Mantan Presiden Direktur PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Hanggoro Budi Wiryawan penggunaan teknologi baru jadi kunci percepatan pembangunan Whoosh. Perusahaan berhasil memangkas waktu pembangunan dari sekitar 20 tahun menjadi kisaran 7 tahun.

Hal itu disampaikan saat ia menceritakan pengalamannya menjabat di KCIC, ketika proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tengah digarap.

Ia menyebut proyek Whoosh merupakan proyek pembiayaan terbesar di Asia Pasifik pada saat itu. Dengan penggunaan teknologi baru, pemerintah Indonesia dan Tiongkok sepakat memakai skema engineering, procurement, and construction (EPC).

Skema EPC menjadi lompatan besar, karena selain bisa belajar dan mengoperasikan Whoosh bersama dengan pihak Tiongkok, proyek berhasil rampung lebih cepat. Hanggoro mengungkapkan, jika pengerjaan dilakukan secara konvensional, maka waktu pembangunan yang dibutuhkan sepanjang 15-20 tahun.

"Dengan sistem EPC, alhamdulillah 7 tahun bisa bersih. Dari mulai mendesain, bebaskan tanah, sampai membangun, training, mengoperasikan, hampir 7 tahun," ujarnya dalam acara China-Indonesia Friendship Stories Exchange Event di Stasiun Halim Whoosh, Jakarta Timur, Selasa (28/4).

Ia menilai skema EPC dapat menjadi referensi apabila proyek kereta cepat diperpanjang hingga Surabaya dan Banyuwangi. Namun, ia memberi catatan agar lahannya harus yang dimiliki pemerintah supaya pengerjaan bisa lebih cepat.

[Gambas:Youtube]

"Kalau untuk extension (Whoosh) ke Surabaya atau Banyuwangi, konsep EPC ini bisa menjadi contoh yang bagus, tapi catatannya tanahnya sebaiknya dari pemerintah supaya kita bisa bergerak cepat," kata Hanggoro.

Menurut Hanggoro, selama pembangunan terdapat sekitar 2.000 tenaga ahli dari Tiongkok dan sekitar 13 ribu pekerja dari Indonesia yang terlibat.

Proyek sepanjang 145 kilometer itu juga menghadapi tantangan kondisi tanah yang tidak stabil di sejumlah titik. Ia menilai sampai hari ini rute Whoosh masih banyak titik rawan.

"Ini memang jadi PR kita untuk terus mencermati agar tidak terjadi hal-hal yang kurang bagus," ujarnya.

Hanggoro bercerita proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung diinisiasi langsung oleh Presiden RI saat itu Joko Widodo dan Presiden China Xi Jinping. Proyek tersebut kemudian ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015.

"Kami banyak belajar bersama dengan saudara-saudara kita dari Tiongkok, dari mulai mendesain kemudian mengonstruksikan proyek ini, kita bahu-membahu," paparnya.

Sementara itu, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyebut operasional Whoosh kini sepenuhnya dijalankan sumber daya manusia Indonesia. Seluruh perjalanan kereta cepat sudah tidak lagi menggunakan masinis dari Tiongkok.

Ia mengatakan saat ini terdapat 652 SDM Indonesia yang bertugas di operasional maupun perawatan sarana dan prasarana. Dari jumlah tersebut, 80 orang di antaranya merupakan masinis.

"Sekarang ini seluruh perjalanan kereta cepat itu sudah tidak lagi menggunakan expert dari Tiongkok. Jadi sudah dioperasikan oleh masinis dari Indonesia dan teknisinya seluruhnya itu sudah ditugaskan ke teknisi Indonesia yang sudah selesai melakukan proses transfer knowledge," kata Eva.

Meski begitu, proses alih pengetahuan pada aspek sarana dan prasarana masih berlangsung. Eva menyebut transfer knowledge telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan selesai tahun ini.

"Serah terima pekerjaan sudah mencapai sekitar 85 persen. Jadi 15 persennya lagi itu masih ada di sarana, prasarana, tapi itu sudah tinggal sedikit lagi. Harusnya targetnya sudah selesai tahun ini," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten konstruksi pelat merah, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) mengakui keterlibatan dalam proyek Kereta Cepat Whoosh menjadi beban yang menggerus performa laba setiap tahunnya.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengungkapkan bahwa perseroan harus membukukan kerugian dari proyek tersebut di kisaran Rp1,7 triliun hingga Rp1,8 triliun per tahun. Hal ini dipicu oleh besarnya beban yang harus ditanggung perseroan sebagai bagian dari konsorsium Indonesia.

"Porsi kita itu setiap tahun membukukan rugi yang memang cukup besar. Kalau tahun 2025, porsinya sekitar Rp1,7 triliun atau Rp1,8 triliun. Hampir setiap tahun sebesar itu, sehingga memang cukup berat bagi WIKA untuk mencatatkan laba yang baik," ujar Agung di Jakarta baru-baru ini.

Berdasarkan laporan keuangan perseroan, WIKA membukukan kerugian bersih yang membengkak secara signifikan menjadi Rp9,71 triliun pada 2025.

Kondisi itu berbanding terbalik dengan posisi rugi pada 2024 yang sebesar Rp2,27 triliun. Pembengkakan kerugian juga sejalan dengan penurunan pendapatan perseroan sebesar 30,75% menjadi Rp13,32 triliun pada 2025.

Agung menjelaskan bahwa meski emiten BUMN Karya ini berkeinginan untuk mengurangi keterlibatan guna menyehatkan neraca keuangan, melepas kepemilikan saham di proyek Whoosh bukan proses yang mudah.

Proyek ini diketahui dikelola oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) di mana konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), memegang 60% saham. WIKA merupakan salah satu pemegang saham di PSBI bersama PT KAI (Persero), PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR), dan PTPN VIII.

Total investasi proyek ini mencapai US$7,2 miliar yang kemudian mengalami pembengkakan biaya sekitar US$1,2 miliar atau setara Rp20,05 triliun.

“Kebanyakan orang kalau punya aset ya dijual. Tapi kan tidak semudah itu, karena ya Kereta Cepat ini berbeda ya. Karena Kereta Cepat ini kan meskipun B2B atau business to business, tetapi ada nilai politisnya juga. Sehingga tidak mudah buat kita untuk bisa melepas aset di Kereta Cepat,” ujar Agung.

WIKA juga tengah memperjuangkan klaim atas pembengkakan biaya proyek kepada KCIC senilai Rp5,02 triliun. Perseroan sebelumnya sempat mendaftarkan klaim tersebut ke Singapore International Arbitration Centre (SIAC).

Namun, Agung menyebutkan saat ini kedua belah pihak sepakat menempuh jalur mediasi terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses hukum di Singapura.

"Atas kesepakatan WIKA dan KCIC, kami sedang dalam tahap proses mediasi. Sebisa mungkin diselesaikan melalui mediasi, sehingga untuk proses di SIAC sementara ditunda dulu," pungkasnya.

________

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Skema penyelesaian proyek kereta cepat Whoosh tengah dimatangkan pemerintah, termasuk kemungkinan perubahan struktur pengelolaannya.

Chief Operating Officer BPI Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria menyebut keputusan final ditargetkan rampung dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Menanggapi isu pengambilalihan PT Kereta Cepat Indonesia China oleh Kementerian Keuangan, Dony tidak membantah adanya opsi tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah masih mengkaji sejumlah alternatif.

Hal itu disampaikan Dony jelang rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

“Iya, kemungkinan. Ini sedang kita [bahas] insya Allah mudah-mudahan sebentar lagi selesai, kita pikirkan satu-satu,” ujarnya.

Kendati demikian, rincian opsi yang tengah dibahas belum disampaikan karena prosesnya belum final.

“Ada beberapa skema tentunya, nanti saya akan update. Kalau sekarang belum final, takut ramai lagi,” katanya.

Seluruh proses pengambilan keputusan terkait proyek Whoosh, termasuk penentuan skema terbaik yang akan dipilih, ditargetkan rampung dalam waktu dekat.

Namun, ia menekankan bahwa yang dimaksud selesai bukan hanya satu opsi tertentu, melainkan keseluruhan proses penentuan skema.

“Semua penyelesaian itu, jadi apakah opsi A, opsi B, tapi 1–2 bulan ini akan selesai,” jelasnya.

Ketika kembali dikonfirmasi mengenai kemungkinan pengelolaan proyek dialihkan ke Kementerian Keuangan, ditegaskan bahwa keputusan terkait hal tersebut hingga kini belum diambil.

Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko Infrawil) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut keberlanjutan proyek kereta cepat Whoosh hingga Jawa Timur dilakukan secara paralel sambil menunggu restrukturisasi keuangan PT Kereta Cepat Indonesia China sebagai operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

Ia mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Danantara Indonesia terkait dengan rencana Whoosh beroperasi hingga Banyuwangi, Jawa Timur.

"Tahapan hari ini kita lakukan paralel," ujar AHY dalam konferensi pers Update Pelaksanaan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Persiapan Mudik Lebaran di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

AHY menjelaskan sambil mengembangkan proyek lanjutan Whoosh, pemerintah juga akan memastikan restrukturisasi keuangan KCJB tetap berjalan.

Menurutnya, restrukturisasi keuangan KCJB menjadi sangat penting lantaran akan mempengaruhi peta jalan atau roadmap pengembangan Whoosh hingga Jawa Timur.

Lebih lanjut, AHY mengatakan apabila solusi untuk permasalahan keuangan KCJB telah didapatkan maka proyek masa depan Whoosh dapat dilanjutkan.

"Sebaiknya kita pastikan dulu KCJB-nya tuntas, artinya solusinya sudah bisa diambil dengan baik, baru setelah itu kita kembangkan berikutnya," jelasnya.

AHY menekankan bahwa pemerintah masih memiliki semangat untuk terus mengelola dan mengembangkan Whoosh agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas.

Ia menyampaikan kehadiran Whoosh hingga wilayah terujung Jawa Timur dapat mengubah peta pembangunan di daerah yang dilalui.

"Kalau Jakarta-Surabaya bisa ditempuh dalam waktu kurang lebih 3 jam saja lewat kereta, saya rasa ini akan mengubah peta pembangunan, sekaligus juga pertumbuhan ekonomi baru bisa kita hadirkan di sepanjang jalur," imbuhnya.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bakal ikut terbang ke China untuk menegosiasi penanganan utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Purbaya telah bertemu dengan CEO Danantara Rosan Roeslani di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, pagi ini, Rabu (3/12/2025). Namun, dia masih menunggu kepastian siapa pihak yang akan ikut ditemui olehnya nanti.

"Jadilah [ikut ke China]. Cuma saya bilang begini, saya enggak tahu di China ketemu siapa. China Development Bank, apa NDRC [National Development and Reform Commission]. Nanti kalau udah clear ketemu siapa dan skemanya seperti apa, baru kami ke China. Kalau enggak saya bingung ke China ketemu siapa, enggak jelas," tuturnya kepada wartawan saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Purbaya mengatakan bahwa ada banyak hal yang dibahas pada pertemuannya dengan Rosan pagi ini. Isu yang menjadi sorotan terkait utang proyek Whoosh, dia mengaku keduanya masih mencari solusi yang cocok.

Ke depan, tim teknis dari Kemenkeu dan Danantara bakal berdiskusi lebih lanjut. Purbaya menyampaikan bahwa sampai saat ini pun belum ada keputusan yang jelas mengenai solusi penyelesaian utang proyek senilai US$7 miliar lebih itu.

"Saya sih belum tahu sampai detail, tetapi gambaran besarnya clear lah kami mau ngapain ke depan. Harusnya sih," jelas pria yang sebelumnya menjabat Deputi di Kemenko Maritim dan Investasi itu.

Jaminan dari Prabowo

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengakhiri polemik pro kontra di internal pemerintah terkait dengan keikutsertaan APBN dalam menanggung beban utang Whoosh. Dia menyatakan bahwa akan bertanggung jawab melunasi utang proyek strategis nasional (PSN) yang dibangun saat era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu.

"Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya," kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kemudian, CEO Danantara Rosan Perkasa Roeslani turut menyampaikan bahwa ada beberapa opsi yang tengah dipertimbangkan pemerintah, salah satunya memberikan public service obligation (PSO).

Untuk diketahui, pemberian PSO pada sektor transportasi umum adalah hal yang biasa. Tiket kereta commuter atau KRL salah satunya merupakan transportasi publik yang biaya atau tiketnya mendapatkan PSO dari APBN.

Usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, Rabu (5/11/2025), Rosan memastikan APBN akan ikut serta mendanai KCJB atau Whoosh yang nilai proyeknya mencapai US$7 miliar lebih (sekaligus cost overrun).

"Nanti memang ada porsi yang memang public service obligation akan ditanggung oleh pemerintah," jelasnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/11/2025) malam.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (17/11/2025), di tengah isu restrukturisasi utang megaproyek tersebut oleh BPI Danantara.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan kedatangannya hanya untuk melakukan diskusi dengan Menko Perekonomian, tanpa pembahasan khusus. Namun, dia tidak menjawab lebih lanjut pembahasan mengenai KCIC.

Ketika ditanyai soal rencana restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta—Bandung alias Whoosh, dia menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Danantara.

“Pokoknya kalau untuk restru [restrukturisasi utang], kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi, apa pun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara,” ujar Dwiyana saat ditemui usai pertemuan di Kemenko Perekonomian.

Dia menambahkan bahwa KCIC mengikuti arahan satu pintu melalui Danantara, termasuk masukan dan koordinasi lanjutan dari Kemenko Perekonomian.

Saat ditanya mengenai komunikasi KCIC dengan Danantara, Dwiyana kembali menekankan bahwa seluruh proses akan berjalan melalui badan tersebut. Begitu pula terkait perkembangan rencana perpanjangan trase Whoosh ke Surabaya, dia hanya menyampaikan bahwa hal itu juga diserahkan sepenuhnya kepada Danantara.

“Makanya biar satu pintu dengan Danantara,” ujarnya singkat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah dan Danantara berencana membagi peran dalam pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Rencananya, pemerintah mengambil alih porsi infrastruktur (prasarana), sementara Danantara fokus pada operasional (sarana). Meskipun skema restrukturisasi utang Whoosh itu selaras dengan kerangka perkeretaapian nasional, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi menambah beban APBN dan belum menyentuh akar persoalan desain proyek.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan bahwa skema pembagian peran tersebut pada dasarnya konsisten dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian.

Regulasi tersebut secara tegas memisahkan tanggung jawab pembangunan dan pembiayaan prasarana yang berada pada pemerintah, sementara sarana dan operasional menjadi domain operator.

“Prasarana itu sesuatu yang diam, seperti rel, jembatan, atau tanah, sehingga semestinya menjadi milik dan tanggung jawab pemerintah. Sarana adalah ranah operator. Model inilah yang sejak 2007 membuat transformasi kereta api berjalan lebih cepat,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Minggu (16/11/2025).

Dia mengingatkan bahwa setelah UU tersebut terbit, pemerintah dapat fokus membangun rel ganda (dual track) di berbagai ruas Pulau Jawa, sehingga PT KAI mampu meningkatkan kualitas layanan.

Dalam konteks Whoosh, sambungnya, komponen prasarana mencapai sekitar 80% dari total biaya proyek. Sementara 20% sisanya merupakan sarana, biaya bunga tertunda, dan komponen operasional lainnya.

Oleh karena itu, pembagian beban antara pemerintah dan Danantara secara alami mengikuti porsi biaya tersebut. Hanya saja, Wijayanto menekankan bahwa struktur kepemilikan KCIC bersifat campuran, yakni 60% saham dimiliki konsorsium BUMN Indonesia dan 40% lainnya oleh konsorsium perusahaan China.

“Yang di-handle oleh pemerintah dan Danantara itu hanya 60%. Porsi konsorsium China adalah urusan mereka sendiri. Indonesia tidak bisa menanggung beban pada bagian yang bukan menjadi porsi nasional,” ujarnya.

Meski menganggap opsi saat ini sebagai solusi realistis, Wijayanto menilai persoalan utama Whoosh berasal dari klaim awal bahwa proyek dapat berjalan dengan skema business-to-business (B2B) murni. Padahal, sepanjang sejarah, investasi perkeretaapian tidak pernah dapat sepenuhnya komersial tanpa dukungan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa sempat secara tegas menolak pembayaran utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, kini ia mengaku akan mengikuti arahan sepenuhnya dari Presiden RI Prabowo Subianto.

“Kalau saya mending nggak bayar, cuma kan ada kebijakan pimpinan di atas, Presiden dan lain-lain, ada diskusi, ini belum putus ya, kita akan cenderung membayar jalannya infrastrukturnya,” ungkap Purbaya dalam Konferensi Pers Lapor Pak Menkeu di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Purbaya berharap bisa ikut berdiskusi dengan pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dan pihak-pihak terkait dalam membahas kejelasan urun rembug polemik Whoosh. “Saya belum sampai kesimpulan seperti apa, makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi di sana, saya ikut, saya mau lihat. Jangan sampai saya rugi amat gitu,” jelasnya.

“Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Jadi, prosesnya masih berjalan,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, di tengah ramai polemik utang jumbo Whoosh, Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa dirinya selaku kepala negara bertanggung jawab penuh atas polemik dan keberlangsungan operasional Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

Prabowo mengaku sudah mempelajari segala polemik proyek yang dibangun era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) tersebut dan menyatakan tak ada masalah.

“Nggak usah khawatir, ribut-ribut Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya tidak ada masalah, saya akan tanggung jawab nanti Whoosh semuanya,” kata Presiden setelah meresmikan operasional Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Dalam kesempatan itu, Presiden menyatakan proyek kereta cepat Whoosh tidak menghadapi persoalan serius seperti yang ramai diberitakan. Dalam pernyataannya, Presiden meminta masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang menimbulkan kekhawatiran publik.

Presiden menegaskan, Indonesia adalah negara besar yang mampu mengelola proyek strategis nasional seperti Whoosh. PT Kereta Api Indonesia (Persero) juga tidak perlu cemas karena seluruh tanggung jawab terhadap pengelolaan transportasi publik merupakan tanggung jawab pemerintah. “Indonesia bukan negara sembarangan, saya hitung nggak ada masalah. PT KAI nggak usah khawatir, semuanya nggak usah khawatir, kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat kita,” kata Prabowo.

Prabowo menyoroti bahwa transportasi publik seperti Whoosh tidak seharusnya dinilai dari sisi keuntungan finansial semata, melainkan dari manfaat sosial yang diberikan kepada masyarakat. “Whoosh itu semua public transport di seluruh dunia, jangan dihitung untung rugi, hitung manfaat untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu, ini namanya public service obligation,” katanya.

Presiden juga mengungkapkan bahwa pemerintah selama ini telah memberikan subsidi besar untuk layanan kereta api, sebagai bentuk kehadiran negara dalam melayani rakyat. “Tadi disampaikan menhub (menteri perhubungan), semua kereta api kita pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya, ini kehadiran negara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang bersih agar dana publik benar-benar kembali kepada masyarakat. Ia menegaskan akan menindak tegas praktik kebocoran dan korupsi yang merugikan keuangan negara. “Dari mana uang itu? Dari pajak, dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri, akan kita kembalikan untuk pelayanan rakyat,” kata Presiden.

Menutup pernyataannya, Prabowo meminta agar isu Whoosh tidak dipolitisasi dan masyarakat tidak terpancing oleh pihak-pihak yang ingin menimbulkan keresahan. “Jangan dipolitisasi, jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada pihak-pihak yang nggak tahu dari mana, yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik utang Kereta Cepat Whoosh menjadi risiko guncangan keuangan bagi PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) yang terlibat dalam megaproyek yang menghubungkan Jakarta-Bandung tersebut.

WIKA yang merupakan emiten konstruksi pelat merah tengah menghadapi ancaman rugi jumbo hingga Rp5,01 triliun terkait dengan sengketa konstruksi.

Salah satu BUMN Karya tersebut memiliki dua peran dalam proyek Whoosh, yakni sebagai investor di PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dengan porsi 32% saham atau senilai Rp6,1 triliun dan kontraktor lokal utama yang tergabung dalam konsorsium bersama sejumlah kontraktor China.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito menjelaskan dalam kapasitasnya sebagai kontraktor, perseroan menangani sekitar 25% pekerjaan konstruksi, termasuk fondasi, timbunan dan galian tanah.

Namun, selama proses pembangunan, WIKA memiliki klaim atas cost overrun senilai Rp5,01 triliun. Klaim yang masuk piutang dalam penyelesaian kontrak (PDPK) itu tengah diajukan kepada PT Kereta Cepat Indonesia (KCIC).

KCIC selaku pengelola kereta cepat Whoosh, merupakan perusahaan patungan antara China dan PSBI dengan kepemilikan saham mencapai 60%.

“Memang dari segi konstruksi pun kami rugi cukup besar juga. Kalau dispute ini tidak disetujui, tentu kami akan menelan kerugian cukup besar,” ucap Agung, Rabu (12/11/2025).

Adapun proses pengajuan klaim tengah berproses di Singapore International Arbitration Centre (SIAC). Meski demikian, manajemen belum dapat menyimpulkan seberapa besar persentase keberhasilan atas sengketa tersebut.

Di sisi lain, WIKA juga mencatat kerugian operasional dari posisinya sebagai investor PSBI. Hal itu dikarenakan pendapatan tiket kereta cepat belum sesuai proyeksi awal, sehingga eksposur finansial dari proyek ini dinilai cukup besar.

Agung menambahkan bahwa polemik kereta cepat saat ini sedang ditangani oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia, selaku holding BUMN.

Menurutnya, terdapat kemungkinan KCIC akan direstrukturisasi atau kepemilikan pemegang saham PSBI akan diambilalih pemerintah. Jika terealisasi, WIKA diyakini meraih dampak positif dari langkah tersebut.

“Kami sedang menunggu. Tentunya, kalau ini diambil oleh pemerintah akan berdampak positif buat WIKA. Di mana tadi kami sampaikan bahwa eksposur WIKA di kereta cepat sebagai investor kira-kira Rp6,1 triliun, belum lagi terkait dengan dispute konstruksi yang kami masih mengalami kerugian,” ucapnya.

Menilik kinerja keuangan sepanjang Januari-September 2025, WIKA telah menderita rugi bersih Rp3,21 triliun. Kondisi tersebut sangat kontras dibandingkan periode sama tahun lalu yang mampu laba hingga Rp741,43 miliar.

Kisruh utang proyek Kereta Cepat bahkan membuat Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia untuk ikut turun tangan.

Seperti diketahui, Whoosh menelan biaya investasi sekitar US$7,27 miliar atau Rp120,44 triliun. Mayoritas atau sekitar 75% proyek tersebut dibiayai melalui pinjaman dari China Development Bank (CDB), dengan bunga sebesar 2% per tahun. Utang pembangunan Whoosh dilakukan dengan skema bunga tetap (fixed) selama 40 tahun pertama.

Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria mengatakan akan berfokus pada aspek operasional Whoosh. Di sisi lain, pemerintah akan bertanggung jawab pada sisi infrastruktur.

“Mana yang porsinya Danantara tentu akan dilakukan oleh Danantara, terutama sekali berkaitan operasional daripada Whoosh dan juga ada porsinya pemerintah yang berkaitan dengan infrastruktur,” kata Dony saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Selasa (11/11/2025).

Dony menjelaskan alasan Danantara bertanggung jawab terhadap sisi operasional itu sejalan dengan disampaikan Presiden Prabowo Subianto. Terlebih, dia menyebut Whoosh telah memberikan segudang manfaat untuk masyarakat hingga perekonomian negara.

“Jadi kami bertanggung jawab terhadap operasional daripada Whoosh supaya bagaimana Whoosh lebih optimal lagi memberikan layanan yang lebih baik lagi, dan tentu saja mudah-mudahan ke depannya membawa penumpang lebih banyak lagi,” tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berharap bisa ikut terlibat dalam rencana negosiasi pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh antara Indonesia dengan Pemerintah China.

Pemerintah saat ini juga tengah merencanakan untuk mengirim tim negosiasi yang telah ditunjuk untuk mengurus perihal rencana restrukturisasi skema pembayaran utang pembangunan Kereta Cepat Whoosh tersebut ke China.

Purbaya yang merupakan mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini juga berharap dirinya turut serta dilibatkan dalam pembicaraan dengan Pemerintah China dan perusahaan-perusahaan mitra yang tergabung dalam Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

"Tapi nanti akan didiskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran [utang Whoosh] persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti," ucap Purbaya, Senin (10/11/2025).

Dirinya juga angkat bicara mengenai rencana yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan dana sitaan dari para koruptor dalam rangka pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini masih berdiskusi lebih lanjut mengenai rencana penggunaan harta pengembalian atas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Saat ini, rencana tersebut menurutnya masih baru dalam bentuk garis besar semata.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) buka suara ihwal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengendus dugaan penjualan tanah negara yang digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJP) atau Whoosh.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengaku belum mengetahui informasi terkait dugaan penjualan tanah negara untuk Whoosh itu.

“Wah, aku belum tahu tuh [KPK terkait dugaan tanah negara dijual untuk proyek Whoosh]. Ya biarin aja nanti Pak KPK-nya untuk menjelaskan, biar diteliti oleh Pak KPK dulu,” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (11/11/2025).

Namun demikian, Nusron menegaskan pihaknya siap mendukung langkah KPK apabila dibutuhkan data atau dokumen pertanahan terkait dengan penyelidikan tersebut.

Dia juga menegaskan secara prinsip, proses pengadaan tanah sudah memiliki aturan dan mekanisme resmi yang ketat, salah satunya dengan melibatkan appraisal (penilai independen).

“Biasanya kalau soal harga, harga itu pakai appraisal. Kalau enggak terjadi kesepakatan appraisal, ngotot konsinyasi. Begitu biasanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya sejumlah oknum yang menjual tanah milik negara kepada negara, seiring dengan penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh.

Hal itu disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

“Yang sedang kita tangani itu terkait dengan pembebasan lahan [proyek Whoosh], yang di sana ada terindikasi tindak pidana korupsi,” kata Asep.

Dia menuturkan, lahan-lahan yang dibebaskan digunakan untuk membangun konstruksi tiang penyanggah rel kereta cepat. Persoalannya adalah sejumlah lahan yang dibebaskan merupakan milik negara.

Dalam penyelidikannya, KPK mengendus adanya sejumlah oknum yang menjual tanah milik negara kepada negara. “Ada oknum-oknum di mana yang bersangkutan itu yang seharusnya ini milik negara, tapi dijual lagi kepada negara,” ujarnya.

Terkait lahan-lahan yang dimiliki secara pribadi, Asep mengatakan transaksi penjualan dapat sah-sah saja asalkan tidak terjadi penggelembungan dana.

Dia menegaskan jika nantinya ditemukan indikasi mark-up harga, tim lembaga antirasuah akan melakukan tindakan pemberantasan korupsi.

“Misalkan kalau itu milik pribadi dan seharusnya mendapat pembayaran, ya tentunya pembayaran yang wajar. Kita juga kalau pembayarannya wajar, tidak akan kita perkarakan," tegasnya.

Selain itu, KPK juga mengusut kerugian negara dari dugaan skandal pada proyek strategis nasional (PSN) yang dieksekusi di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

“Kerugian dari sisi pembebasan lahan inilah yang sedang kita kejar dan kita akan kembalikan kepada negara," sambungnya.

Namun, Asep belum bisa menjelaskan secara rinci lokasi mana saja yang terindikasi korupsi karena masih proses penyelidikan.

“Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah ataukah yang di Bandung di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Penyelidikan dugaan korupsi proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) atau Whoosh memasuki babak baru. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan penyelidikan ini diduga tindak pidana korupsi terkait pembebasan lahan.

Pernyataan itu disampaikan oleh Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers, Senin (10/11/2025) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Yang sedang kita tangani itu terkait dengan pembebasan lahan [proyek Whoosh], yang di sana ada terindikasi tindak pidana korupsi," kata Asep.

Lahan-lahan yang dibebaskan digunakan untuk membangun konstruksi tiang penyanggah rel kereta cepat. Persoalannya adalah sejumlah lahan yang dibebaskan merupakan milik negara.

Lebih lanjut, KPK mengendus adanya sejumlah oknum yang menjual tanah milik negara kepada negara.

"Ada oknum-oknum di mana yang bersangkutan itu yang seharusnya ini milik negara, tapi dijual lagi kepada negara," ujar Asep.

Terkait lahan-lahan yang dimiliki secara pribadi, Asep mengatakan transaksi penjualan dapat sah-sah saja asalkan tidak terjadi penggelembungan dana.

Dia menegaskan bahwa jika nantinya ditemukan indikasi mark-up harga, tim lembaga antirasuah akan melakukan tindakan pemberantasan korupsi.

"Misalkan kalau itu milik pribadi dan seharusnya mendapat pembayaran, ya tentunya pembayaran yang wajar. Kita juga kalau pembayarannya wajar, tidak akan kita perkarakan," tegas Asep.

KPK juga mengusut kerugian negara dari dugaan skandal pada proyek strategis nasional (PSN) yang dieksekusi di era Presiden ke-7 Joko Widodo itu.

"Kerugian dari sisi pembebasan lahan inilah yang sedang kita kejar dan kita akan kembalikan kepada negara," tuturnya.

Meski demikian, Asep belum bisa menjelaskan secara rinci lokasi mana saja yang terindikasi korupsi karena masih proses penyelidikan.

"Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah ataukah yang di Bandung di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," jelas Asep.

Mark-Up Proyek Whoosh

Asep menyatakan pengungkapan materi penyelidikan kasus ini sekaligus meluruskan isu yang berkembang di masyarakat sebelumnya bahwa penyelidikan dugaan korupsi whoosh terkait mark-up anggaran rel, sebagaimana sempat dilontarkan oleh Mahfud MD.

Adapun penyelidikan sudah berlangsung pada awal tahun 2025. Penyelidik masih mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah dugaan perkara ini naik ketahap penyidikan atau tidak.

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Beban Utang Whoosh

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berharap diajak ke China supaya bisa terlibat langsung dalam rencana negosiasi pembayaran utang Kereta Cepat Whoosh antara Indonesia dengan Pemerintah China.

Selain itu, Purbaya juga menanggapi rencana Presiden Prabowo Subianto menggunakan harta rampasan korupsi untuk pembayaran utang kereta cepat.

Pemerintah saat ini juga tengah merencanakan untuk mengirim tim negosiasi yang telah ditunjuk untuk mengurus perihal rencana restrukturisasi skema pembayaran utang pembangunan Kereta Cepat Whoosh tersebut ke China.

"Tapi nanti akan diskusikan dan mungkin Indonesia akan kirim tim ke China lagi kan, untuk diskusi seperti apa nanti pembayaran [utang Whoosh] persisnya. Kalau itu saya diajak biar saya tahu diskusinya seperti apa nanti," ucap Purbaya di Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Senin (10/11/2025) malam.

Dirinya juga angkat bicara mengenai rencana yang digaungkan Presiden Prabowo Subianto untuk menggunakan dana sitaan dari para koruptor dalam rangka pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Purbaya menjelaskan, pemerintah saat ini masih berdiskusi lebih lanjut mengenai rencana penggunaan harta pengembalian atas hasil tindak pidana korupsi tersebut. Saat ini, rencana tersebut menurutnya masih baru dalam bentuk garis besar semata.

"Masih didiskusikan, masih didiskusikan, nanti detailnya. Itu masih yang ada adalah masih garis-garis besarnya," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia akan membayar sekitar Rp1,2 triliun per tahun, dalam skema pelunasan utang kereta cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Hal tersebut disampaikan Prabowo setelah meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta Pusat pada Selasa (4/11/2025) lalu.

Prabowo menyatakan bahwa salah satu sumber pendanaan utang tersebut akan bersumber dari uang hasil rampasan korupsi. Dia lantas berujar bahwa pemerintah tak akan memberikan kesempatan lagi bagi para koruptor untuk kembali mencari celah dalam keuangan negara demi keuntungan pribadi.

“Jadi saudara saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tutur Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan penyelidikan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh terkait dengan dugaan korupsi pembebasan lahan.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

"Yang sedang kita tangani itu terkait dengan pembebasan lahan, yang di sana ada terindikasi tindak pidana korupsi," kata Asep.

Dia menuturkan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan tiang-tiang yang menopang rel Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB). Asep menjelaskan karena masih dalam tahap penyelidikan, tim masih mencari lokasi pembebasan lahan yang diduga terkait tindak pidana korupsi.

"Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah ataukah yang di Bandung di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," jelas Asep.

Asep menduga ada lahan-lahan milik negara yang kemudian dijual tidak sesuai harga atau diduga terjadi indikasi mark-up, sehingga berpotensi merugikan negara dalam jumlah besar.

Jika menggunakan lahan negara, kata dia, seharusnya tidak ada pembelian dari negara.

Diketahui, penyelidikan sudah berlangsung pada awal 2025. Penyelidik masih mengumpulkan informasi untuk menentukan apakah dugaan perkara ini naik ke tahap penyidikan atau tidak.

"Adapun penyelidikan perkara ini sudah dimulai sejak awal tahun, jadi memang ini masih terus berprogres," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (27/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan bahwa tetap menggelar penyelidikan dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), meski Presiden Prabowo Subianto mengatakan siap bertanggung jawab terhadap polemik utang Whoosh.

Tanak menegaskan bahwa hal itu tidak mengganggu penyelidikan yang telah berlangsung sejak awal tahun 2025 itu. Menurutnya, Presiden justru mendukung upaya pemberantasan korupsi sebagaimana menjadi salah satu program asta cita.

Dia menuturkan jika memang nantinya terbukti terdapat indikasi korupsi dalam proyek Whoosh, KPK juga akan melaporkan kepada Prabowo.

"Jadi kalau memang hasil penyelidikan memang terindikasi cukup bukti ada perbuatan tindak pidana korupsi, kita akan sampaikan [ke Presiden]," kata Tanak kepada jurnalis di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/11/2025).

Tanak mengatakan sampai saat ini penyelidik masih melakukan penyelidikan untuk mengumpulkan informasi yang mengarah pada tindak pidana korupsi.

"Masih mengumpulkan data dan informasi. Begitu supaya tidak salah dalam menetapkan," ujarnya.

Setelah menemukan bukti yang cukup, kata Tanak, tim penyidik melakukan ekspos di hadapan para pimpinan KPK untuk tindak lanjut penelusuran informasi lainnya.

Sebelumnya, kasus utang Whoosh kembali mencuat setelah Mahfud MD mengatakan adanya dugaan mark-up dalam proyek tersebut kereta cepat tersebut.

Mahfud MD menyampaikan Indonesia memperhitungkan pembangunan kereta cepat USD52 juta per kilometer, sedangkan berdasarkan perhitungan China biaya per kilometer USD17-18 juta.

"Dugaan mark up gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 KM kereta Whoosh itu US$52 juta, namun di China sendiri hitungannya hanya US$17 juta sampai US$18 juta. Naik tiga kali lipatkan?" ungkapnya dalam akun YouTube Mahfud MD Official, Rabu (15/10/2025).