Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklaim telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp131,52 triliun. Di samping itu, Kejagung telah mengungkap deretan kasus besar yang ditangani mulai dari kasus tata kelola niaga PT Timah Tbk. (TINS) hingga kasus PT Asabri.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Febrie Adriansyah mengatakan bahwa pengembalian keuangan negara melalui jalur pidana khusus dalam kurun waktu 2020 sampai 2026 yang telah diselesaikan dan dieksekusi mencapai Rp35 triliun.

Kemudian, jumlah yang ditetapkan berdasarkan pengembalian kerugian keuangan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap mencapai Rp131,52 triliun.

Raupan tersebut berasal dari berbagai upaya paksa yang dilakukan penyidik seiring dengan proses penanganan perkara. Lalu, aset yang berhasil diamankan diserahkan kepada Badan Pemulihan Aset (BPA).

"Ini karena ada strategi atau perubahan paradigma dalam proses penanganan perkara atau prioritas yang ditangani oleh penyidik di bidang pidsus [pidana khusus]," katanya dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI pada Rabu (24/6/2026).

Strategi yang dimaksud adalah, kini Bidang Pidsus di Kejagung menurutnya telah menangani sejumlah perkara strategis yang tidak hanya memiliki nilai kerugian negara yang besar, tetapi berdampak pada perekonomian nasional, tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, serta masyarakat luas.

Adapun, Febrie juga membeberkan sejumlah perkara strategis yang telah ditangani oleh Kejagung. Perkara strategis itu memiliki dampak yang besar terhadap perekonomian negara.

Perkara strategis yang ditangani di antaranya kasus korupsi tata niaga PT Timah pada 2015-2022 yang telah menyebabkan kerugian negara hingga Rp300 triliun. Lalu, kasus korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri pada 2012-2019 yang telah merugikan negara hingga Rp22,78 triliun.

Febrie juga membeberkan bahwa Kejagung telah menangani perkara korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya dengan kerugian negara Rp6,04 triliun serta kerugian perekonomian Rp12,31 triliun.

Kini, Kejagung pun sedang menangani kasus korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2025-2026 dengan kerugian yang sedang dihitung BPKP.

"Yang baru-baru ini sedang kami tangani yaitu tata kelola program Makan Bergizi Gratis pada tahun 2025-2026 dengan enam tersangka dari unsur mantan pimpinan BGN [Badan Gizi Nasional] dan pihak swasta. Penyidikan masih terus kami kembangkan dan penghitungan kerugian keuangan senang dilakukan oleh auditor di BPKP," ujar Febrie.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) optimistis kebijakan sistem ekspor satu pintu (one gate policy) komoditas sumber daya alam, khususnya minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO), memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional.

"Sistem ekspor satu pintu bisa menjadi peluang memperbaiki tata kelola niaga sawit nasional," ujar Ketua AKPSI Mudyat Noor ketika ditanya mengenai penerapan kebijakan pemerintah pusat itu di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Minggu.

Ketua AKPSI yang juga Bupati Penajam Paser Utara itu berharap tata kelola yang perlu dibenahi utamanya itu persoalan harga, seperti adanya penentuan harga di bawah harga pasar (underpricing).dan penetapan harga transaksi antar entitas (transfer pricing), yang selama ini mempengaruhi penerimaan negara dan daerah.

Jika kebijakan ekspor satu pintu berjalan baik, lanjutnya, maka ia memperkirakan harga sawit di domestik lebih stabil dan seragam, menguntungkan petani sawit, serta dapat meminimalkan praktik underpricing dan transfer pricing yang bermuara pada pendapatan negara meningkat, juga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.

"Dengan meningkatnya pendapatan negara, diharapkan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil (DBH) sawit bagi daerah penghasil," jelasnya.

AKPSI kini beranggotakan164 kabupaten/kota, juga mendorong peningkatan DBH sawit dari delapan persen menjadi minimal 15 persen bagi daerah penghasil sawit di Indonesia.

Dengan penerapan kebijakan pemerintah pusat terkait tata kelola ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sunberdaya Indonesia, kata Mudyat Noor, berpeluang pada peningkatan pendapatan pemerintah pusat dan penambahan pendapatan daerah akan terbuka lebar.

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Ombudsman, Hery Susanto ditangkap Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola niaga pertambangan nikel 2013-2025. Pasalnya, Hery baru sepekan menjabat sebagai Ketua Ombudsman.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Syarief Sulaeman Nahdi mengatakan kasus ini dilatarbelakangi oleh persoalan perhitungan PNBP oleh Kemenhut terkait PT TSHI.

Kemudian PT TSHI mencari solusi dengan meminta bantuan Hery selaku komisioner ombudsman. Hery berperan membuat surat rekomendasi untuk mengoreksi persoalan PT TSHI.

Surat itu merekomendasikan agar PT TSHI bisa melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar. Hery diduga menerima uang Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI.

"Tim penyidik Jampidsus telah menetapkan yaitu Saudara HS ya, menetapkan tersangka Saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola niaga pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025," ujar Syarief di Kejagung, Kamis (16/4/2026).

Dilansir laman resmi Ombudsman, sebelum menjabat sebagai Ketua Ombudsman periode 2026-2031, dia merupakan Anggota Ombudsman RI periode 2021–2026 dan kembali terpilih melalui uji kelayakan dan kepatutan Komisi II DPR RI pada Januari 2026.

Pria kelahiran di Cirebon pada 9 April 1975 itu, menempuh pendidikan doktoral di Program Studi Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup di Universitas Negeri Jakarta.

Rekam jejak kariernya bisa dikatakan cukup menoreh. Dia pernah menjabat sebagai Tenaga Ahli Anggota DPR RI Komisi IX pada periode 2014–2019 dan Direktur Eksekutif Komunal selama dua periode, yaitu 2004–2009 dan 2009–2014.

Selain itu, Hery pernah menjadi Ketua Umum Koordinator Nasional Masyarakat Peduli BPJS pada periode 2016–2021. Dirinya juga berpengalaman menjabat sebagai Ketua Bidang Kesehatan Pengurus Majelis Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam pada periode 2017–2022.

Hery dikenal aktif memberikan dukungan penguasaan kelembagaan Ombudsman melalui revisi Undang-Undang Ombudsman. Tak hanya itu, dirinya dikenal aktif melakukan upaya peningkatan kualitas pengawasan pelayanan publik serta memperkuat kolaborasi multipihak melalui pendekatan Eptahelix guna meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia.

Harta Kekayaan Hery Susanto Rp4,1 miliar

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Hery Susanto untuk tahun 2025 mencapai Rp4,1 miliar. Pada laporan ini, dia menjabat sebagai Wakil Ketua Ombudsman.

Secara rinci, dia memiliki harta berupa tanah dan bangunan seluas 150 m2/70 m2 di Jakarta Timur merupakan hasil sendiri senilai Rp1,8 miliar, serta tanah dan bangunan 106 m2/121 m2 di Kab/Kota Cirebon senilai Rp550 juta. Total dari aset ini Rp2,35 miliar.

Pada aset transportasi dan mesin, Hery mempunyai motor Vespa LX Inget 125 tahun 2022 seharga Rp50 juta dan mobil Chery Micro tahun 2025 senilai Rp545 juta. Harta ini merupakan hasil sendiri dengan total Rp595 juta.

Kemudian harta bergerak lainnya Rp685 juta, kemudian kas dan setara kas Rp539 juta. Dia tidak memiliki surat berharga, harta lainnya, maupun utang.