Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menyampaikan sejumlah risiko yang perlu diwaspadai dampaknya terhadap ekonomi global ke depan, terutama terkait dengan perilaku agresif lembaga keuangan non-bank.

Dalam laporan Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional (PEKKI) Edisi 2025, BI menyebutkan lima risiko utama yang menghantui prospek ekonomi global di masa mendatang. Salah satu yang menjadi sorotan utama yaitu kerentanan pasar keuangan akibat perilaku institusi non-bank.

BI memaparkan bagaimana lembaga-lembaga non-bank kini semakin berani memanfaatkan utang pemerintah negara maju sebagai aset dasar (underlying) untuk menciptakan produk derivatif yang kompleks. Masalahnya, praktik berisiko tinggi ini dilakukan tanpa pengaturan margin dan permodalan yang memadai.

"Jika terjadi pembalikan pasar, potensi penjualan besar-besaran dapat memicu krisis sistemik seperti 2008," tulis Bank Indonesia dalam laporannya, dikutip Selasa (9/12/2025).

Sebagai pengingat, krisis 2008 diawali oleh kredit macet sektor properti Amerika Serikat (AS) yang menumbangkan sejumlah korporasi keuangan, termasuk Lehman Brothers. Salah satu praktik yang menjadi rahim dari krisis adalah keputusan perbankan yang mengumpulkan dana simpanan tetapi tidak disalurkan dalam bentuk kredit.

Sebaliknya, bank justru menciptakan hipotek dan mendistribusikannya melalui sekuritas berbasis hipotek dan kewajiban utang yang dijaminkan, sebuah proses yang disebut sebagai sekuritisasi.

Celakanya, sekuritas berbasis hipotek dan kewajiban utang yang dijaminkan itu dimanfaatkan oleh peminjam subprime, yakni individu dengan riwayat peringkat kredit buruk sehingga risiko default sangat besar.

Adapun, peringatan BI terkait risiko krisis seperti 2008 bukan tanpa dasar. Berdasarkan catatan BI, risiko dari NBFIs tersebut diperparah oleh kondisi utang publik global yang sudah mencapai level 'lampu merah'.

Data menunjukkan total utang pemerintah dunia telah menembus angka US$110,9 triliun atau setara dengan 94,6% dari PDB global. Lonjakan utang yang didominasi negara maju ini menjadi bahan bakar bagi volatilitas suku bunga global, yang pada akhirnya menambah beban berat bagi negara berkembang.

Selain bayang-bayang krisis 2008 dari sektor lembaga keuangan non-bank, BI juga mewanti-wanti soal risiko dari aset digital yang minim regulasi.

Maraknya aset kripto, stablecoin, dan tokenisasi aset oleh pihak swasta dinilai meningkatkan volatilitas pasar keuangan global secara signifikan. Absennya regulasi yang setara dengan lembaga keuangan tradisional membuka celah lebar bagi pencucian uang dan lemahnya perlindungan konsumen.

Otoritas moneter juga melihat kecenderungan berlanjut perang dan polarisasi perdagangan akibat kebijakan tarif sepihak Amerika Serikat (AS), yang menggeser fokus dari kerja sama multilateral menjadi bilateral dan regional.

Kombinasi dari leverage lembaga keuangan non-bank yang ugal-ugalan, gunungan utang publik, liarnya aset digital, hingga perang dagang ini terjadi di tengah proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang stagnan. BI memprakirakan ekonomi dunia pada 2026 akan melambat ke level 3,0%, lebih rendah dari estimasi 2025 sebesar 3,1%.

Adapun, dalam laporan yang sama, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di rentang 4,9% sampai dengan 5,7% pada 2026. Sementara itu, inflasi diramal berada 2,5±1%, transaksi berjalan 0,2 sampai dengan -1% dari PDB, dan pertumbuhan kredit perbankan di rentang 8%—12%.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank of England (BoE), Andrew Bailey, memberikan warning baru bagi pasar keuangan dunia. Hal ini disampaikannya di depan Komite House of Lords Inggris.

Mengutip BBC, kekhawatirannya dipicu kebangkrutan dua perusahaan Amerika Serikat (AS), First Brands (pemasok suku cadang mobil) dan Tricolor (pemberi pinjaman mobil subprime). Hal ini menurutnya harus disikapi "sangat serius".

Andrew Bailey mengatakan kegagalan kedua perusahaan tersebut bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih luas dalam sistem keuangan global. Bahkan menarik paralel dengan krisis finansial 2008.

"Saya pikir pertanyaan besarnya... apakah kasus ini khas, atau apakah mereka yang saya sebut burung kenari di tambang batu bara?" kata Bailey, menggambarkan sebuah metafora untuk peringatan dini akan bahaya yang lebih besar, dikutip Jumat (24/10/2025).

"Apakah mereka memberi tahu kita sesuatu yang lebih fundamental tentang sektor aset swasta dan keuangan swasta? Saya pikir itu masih pertanyaan yang sangat terbuka di AS. Saya pikir itu adalah pertanyaan yang harus kita tangani dengan sangat serius."

Kebangkrutan First Brands dan Tricolor telah menimbulkan pertanyaan tentang kualitas kesepakatan di pasar kredit swasta (private credit market), di mana perusahaan mengatur pinjaman dari pemberi pinjaman non-bank. Bailey mengatakan cara pinjaman dibuat oleh kredit swasta kini mulai terlihat seperti apa yang dulunya disebut pemotongan dan pembagian struktur pinjaman.

Andrew Bailey mengenang suasana menjelang krisis 2008, di mana ada keyakinan bahwa pinjaman subprime terlalu kecil untuk menjadi masalah sistemik. Tetapi ia menekankan bahwa "itu adalah panggilan yang salah".

Untuk mengatasi risiko ini, Andrew Bailey menambahkan bahwa Bank of England berencana menjalankan "stress test" terhadap firma ekuitas swasta dan perusahaankredit. "Dan, Anda tahu, jika Anda terlibat sebelum krisis keuangan, lonceng alarm mulai berbunyi pada titik itu," tuturnya.

Wakil Gubernur BoE untuk stabilitas keuangan, Sarah Breeden, yang juga hadir di hadapan komite yang sama. Ia mengonfirmasi kekhawatiran tersebut.

"Kami dapat melihat kerentanan di sini," katanya. "Kami dapat melihat paralel dengan krisis keuangan global."

Peringatan serupa juga datang dari bos bank raksasa AS JPMorgan Chase, Jamie Dimon, pekan lalu. Menurutnya, kebangkrutan dua perusahaan itu menggambarkan sebuah alarm.

"Antena saya akan terangkat ketika hal-hal seperti itu terjadi," kata Dimon kepada analis. "Saya mungkin tidak seharusnya mengatakannya, tetapi ketika Anda melihat satu kecoak, mungkin ada lebih banyak lagi."

Jakarta, CNBC Indonesia - Teknologi kecerdasan buatan (AI) sudah menyerupai 'harta karun' yang jadi rebutan dunia. Raksasa teknologi berlomba-lomba membangun infrastruktur di berbagai wilayah untuk menopang inovasi AI.

Negara-negara juga bertarung untuk mendominasi AI, bahkan disertai dengan aksi pemblokiran seperti yang dilancarkan AS dan China. Beberapa saat lalu, Citigroup memperkirakan total belanja infrastruktur AI global akan menembus US$2,8 triliun atau sekitar Rp46.000 triliun hingga 2029, naik dari proyeksi sebelumnya US$2,3 triliun.

Namun, di balik peluang 'harta karun' baru itu, Dana Moneter Internasional (IMF) memperingatkan bahwa fenomena ini bisa berakhir seperti gelembung dot-com pada akhir 1990-an.

Kepala Ekonom IMF, Pierre-Olivier Gourinchas, menyebut bahwa meski potensi koreksi atau kejatuhan pasar sangat mungkin terjadi, dampaknya tidak akan sampai mengguncang ekonomi global atau menyebabkan krisis sistemik seperti 2008.

"Ledakan AI memiliki kemiripan dengan gelembung internet akhir 1990-an, valuasi saham melonjak, kekayaan kapital meningkat, konsumsi tumbuh, dan tekanan inflasi ikut terdorong," ujar Gourinchas di sela pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington, dikutip dari Reuters, Rabu (15/10/2025).

Namun ia menegaskan, berbeda dengan krisis sebelumnya, investasi AI kali ini tidak dibiayai oleh utang, melainkan berasal dari dana tunai perusahaan teknologi besar.

"Jika ada koreksi pasar, sebagian pemegang saham mungkin akan merugi. Tapi itu tidak serta merta menular ke sistem keuangan atau perbankan," terangnya.

Gelembung yang Belum Pecah

Perusahaan-perusahaan teknologi global kini menggelontorkan ratusan miliar dolar untuk chip AI, pusat data, dan infrastruktur komputasi. Tujuannya adalah untuk mengejar teknologi yang diyakini dapat melipatgandakan produktivitas.

Namun, Gourinchas mengingatkan bahwa keuntungan ekonomi dari AI belum benar-benar terealisasi. Situasi ini mirip dengan fenomena dot-com pada 1990-an, di mana valuasi tinggi saham internet tidak sejalan dengan pendapatan riil, hingga akhirnya meledak pada tahun 2000 dan menyeret AS ke resesi ringan pada 2001.

Meski begitu, skala ledakan AI disebut masih lebih kecil. Data IMF mencatat, investasi AI hanya meningkat kurang dari 0,4% dari PDB AS sejak 2022, dibandingkan kenaikan investasi era dot-com yang mencapai 1,2% antara 1995-2000.

"Koreksi pasar AI bisa saja mengubah sentimen investor dan memicu penyesuaian harga aset secara luas," kata Gourinchas. "Namun, tidak ada tanda-tanda keterkaitan besar melalui utang seperti krisis 2008," kata dia.

Dalam laporan World Economic Outlook terbaru, IMF menyebut ledakan investasi AI sebagai salah satu faktor yang menjaga pertumbuhan ekonomi AS dan global tahun ini. Namun, dampak positif itu datang dengan konsekuensi, yakni meningkatnya permintaan dan tekanan inflasi.

Gourinchas menilai, investasi dan konsumsi tinggi di sektor AI belum dibarengi dengan peningkatan produktivitas nyata, sementara investasi di sektor non-teknologi justru menurun karena ketidakpastian kebijakan tarif impor di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.

IMF kini memperkirakan inflasi harga konsumen AS hanya akan turun ke 2,7% pada 2025 dan 2,4% pada 2026, lebih tinggi dari perkiraan tahun lalu yang menargetkan inflasi kembali ke 2% tahun ini.

Selain dampak AI, tekanan inflasi juga dipicu oleh berkurangnya imigrasi yang membatasi pasokan tenaga kerja dan efek tertunda dari tarif impor terhadap harga konsumen.

"Tarif yang diberlakukan belum benar-benar dibebankan ke konsumen, sebagian besar masih diserap oleh importir AS," kata Gourinchas.

Menurutnya, klaim bahwa negara-negara lain akan menanggung biaya kebijakan proteksionis AS tidak terbukti.

"Harga impor tidak turun. Jadi bukan eksportir yang menanggung beban tarif itu," tegasnya.