Bisnis.com, SEMARANG - American & Efird (A&E) Indonesia memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia dengan menanam 1.000 pohon di Kota Semarang. Kegiatan itu menjadi bagian dari program Green Legacy Project yang dicanangkan oleh perusahaan benang asal Amerika Serikat itu di seluruh dunia.
Kegiatan penanaman pohon itu dilakukan di Kelurahan Karangmalang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang pada Sabtu (20/6/2026). Selain dihadiri langsung oleh perwakilan manajemen A&E Asia dan Indonesia, kegiatan tersebut juga diikuti oleh konsumen-konsumen A&E, perwakilan pemerintah daerah, serta masyarakat sekitar.
"Green Legacy Project ini sudah lebih dulu dimulai di Sri Lanka, lalu berkembang ke seluruh wilayah operasional kami seperti di Asia Tenggara, seperti di Vietnam, dan hari ini di Indonesia. Jadi ini bukan sesuatu yang baru buat kami. A&E sendiri sudah hadir selama lebih dari 10 tahun di wilayah Asia," jelas Janat Permana, Head of Sales & Marketing A&E Indonesia.
Janat menjelaskan bahwa 250 pohon beraneka jenis didistribusikan pada fase pertama penanaman di Kelurahan Karangmalang. Nantinya, penanaman akan terus dilakukan hingga mencapai target 1.000 pohon. Adapun lokasi penanaman akan terus berkembang, sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan lahan di Kota Semarang.
"Sementara memang masih di Kota Semarang, karena beberapa customer kami berada di sini. Mulai Kota Semarang, Kabupaten Jepara, yang jelas ini akan terus berkelanjutan. Jenis pohon yang ditanam sesuai dengan saran dari DInas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Semarang. Mulai mangga, alpukat, yang jelas ini akan bermanfaat langsung ke masyarakat," jelas Janat.
A&E Indonesia tidak berhenti pada aktivitas penanaman pohon. Janat menyampaikan bahwa usai penanaman, pihaknya juga akan melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan kondisi pohon yang telah ditanam. Bantuan tambahan berupa pupuk siap didistribusikan untuk memudahkan masyarakat dalam merawat tanaman tersebut.
Managing Director A&E Asia, Angelo Leanage, menyebut inisiatif Green Legacy Project merupakan bukti komitmen keberlanjutan yang telah dicanangkan perusahaan. Tak hanya menggiatkan penanaman pohon di wilayah operasionalnya, A&E secara global juga ikut berupaya menekan penggunaan air baku sebagai bentuk efisiensi.
"Sebagai perusahaan global, prioritas pertama kami adalah kesejahteraan dan keamanan lingkungan. Ini adalah nilai-nilai utama yang coba kami pegang secara global. Setiap tahun, kami menetapkan target yang agresif, ini berlaku di seluruh dunia. Kami punya target pengurangan emisi karbon untuk 2030, bahkan net zero emission di 2050. Itu menjadi komitmen kami," tutur Angelo.
Priyatna, Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Konservasi Lingkungan Hidup DLH Kota Semarang, memberikan apresiasi atas inisiatif yang dilakukan A&E Indonesia. Menurutnya, upaya penghijauan yang dilakukan perusahaan swasta seperti A&E akan ikut mengurangi Efek Rumah Kaca yang semakin hari kian terasa dampaknya.
Lebih lanjut, Priyatna menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Semarang akan mengarahkan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TSJL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) seperti yang dilakukan A&E Indonesia untuk menyelamatkan lahan-lahan kritis di wilayah tersebut.

"Kebetulan A&E Indonesia ini memilih tanaman keras, jadi kami rekomendasikan daerah Kota Semarang bagian atas. Ada juga di kawasan pesisir, itu kami rekomendasikan menanam mangrove maupun cemara laut. Kami sesuaikan jenis tanamannya, lokasinya dimana, supaya tidak asal tanam," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (SMBR) menggandeng Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk mendorong inovasi dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

SMBR dan Fakultas Kehutanan UGM akan menjajaki berbagai peluang kerja sama yang mencakup penelitian terapan, pengembangan teknologi dan inovasi lingkungan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta implementasi program-program yang mendukung pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang dilaksanakan pada 15 Juni 2026 lalu.

Direktur Utama SMBR, Suherman Yahya, menyampaikan kerja sama kedua entitas bagian dari komitmen perusahaan untuk bertransformasi menghadapi tantangan industri yang semakin kompleks, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan keberlanjutan lingkungan.

Sebagai perusahaan yang bergerak di industri bahan bangunan, ia memastikan SMBR tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis dan pemenuhan kebutuhan pembangunan nasional, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap proses bisnis berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan.

“Kami percaya bahwa inovasi terbaik lahir dari kolaborasi antara pengalaman industri dan kekuatan riset akademik,” ujar Suherman lewat keterangan pers, Selasa (23/6/2026).

Adapun, Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Sigit Sunarta, menyambut baik sinergi yang terjalin dengan SMBR.

Menurutnya, kemitraan antara perguruan tinggi dan dunia industri menjadi faktor penting dalam menghasilkan solusi bagi tantangan pembangunan di Indonesia.

Emiten semen pelat merah ini memang mulai memadukan strategi bisnis dan keberlanjutan lingkungan di tengah persaingan industri semen yang semakin ketat.

Hal itu tecermin dari raihan Proper Hijau dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di saat laba perusahaan tumbuh dua digit sepanjang 2025.

Penghargaan Proper Hijau diberikan kepada perusahaan yang dinilai melampaui standar kepatuhan lingkungan atau beyond compliance, termasuk dalam inovasi pengelolaan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

Suherman Yahya mengatakan, capaian tersebut menjadi bukti bahwa transformasi berbasis keberlanjutan mulai menjadi bagian dari strategi bisnis perusahaan.

“Pencapaian Proper Hijau ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kinerja lingkungan sekaligus memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan pemangku kepentingan,” pungkas Suherman.

Menurutnya, perusahaan terus memperkuat inovasi untuk mendukung efisiensi energi dan pengurangan emisi karbon di sektor industri semen yang dikenal padat energi.

“SMBR berkomitmen untuk terus menghadirkan inovasi yang mendukung efisiensi energi, pengurangan emisi karbon, serta pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab,” kata dia.

Bisnis.com, DENPASAR — Perdagangan global saat ini menghadapi perubahan yang semakin kompleks. Selain persaingan produk dan jasa yang semakin ketat, pelaku usaha juga dituntut memenuhi berbagai persyaratan baru terkait keamanan, mutu, ketertelusuran rantai pasok, hingga keberlanjutan lingkungan.
Kepala BSN selaku Ketua KAN Donny Purnomo Januardhi Effyandono menjelaskan di tengah kondisi tersebut, akreditasi menjadi instrumen strategis untuk membangun kepercayaan dan memastikan hasil pengujian, inspeksi, sertifikasi, serta verifikasi dapat diterima secara luas di tingkat internasional.
Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam Asia Pacific Accreditation Cooperation (APAC) Annual Meeting 2026 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali.
Sebagai informasi, APAC Annual Meeting 2026 dihadiri oleh delegasi badan akreditasi, organisasi internasional, dan pemangku kepentingan dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik.
Donny menjelaskan akreditasi kini tidak lagi hanya dipandang sebagai proses teknis untuk menilai kompetensi suatu lembaga, melainkan telah menjadi bagian penting dari infrastruktur ekonomi yang menentukan daya saing suatu negara.
“Di tengah perkembangan teknologi yang sangat cepat dan meningkatnya tuntutan pasar global terhadap aspek mutu, keamanan, serta keberlanjutan, akreditasi berperan sebagai pembangun kepercayaan. Akreditasi memastikan bahwa lembaga yang melakukan pengujian, inspeksi, sertifikasi, maupun verifikasi memiliki kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga hasilnya dipercaya oleh regulator, pelaku usaha, dan konsumen,” tutur Donny, Senin (22/6/2026).
Menurutnya, tantangan perdagangan global saat ini semakin berkembang. Selain menghadapi transformasi digital dan munculnya berbagai teknologi baru seperti kecerdasan buatan, kendaraan listrik, energi terbarukan, dan teknologi kesehatan, dunia juga menghadapi tuntutan yang semakin kuat terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan.
Salah satu contoh nyata adalah penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR) yang mewajibkan berbagai komoditas yang masuk ke pasar Uni Eropa, termasuk kelapa sawit, dapat dibuktikan bebas dari deforestasi.

Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa daya saing produk saat ini tidak hanya ditentukan oleh kualitas dan harga, tetapi juga kemampuan membuktikan kepatuhan terhadap berbagai persyaratan keberlanjutan yang semakin ketat.
“Keberlanjutan tidak cukup hanya dinyatakan, tetapi harus dapat dibuktikan. Karena itu, dibutuhkan sistem penilaian kesesuaian yang kredibel dan lembaga yang kompeten untuk melakukan sertifikasi maupun verifikasi. Akreditasi menjadi fondasi yang memastikan proses tersebut berjalan secara independen, transparan, dan dapat dipercaya,” jelas Donny.
Dalam konteks industri kelapa sawit, BSN melalui KAN terus memperkuat sistem akreditasi untuk mendukung implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Penguatan akreditasi terhadap lembaga sertifikasi ISPO diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas hasil sertifikasi, memperkuat ketertelusuran rantai pasok, serta mendukung pemenuhan tuntutan pasar global terhadap aspek keberlanjutan.
Melalui pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) yang dimiliki organisasi akreditasi internasional dan regional, hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dari lembaga yang diakreditasi KAN dapat diterima di berbagai negara tanpa perlu dilakukan pengujian ulang.

Kondisi ini membantu mengurangi hambatan teknis perdagangan, menekan biaya kepatuhan, dan mempercepat akses pasar bagi produk Indonesia.
Penguatan sistem akreditasi nasional juga tercermin dari capaian Indonesia dalam pembangunan Infrastruktur Mutu Nasional. Berdasarkan hasil Global Quality Infrastructure Index (GQII) 2025, Indonesia berhasil menempati peringkat ke-23 dunia dan menjadi yang tertinggi di kawasan ASEAN dalam bidang Infrastruktur Mutu Nasional.
Donny menyebut pada pilar akreditasi Indonesia berhasil menduduki peringkat ke-4 dunia dari 185 negara yang dievaluasi. Capaian tersebut menunjukkan pengakuan internasional yang kuat terhadap sistem akreditasi Indonesia dan menjadi modal penting untuk mendukung peningkatan daya saing nasional.
Meski telah memperoleh pengakuan internasional yang kuat, Donny menilai sistem akreditasi Indonesia harus terus berkembang untuk menjawab tantangan ekonomi masa depan. Pengembangan skema akreditasi baru guna mendukung ekonomi digital, teknologi maju, transisi energi, serta kebutuhan verifikasi keberlanjutan menjadi agenda strategis yang perlu terus diperkuat.
“Akreditasi bukan sekadar instrumen teknis, melainkan infrastruktur kepercayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketika hasil pengujian, inspeksi, dan sertifikasi dipercaya secara global, produk Indonesia memiliki peluang yang lebih besar untuk menembus pasar internasional, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat daya saing nasional,” kata Donny.

Bisnis.com, JAKARTA - Di tengah meningkatnya tekanan perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, serta tuntutan dunia terhadap pembangunan rendah karbon, Indonesia menghadapi momentum penting untuk mempercepat transisi menuju model ekonomi yang lebih berkelanjutan. Transformasi tersebut tidak lagi dapat dilakukan secara bertahap dan parsial, melainkan membutuhkan akselerasi lintas sektor agar Indonesia mampu tetap kompetitif sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat.

Kesadaran akan pentingnya percepatan transisi berkelanjutan itulah yang mendorong Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menggelar Forum Ekonomi Hijau (FEH) pada 17 Juni 2026 di Gedung Kantor Pusat PLN, Jakarta. Forum ini menjadi ruang kolaboratif yang mempertemukan pemerintah, akademisi, dunia usaha, pakar lingkungan, hingga pemimpin strategis nasional untuk membahas langkah konkret mempercepat transformasi ekonomi Indonesia menuju pembangunan hijau dan berkelanjutan.

Ketua Umum IKA Unpad, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa Indonesia tidak memiliki banyak waktu untuk menunda transformasi menuju ekonomi hijau. Menurutnya, dinamika global saat ini menuntut setiap negara segera beradaptasi dengan arah pembangunan yang lebih rendah karbon, efisien, dan berkelanjutan.

“Dunia sedang bergerak sangat cepat menuju ekonomi hijau dan transisi energi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton. Kita harus mampu mempercepat transformasi pembangunan agar memiliki daya saing yang kuat di masa depan,” ujar Ferry.

Ia menjelaskan bahwa Forum Ekonomi Hijau diinisiasi sebagai wadah untuk mempercepat lahirnya kolaborasi dan sinergi antarpemangku kepentingan dalam mendorong agenda pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

“Forum ini bukan sekadar ruang diskusi, tetapi momentum untuk membangun akselerasi transisi berkelanjutan melalui kolaborasi nyata antara pemerintah, industri, akademisi, komunitas, dan masyarakat sipil,” tambahnya.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Moh Jumhur Hidayat, dalam sambutannya menekankan bahwa Indonesia memiliki modal besar untuk menjadi salah satu pelaku utama ekonomi hijau dunia. Kekayaan sumber daya alam berupa hutan, laut, keanekaragaman hayati, energi, serta berbagai potensi ekonomi berbasis alam merupakan aset strategis yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Menurut Jumhur, pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan perlindungan lingkungan hidup. Karena itu, ekonomi hijau bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan strategis yang memerlukan kerangka implementasi konkret, kebijakan yang terintegrasi, serta kolaborasi lintas sektor.

“Kita membutuhkan sinergi yang kuat agar transisi menuju ekonomi hijau tidak hanya berjalan cepat, tetapi juga inklusif dan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru, lapangan kerja baru, dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Pandangan serupa disampaikan Dewan Pakar BA Center, Prof. Laode M. Kamaluddin. Ia menilai ekonomi hijau merupakan paradigma pembangunan baru yang perlu segera diarusutamakan dalam kebijakan pembangunan nasional. Menurutnya, model pembangunan konvensional yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam mulai menunjukkan berbagai keterbatasan sehingga diperlukan pendekatan yang lebih berkelanjutan.

Prof. Laode juga menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi hijau di kawasan apabila mampu memanfaatkan momentum global saat ini secara tepat melalui kebijakan yang progresif dan dukungan investasi yang memadai.

Sementara itu, Head of Center for Environment and Sustainability Science (CESS) Unpad, Dr. Susanti Withaningsih, menegaskan bahwa urgensi transisi berkelanjutan semakin nyata seiring meningkatnya tekanan terhadap lingkungan hidup dan sumber daya alam. Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari meningkatnya bencana hidrometeorologi, degradasi lingkungan, hingga ancaman terhadap ketahanan pangan dan air.

Forum Ekonomi Hijau turut dihadiri sejumlah tokoh nasional dan pemimpin strategis lintas sektor, di antaranya Komisaris Utama PLN sekaligus Ketua Dewan Pakar IKA Unpad Burhanuddin Abdullah, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Joko Tri Haryanto, serta berbagai pakar dan pemangku kepentingan lainnya.

Sebagai bagian dari forum, para pemangku kepentingan mendeklarasikan komitmen bersama untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong kebijakan, inovasi, dan aksi nyata menuju pembangunan berkelanjutan.

Melalui Forum Ekonomi Hijau, IKA Unpad berharap lahir lebih banyak gagasan, kolaborasi, dan rekomendasi strategis yang dapat mempercepat transformasi Indonesia menuju pembangunan yang berdaya saing, berketahanan, dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan generasi mendatang.

Bisnis.com, BANDUNG – Dinas Perkebunan Jawa Barat terus mempercepat revitalisasi perkebunan teh di kawasan Ciater, Kabupaten Subang.

Salah satu langkah konkret dilakukan melalui penanaman 10.000 bibit teh di Blok Tambakan, Desa Tambakan, Kecamatan Jalancagak, sebagai upaya mengembalikan produktivitas lahan sekaligus memperkuat fungsi konservasi lingkungan.

Kegiatan revitalisasi yang dilaksanakan sejak dua bulan lalu tersebut merupakan bagian dari program pemulihan lahan perkebunan yang sebelumnya mengalami penurunan fungsi. Penanaman dilakukan setelah proses pengolahan lahan selesai dilaksanakan.

Kepala Dinas Perkebunan Jawa Barat, Gandjar Yudniarsa, mengatakan revitalisasi perkebunan teh menjadi langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan komoditas unggulan Jawa Barat sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan.

"Revitalisasi ini tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas perkebunan teh, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lingkungan. Kawasan perkebunan teh memiliki peran penting dalam konservasi tanah dan air serta menjaga keseimbangan ekosistem," ujar Gandjar dikutip Rabu (17/6/2026).

Sebanyak 10.000 bibit teh ditanam di lahan seluas 0,8 hektare dengan melibatkan 23 Hari Orang Kerja (HOK) yang terdiri atas pekerja lapangan dan tim teknis pendukung. Menurut Gandjar, keberhasilan program revitalisasi diharapkan mampu mengembalikan fungsi lahan perkebunan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

"Kami berharap kawasan Ciater, khususnya Blok Tambakan, dapat kembali menjadi areal perkebunan teh yang produktif dan berkelanjutan. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sektor perkebunan, tetapi juga oleh masyarakat dan lingkungan sekitar," katanya.

Program revitalisasi tersebut sejalan dengan komitmen Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang sebelumnya berencana menghidupkan kembali kawasan perkebunan teh di Ciater.

Saat meninjau pembongkaran bangunan liar di sepanjang Jalan Raya Jalancagak, Subang, pada Mei 2025 lalu, Dedi menilai masih banyak lahan perkebunan yang tidak dimanfaatkan secara optimal."Kan banyak tanah perkebunan yang kosong, tidak berfungsi. Saya punya rencana. Saya akan mengentehkan kembali daerah ini," katanya.

KDM sapaan akrabnya mengatakan biaya penanaman teh akan didukung melalui anggaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan melibatkan masyarakat sekitar, terutama para pemetik teh yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perkebunan.

"Nanti kerja sama dengan warga di sini yang tukang metik teh. Biaya penanamannya dibiayai oleh Pemprov. Nanti kalau sudah tinggal masa panen, diserahkan kepada warga untuk dipetik tehnya," katanya.

Melalui program revitalisasi ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap kawasan Ciater dapat kembali menjadi sentra perkebunan teh yang produktif, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan memperkuat perekonomian masyarakat di sekitar kawasan perkebunan.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial dirancang untuk memperkuat ekosistem logistik nasional yang lebih efisien, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Direktur Pengembangan Ekosistem Digital Komdigi Sonny Hendra Sudaryana mengatakan regulasi tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan efisiensi industri, tetapi juga memastikan ekosistem logistik berkembang secara sehat tanpa didominasi oleh segelintir pelaku usaha.

Menurut dia, Komdigi tidak menginginkan terciptanya model winner takes all yang membuat satu pelaku mendominasi pasar melalui kekuatan investasi dan kemudian mengunci ekosistem sehingga pelaku lain tidak dapat berpartisipasi.

“Jadi kunci untuk sustainability dari industri ini semua adalah fair distribution of value di mana semua pihak mendapatkan distribusi value yang sama sehingga industrinya sustain, bukan dikuasai beberapa pihak saja,” kata Sonny dalam acara Bisnis Indonesia Strategic Forum 2025: Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 dalam Mendukung Logistik Hijau Nasional di Jakarta, Senin (8/6/2026).

Dia menjelaskan salah satu perhatian dalam regulasi tersebut tercermin pada Pasal 64 yang menekankan pentingnya aspek keberlanjutan lingkungan dalam penyelenggaraan layanan pos komersial. Ketentuan itu tidak hanya melihat efisiensi operasional, tetapi juga dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri logistik.

Dalam Pasal 64 ayat (2), misalnya, pembungkusan kiriman diwajibkan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Selain itu, aspek penggunaan energi, termasuk pengelolaan pusat data (data center), juga menjadi bagian dari upaya mendorong praktik yang lebih berkelanjutan melalui regulasi terkait.

“Namun secara umum kami melihat nggak cuma hanya melihat dari sisi efisiensi bisnisnya tapi ke impact ke lingkungan juga,” katanya.

Sonny menuturkan Komdigi tidak berperan sebagai regulator sektor energi maupun transportasi. Peran Komdigi lebih kepada memfasilitasi dan mengarahkan pelaku industri agar mulai mempertimbangkan penggunaan energi yang lebih ramah lingkungan dalam kegiatan operasionalnya.

Karena itu, regulasi tersebut tidak secara spesifik mengunci penggunaan teknologi tertentu, seperti kendaraan listrik atau perangkat tertentu. Sebaliknya, aturan dirancang agar pelaku industri memiliki fleksibilitas dalam menerapkan prinsip energi hijau di berbagai lini operasional, mulai dari sistem digital hingga infrastruktur pendukung seperti pusat data.

Menurut dia, transisi menuju logistik hijau membutuhkan kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Dalam hal ini, Komdigi berperan sebagai penyedia infrastruktur digital yang mendukung berbagai sektor, sementara kebijakan sektoral tetap menjadi kewenangan kementerian atau lembaga terkait.

Dia mencontohkan pada sektor keuangan digital, pengaturan sistem pembayaran berada di bawah Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sedangkan Komdigi berperan menyediakan infrastruktur digital yang menjadi fondasi ekosistem tersebut. Pendekatan serupa juga diterapkan pada sektor logistik.

Untuk diketahui, Permenkomdigi Nomor 8 Tahun 2025 tentang Layanan Pos Komersial disahkan pada 9 Mei 2025 dan mulai berlaku efektif pada 14 Mei 2025. Regulasi tersebut menjadi landasan penguatan industri pos, kurir, dan logistik nasional sekaligus mendorong transformasi menuju logistik hijau.

Posisi Komdigi sebagai enabler dan koordinator. Kementerian tidak menyediakan insentif fiskal secara langsung, melainkan memfasilitasi pemanfaatan berbagai insentif yang tersedia di kementerian dan lembaga lain.

Dukungan yang diberikan mencakup fasilitasi nonfiskal melalui pengakuan kinerja hijau, pengembangan sistem bersama seperti Digital Hub Logistik, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Komdigi juga memetakan tahapan implementasi logistik hijau yang dimulai dari penerapan kendaraan listrik dan efisiensi operasional, dilanjutkan dengan pengukuran dan verifikasi emisi (measurement, reporting and verification/MRV), penerbitan unit karbon, hingga pemanfaatan pasar karbon sebagai sumber pendapatan tambahan bagi pelaku usaha.

Adapun peta jalan logistik hijau sektor pos dibagi ke dalam tiga fase. Fase pertama pada periode 2025–2027 difokuskan pada stabilisasi melalui penyusunan baseline emisi, peningkatan efisiensi operasional, dan proyek percontohan elektrifikasi armada last-mile.

Fase kedua pada 2027–2035 menitikberatkan pada transisi struktural melalui perluasan elektrifikasi armada dan infrastruktur pendukung. Sementara fase ketiga pada 2035–2060 diarahkan pada dekarbonisasi menuju target net zero emission (NZE) 2060.

Sebagai bagian dari momentum tersebut, pemerintah juga menyiapkan subsidi pembelian motor listrik sebesar Rp5 juta per unit mulai Juni 2026 dengan kuota 100.000 unit.

Satu waktu di Belem, Brasil, dalam rangka Conference of the Parties (COP), berlangsung dialog bersama antara kawan kawan NGO dengan Menteri Lingkungan Hidup mengenai arah pengelolaan perubahan iklim dan sumber daya alam di Indonesia. Momen ini menjadi ruang refleksi penting untuk melihat kembali bagaimana kebijakan iklim seharusnya dibangun, tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan penerimaan masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut mengemuka pandangan bahwa aspek ekonomi memang memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya alam dan perubahan iklim. Namun, pendekatan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari prinsip keberlanjutan. Program lingkungan dan iklim yang tidak memperoleh penerimaan masyarakat secara utuh berisiko sulit berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Pandangan teman-teman NGO yang mengikuti proses tersebut menekankan bahwa penerimaan masyarakat merupakan faktor utama dalam menentukan keberhasilan kebijakan lingkungan. Masyarakat bukan sekadar penerima manfaat, melainkan bagian penting dari sistem pengelolaan lingkungan itu sendiri. Karena itu, kebijakan perubahan iklim perlu dibangun dengan memperhatikan dimensi sosial, ekologis, dan tata kelola secara seimbang.

Atas dasar tersebut, pembenahan tata kelola perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam narasi perubahan iklim Indonesia. Tata kelola yang baik akan memastikan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati tetap terjaga. Ketika ekosistem berada dalam kondisi sehat, masyarakat akan memperoleh manfaat langsung, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun keberlanjutan sumber daya alam.

Dalam konteks ini, perdagangan karbon seharusnya dipahami sebagai hasil (outcome) dari praktik tata kelola dan konservasi yang baik, bukan menjadi tujuan utama yang mendominasi kebijakan.

Karbon pada dasarnya merupakan nilai tambah yang muncul dari keberhasilan menjaga ekosistem. Oleh sebab itu, orientasi kebijakan tidak seharusnya hanya terfokus pada nilai ekonomi karbon, tetapi juga pada perlindungan fungsi ekologis dan keberlanjutan kehidupan masyarakat yang bergantung pada lingkungan tersebut.

Pembahasan tersebut juga menyoroti pentingnya menempatkan agenda adaptasi perubahan iklim sejajar dengan mitigasi. Selama ini, perhatian terhadap penurunan emisi gas rumah kaca cenderung lebih dominan dibandingkan upaya memperkuat ketahanan masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Padahal, kondisi Indonesia menunjukkan bahwa ancaman terbesar justru banyak berasal dari bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, kekeringan, dan cuaca ekstrem. Berbagai catatan kebencanaan menunjukkan bahwa sekitar 97% bencana di Indonesia dipicu oleh faktor hidrometeorologi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerusakan lingkungan dan korban jiwa, tetapi juga gangguan terhadap stabilitas ekonomi dan pembangunan daerah.

Dalam banyak kasus, anggaran pembangunan yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru harus dialihkan untuk proses pemulihan pascabencana. Situasi ini memperlihatkan bahwa investasi pada adaptasi dan pengurangan risiko bencana sesungguhnya merupakan bagian penting dari strategi pembangunan jangka panjang.

Selain itu, pembahasan tersebut juga menekankan pentingnya pembenahan tata kelola pendanaan perubahan iklim. Pemerintah perlu memastikan agar lembaga donor dan bantuan pembangunan memberikan porsi pendanaan yang lebih besar bagi kegiatan berbasis masyarakat.

Pendekatan berbasis masyarakat dinilai lebih menjamin keberlanjutan karena masyarakat memiliki keterkaitan langsung dengan lingkungan dan ekosistem tempat mereka hidup. Bagi masyarakat, keberlanjutan lingkungan bukan sekadar isu konservasi, melainkan berkaitan langsung dengan sumber penghidupan, ketahanan sosial, dan keberlangsungan ekonomi lokal.

Dalam konteks lambatnya proses global yang membutuhkan kesepakatan para pihak (parties) serta berbagai mekanisme dan perangkat (tools) untuk mendukung implementasi, maka ketika dampak perubahan iklim sudah terjadi di lapangan, alokasi perhatian dan sumber daya perlu semakin difokuskan pada aksi di tingkat masyarakat dan sektor swasta. Fokus tersebut terutama diarahkan pada kegiatan yang mendukung resiliensi lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Kerugian besar juga terjadi ketika pendapatan suatu negara dan pemerintah daerah tergerus untuk pembiayaan pemulihan, rehabilitasi, dan pembangunan kembali infrastruktur akibat bencana iklim. Kondisi ini sangat signifikan, mengingat seharusnya pendapatan tersebut dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik, layanan kesehatan, pendidikan, serta berbagai program lain yang mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kesimpulan

Refleksi atas berbagai pandangan tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan iklim sangat ditentukan oleh kualitas tata kelola, keterlibatan masyarakat, serta keseimbangan antara agenda mitigasi dan adaptasi.

Pendekatan yang terlalu menitikberatkan pada instrumen ekonomi seperti perdagangan karbon tanpa memperkuat fondasi ekologis dan sosial berisiko tidak berkelanjutan.

Karena itu, arah kebijakan ke depan perlu lebih menekankan pada penguatan resiliensi masyarakat dan ekosistem, serta memastikan bahwa pendanaan iklim benar-benar mendukung transformasi di tingkat akar rumput dan sektor yang paling terdampak.

Dengan demikian, pembangunan rendah karbon tidak hanya menjadi agenda global, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi ketahanan dan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Bisnis.com, SEMARANG — Ancaman banjir rob dan penurunan muka tanah di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Tengah dinilai makin serius di tengah tantangan krisis iklim dengan dampak ekonomi dan lingkungan yang tidak sedikit.

Di tengah tantangan ini, pemerintah pun menyiapkan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sepanjang 575 kilometer. Namun proyek tersebut perlu dibarengi dengan rehabilitasi ekosistem pesisir untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat mengatakan kawasan Pantura Jawa Tengah memiliki peran penting bagi perekonomian nasional. Wilayah tersebut berkontribusi sekitar 27,53% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia atau setara US$368,37 miliar.

Namun, sekitar 17 juta penduduk yang tinggal di kawasan tersebut menghadapi risiko banjir rob dan penurunan muka tanah yang semakin meningkat.

"Krisis ekologis di Pantura bisa dikatakan sudah melewati fase siklus musiman. Genangan rob yang dulu hanya setinggi beberapa sentimeter dan surut, kini di beberapa lokasi sudah berubah menjadi genangan yang makin dalam, bahkan permanen," ujar Jumhur dalam kuliah umum di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Semarang, Selasa (2/6/2026).

Sebagai bagian dari upaya mitigasi, pemerintah menyiapkan proyek giant sea wall sepanjang 575 km yang membentang di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Di Jawa Tengah, proyek tersebut akan melintasi wilayah Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Batang, Kendal, Semarang, Demak, Jepara, Pati, hingga Rembang.

Menurut Jumhur, infrastruktur tersebut dapat menjadi bagian dari strategi perlindungan kawasan pesisir. Namun, pembangunan tanggul laut tidak dapat berdiri sendiri.

"Pendekatan Grey Infrastructure harus diintegrasikan dengan Blue-Green Infrastructure, atau solusi berbasis alam. Kita harus mendorong restorasi kawasan pesisir. Termasuk menggalakkan penanaman bakau, melalui pendekatan kesatuan lanskap bakau secara holistik," katanya.

Dia menjelaskan pembangunan infrastruktur berskala besar berpotensi menimbulkan dampak ekologis baru. Berdasarkan pemodelan hidrodinamika di Teluk Semarang, tanggul laut dapat mengubah pola arus dan elevasi muka air di wilayah pesisir.

Jika konektivitas estuari terganggu, kata dia, keberadaan tanggul justru berisiko merusak kawasan bakau atau mangrove yang selama ini berfungsi sebagai pelindung alami pesisir.

Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup berencana memperkuat rehabilitasi pesisir melalui penanaman bakau. Jumhur menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan rehabilitasi bakau seluas 200 hektare.

"Bisa dimulai hari ini, langsung dibikin saja petanya. Nanti kita cari di wilayah mana, silakan," ujarnya.

Selain langkah fisik di lapangan, pemerintah juga menyiapkan sejumlah regulasi baru untuk mendukung perlindungan kawasan pesisir. Salah satunya terkait penerapan konsep water farming guna mengurangi eksploitasi air tanah yang berlebihan.

Menurut Jumhur, regulasi tersebut akan dituangkan dalam peraturan menteri dan ditargetkan terbit dalam beberapa bulan mendatang.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan pembaruan aturan mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Ke depan, dokumen AMDAL tidak hanya menilai dampak lingkungan fisik, tetapi juga aspek sosial masyarakat sekitar.

"AMDAL kita ke depan tidak hanya bicara soal fisik, tetapi yang terpenting adalah Social Integration, Social Preparation. Seringkali, di kawasan yang bertumbuh, masyarakat setempat seperti left behind. Ini yang menyebabkan ada kemarahan sosial," ujar Jumhur.

Menurutnya, aspek sosial perlu diperhatikan agar masyarakat sekitar turut memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi dan pembangunan yang berlangsung di wilayahnya.

"Bukan hanya memastikan tidak berdampak negatif, tetapi memastikan mereka [masyarakat] ikut menikmati hasil dari kegiatan usaha atau kegiatan apapun yang ada di wilayah itu," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Maluku Utara berupaya memperkuat posisinya sebagai salah satu pusat hilirisasi nikel terintegrasi dunia sekaligus menjadi referensi global bagi praktik hilirisasi berkelanjutan.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda mengatakan hilirisasi nikel telah menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah. Pada tahun lalu, ekonomi Maluku Utara tumbuh sekitar 34% secara tahunan, dan pada kuartal I/2026 mencapai 19,64%, tertinggi di Indonesia.

“Sebagian besar berasal dari industri hilirisasi khususnya nikel. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa hilirisasi telah menciptakan nilai tambah yang nyata bagi daerah,” ujarnya dalam kegiatan North Maluku Sustainability Trip, mengutip keterangan resminya, Rabu (3/6/2026).

Menurut Sherly, pemerintah daerah berkomitmen memastikan manfaat hilirisasi tidak hanya tercermin pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

“Lima puluh tahun dari sekarang, Maluku Utara tidak boleh hanya dikenal karena nikel yang diambil dari tanahnya, tetapi karena nilai yang berhasil kita tinggalkan bagi masyarakatnya,” katanya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam rangkaian North Maluku Sustainability Trip yang diselenggarakan Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia bersama Kadin Indonesia dan Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Kegiatan itu mempertemukan organisasi internasional, investor, pelaku industri, akademisi, dan pembuat kebijakan untuk meninjau langsung perkembangan ekosistem hilirisasi nikel di Maluku Utara.

Berdasarkan data U.S. Geological Survey (USGS), Indonesia memiliki cadangan nikel terbesar di dunia pada 2026 mencapai 62 juta ton atau sekitar 44,3% dari total cadangan global. Sekitar 90% cadangan tersebut berada di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Di tengah meningkatnya perhatian global terhadap keberlanjutan rantai pasok mineral kritis, Maluku Utara dinilai memiliki peluang besar untuk menunjukkan bahwa hilirisasi dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola yang baik.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah organisasi yang berperan dalam pengembangan standar keberlanjutan sektor mineral global, antara lain Nickel Institute, International Council on Mining and Metals, Initiative for Responsible Mining Assurance, Global Battery Alliance, serta Glencore dan GIZ.

Diskusi yang berlangsung menyoroti berbagai isu strategis, mulai dari praktik pertambangan yang bertanggung jawab, transparansi rantai pasok, perlindungan biodiversitas, pengembangan masyarakat, hingga peluang kolaborasi jangka panjang untuk mendukung transisi energi global.

Perwakilan Kadin Komite Bilateral UK dan Irlandia sekaligus Direktur BYD Haka Auto, Ahmad Fikri Susanto, mengatakan investor dan pembeli global kini tidak lagi hanya memperhatikan kapasitas produksi.

“Investor dan pembeli global kini ingin melihat lebih dari sekadar volume produksi. Mereka ingin memahami bagaimana rantai pasok dikelola, bagaimana lingkungan dijaga, dan bagaimana masyarakat turut merasakan manfaat pembangunan. Upaya membangun kepercayaan kini menjadi sama pentingnya dengan membangun kapasitas produksi itu sendiri,” ujarnya.

Senada, Wakil Ketua Bidang Hubungan Internasional Kadin Indonesia Bernardino Vega menilai standar keberlanjutan semakin menentukan akses investasi dan pasar bagi industri mineral global.

Menurutnya, investasi di sektor pengolahan mineral Indonesia meningkat 208% pada periode 2019—2022, dari US$3,56 miliar menjadi US$10,96 miliar. Tren tersebut menunjukkan semakin besarnya perhatian investor terhadap sektor hilirisasi mineral Indonesia.

“Semakin banyak dana investasi yang menerapkan kriteria ESG menjadikan kepatuhan terhadap standar keberlanjutan sebagai salah satu prasyarat utama dalam pengambilan keputusan investasi,” katanya.

Dia menambahkan perusahaan yang mampu menunjukkan praktik pertambangan yang baik serta kinerja ESG yang kredibel dan dapat diverifikasi akan memiliki peluang lebih besar memperoleh investasi jangka panjang dan akses yang lebih strategis ke pasar global.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut, peserta melakukan kunjungan lapangan ke area pertambangan PT Weda Bay Nickel (WBN) dan berbagai fasilitas di kawasan industri Indonesia Weda Bay Industrial Park. Kunjungan mencakup fasilitas pengolahan nikel, pengelolaan lingkungan, pusat riset dan pengembangan, hingga rantai nilai bahan baku baterai kendaraan listrik yang terintegrasi dalam satu kawasan industri.

Presiden Direktur IWIP Kevin He mengatakan investasi yang berkembang di kawasan tersebut tidak hanya mendukung agenda industrialisasi Indonesia, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan rantai pasok energi bersih dan kendaraan listrik global.

“Investasi yang berkembang di kawasan ini tidak hanya berkontribusi terhadap agenda industrialisasi Indonesia, tetapi juga mendukung upaya global dalam membangun sistem energi yang lebih bersih, mempercepat adopsi kendaraan listrik, dan memperkuat rantai pasok yang lebih tangguh,” ujarnya.

Namun demikian, Kevin menegaskan pertumbuhan industri harus diimbangi dengan perlindungan lingkungan dan pemberian manfaat yang nyata bagi masyarakat lokal.

Menurutnya, keberhasilan jangka panjang hanya dapat dicapai melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya.

Selain berkontribusi terhadap pertumbuhan industri nasional, pengembangan ekosistem hilirisasi di IWIP juga memberikan dampak terhadap penciptaan lapangan kerja.

Saat ini sekitar 85% tenaga kerja di kawasan tersebut berasal dari Maluku Utara, mencerminkan meningkatnya keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai nilai industri nikel dan baterai.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, para peserta juga mengikuti penanaman mangrove sebagai simbol komitmen menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.

Jakarta (ANTARA) - Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria berkomitmen memperkuat fondasi peran badan usaha milik negara (BUMN) dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia, serta menghadirkan dampak nyata bagi keberlanjutan lingkungan.

“BUMN didorong tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan,” ujar Dony dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.

Komitmen tersebut ia utarakan dalam rapat bersama pejabat dan pimpinan tinggi Badan Pengaturan BUMN untuk memperkuat fondasi peran BUMN dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia.

Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat arah kebijakan dan peran strategis BUMN di tengah tantangan pembangunan yang terus berkembang.

Dalam konteks tersebut, BP BUMN mengambil peran sebagai enabler yang mendukung pengembangan talenta, mendorong inovasi, serta memastikan tata kelola yang profesional dan akuntabel.

Penguatan fondasi ini dinilai penting agar BUMN mampu bergerak lebih adaptif, berdaya saing, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat maupun dinamika global.

Komitmen tersebut mencerminkan upaya BP BUMN untuk menghadirkan BUMN yang tidak hanya kuat secara bisnis, tetapi juga berkelanjutan dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.

Dengan fondasi kelembagaan yang semakin kokoh, BUMN diharapkan mampu menjalankan peran strategisnya sebagai katalis ekonomi dan sosial secara lebih optimal.

Pada pelantikan sejumlah pejabat eselon I dan II di Jakarta, Selasa (24/2), Dony mengungkapkan BP BUMN tengah menyiapkan agenda besar restrukturisasi BUMN, termasuk penyederhanaan jumlah entitas.

Ia menyebutkan lebih dari 1.000 entitas BUMN direncanakan disederhanakan menjadi sekitar 200–300 entitas melalui berbagai aksi korporasi, seperti merger, divestasi, likuidasi, dan restrukturisasi, yang dinilainya sebagai restrukturisasi korporasi terbesar yang pernah dilakukan.

Ia juga meminta seluruh jajaran menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan amanah jabatan agar BUMN semakin transparan dan akuntabel serta dapat diwariskan dengan baik kepada generasi selanjutnya.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Holding Industri Pertambangan Indonesia, MIND ID, memastikan pengelolaan sumber daya mineral nasional berjalan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Langkah ini diarahkan untuk memperkuat hilirisasi sekaligus menciptakan nilai tambah industri bagi perekonomian nasional.

Corporate Secretary MIND ID, Pria Utama, menyampaikan MIND ID menjalankan peran sebagai strategic active holding dengan mengintegrasikan kegiatan penambangan, pengolahan, hingga program tanggung jawab sosial di seluruh anggota grup. Integrasi tersebut ditujukan untuk membangun ekosistem industri mineral nasional yang berkelanjutan.

“MIND ID secara konsisten menyatukan berbagai inisiatif hilirisasi di seluruh grup dari hulu hingga hilir. Integrasi ini penting agar pengelolaan sumber daya mineral tidak berhenti pada aktivitas penambangan, tetapi mampu menciptakan nilai tambah industri yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Pria dalam kegiatan buka puasa bersama media di Jakarta, dikutip Jumat (6/3/2026).

Program hilirisasi yang dijalankan seluruh anggota grup dirancang saling terhubung dalam satu rantai nilai industri mineral nasional. Skema tersebut memperkuat pengolahan mineral di dalam negeri sekaligus mendorong dampak ekonomi yang lebih optimal bagi negara.

Pada sektor hulu, MIND ID menerapkan prinsip Good Mining Practice sejak tahap prapenambangan, kegiatan produksi, hingga pascatambang. Pendekatan ini menjaga kegiatan operasional tetap selaras dengan kelestarian lingkungan serta perlindungan keanekaragaman hayati di sekitar wilayah kerja.

Perlindungan ekosistem menjadi landasan dalam menciptakan nilai tambah industri yang berkelanjutan. Pengelolaan tambang juga mempertimbangkan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan.

Di sisi hilirisasi, MIND ID mengembangkan berbagai proyek strategis yang berperan sebagai penggerak rantai nilai mineral nasional. Proyek tersebut mencakup fasilitas Module & Pack (M&P) Plant serta Cell Plant Indonesia Battery Corporation (IBC) di Karawang sebagai bagian dari pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik.

Pengembangan industri hilir juga dilakukan melalui pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat. MIND ID turut memperluas fasilitas logistik batu bara di koridor Tanjung Enim–Kramasan guna memperkuat efisiensi rantai pasok industri energi.

“Bagi MIND ID, hilirisasi untuk kemaslahatan bangsa berarti memastikan setiap sumber daya mineral yang dikelola mampu menghadirkan nilai tambah bagi perekonomian nasional, memperkuat kemandirian industri, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasi,” kata Pria.

Bisnis.com, JAKARTA - Perubahan iklim semakin memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Iklim yang semakin ekstrem dapat berdampak terhadap kehidupan sehari-hari, mulai dari stabilitas ekonomi lokal hingga kesejahteraan masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan ini, dunia usaha memiliki peran penting, khususnya dalam memperkuat kapasitas masyarakat untuk beradaptasi dan tumbuh secara berkelanjutan. Upaya ini tidak hanya berkaitan dengan perlindungan lingkungan, tetapi juga dengan bagaimana komunitas dapat berkembang menjadi lebih tangguh sekaligus mendukung praktik yang lebih ramah lingkungan.

Ketahanan iklim pada dasarnya tidak dapat dibangun sendiri-sendiri. Diperlukan kolaborasi yang erat antara perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Masyarakat lokal bukan sekadar penerima manfaat, melainkan mitra strategis dalam menjaga keberlanjutan lanskap sekaligus mendorong pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

Pendekatan ini mulai banyak diterapkan oleh pelaku industri, termasuk produsen kertas PaperOne, APRIL Group, di area operasionalnya di Pangkalan Kerinci, Provinsi Riau. Melalui komitmen keberlanjutan satu dekade APRIL2030 yang diluncurkan pada 2020, perusahaan mengintegrasikan dukungan terhadap konservasi dan pemberdayaan masyarakat ke dalam model bisnisnya.

Pendekatan berbasis komunitas tersebut mencakup peningkatan kesadaran, penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko perubahan iklim, serta percepatan aksi melalui dukungan pendanaan internal. Langkah ini bertujuan membantu masyarakat menjadi lebih tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan ekonomi di masa depan.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai inisiatif yang mendukung ketahanan iklim. Salah satunya melalui Program Desa Bebas Api (Fire-Free Village Program/FFVP), yang mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran.

Sejak 2014, program ini telah berfokus pada edukasi dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap risiko kebakaran. Hingga 2025, FFVP telah menjangkau 42 desa dengan total wilayah hampir satu juta hektare, serta berkontribusi pada penurunan lebih dari 90 persen kebakaran di wilayah binaan.

Selain itu, APRIL juga menginisiasi Program Konservasi Bersama Masyarakat yang bertujuan melibatkan masyarakat di sekitar area operasional perusahaan dalam upaya perlindungan hutan. Sejak 2020, program ini telah melibatkan 10 desa yang mencakup sekitar 30.000 hektare kawasan hutan.

Melalui program ini, setiap desa juga menerima holding fee sebesar 10.000 dolar AS untuk mendukung upaya perlindungan hutan di wilayah mereka. Skema ini turut memperkuat penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions) yang memberikan manfaat sosial dan lingkungan secara langsung bagi masyarakat setempat.

Melalui dukungan, pendampingan, serta akses terhadap praktik yang lebih berkelanjutan, masyarakat didorong untuk menjadi bagian dari solusi jangka panjang. Ke depan, penguatan kolaborasi multipihak akan menjadi kunci dalam membangun ketahanan iklim yang inklusif, yang dimulai dari tingkat tapak.

Dunia usaha perlu melihat investasi sosial dan lingkungan sebagai bagian integral dari strategi pertumbuhan jangka panjang. Dengan menempatkan masyarakat sebagai mitra, upaya menuju masa depan yang lebih tangguh dan berkelanjutan dapat diwujudkan secara bersama.