JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat dapat melindungi properti dari risiko bencana alam dengan perluasan perlindungan pada produk asuransi.

Kendati demikian, penghitungan besaran premi yang perlu dibayar tertanggung ternyata sangat bergantung pada potensi risiko yang ada di kawasan tempat properti berdiri.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan, nilai pertanggungan asuransi bencana banjir dapat mencapai hingga Rp 50 juta, Rp 100 juta, hingga Rp 500 juta.

SHUTTERSTOCK/REDPIXEL.PL Ilustrasi asuransi.

Saat ini premi asuransi banjir masih dihitung berdasarkan angka total sum value declare (TSVD) sebesar 0,55 dikalikan dengan nilai aset yang dipertanggungkan.

Nilai ini menjadi dasar utama bagi perusahaan asuransi untuk menghitung besaran premi yang harus dibayar tertanggung.

"(Itu penghitungan) preminya dikali harga pertanggungan. Nah wajar tidak itu? Nutup kalau sampai total loss?" kata dia ketika ditemui dalam konferensi pers update asuransi umum kuartal IV-2025.

Ia menyampaikan, harga premi juga sangat dipengaruhi oleh lokasi wilayah objek pertanggungan asuransinya. Klasifikasi harga tersebut nantinya akan ditentukan dari hasil penilaian aktuaria.

Sementara itu, perluasan perlindungan bencana alam yang dipilih masyarakat sangat bervariasi dari mulai perlindungan kebakaran, gampa bumi, banjir, hingga huru-hara atau terorisme.

Budi bilang, pihaknya akan melakukan penghitungan ulang terkait dangan besaran premi yang layak per zona untuk asuransi bencana banjir ini.

"Nanti kami ajukan ke regulator," ungkap dia.

Premi asuransi bencana ditinjau ulang

KOMPAS.COM/NUR ZAIDI Ilustrasi banjir. Anak-anak sedang melintas di akses jalan Desa Tlogoweru, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang terendam banjir, Senin (16/2/2026).

Budi menjelaskan, saat ini industri asuransi tengah meninjau ulang terkait cakupan asuransi bencana khusus banjir.

Semula, banjir yang dimaknai sebagai genangan air memiliki nilai klaim yang relatif kecil untuk biaya renovasi ringan dan cat ulang.

Namun demikian, saat ini banjir juga dapat berupa banjir bandang yang memiliki risiko hingga membuat rumahh rusak total.

"Nilai pertanggungan tidak jadi masalah, cuma nilai klaimnya dulu mungkin kalau banjir maksimal mungkin 50 persen, kalau sekarang bisa total loss, 100 persen banjir bandang," ucap dia.

Industri asuransi umum saat ini tengah mengevaluasi ulang apakah wording terkait banjir tersebut masih sesuai dengan peristiwa yang terjadi ketika klaim.

Wording asuransi atau wording polis sendiri merupakan dokumen hukum yang memuat rincian ketentuan, syarat, klausul, jaminan, serta pengecualian dalam perjanjian asuransi antara tertanggung dengan perusdahaan asuransi.

Dokumen ini berfungsi sebagai panduan utama mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta menentukan cakupan perlindungan polis asuransi.

Kemampuan masyarakat beli asuransi bencana kecil

Budi menyampakan, kemampuan masyrakat untuk membeli tambahan perluasan perlindungan asuransi bencana masih sangat kecil.

Berbeda dengan negara lain yang juga memiliki kawasan relatif rawan bencana seperti Taiwan dan Jepang, pemerintah memegang peran krusial ketika terjadi bencana.

"Kalau ada bencana, dia sudah melakukan sesuatu dengan proteksi asuransi, tapi pemerintah hadir di situ. Nah kalau di sini kan tidak ada," terang dia.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan usai konferensi pers, Selasa (3/12/2024)

Budi menjabarkan, daya beli masyarakat untuk memperluas perlindungan ke asurnais bencana masih tersentralisir di kota-kota besar.

Namun demikian, perluasan perlindungan ke asuransi bencana alam tersebut juga hanya dimiliki oleh pemegang polis yang memiliki tingkat kesadaran penuh terhadap asurasni.

"Itu pun memang yang sudah 100 persen sadar asuransi, di mana kota-kota yang besar memang literasi dan inklusinya juga cukup," kata Budi.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis OJK dan BPS, tingkat literasi asuransi Indonesia mencapai 45,45 persen dan inklusi (penggunaan) asuransi berada di angka 28,50 persen.

Kawasan rentan bencana kian meluas

Asuransi bencana saat ini dinilai penting seiring dengan meluasnya wilayah rentan bencana di Indonesia.

Budi menyampaikan, pihaknya saat ini tengah mewaspadai Pulau Kalimantan yang memiliki pembangunan signifikan.

"Yang tadinya Kalimantan itu tidak ada sesar-sesar (patahan) gempa, sekarang sudah muncul di sana. Just a matter waktu aja gitu," kata Budi.

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak yang diminta untuk memperhatikan fenomena ini untuk mengurangi risiko ketika terjadi bencana alam.

Selain itu, risiko bencana hidrologi saat ini juga terus mengintai Indonesia. Bencana ini dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim ekstrem, termasuk curah hujan tinggi, kekeringan, hingga angin kencang.

"Di dalam penanganan becana ini memang tidak bisa berdiri sendiri," ungkap dia.

Porsi perluasan perlindungan asuransi bencana

Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Statistik dan Riset, Trinita Situmeang menjelaskan, saat ini opsi perluasan perlindungan asuransi bencana telah mencakup sekitar 30 persen dari premi asuransi properti.

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

"Tidak sampai 50 persen, secara premi ada 30 persen," ucap dia.

Trinita menjelaskan, secara umum kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memiliki perluasan perlindungan asuransi bencana terhadap properti telah meningkat.

Sedikit catatan, asuransi properti sendiri terdiri dari properti komersial korporasi, bisnis korporasi, bisnis ritel, bisnis bank asurance, dan sebagainya.

"Jadi kebutuhan untuk cover-nya itu biasanya diinisiasi oleh pemetaan risiko korporasi," ucap dia.

Selain itu, ada pula produk asuransi yang memang perlu disosialisasikan terlebih dahulu sebelum dapat dibeli.

Sementara itu, untuk asuransi perluasan perlindungan properti ritel lebih banyak diinisiasi oleh bank ketika mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

"Itu biasanya kebakaran, inisiasi produknya dan coverage-nya, luas jaminannya, itu biasanya dari bank. Dari tertanggungnya juga ada, dari agensi," ungkap dia.

Ia menjelaskan, asuransi bencana ini biasanya lebih banyak dimiliki oleh masyarakat di perkotaan dengan tingkat penetrasi dan daya beli lebih baik dibandingkan wilayah lain.

"Kemampuan ekonominya juga lebih tinggi karena ini kan spending gitu ya," ungkap dia.

Beberapa wilayah yang memiliki asuransi bencana biasanya berada di kawasan dengan konsentrasi ekonomi besar seperti Jakarta dan sekitarnya, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali.

"Jadi juga terefleksi dari pendapatan daerah dan ekonominya," ucap dia.

Sebagai informasi, AAUI mencatat premi asuransi properti yang di dalamnya terdapat pula premi perluasan perlindungan untuk bencana alam tercatat Rp 32,86 triliun pada 2025.

SHUTTERSTOCK/DEEMERWHA STUDIO Ilustrasi asuransi.

Angka tersebut naik 8,6 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 30,27 triliun.

Sementara itu, pembayaran klaim dan manfaat asuransi properti tercatat senilai Rp 8,58 triliun pada periode yang sama.

Angka tersebut naik 1,8 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai RP 8,43 triliun.

Secara keseluruhan, rasio klaim properti justru turun atau menjadi 26,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 27,9 persen.

Perlu program asuransi yang diinisiasi pemerintah

Dengan adanya kesenjangan perlindungan di asuransi umum, kerugian ekonomi yang timbul tidak dapat secara maksimal dilindungi oleh industri asuransi umum.

Trinita menerangkan, industri asuransi umum memerlukan program asuransi yang diinisiasi oleh pemerintah.

Hal tersebut dapat mencakup asuransi untuk penduduk, fasilitas sekolah, hingga rumah ibadah.

"Jadi itu sekarang sudah berjalan di beberapa aset negara. Itu asuransi aset negara," ungkap dia.

Ia menjelaskan, asuransi tersebut sepatutnya mencakup kantor pemerintahan, fasilitas pemerintahan, hingga infrastruktur pemerintahan.

"Itu mesti satu-satu dilihat, apakah sudah masuk program asuransi atau tidak. Kalau aset negara, harapannya udah masuk," tutup dia.

Indonesia negara rawan bencana

Unsplash/National Oceanic and Atmospheric Administration Ilustrasi bencana alam merusak infrastruktur.

Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan memang punya julukan mahkota cincin api dunia.

Realitas geologis ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara paling rawan bencana di dunia.

Riset World Risk Report 2023 menunjukkan, Indonesia menempati peringkat kedua global untuk kerentanan bencana, hanya kalah dari Filipina.

Analisis pakar geologi sekaligus Strategic Planning & Risk Management Group Head, MAIPARK Indonesia, Ruben Damanik, mengatakan interaksi terus-menerus antara lempeng-lempeng tektonik memanifestasikan diri menjadi gempa, erupsi, dan ancaman tsunami yang merata dari Aceh hingga Papua.

Data historis 1963-2023 menunjukkan bahwa hampir tidak ada wilayah yang benar-benar aman dari potensi gempa.

Sementara itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa setiap bencana dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) per kapita.

Hal tersebut mencakup kerugian tidak langsung di sektor perdagangan mencapai Rp 23,96 triliun dan di manufaktur Rp 19,51 triliun.

Total potensi kerugian akibat bencana cuaca ekstrem dan banjir diperkirakan mencapai Rp 500 triliun hingga Rp 800 triliun per tahun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat Indonesia hidup berdampingan dengan risiko bencana alam baik gempa bumi atau bencana hidrologi akibat perubahan iklim.

Namun demikian, kesadaran masyarakat untuk memiliki perlindungan properti terhadap risiko bencana alam masih minim.

Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Budi Herawan mengatakan, di Indonesia asuransi bencana alam masih terbelenggu oleh kesenjangan perlindungan (protection gap) yang besar.

Dokumentasi BPBD Situbondo Foto: Peristiwa bencana alam hujan lebat dan angin kencang menyebabkan dua pohon mangga roboh menimpa rumah milik Ina (81) di Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur pada Selasa (24/2/2026).

Hal ini berarti jumlah perlindungan asuransi yang ada di suatu daerah tidak menggambarkan kerugian ekonomi secara keseluruhan ketika terjadi risiko bencana.

Hal tersebut terjadi karena belum semua bangunan atau properti memiliki perlindungan asuransi.

AAUI sendiri tengah berupaya untuk menekan angka kesenjangan perlindungan ini.

"Klaim di sana yang menjadi objek asuransi yang masuk di kami di AAUI itu kurang lebih di angka Rp 1 triliunan dari kendaraan bermotor dan properti," kata dia dalam konferensi pers update asuransi umum kuartal IV 2025, Jumat (20/2/2026).

"Jadi kejadian di akhir 2025 di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat ini memang tidak termasuk yang menjadi objek asuransi, sehingga memang tidak merefleksikan klaim-klaim yang ada di sana," jelasnya.

Sementara itu, kerugian ekonomi akibat bencana ekologis tersebut ditaksir mencapa Rp 60 triliun.

Dalam perkembangannya, pemulihan ekonomi dari dampak bencana yang terjadi di Sumatera tahun lalu tersebut belum selesai 100 persen.

Objek vital seperti jembatan hingga perumahan rakyat sampai saat ini disebut belum selesai.

SHUTTERSTOCK/REDPIXEL.PL Ilustrasi asuransi.

Dengan kejadian tersebut, Budi bilang, AAUI terus mendorong pemerintah untuk dapat menekan tingkat kesenjangan perlindungan asuransi tersebut.

Beberapa opsi yang muncul untuk menangani peristiwa semacam itu misalnya adalah adanya dana bersama (pool fund) hingga mewajibkan asuransi bencana alam.

Di sisi lain, Budi bilang, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga akan keberatan ketika harus menanggung seluruh dampak bencana yang terjadi.

"Kementerian Keuangan juga tentunya kalau dibebankan dengan anggaran yang cukup signifikan tinggi, berat juga kan, kondisi ekonomi kita lagi seperti itu," ucap dia.

Inisiatif untuk memberikan perlindungan asuransi bencana alam yang lebih baik justru muncul dari inisiatif regional ASEAN.

Harapannya, negara-negara di ASEAN dapat membangun sebuah pool fund untuk mendorong fungsi dari asuransi bencana tersebut.

Sebagai informasi, AAUI mencatat premi asuransi properti yang di dalamnya terdapat pula premi perluasan perlindungan untuk bencana alam tercatat Rp 32,86 triliun pada 2025.

Angka tersebut naik 8,6 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai Rp 30,27 triliun.

Sementara itu, pembayaran klaim dan manfaat asuransi properti tercatat senilai Rp 8,58 triliun pada periode yang sama.

Angka tersebut naik 1,8 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu senilai RP 8,43 triliun.

Secara keseluruhan, rasio klaim properti justru turun atau menjadi 26,1 persen dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 27,9 persen.

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

Kemampuan masyarakat beli asuransi bencana kecil

Budi menyampakan, kemampuan masyrakat untuk membeli tambahan perluasan perlindungan asuransi bencana masih sangat kecil.

Berbeda dengan negara lain yang juga memiliki kawasan relatif rawan bencana seperti Taiwan dan Jepang, pemerintah memegang peran krusial ketika terjadi bencana.

"Kalau ada bencana, dia sudah melakukan sesuatu dengan proteksi asuransi, tapi pemerintah hadir di situ. Nah kalau di sini kan tidak ada," terang dia.

Budi menjabarkan, daya beli masyarakat untuk memperluas perlindungan ke asurnais bencana masih tersentralisir di kota-kota besar.

Namun demikian, perluasan perlindungan ke asuransi bencana alam tersebut juga hanya dimiliki oleh pemegang polis yang memiliki tingkat kesadaran penuh terhadap asurasni.

"Itu pun memang yang sudah 100 persen sadar asuransi, di mana kota-kota yang besar memang literasi dan inklusinya juga cukup," kata Budi.

Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dirilis OJK dan BPS, tingkat literasi asuransi Indonesia mencapai 45,45 persen dan inklusi (penggunaan) asuransi berada di angka 28,50 persen.

Kawasan rentan bencana kian meluas

Asuransi bencana saat ini dinilai penting seiring dengan meluasnya wilayah rentan bencana di Indonesia.

Budi menyampaikan, pihaknya saat ini tengah mewaspadai Pulau Kalimantan yang memiliki pembangunan signifikan.

"Yang tadinya Kalimantan itu tidak ada sesar-sesar (patahan) gempa, sekarang sudah muncul di sana. Just a matter waktu aja gitu," ungkap dia.

BMKG Ilustrasi gempa bumi

Oleh karena itu, pemerintah sebagai pihak yang diminta untuk memperhatikan fenomena ini untuk mengurangi risiko ketika terjadi bencana alam.

Selain itu, risiko bencana hidrologi saat ini juga terus mengintai Indonesia. Bencana ini dipicu oleh kondisi cuaca dan iklim ekstrem, termasuk curah hujan tinggi, kekeringan, hingga angin kencang.

"Di dalam penanganan becana ini memang tidak bisa berdiri sendiri," ungkap dia.

Asuransi bisa bantu atasi kerugian akibat bencana alam

Wakil Ketua AAUI untuk Bidang Statistik dan Riset, Trinita Situmeang menjelaskan, dalam konteks bencana alam selalu terdapat dua jenis penghitungan kerugian,yakni kerugian ekonomi dan kerugian asuransi.

"Biasanya kerugian asuransi itu jauh lebih kecil, mencerminkan bahwa rasio ataupun porsi dari aset properti di negara kita yang diasuransikan itu masih cukup kecil," kata dia dalam kesempatan yang sama.

Ia berharap rasio kerugian asuransi terhadap kerugian ekonomi ketika terjadi bencana perlu ditingkatkan. Dengan demikian, artinya ada semakin banyak properti yang telah memiliki perlindungan asuransi.

Trinita juga menyoroti adanya peningkatan risiko dengan munculnya sesar-sesar gempa yang perlu dikalkulasi potensinya.

"Memang indikator risiko gempa dilihatnya dari situ," ungkap dia.

Tak hanya itu, perubahan iklim juga menjadi indikator yang perlu diperhatikan oleh perusahaan asuransi umum dalam menilai risiko.

Indonesia jadi negara rawan bencana

Wilayah Indonesia yang berbentuk kepulauan memang punya julukan mahkota cincin api dunia.

Realitas geologis ini membuat Indonesia menjadi salah satu negara paling rawan bencana di dunia.

Bodnarchuk Ilustrasi bencana alam. Provinsi dengan risiko bencana tertinggi dan terendah.

Riset World Risk Report 2023 menunjukkan, Indonesia menempati peringkat kedua global untuk kerentanan bencana, hanya kalah dari Filipina.

Analisis pakar geologi sekaligus Strategic Planning & Risk Management Group Head, MAIPARK Indonesia, Ruben Damanik, mengatakan interaksi terus-menerus antara lempeng-lempeng tektonik memanifestasikan diri menjadi gempa, erupsi, dan ancaman tsunami yang merata dari Aceh hingga Papua.

Data historis 1963-2023 menunjukkan bahwa hampir tidak ada wilayah yang benar-benar aman dari potensi gempa.

Sementara itu, Data Badan Pusat Statistik (BPS) memproyeksikan bahwa setiap bencana dapat menurunkan produk domestik bruto (PDB) per kapita.

Hal tersebut mencakup kerugian tidak langsung di sektor perdagangan mencapai Rp 23,96 triliun dan di manufaktur Rp 19,51 triliun.

Total potensi kerugian akibat bencana cuaca ekstrem dan banjir diperkirakan mencapai Rp 500 triliun hingga Rp 800 triliun per tahun.