lebih besar bagi negara yang memiliki akses pendanaan terbatas atau memiliki rekam jejak peningkatan utang saat menghadapi krisis.

Meski demikian, Fitch menegaskan dampak El Nino tidak serta-merta memicu perubahan peringkat kredit suatu negara.

Fitch menyebut tindakan pemeringkatan baru akan dipertimbangkan apabila dampak El Nino telah tercermin secara nyata pada indikator kredit.

Badan Oseanografi dan Atmosfer Nasional AS atau National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dalam laporan termutahir pada 11 Juni menyebutkan bahwa kondisi El Nino telah berkembang di wilayah Pasifik tropis.

NOAA memperkirakan peluang sebesar 63% bahwa suhu permukaan laut akan melampaui ambang batas El Nino sangat kuat, yang tergolong jarang terjadi.

Sementara itu, proyeksi Climate Prediction Center per 8 Juni menunjukkan peluang 96% bahwa El Nino akan berlanjut hingga periode Desember 2026–Februari 2027.

Fenomena tersebut umumnya memicu kondisi lebih kering dari normal di sejumlah wilayah dan curah hujan yang lebih tinggi di wilayah lainnya.

Menurut Fitch, perubahan pola cuaca yang mengganggu aktivitas pertanian dan ekonomi dapat memperlemah profil kredit negara-negara berpenghasilan rendah. Namun, sebagian negara berpotensi memperoleh manfaat apabila peningkatan curah hujan justru mendukung produksi pertanian.

Berdasarkan data Fitch Ratings, Haver Analytics, dan kantor statistik nasional, sektor pertanian menyumbang sekitar 14% terhadap PDB Indonesia. Angka tersebut setara dengan Nikaragua dan lebih tinggi dibandingkan Vietnam yang mencapai 13%.

Di antara negara yang dinilai terekspos terhadap El Nino, Mozambik mencatat kontribusi sektor pertanian terbesar terhadap PDB, yakni 29%. Disusul Kenya 25%, Laos 24%, Pakistan 24%, dan Nigeria 24%.

Fitch juga menyoroti risiko El Nino yang muncul di tengah ketidakpastian pasokan pangan global.

Kenaikan harga pupuk akibat gangguan rantai pasok yang dipicu konflik AS–Iran dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap produksi pertanian.

Menurut Fitch, apabila gangguan pasokan berlanjut, risiko kenaikan harga komoditas pangan global dapat semakin besar dan berdampak pada prospek inflasi, termasuk di negara-negara dengan peringkat kredit tinggi.

Amerika Serikat (AS) meminta Indonesia memberikan kemudahan impor produk pangan dan pertanian asal Negeri Paman Sam tanpa kuota maupun pembatasan dalam Perjanjian Perdagangan Timbal Balik AS-Indonesia (United States-Indonesia Agreement on Reciprocal Trade).

Permintaan itu mencakup penghapusan berbagai skema perizinan impor serta pengakuan standar keamanan pangan AS.

Dalam dokumen United States Trade Representative (USTR), RI diminta membebaskan produk pangan dan pertanian asal AS dari kebijakan neraca komoditas, rezim perizinan impor hortikultura, hingga skema perizinan impor lainnya.

"Indonesia harus membebaskan produk pangan dan pertanian yang berasal dari Amerika Serikat dari kebijakan neraca komoditas, rezim perizinan impor hortikultura, serta berbagai skema perizinan impor lainnya. Indonesia hanya menerapkan perizinan impor otomatis untuk produk-produk tersebut," demikian bunyi dokumen perjanjian itu, Kamis (19/2).

Selain itu, Indonesia juga diminta tidak menerapkan kebijakan yang memberikan hak impor khusus kepada pihak tertentu atau membatasi importir dalam memasukkan produk pertanian AS ke pasar domestik.

Kesepakatan tersebut juga mengatur pengakuan terhadap sistem pengawasan pangan dan pertanian AS, termasuk standar teknis dan regulasi sanitasi yang berlaku di negara tersebut.

"Indonesia harus mengakui bahwa standar sanitasi dan langkah pengawasan pangan Amerika Serikat telah memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia untuk produk pangan dan pertanian impor," tulis dokumen tersebut.

Indonesia juga diminta menerima sertifikasi resmi pemerintah AS sebagai bukti kepatuhan produk terhadap standar keamanan pangan, serta memastikan perubahan dokumen sertifikasi bilateral tidak dilakukan tanpa persetujuan Amerika.

Selain itu, pemerintah diminta membatasi persyaratan informasi dalam sertifikat impor hanya pada data yang benar-benar diperlukan.

Perjanjian tersebut turut memuat ketentuan khusus terkait impor sejumlah komoditas. Untuk produk susu, Indonesia diminta mengakui sistem keamanan susu AS memiliki tingkat perlindungan yang setara dengan standar nasional.

Indonesia juga diminta mengizinkan impor produk susu sapi, domba, dan kambing yang disertai sertifikat sanitasi dari Departemen Pertanian AS (USDA) tanpa mewajibkan tanda tangan dokter hewan dan tanpa persyaratan registrasi fasilitas produksi.

Untuk produk daging dan unggas, Indonesia diminta mengakui pengawasan keamanan pangan dari USDA Food Safety Inspection Service (FSIS), menerima daftar fasilitas produksi yang diawasi pemerintah AS sebagai daftar resmi eksportir, serta tidak menambahkan persyaratan registrasi tambahan.

Ketentuan serupa berlaku bagi produk olahan daging, telur, hingga produk perikanan. Indonesia diminta mengizinkan impor produk perikanan AS sepanjang dilengkapi sertifikat dari otoritas terkait seperti National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).

Kesepakatan tersebut juga mengatur penyederhanaan prosedur impor produk pertanian AS ke Indonesia. Pemerintah diminta menerima sertifikat pertanian AS tanpa memperhatikan tanggal keberangkatan barang dari pelabuhan asal serta tidak mewajibkan pemberitahuan sebelum pengiriman.

Perjanjian perdagangan timbal balik antara Indonesia dan AS resmi ditandatangani pada Jumat (20/2). Dalam kesepakatan tersebut, AS menetapkan tarif sebesar 19 persen terhadap sejumlah produk asal Indonesia, meski beberapa barang tertentu mendapat tarif nol persen.

Kedua negara akan menjalankan prosedur domestik masing-masing dalam beberapa pekan ke depan agar perjanjian dapat berlaku efektif. Kesepakatan ini juga mengatur mekanisme kuota bagi ekspor tekstil Indonesia ke pasar AS.

Perjanjian tersebut menjadi bagian dari upaya penataan hubungan perdagangan bilateral, di tengah defisit perdagangan barang Amerika Serikat terhadap Indonesia yang tercatat mencapai US$23,7 miliar pada 2025.

Jakarta, CNBC Indonesia - Kepulauan Aleut di Alaska, Amerika Serikat (AS), pernah dihantam gempa raksasa berkekuatan M 8,6 pada 1 April 1946. Fenomena tersebut memicu gelombang tsunami besar di Samudra Pasifik yang membunuh 159 orang di Hawaii.

Pasca bencana tragis tersebut, sistem peringatan tsunami AS lahir. Kini, setelah hampir 80 tahun beroperasi, jaringan stasiun pemantauan seismik dan permukaan laut yang menyelamatkan nyawa tersebut runtuh.

Di bawah pengawasan NOAA, stasiun-stasiun tersebut bergantung pada dana federal yang dipotong oleh pemerintahan Trump tahun ini. Akibatnya, 9 stasiun seismik yang dioperasikan oleh Pusat Gempa Alaska akan ditutup pada pertengahan November ini, menurut laporan News Source dari Alaska.

Stasiun-stasiun tersebut mengumpulkan data penting tentang bentuk dan magnitudo gempa bumi di salah satu wilayah paling aktif secara seismik di dunia, yakni Zona Subduksi Alaska-Aleut.

Batas sepanjang 4.000 kilometer ini merupakan tempat Lempeng Pasifik bergeser di bawah Lempeng Amerika Utara, dan berpotensi menghasilkan gempa bumi dan tsunami dahsyat seperti bencana tahun 1946.

Para pakar memperingatkan penutupan stasiun-stasiun yang memonitor Zona Subduksi dapat meruntuhkan kemampuan AS dalam mendeteksi tsunami dan mengeluarkan perintah evakuasi sebelum terlambat.

"Pusat Gempa Alaska menyayangkan pemangkasan dana dari NOAA," kata Manajer Komunikasi Elisabeth Nadin kepada Gizmodo, dikutip Selasa (11/11/2025).

"Kami menyesalkan terganggunya kemampuan Pusat Peringatan Tsunami Nasional untuk mengeluarkan dan memperbarui peringatan tsunami karena hilangnya dana ini," ia menambahkan.

Dalam upaya penghematan anggaran federal, pemerintahan Trump telah memangkas pengeluaran di sektor penelitian ilmiah dan iklim. NOAA menjadi salah satu lembaga yang paling terdampak pemangkasan anggaran.

PHK massal dan pengajuan pemangkasan anggaran mengancam, bahkan bisa menghapus, beberapa bada penelitian lembaga tersebut. Di antaranya termasuk Kantor Penelitian Samudra dan Atmosfer, Layanan Cuaca Nasional, dan pusat ilmiah Perikanan NOAA.

Sistem peringatan tsunami tak terkecuali. Program ini sudah berdarah-darah berhadapan dengan pengurangan dana dan tenaga kerja. Dua pusat peringatan tsunami NOAA yang berlokasi di Hawaii dan Alaska mengalami kekurangan tenaga kerja sebelum PHK dilakukan.

Di stasiun Alaska, pekerja yang sebelumnya berjumlah 20 orang kini tersisa 11 orang, menurut laporan NBC News.

Selama tahun fiskal 2024-2025, NOAA juga mengurangi anggaran ke Program Mitigasi Tsunami Nasional yang mendukung upaya pengurangan risiko tsunami.

9 stasiun pemantauan yang akan berhenti beroperasi bulan ini sebelumnya didukung oleh hibah NOAA sebesar US$300.000 (Rp5 miliar) per tahun. Kim Doster, juru bicara NOAA, mengatakan kepada Gizmodo melalui email bahwa NOAA telah menghentikan pendanaan hibah tersebut pada tahun fiskal 2024.

Pusat Gempa Alaska mengajukan permohonan dana hibah baru hingga tahun 2028, tetapi ditolak, menurut email antara Direktur Michael West dan staf NOAA yang diperoleh NBC News.

Universitas Alaska Fairbanks meningkatkan pendanaan program tersebut untuk satu tahun lagi dengan harapan dana federal pada akhirnya akan tersedia, tetapi hal itu tidak pernah terwujud, menurut NBC.

9 stasiun tersebut terletak di Kepulauan Aleut bagian barat dan Laut Bering, di mana mereka umumnya menjadi satu-satunya stasiun dalam radius ratusan mil di beberapa bagian zona subduksi Alaska-Aleut, menurut Nadin.

Wilayah ini menghasilkan "hampir semua tsunami Amerika Utara yang melintasi Samudra Pasifik, menyebabkan kerusakan di Alaska, Hawaii, Washington, Oregon, dan California," ujarnya.

"Hilangnya pendanaan ini juga berarti bahwa seluruh jaringan seismik Pusat Gempa Alaska tidak akan lagi dikirim langsung ke Pusat Peringatan Tsunami Nasional, yang selama ini telah mengakses jaringan ini untuk merumuskan sendiri penentuan risiko tsunami dari gempa bumi besar di Alaska," tambah Nadin.

Bisnis.com, JAKARTA — Amerika Serikat mengalami kerugian lebih dari US$101 miliar akibat badai dan kebakaran hebat pada paruh pertama tahun 2025. Angka ini menjadi sebuah rekor.

Hal ini berdasarkan basis data bencana senilai miliaran dolar yang diluncurkan kembali oleh sebuah lembaga nirlaba sejak pemerintahan Trump secara resmi menghentikan kegiatannya pada bulan Mei.

Mantan Ilmuwan Badan Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) Adam Smith mengatakan para ilmuwan menghitung kerusakan akibat peristiwa cuaca buruk hingga Juni, yang menjadi periode termahal dalam 45 tahun pencatatan. Analisis tersebut, yang dijalankan oleh NOAA selama lebih dari satu dekade, telah diadopsi oleh lembaga nirlaba Climate Central.

"Peningkatan kerusakan berkaitan dengan aktivitas manusia. Entah itu amplifikasi perubahan iklim pada cuaca ekstrem atau bagaimana kita memilih untuk membangun, hal itu menyebabkan paparan dan kerentanan," ujarnya dilansir Bloomberg, Rabu (22/10/2025).

Sebagian besar kerusakan pada 2025 berasal dari kebakaran dahsyat di Los Angeles. Tornado musim semi dan badai petir hebat di AS bagian tengah dan selatan mengakibatkan kerugian lebih dari $40 miliar, ujar Smith, seraya menambahkan bahwa analisis tersebut didasarkan pada data dan metode dasar yang sama yang digunakan di NOAA.

NOAA, yang juga mengawasi Badan Meteorologi Nasional (National Weather Service), telah kehilangan ratusan staf akibat PHK, program keluar sukarela yang didorong oleh pemerintahan Trump, dan pengurangan staf sejak Januari.

Direktur Komunikasi NOAA Kim Doster menuturkan badan tersebut mengalihkan sumber dayanya dari proyek bencana bernilai miliaran dolar dan memprioritaskan penelitian yang andal dan tidak bias daripada proyek-proyek yang didasarkan pada ketidakpastian dan spekulasi.

Kerugian yang mencapai rekor ini terjadi di saat dana yang tersedia untuk membantu daerah-daerah yang terdampak bencana semakin menipis. Badan Manajemen Darurat Federal (FEMA) diperkirakan akan kehabisan dana dalam Dana Bantuan Bencana pada akhir September, menurut sebuah laporan kepada Kongres yang diajukan musim panas ini. Namun, ketika FEMA menghadapi pertempuran hukum terkait alokasi sumber dayanya, badan tersebut berhasil menghindari pengurasan dana menjelang musim gugur ini.

FEMA juga berwenang untuk terus memberikan bantuan selama penutupan pemerintah federal. Lebih dari selusin permintaan dan banding bantuan sedang menunggu persetujuan Presiden Donald Trump hingga minggu ini, dengan beberapa negara bagian melaporkan waktu tunggu yang lama untuk mendapatkan bantuan. FEMA tidak menanggapi permintaan komentar.

AS telah terhindar dari hantaman badai langsung pada tahun 2025, meskipun para peramal cuaca terus memantau Badai Tropis Melissa, yang diperkirakan akan menguat saat melintasi perairan hangat di Karibia dalam beberapa hari mendatang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Lubang korona di Matahari memicu badai geomagnetik di Bumi. Dampaknya, fenomena Aurora tampak jelas di langit malam di belahan Bumi utara sepanjang akhir pekan lalu.

Angin surya (solar wind) menerpa atmosfer Bumi dengan kencang karena lubang korona Matahari saat ini menghadap langsung Bumi.

Lubang korona adalah area di atmosfer Matahari yang tampak lebih gelap. Menurut NOAA, lubang korona terlihat gelap karena suhunya jauh lebih dingin dibanding permukaan lainnya. Selain itu, medan magnet di area yang "bolong" juga lebih renggang sehingga angin surya lebih mudah "lolos" ke luar atmosfer Matahari.

Angin surya adalah partikel bermuatan proton dan elektron yang dilepaskan oleh korona Matahari. Jika partikel ini berinteraksi dengan medan magnet Bumi, muncul fenomena yang diberi nama badai geomagnetik.

Badai geomagnetik diukur dalam skala 1 sampai 5. Meskipun badai magnetik yang terjadi mulai akhir pekan lalu hanya ada di skala 1, dampaknya cukup besar untuk memengaruhi satelit dan jaringan listrik di permukaan Bumi. Dampak yang paling mudah terlihat ada kemunculan aurora di belahan bagian utara Bumi.

Namun, menurut Space, badai geomagnetik yang terjadi hanya beberapa hari setelah equinox bisa memunculkan aurora di wilayah yang jauh lebih luas dari biasanya. Pada periode ini, kemiringan Bumi disebut membuat angin surya "lebih terkoneksi" dengan medan magnetik Bumi. Fenomena ini dikenal sebagai efek Russel McPherron.

Jika aurora biasanya hanya terlihat di lingkar Arktik, badai magnetik yang diperkirakan mulai tampak pada 11-12 Oktober bisa tampak hingga ke Inggris.