Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BBTN) mengalihkan portofolio bisnis pensiun senilai Rp19,9 triliun kepada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BTN sebagai bagian dari strategi perusahaan untuk fokus pada area bisnis inti yang dinilai lebih berkelanjutan dan scalable.

Pengalihan portofolio tersebut mencakup kredit kepada pensiunan dan prapensiunan yang dijamin oleh PT Taspen dan PT Asabri, serta beberapa jenis pembiayaan lainnya. Kesepakatan pengalihan ini telah diteken kedua belah pihak pada 22 Mei 2026.

Head of Retail Lending Business PT Bank SMBC Indonesia Tbk Purnomo Soetadi mengatakan layanan pensiun yang saat ini dikelola SMBC Indonesia akan dialihkan secara bertahap kepada BTN.

“SMBC Indonesia bersama Bank BTN berkomitmen untuk memastikan bahwa proses pengalihan portofolio ini berjalan dengan baik untuk memastikan kepentingan nasabah tetap menjadi fokus utama,” ujar Purnomo kepada Bisnis, Senin (25/5/2026).

Dia menambahkan langkah tersebut merupakan bagian dari strategi bisnis SMBC Indonesia untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Meski melepas portofolio kredit pensiun, SMBC Indonesia menegaskan tetap berkomitmen terhadap pasar Indonesia melalui layanan perbankan universal yang menjangkau berbagai segmen nasabah.

“SMBC Indonesia bersama dengan anak usaha (BTPNS dan Grup OTO) tetap berkomitmen terhadap pasar Indonesia sebagai bank universal yang melayani berbagai segmen nasabah, mulai dari nasabah korporasi sampai retail,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Sequis Life (“Sequis Life”) resmi mengumumkan telah selesai menerima pengalihan portofolio kepesertaan atau polis dari PT Asuransi Jiwa Sequis Financial (“Sequis Financial”). Penyelesaian seluruh tahapan rencana aksi dilaksanakan oleh Sequis Life dan Sequis Financial secara terstruktur sejak tahun 2024 dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keputusan persetujuan diterapkan dalam KEP-122/D.05/2025 dan diumumkan resmi pada 28 Januari 2026 melalui laman resmi OJK.

Presiden Direktur PT Asuransi Jiwa Sequis Life, Ted Margono, menyampaikan bahwa langkah ini merupakan bagian dari strategi bisnis yang terukur dan proaktif untuk mengoptimalkan pengelolaan portofolio perusahaan, meningkatkan fokus operasional, serta mendukung pencapaian target bisnis Sequis Life ke depan, dengan tetap menjaga tingkat kesehatan dan solvabilitas perusahaan.

Lebih lanjut, Ted menambahkan bahwa manajemen telah secara konsisten menyampaikan inisiatif strategis korporasi yang telah direncanakan sejak tahun 2024 kepada para pemangku kepentingan mengenai esensi dari proses ini.

“Manajemen telah menyampaikan kepada para pemangku kepentingan melalui pemberitahuan di media massa dan telah diinformasikan kepada nasabah dan tenaga pemasar melalui kanal komunikasi resmi perusahaan bahwa pencabutan izin usaha Sequis Financial merupakan prosedur administrasi final untuk mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan kepada pemegang sahamnya yaitu Sequis Life, sesuai dengan tata kelola dan kelembagaan industri asuransi sebagaimana tertuang dalam POJK No. 23 Tahun 2023.

Dengan selesainya proses pengalihan portofolio tersebut, Sequis Life menegaskan bahwa seluruh hak dan kewajiban Pemegang Polis, baik Pemegang Polis Sequis Life maupun Sequis Financial, akan tetap berlaku sepenuhnya, dijamin keberlanjutannya, dan dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak mengalami perubahan apa pun.

“Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang berizin dan diawasi oleh OJK, Sequis Life tetap beroperasi secara normal dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi nasabah demi mendukung nasabah mencapai hari esok yang lebih baik,” tegas Ted.

Setelah proses pengalihan portofolio ini, kanal pemasaran Agency dan Alternative Distribution Channel (ADC) yang berfokus pada kemitraan Bancassurance dan Employee Business Benefit (EBB) berada di bawah Sequis Life.

Sequis Life telah hadir di Indonesia selama lebih dari 41 tahun sejak tahun 1984 dengan nama Universal Life Indonesia (ULINDO). Secara resmi menggunakan nama Sequis Life sejak tahun 2003. Kemudian tahun 2005, mengakuisisi Metlife Sejahtera yang selanjutnya berganti nama menjadi Sequis Financial sebagai anak perusahaan Sequis Life. Pada tahun 2014, Sequis life menjalin kemitraan strategis dengan Nippon Life Insurance (Jepang). Mulai tahun 2025, seluruh portofolio kepesertaan Sequis Financial dialihkan sepenuhnya ke Sequis Life dengan persetujuan OJK.

Sequis Life didukung oleh pemegang saham yang kuat, yaitu Gunung Sewu Group dan Nippon Life Insurance, perusahaan asuransi jiwa terbesar di Jepang. Dukungan kedua pemegang saham tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang dalam memperkuat fundamental dan keberlanjutan Sequis Life.

Berdasarkan laporan keuangan (belum diaudit) per 31 Desember 2025, Sequis Life membukukan Pendapatan Premi bruto sebesar Rp3,22 triliun dengan Total Aset mencapai Rp23,43 triliun dan Total Investasi Rp22,08 triliun serta mencatat Laba Bersih yang cukup signifikan sebesar Rp3,97 triliun. Kepercayaan nasabah tetap terjaga melalui Rasio Tingkat Solvabilitas (RBC) sebesar 572% - jauh di atas ketentuan regulator serta telah merealisasikan komitmen perlindungan melalui Pembayaran Klaim dan Manfaat sebesar Rp1,51 triliun.

Menutup penjelasannya, Ted berkomitmen meningkatkan produktivitas kanal pemasaran dan terus berinovasi menghadirkan produk asuransi yang beragam serta memberikan perlindungan dan layanan asuransi yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi kepada kebutuhan nasabah serta mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, kehati-hatian, serta perlindungan kepentingan pemegang polis. Dengan komitmen ini, Sequis Life dapat terus menjalankan bisnisnya dengan tumbuh sehat dan berkelanjutan di industri asuransi jiwa Indonesia.

Nasabah yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sequis Care di nomor 1500 775 atau email care@sequislife.com

Bisnis.com, JAKARTA — PT Sinar Mas Asuransi Syariah menegaskan fokus utama bisnisnya pada tahun pertama pasca spin-off adalah menyelesaikan proses transisi operasional, khususnya pengalihan portofolio dari Unit Usaha Syariah (UUS) induk ke entitas baru.

Direktur Utama Sinar Mas Asuransi Syariah Daniel Armagatlie menceritakan pengurusan izin spin-off sebenarnya telah dimulai sejak Mei 2025, tetapi secara resmi baru dapat izin melahirkan entitas baru pada Desember 2025.

Menurut Daniel, ini terjadi karena banyaknya dokumen yang harus dilengkapi secara detail sesuai dengan visi dan misi perusahaan dalam satu, tiga, hingga lima tahun ke depan.

“Jadi untuk satu tahun ini fokusnya kami tentu menyelesaikan proses spin-off dulu ya. Ini kan izin baru keluar, kami langsung launching peresmian perusahaan, setelah itu di hari yang sama kami membuat press release akan adanya pengalihan portofolio,” ungkapnya kepada wartawan seusai acara peresmian PT Sinar Mas Asuransi Syariah, di Jakarta, Senin (26/1/2026).

Dia menjelaskan, pengalihan portofolio itu dilakukan dari UUS Asuransi Sinar Mas. Ketentuan ini harus dilakukan dalam kurun waktu tiga bulan. Namun, dia menekankan untuk polis baru, sudah langsung masuk ke entitas PT Sinar Mas Asuransi Syariah.

“Jadi kita akan pisahkan dua jalan paralel yang bisnis barunya kita sudah langsung terbit di SMAS, sedangkan yang dari unit lama itu kita menunggu izin OJK dulu,” beber Daniel.

Meski demikian, Daniel menekankan pihaknya sudah menginformasikan ke nasabah melalui website resmi dan semua pemangku kepentingan bahwa akan ada pengalihan portofolio.

“Terutama nasabah, bahwa ada pengalihan portofolio, jadi yang sebelumnya dari unit ini akan menjadi full pledge ya. Jadi proses awalnya 3 bulan sampai 6 bulan ke depan pastinya proses transfer portofolio ini [diharapkan] berjalan smooth [lancar],” sebutnya.

Dia mengeklaim dalam proses pengalihan portofolio ini, perusahaannya tidak mengalami kendala apapun secara sistem. Bahkan, dia membeberkan perusahaannya juga bisa menerima beberapa pengalihan portofolio dari UUS perusahaan asuransi lain yang menutup unit usahanya.

“Jadi kami dari sebelum-sebelumnya sudah ada terima 1, 2, 3, 4 [perusahaan]. Informasi mengenai spin-off kan sudah dari 2021, harusnya kita spin-off pada 2024, tapi karena covid jadi delay ke 2026. Namun, untuk perusahaan-perusahaan atau unit-unit usaha yang memang keberatan, ini challenging dari segi permodalan dan lain-lain, jadi dia memutuskan menutup unit usahanya. Jadi itu yang sudah sebagian kita terima pengalihannya,” jelasnya.

Lebih jauh, Daniel mengungkapkan pertimbangan UUS Asuransi Sinar Mas mendirikan entitas baru atau full fledged utamanya tidak lepas dari pengalaman di industri asuransi syariah yang kurang lebih sudah 22 tahun. Kemudian, memenuhi mandat UU P2SK dan POJK 11/2023.

Sebab demikian, lanjutnya, manajemen merasa bahwa UUS yang sudah lama ini tidak mungkin tutup begitu saja. Namun, tak dipungkiri memang tantangan terbesarnya adalah segi operasional, tetapi dia tetap menilai industri asuransi syariah memiliki potensi yang sangat besar.

“Namun, challenging-nya ada pada 2026 dan pada 2028 ya. Ini seleksi alam sendiri, penentuannya itu nanti kelihatan siapa yang bertahan di industri syariah, siapa yang ada yang inject dana dan segala macam untuk melanjutkan [bisnis asuransi syariah],” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa saat ini ada enam Unit Usaha Syariah (UUS), yang melakukan pemisahan atau spin offdi industri asuransi dan reasuransi.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan hingga akhir 2025 ada dua UUS mendirikan perusahaan asuransi baru secara full-fledged.

Selain itu, ada juga dua UUS yang telah menyelesaikan pengalihan portofolio kepada perusahaan asuransi syariah lainnya.

“Saat ini terdapat enam UUS yang sedang berada dalam proses spin-off, yang terdiri dari dua UUS melakukan pendirian perusahaan asuransi full-fledged dan empat UUS melalui mekanisme pengalihan portofolio,” tuturnya dalam konferensi pers daring RDK Desember 2025, dikutip pada Senin (12/1/2026).

Sementara itu, lanjutnya, UUS lain masih dalam tahap persiapan untuk pemenuhan persyaratan perizinan dan persiapan operasional. Sesuai POJK 11/2023, batas waktu pelaksanaan spin off paling lambat dilakukan pada akhir 2026.

Lebih lanjut, Ogi membeberkan pada akhir 2023 sebanyak 41 UUS telah menyampaikan rencana pemisahan unit syariah atau Rencana kerja Pemisahan Unit Usaha Syariah (RKPUS).

“Update sampai dengan akhir tahun 2025 terdapat 28 UUS yang akan membentuk perusahaan asuransi syariah full-fledged dan 13 UUS akan melakukan pengalihan portofolio,” ucapnya.

Perkembangan tersebut, lanjutnya, beriringan dengan dinamika perekonomian domestik ataupun global, serta risk appetite dan mempertimbangkan strategis masing-masing pemegang saham. OJK akan melakukan analisis dan penilaian kembali terkait dengan rencana bisnis masing-masing perusahaan.

“Adapun, terkait dengan perusahaan yang memutuskan untuk tidak melanjutkan kegiatan usaha syariah dan mengembalikan izin kepada OJK, tentunya didasarkan pada pertimbangan strategis dan skala usaha,” tegas Ogi.

Untuk diketahui, pemisahan UUS atau spin-off ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang mewajibkan unit usaha syariah dengan aset tertentu untuk berdiri sendiri sebagai perusahaan asuransi syariah. Perusahaan asuransi dan reasuransi wajib melakukan spin-off UUS pada akhir 2026.

Berdasarkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/2023, pemisahan unit syariah dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, mendirikan perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru, hasil pemisahan unit syariah diikuti dengan pengalihan portofolio kepesertaan kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah baru hasil pemisahan unit syariah.

Kedua, mengalihkan seluruh portofolio kepesertaan unit syariah kepada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah yang telah memperoleh izin usaha.

Bisnis.com, BANDUNG — Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menilai Program Penjaminan Polis (PPP) bakal menjadi katalis kebangkitan industri asuransi. Pasalnya, batas penjaminan yang diperkirakan berada di rentang Rp500 juta sampai dengan Rp700 juta dinilai telah mencakup sekitar 90% dari rata-rata nilai polis di Indonesia.

Dengan cakupan sebesar itu, LPS optimistis kepercayaan publik terhadap produk asuransi akan meningkat signifikan.

Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS, Ferdinan D. Purba, menegaskan PPP merupakan mandat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, yang selama beberapa tahun terakhir tergerus oleh kasus gagal bayar dan pencabutan izin perusahaan.

“Berdasar pengalaman LPS dalam menjalankan penjaminan simpanan, kepercayaan masyarakat terhadap perbankan meningkat dan dana pihak ketiga (DPK) ikut naik,” ujarnya dalam acara Literasi Keuangan dan Berasuransi di Bandung, Sabtu (6/12/2025).

Purba mencontohkan dampak nyata pada sektor perbankan. Sebelum LPS beroperasi, pertumbuhan DPK rata-rata hanya 7,7% per tahun. Setelah program penjaminan simpanan berlaku, pertumbuhan DPK melonjak menjadi 15,3% per tahun. Dia meyakini efek pengungkit serupa berpotensi muncul di industri asuransi.

Contoh dari Malaysia turut menguatkan optimisme tersebut. Sebelum negara itu menerapkan penjaminan polis asuransi (2007-2009), rata-rata pertumbuhan premi hanya 5,5% per tahun. Namun tiga tahun setelah program diterapkan pada 2010, pertumbuhan premi naik menjadi 9,7% per tahun.

“Melihat contoh di negara lain, kami yakin pemberlakuan program penjaminan polis akan meningkatkan kepercayaan publik dan diikuti kenaikan premi industri asuransi,” kata Purba.

Dalam PPP, LPS menyiapkan tiga skema jaminan. Pertama, jaminan klaim polis, yaitu pembayaran klaim secara penuh atau sebagian jika perusahaan asuransi mengalami masalah. Kedua, pengalihan portofolio polis ke perusahaan asuransi yang sehat dengan manfaat yang tetap sama. Ketiga, pengembalian polis, di mana LPS membayar polis sesuai batas penjaminan apabila pengalihan tidak memungkinkan.

Purba menegaskan seluruh skema tersebut akan dilakukan otomatis oleh LPS tanpa memerlukan pilihan dari pemegang polis. Sementara itu, PPP akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah yang sedang disiapkan, termasuk ketentuan teknis mengenai batas penjaminan Rp500 sampai Rp700 juta dan produk apa saja yang masuk dalam cakupan.

Walaupun Undang-Undang P2SK menetapkan bahwa PPP mulai berlaku tahun 2028, LPS menyatakan siap jika pemerintah memutuskan percepatan.

“Jika dipercepat 2027, LPS telah siap menerapkan,” tegas Purba.

Meski potensinya besar, penetrasi industri asuransi Indonesia masih tertinggal dibanding negara ASEAN lain. Hingga akhir 2024, tingkat penetrasi Indonesia hanya 1,40%, jauh di bawah Filipina (1,80%), Malaysia (3,80%), Thailand (5,10%), dan Singapura (7,40%). Negara maju bahkan berada di kisaran 9–10%.

Direktur Eksekutif Surveilans, Data, dan Pemeriksaan Asuransi LPS, Suwandi, menuturkan rendahnya penetrasi tidak terlepas dari maraknya kasus gagal bayar dan pencabutan izin usaha yang meruntuhkan kepercayaan masyarakat.

“Sejak 2016 hingga 2025, sudah ada 19 perusahaan asuransi yang dicabut izin usahanya oleh OJK,” ujar Suwandi.

Sejumlah kasus besar turut memperburuk persepsi publik, di antaranya Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, Wanaartha Life, Kresna Life, hingga PT Berdikari Insurance yang dicabut izinnya pada Januari 2025.

Permasalahan solvabilitas, tata kelola buruk, dan kegagalan membayar klaim menjadi faktor umum yang menyebabkan penutupan perusahaan-perusahaan tersebut.

Dengan hadirnya PPP yang mencakup mayoritas pemegang polis melalui penjaminan Rp500 sampai Rp700 juta, pemerintah dan LPS berharap publik kembali percaya terhadap produk perlindungan finansial, sehingga penetrasi asuransi nasional dapat terdorong naik dalam beberapa tahun ke depan.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Asuransi Sonwelis Takaful mengumumkan telah resmi memperoleh persetujuan rencana penghentian kegiatan usaha dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Persetujuan itu tertuang dalam surat OJK nomor S-36/D.05/2025 tanggal 22 Oktober 2025.

Dalam pengumuman tertanggal pekan lalu yang dikutip Senin, 3 November 2025, manajemen menyampaikan bahwa penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian kewajiban akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Perseroan juga menyediakan layanan informasi melalui kanal resmi perusahaan.

"Penghentian kegiatan usaha dan penyelesaian kewajiban akan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku," tulis perusahaan dalam pengumuman resminya.

Dalam catatan Bisnis, Penghentian usaha ini merupakan kelanjutan dari aksi korporasi pengalihan portofolio perusahaan kepada PT Zurich General Takaful Indonesia. Pada 26 September 2024, perusahaan telah mengumumkan bahwa OJK menyetujui pengalihan portofolio asuransi syariah tersebut. Proses pengalihan disampaikan akan berlangsung dengan mengikuti regulasi, termasuk pengalihan polis yang terkait.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan periode Agustus 2024, Sonwelis Takaful mencatat total aset gabungan dana perusahaan dan dana tabarru’ sebesar Rp73,06 miliar. Perusahaan melaporkan modal gabungan Rp66,78 miliar dan kewajiban Rp6,27 miliar. Dalam periode tersebut, perseroan membukukan rugi pengelolaan dana perusahaan sebesar Rp603,38 juta, sementara dana tabarru’ mencatat surplus Rp943,3 juta.

Dalam industri asuransi syariah, pemisahan pencatatan antara dana perusahaan dan dana peserta (tabarru’) merupakan ketentuan operasional yang berlaku. Manajemen menyatakan seluruh proses pengalihan portofolio dan penghentian usaha mengikuti ketentuan regulator