ekBis

Petugas memeriksa uang tunai saat penyerahan uang pengganti kerugian negara hasil korupsi minyak kelapa sawit (CPO) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (20/10/2025). Kejaksaan Agung menyerahkan uang pe

Kejaksaan Agung berhasil mengembalikan dana Rp19,6 triliun ke kas negara sepanjang 2025. Hasil itu diperoleh melalui upaya penelusuran, perampasan, dan pengelolaan aset hasil kejahatan.

Sementara itu, Pemerintah melalui Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung terus memperkuat pendekatan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara.

Dalam konferensi pers Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) mingguan di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom RI), Jakarta, Rabu (24/6), Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan paradigma penegakan hukum saat ini telah bergeser dari sekadar menghukum pelaku, melainkan juga memulihkan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.

"Paradigma penegakan hukum yang saat ini sudah tidak lagi berorientasi pada penghukuman para pelaku tindak pidana semata, melainkan juga bergeser pada pemulihan kerugian-kerugian yang ditimbulkan kepada para korban kejahatan," kata Kuntadi dilansir dari keterangan resminya, Kamis (25/6).

Menurut dia, pergeseran paradigma tersebut menjadikan fungsi pemulihan aset semakin penting dalam memastikan kerugian yang dialami negara, masyarakat, maupun lingkungan.

Ia menjelaskan Badan Pemulihan Aset yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 memiliki tugas menelusuri, merampas, mengelola, dan memulihkan aset hasil tindak pidana.

[Gambas:Youtube]

Meski baru berusia dua tahun, BPA telah mencatat kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara. Pada 2024, penyelesaian aset hasil tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan tindak pidana militer menghasilkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp1,4 triliun. Nilai tersebut meningkat tajam menjadi Rp19,6 triliun pada 2025.

Tahun ini, BPA menargetkan PNBP sebesar Rp3,2 triliun. Hingga Juni 2026, setoran yang masuk ke kas negara mencapai Rp1,7 triliun.

"Capaian-capaian kinerja tersebut pada 2026 akan tercapai karena pada saat ini BPA telah mengambil beberapa kebijakan dalam rangka percepatan penyelesaian barang-barang rampasan negara," imbuh Kuntadi.

Dia mengatakan, saat ini BPA mengelola 27.753 aset yang tersebar di seluruh Indonesia melalui Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.376 aset dengan nilai lebih dari Rp2 triliun berada di bawah pengendalian penuh BPA.

Untuk terus mengoptimalkan kinerja, BPA juga membentuk satuan tugas khusus yang bertugas melacak aset para terpidana, terutama yang berasal dari tindak pidana yang telah lama terjadi. Melalui satuan tugas tersebut, BPA menorehkan capaian penting dalam penelusuran aset milik terpidana korupsi Eddy Tansil.

Menurut Kuntadi, pelacakan dan pengelolaan aset merupakan bagian penting dari strategi pemulihan kerugian negara agar hasil tindak pidana tidak hilang dan dapat dikembalikan untuk kepentingan publik.

Selain itu, BPA juga terus mendorong partisipasi masyarakat melalui kegiatan pelelangan aset yang diselenggarakan Kejaksaan. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga nilai ekonomis barang rampasan sekaligus memastikan aset tetap produktif dan memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara Rp131,52 Triliun

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp131,52 triliun. Di samping itu, Kejagung telah mengungkap deretan kasus besar yang ditangani mulai dari kasus tata kelola niaga PT Timah Tbk. (TINS) hingga kasus PT Asabri.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana khusus dalam kurun waktu 2020 sampai 2026 yang telah diselesaikan dan dieksekusi mencapai Rp35 triliun.

Kemudian, jumlah yang ditetapkan berdasarkan pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp131,52 triliun.

Raupan tersebut berasal dari berbagai upaya paksa yang dilakukan penyidik seiring dengan proses penanganan perkara. Lalu, aset yang berhasil diamankan diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA).

"Ini karena ada strategi atau perubahan paradigma dalam proses penanganan perkara atau prioritas yang ditangani oleh penyidik di bidang pidsus [pidana khusus]," katanya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (24/6/2026).

Strategi yang dimaksud adalah, kini Bidang Pidsus di Kejagung menurutnya telah menangani sejumlah perkara strategis yang tidak hanya memiliki nilai kerugian negara yang besar, tetapi berdampak pada perekonomian nasional, tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, serta masyarakat luas.

Adapun, Febrie juga membeberkan sejumlah perkara strategis yang telah ditangani oleh Kejagung. Perkara strategis itu memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian negara.

Perkara strategis yang ditangani di antaranya kasus korupsi tata niaga PT Timah pada 2015-2022 yang telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Lalu, kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri pada 2012-2019 yang telah merugikan negara hingga Rp22,78 triliun.

Febrie juga membeberkan bahwa Kejagung telah menangani perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya dengan kerugian negara Rp6,04 triliun serta kerugian perekonomian Rp12,31 triliun.

Kini, Kejagung pun sedang menangani kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025-2026 dengan kerugian yang sedang dihitung BPKP.

"Yang baru-baru ini sedang kami tangani yaitu tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025-2026 dengan enam tersangka dari unsur mantan pimpinan BGN [Badan Gizi Nasional] dan pihak swasta. Penyidikan masih terus kami kembangkan dan penghitungan kerugian keuangan senang dilakukan oleh auditor di BPKP," ujar Febrie.

Kemenkeu Terima PNBP Rp1 Triliun dari Pemulihan Aset Korupsi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Keuangan menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) lebih dari Rp1 triliun dari hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung. Setoran tersebut menunjukkan kontribusi pemulihan aset terhadap penerimaan negara di tengah upaya memperkuat kapasitas fiskal.

PNBP yang diserahkan berasal dari sejumlah sumber, mulai dari hasil lelang aset, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, hingga pengembalian aset dari perkara tindak pidana korupsi.

Rinciannya, hasil lelang aset melalui BPA Fair 2026 mencapai Rp978,1 miliar, hasil penelusuran aset tanah dan bangunan sebesar Rp30,9 miliar, serta pengembalian aset terpidana korupsi Eddy Tansil senilai Rp51,6 miliar. Selain itu, terdapat hasil lelang sebesar Rp19,1 miliar yang diserahkan kepada korban.

Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kantor BPA Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Purbaya mengatakan, pemulihan aset menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keuangan negara karena aset yang berhasil dikembalikan dapat menjadi tambahan penerimaan untuk mendukung pembiayaan pembangunan.

“Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Purbaya.

Menurut Purbaya, keberhasilan pemulihan aset menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku tindak pidana, tetapi juga pemulihan kerugian negara melalui pengembalian aset.

Ia juga menyoroti keberhasilan pengembalian aset dalam perkara korupsi Eddy Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun. Menurut dia, kasus tersebut menjadi bukti bahwa hak negara atas aset hasil tindak pidana tetap dapat dikejar meski waktu telah berlalu.

“Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang,” tuturnya.

Purbaya menilai capaian tersebut merupakan hasil sinergi berbagai instansi pemerintah dalam menyelamatkan aset negara. Kolaborasi antarlembaga dinilai penting untuk memastikan aset yang sebelumnya belum dapat dipulihkan dapat kembali memberikan manfaat bagi negara.

Kementerian Keuangan, lanjut Purbaya, akan mengelola seluruh penerimaan dari pemulihan aset secara tertib dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Pemerintah juga berkomitmen memperkuat kerja sama dengan Kejaksaan Agung dan pemangku kepentingan lainnya guna mengoptimalkan pemulihan aset negara di masa mendatang.

Di Hadapan Jaksa Agung, Purbaya Tegaskan Pelaku Perugian Negara Harus Dikejar

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan RI, Purbaya, menegaskan siapa pun yang merugikan negara harus diproses secara hukum sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara Penyerahan Hasil Lelang BPA Fair 2026 kepada Kementerian Keuangan yang turut dihadiri Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di Jakarta, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, aparat penegak hukum (APH) tetap berkewajiban mengejar pihak yang merugikan negara meskipun proses hukum memerlukan waktu panjang. Sebagai contoh, dia menyinggung kasus Eddy Tansil yang telah berlangsung selama puluhan tahun hingga asetnya akhirnya dapat disita kembali oleh negara.

"Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Jadi siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar ya, Pak ya? Waktu boleh berjalan, tapi hak negara tidak boleh hilang," katanya.

Purbaya mengakui proses pemulihan aset hingga berkekuatan hukum tetap atau inkrah bukan perkara mudah. Oleh karena itu, dia menilai seluruh institusi negara perlu bersinergi dalam menelusuri, mengamankan, dan memulihkan aset negara.

Dia juga menekankan bahwa keadilan tidak berhenti pada putusan pengadilan, melainkan harus diwujudkan melalui pemulihan hak negara, hak korban, dan hak rakyat.

"Pemulihan aset adalah penegakan hukum yang utuh. Negara tidak hanya menindak, tetapi juga memulihkan. Acara ini menunjukkan bahwa negara bekerja dan tidak membiarkan hak rakyat hilang," jelasnya.

Lebih lanjut, dia memastikan setiap dana yang berhasil dikembalikan kepada negara melalui Kementerian Keuangan akan dikelola secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Dalam kesempatan tersebut, Purbaya turut mengapresiasi Kejaksaan Agung, khususnya Badan Pemulihan Aset (BPA), serta berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam upaya pemulihan aset negara. Dia menilai sinergi antarlembaga perlu terus diperkuat melalui kerja sama yang lebih erat guna mendukung penyelamatan keuangan negara.

Menurutnya, pemulihan aset merupakan bentuk nyata pengembalian uang negara yang tidak hanya menjaga penerimaan negara, tetapi juga memenuhi hak-hak korban serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.

Ke depan, penegakan hukum perlu dilakukan secara lebih menyeluruh, tidak semata berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga memastikan manfaat dari aset yang berhasil dipulihkan dapat kembali dirasakan oleh negara, korban, dan masyarakat.

"Aset yang kembali adalah kemenangan negara dan rakyat. Semoga kerja sama ini memperkuat keuangan negara, menegakkan keadilan, dan menghadirkan manfaat nyata bagi rakyat serta masa depan Indonesia," jelasnya.

Jaksa, Polisi hingga PPATK Ikut Berjibaku Kejar Penunggak Pajak Jumbo

Bisnis.com, DENPASAR — Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan melibatkan berbagai instansi termasuk lembaga penegak hukum untuk mengejar penunggak pajak besar.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, otoritas pajak mencatat ada sekitar 201 wajib pajak (WP) yang memiliki tunggakan dalam jumlah besar hingga puluhan triliun. Sampai dengan 24 November, otoritas baru bisa mengumpulkan Rp11,99 triliun dan ditargetkan mencapai Rp20 triliun sampai akhir 2025.

Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyampaikan bahwa penunggak-penunggak pajak besar itu banyak yang sudah tidak memenuhi kewajibannya bertahun-tahun. Bahkan, ada yang sudah sejak 10 tahun yang lalu.

Kondisi itu menurut Bimo menyebabkan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sempat mengusulkan untuk menghapus tunggakan itu dari pembukuan. Akan tetapi, dirjen pajak yang belum genap setahun menjabat itu menegaskan bahwa penghapusan tunggakan tidak serta merta menghapus hak tagih negara.

Di sinilah, ujarnya, aparat penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal ikut dilibatkan.

"Penghapusbukuan tagihan itu tidak menghilangkan hak tagih negara. Ada beberap yang akan kami geser penagihannya tidak hanya di kami, tetapi juga bisa di dalam konteks kerja sama dengan Jamdatun dan Badan Pemulihan Aset di Kejaksaan," terangnya kepada wartawan di Kanwil DJP Bali, Denpasar, dikutip Rabu (26/11/2025).

Bimo memaparkan, Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejagung akan lebih mumpuni untuk melacak aset-aset WP yang sudah tidak lagi terdeteksi keberadaannya untuk penagihan, Untuk itu, ada opsi aset-aset maupun entitas usaha terafiliasi dengan penunggak pajak tersebut bakal dilacak oleh penegak hukum dalam rangka hak tagih negara.

Selain Kejagung, upaya-upaya paksa lain dinilai bakal lebih efektif dilakukan oleh lembaga lain. Misalnya, blokir rekening, pemantauan transaksi keuangan, serta pelaporan transaksi keuangan mencurigakan pihak terkait oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Bahkan, Bimo menyebut upaya paksa penahanan ikut menjadi opsi yang terbuka di atas meja. Pada pemberitaan sebelumnya, dia mengakui ada satu penunggak pajak besar yang sudah ditahan oleh penegak hukum.

"Sampai kepada tindakan misalnya penyanderaan, ketika macam-macam memang sudah betul-betul bandel gitu ya," ujar lulusan Taruna Nusantara itu.

Di sisi lain, upaya kerja sama turut melibatkan unit di bawah Kemenkeu lainnya. Misalnya dengan Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu yang mengurus soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Koordinasi dilakukan dalam bentuk perbandingan data khususnya untuk melihat kepatuhan WP yang bekerja di bidang ekstraktif.

Kemudian, Ditjen Pajak juga akan melibatkan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu untuk melakukan pelelangan apabila ada aset yang disita dari WP dimaksud.

Menurut Bimo, dari 201 penunggak pajak besar itu, belum semuanya bisa ditagih secara aktif oleh fiskus. Sebab, belum semua WP memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (inkrah) di pengadilan. Ada beberapa yang masih bisa mengajukan upaya hukum selanjutnya.

Jaksa, Polisi hingga PPATK Ikut Berjibaku Kejar Penunggak Pajak Besar