IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara mengungkapkan masih banyak aset tanah milik negara yang saat ini dikuasai oleh pihak ketiga.

Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu tantangan dalam upaya pemerintah menyediakan hunian bagi masyarakat, khususnya melalui pembangunan rumah susun.

Ara mengatakan persoalan penguasaan tanah negara menjadi pekerjaan rumah yang tengah dihadapi pemerintah. Menurutnya, ketika negara membutuhkan lahan untuk kepentingan rakyat, proses pemanfaatannya tidak selalu berjalan mudah.

"Kita harus katakan inilah PR berat. Ya kita tahu masalah-masalah tanah, masih cukup banyak tanah-tanah negara dikuasai pihak ketiga," ungkapnya di Wisma Danantara, Jakarta Selatan, Senin (29/6/2026).

Ia menilai banyak aset strategis milik negara yang justru berada dalam penguasaan pihak lain. Karena itu, diperlukan sinergi antar kementerian dan lembaga untuk menata kembali pemanfaatan aset-aset tersebut.

"Saya pikir ini tantangan juga Menteri Keuangan bagaimana aset-aset kita itu banyak dikuasai oleh pihak ketiga, bahkan yang strategis-strategis," kata Ara.

Menurut Ara, kondisi ini juga diperparah lantaran pihak yang menguasai aset negara umumnya memilih lahan yang memiliki nilai strategis.

"Hebat itu yang menguasai itu, kalau yang enggak strategis dia tidak mau menguasai, yang mau dikuasainya yang strategis," sebutnya.

Di sisi lain, Ara menegaskan pembangunan hunian vertikal menjadi salah satu solusi yang ditempuh pemerintah untuk mengatasi backlog atau kekurangan kepemilikan rumah yang masih tinggi di Indonesia.

Ara menambahkan bahwa berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023, backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai 9,64 juta unit.

"Permasalahan penyediaan perumahan terutama di kawasan perkotaan, juga dihadapkan dengan keterbatasan lahan untuk pembangunan perumahan. Oleh sebab itu penyediaan perumahan di kawasan perkotaan diarahkan melalui pembangunan hunian vertikal," kata dia.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah mulai menginventarisasi sejumlah lahan negara yang saat ini dikuasai atau ditempati pihak lain guna mendukung percepatan program perumahan rakyat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyebutkan, langkah ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengoptimalkan aset negara bagi kepentingan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Maruarar usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Maruarar mengungkapkan, berdasarkan laporan yang diterimanya dari Kementerian BUMN dan PT Kereta Api Indonesia, terdapat cukup banyak lahan milik negara—terutama milik KAI—yang saat ini telah ditempati masyarakat.

“Seperti yang saya lihat tadi pagi di kawasan Bandung, itu cukup banyak yang memang tanah kereta api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat,” ujarnya.

Selain di Bandung, temuan serupa juga ditemukan di kawasan Tanah Abang, Jakarta, yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi perumahan rakyat.

“Kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga, kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara,” katanya.

Pendekatan Persuasif ke Masyarakat

Terkait pihak yang menguasai lahan tersebut, Maruarar menyebut tidak hanya berasal dari kelompok tertentu, melainkan juga masyarakat umum. Pemerintah pun akan mengedepankan pendekatan persuasif dalam penataan ulang lahan.

“Ya tentu bisa masyarakat, kita bicarakan baik-baik lah,” ucapnya.

Dia menegaskan, sesuai arahan Presiden, seluruh tanah negara harus dimanfaatkan untuk kepentingan publik.

“Yang pasti tanah negara itu arahan Presiden Prabowo digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” tegasnya.

Skema Nasional Sedang Disiapkan

Pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah besar dalam pengelolaan lahan negara secara nasional. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid disebut telah mengidentifikasi sejumlah titik strategis yang akan diumumkan dalam waktu mendatang.

Sementara itu, pembiayaan proyek akan didukung oleh Badan Pengelola Investasi Danantara sebagai bagian dari sinergi lintas sektor.

Dalam upaya mempercepat program perumahan, pemerintah juga telah memberikan berbagai insentif fiskal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk pembebasan sejumlah biaya.

“BPHTB gratis, biaya perolehan tanah dan bangunan gratis, kemudian PBG juga sudah diberikan gratis,” jelas Maruarar.

Dia menambahkan, kebijakan ini merupakan bentuk intervensi langsung negara untuk meringankan beban masyarakat dalam mengakses hunian.

“Artinya intervensi negara jelas pajak-pajaknya dinolkan,” tegasnya.

Penyaluran Berbasis Data BPS

Agar tepat sasaran, pemerintah akan menggunakan data dari Badan Pusat Statistik dalam menentukan penerima manfaat program perumahan.

Menurut Maruarar, bantuan akan difokuskan pada kelompok masyarakat dalam desil satu hingga empat, yakni kelompok berpenghasilan rendah.

“Jangan nanti yang kaya dapat, yang membutuhkan yang kurang mampu tidak dapat,” ujarnya.

Program perumahan rakyat sendiri mengalami peningkatan signifikan pada 2026. Pemerintah menargetkan renovasi 400.000 rumah, naik drastis dibandingkan 45.000 unit pada tahun sebelumnya.

“Sedang dipersiapkan langkah-langkah untuk ke depannya lebih besar lagi,” kata Maruarar.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan para jajaran menteri hingga PT Kereta Api Indonesia (Persero) untuk mengambil kembali lahan-lahan milik negara yang saat ini dikuasai pihak lain. Lahan tersebut rencananya akan dimanfaatkan untuk pembangunan rumah susun bagi masyarakat.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) menjelaskan bahwa arahan Presiden Prabowo berfokus pada optimalisasi lahan negara di kawasan perkotaan, khususnya yang berada di bawah pengelolaan BUMN seperti perkeretaapian.

“Arahan beliau, bagaimana fokus di kota-kota, bagaimana lahan-lahan negara, terutama dari kereta api yang ada di BUMN maupun Danantara itu diprioritaskan untuk rumah susun,” kata Maruarar usai rapat di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/4/2026).

Maruarar menyampaikan dalam dua hari terakhir dirinya bersama Direkur PT Kereta Api Bobby Rasyidin dan Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria meninjau langsung kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Jadi bagaimana lahan-lahan negara ini bisa dikelola untuk perumahan rakyat. Nanti dikombinasi juga untuk masyarakat berpenghasilan rendah, juga yang menengah supaya ada kombinasi,” kata Maruarar.

Selain di Jakarta, Maruarar juga melaporkan kepada Prabowo mengenai lahan milik negara yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat, serta lokasi lain yang terdapat lahan milik negara yang sangat potensial. Mengenai lahan milik negara yang berlokasi di Bandung, Maruarar mengatakan pihaknya bersama PT KAI mulai mempersiapkan pembangunan untuk perumahan rakyat.

Berdasarkan laporan dari PT KAI dan Danantara, Maruarar mengungkapkan cukup banyak lahan milik negara di Bandung yang dikuasai pihak lain. Ia menyebutkan sejumlah lokasi lahan milik negara yang dikuasai pihak lain.

“Yang memang tanah Kereta Api tetapi sudah diduduki oleh masyarakat. Kemudian juga kemarin di Tanah Abang kita melihat ada beberapa lokasi juga kita akan komunikasikan karena itu adalah tanah negara, tentunya itu digunakan untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia,” ujar Maruarar.

Mengenai siapa pihak lain yang menguasai tanah milik negara, menurut Maruarar kemungkinan masyarakat. Tetapi ia tidak merinci siapa. “Ya tentu bisa masyarakat,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan tengah menyelidiki dugaan pidana terkait enam perusahaan milik Sugar Group Companies (SGC) di Lampung.

Jampidsus Kejagung, Febrie Adriansyah mengatakan dugaan pidana itu berkaitan dengan penerbitan hak guna usaha (HGU) di tanah negara atau milik Kemenhan.

"Bidang Pidsus juga sedang melakukan penyelidikan [terkait] peralihannya [penerbitan HGU ke enam perusahaan]," ujar Febrie di Kejagung, Rabu (21/1/2026).

Dia menambahkan saat ini pihaknya juga tengah melakukan penyidikan lain terkait Sugar Group Companies (SGC) dalam perkara dugaan TPPU eks Pejabat MA, Zarof Ricar.

Adapun, Febrie mengemukakan bahwa penegakan hukum oleh pihaknya berbeda dengan penindakan dari Kementerian ATR/BPN yang mencabut HGU.

"Proses yang kita lakukan proses pidana, ini terpisah dengan kebijakan secara administratif yang telah dikaji, dipertimbangkan, sehingga tadi juga dimintai masukan yang cukup lengkap penegak hukum," pungkasnya.

Di samping itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menyatakan pihaknya juga ikut menelusuri soal dugaan pidana terbitnya HGU enam perusahaan milik SGC di Lampung.

"Kenapa itu bisa diperjualbelikan, dan ini apakah kepemilikannya tersebut sah atau tidak. Karena tadi itu rapatnya kita merunut dari sejarahnya tanah tersebut," pungkasnya.

Sekadar informasi, total ada enam perusahaan yang HGU-nya dicabut dalam giat ini. Mereka yakni PT CPB, PT GPA, PT ILCM, PT ILM, PT MKS dan PT SIL. Adapun, berdasarkan laporan BPK, total 85.244 hektare ini memiliki nilai Rp14,5 triliun.

Bisnis.com, PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatra Barat mendapat instruksi resmi dari Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi untuk memanfaatkan tanah negara atau lahan milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai lokasi relokasi warga terdampak bencana.

Gubernur Sumbar Mahyeldi mengatakan instruksi tersebut diterimanya melalui sambungan telepon Mensesneg pada Senin (15/12) kemarin. Lahan milik negara dan BUMN dapat dimanfaatkan untuk relokasi warga terdampak bencana bencana alam, terutama bagi warga yang tidak memiliki lahan untuk dijadikan tempat tinggal.

“Menindaklanjuti instruksi ini, kami akan melakukan pemetaan serta memastikan kesiapan warga untuk direlokasi ini, serta akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota terdampak,” katanya dalam keterangan resmi, Selasa (16/12/2025).

Mahyeldi mengatakan hal tersebut merupakan arahan yang sangat jelas, dimana untuk penggunaan tanah milik negara maupun BUMN untuk relokasi warga terdampak dimungkinkan, dan hal ini akan segera ditindaklanjuti melalui koordinasi di lapangan.

Dia mengungkapkan bahwa hingga saat ini terdapat empat daerah yang telah melaporkan kesiapan lahan untuk relokasi warga terdampak bencana, yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Agam, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Padang Pariaman. Dengan adanya arahan pemerintah pusat, proses relokasi diharapkan dapat berlangsung lebih cepat.

“Kami berharap dengan adanya kepastian dan kesiapan lahan ini, pembangunan hunian tetap pasca bencana dapat berjalan secara serentak dan memberikan kepastian tempat tinggal yang aman dan layak bagi masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.

Sebelumnya, dalam instruksi Prasetyo Hadi kepada Gubernur Sumbar Mahyeldi melalui sambungan telepon menyatakan, langkah tersebut dinilai sebagai solusi percepatan relokasi, khususnya di tengah keterbatasan pemerintah kabupaten dan kota dalam pengadaan lahan.

“Jika di wilayah terdampak terdapat tanah negara atau lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan apabila memang dibutuhkan sebagai lokasi relokasi bagi warga yang tidak memungkinkan kembali ke tempat tinggalnya semula,” tegas Prasetyo Hadi.

Menurutnya pemerintah pusat secara aktif mendorong percepatan relokasi masyarakat terdampak bencana yang lahannya sudah tidak layak huni, agar dapat segera menempati lokasi yang lebih aman dan layak. Pemanfaatan lahan negara dinilainya sebagai alternatif konkret apabila daerah mengalami kendala dalam pembebasan lahan.

“Jika ada hak guna usaha (HGU) yang tidak diperpanjang izinnya, itu bisa dimanfaatkan. Begitu juga lahan yang dikelola BUMN, silakan dikoordinasikan di lapangan,” sebutnya.

Mensesneg juga meminta Pemprov Sumbar untuk segera mengoordinasikan langkah tersebut di lapangan, termasuk berkomunikasi dengan pemilik atau pengelola lahan serta pemerintah kabupaten dan kota terkai

“Jangan berlama-lama. Segera dilakukan. Kasihan masyarakat yang saat ini masih tinggal di pengungsian dan belum memiliki rumah,” tutupnya.

Seorang warga membersih rumah dari tumpukan material pasca dilanda bencana banjir bandang yang berada di Lambung Bukik, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatra Barat, Senin (8/12/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/12/2025).

Kedatangan Dedi Mulyadi untuk koordinasi dan supervisi terkait penyelamatan aset negara, salah satunya pencegahan korupsi pengadaan lahan.

Pria dengan sapaan akrab KDM itu tiba di kantor KPK pukul 08.43 WIB. KDM menjelaskan pencegahan korupsi pengadaan lahan karena dirinya ingin melakukan penghijauan di sejumlah wilayah di Jawa Barat.

"Pencegahan, ngurusin normalisasi sungai, penyelamatan aset negara, dan upaya kita melakukan penghijauan di area-area tanah-tanah negara di Jawa Barat," katanya kepada wartawan.

Kedatangannya sekaligus mengetahui titik-titik rawan terjadinya tindak pidana korupsi sehingga dapat dimitigasi. Dia mengatakan tengah fokus mengembangkan konservasi dan penataan lingkungan yang selama proses tersebut bersinggungan dengan tanah negara.

Oleh sebab itu, dia mengajak sejumlah perusahaan pelat merah di bidang perkebunan hingga Pekerjaan Umum (PU) untuk membahas pemanfaatan lahan tersebut.

"Maka saya meminta jajaran BUMN seperti PJT, PTPN, kemudian BBWS, PU untuk bersama-sama ke sini agar seluruh aset-aset yang ada di Jawa Barat terjaga," ucapnya.

Melalui koordinasi dan supervisi, katanya, fungsi pemanfaatan sungai, hutan, dan perkebunan dapat dimaksimalkan. KDM juga tampak ditemani oleh Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Zein.

Pemerintah akan membagikan tanah negara kepada 1 juta warga miskin sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menegaskan yang dibagi adalah Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di sejumlah daerah.

Hal ini juga sejalan dengan percepatan dan perbaikan program reforma agraria.

"Kita membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama," kata Cak Imin usai Rapat dengan Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Kantor Kemenko PM, Jakarta Pusat, Senin (24/11), seperti dikutip dari keterangan resmi.

"Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menargetkan setidak-tidaknya 1 juta orang miskin (ekstrem) yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)," sambungnya soal syarat warga miskin yang berhak mendapatkan tanah tersebut.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu memastikan pembagian tanah ini akan dicocokkan dengan sebaran masyarakat miskin ekstrem dan lokasi TORA.

Hal tersebut untuk memastikan program bagi-bagi tanah ini berjalan efektif dan tepat sasaran.

Ia berharap program bagi-bagi tanah ini bisa membuat angka kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2026 mendatang. Target itu sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Di lain sisi, Muhaimin menjelaskan program reforma agraria untuk masyarakat miskin ekstrem adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Paradigma pengentasan kemiskinan saat ini diklaim tak hanya menitikberatkan kepada pemberian bantuan sosial, tapi juga upaya pemberdayaan.

"Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling bagus dan berjangka menengah panjang adalah distribusi aset kepemilikan produksi, yaitu tanah," tegas Cak Imin.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid optimistis target 1 juta masyarakat miskin ekstrem menerima Tanah Objek Reforma Agraria bisa terlaksana secara efektif.

Terlebih, program TORA akan mengkoordinasikan sejumlah kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Menko Muhaimin sesuai mandat Inpres 8/2025.

"Kami menyiapkan lahannya, beliau yang mengkoordinasi karena memang tugas Pak Menko (Muhaimin) yang melakukan itu," jelas Nusron.

JAKARTA - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar melakukan percepatan dan perbaikan program reforma agraria sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Cak Imin menargetkan sebanyak 1 juta masyarakat miskin ekstrem bakal mendapatkan tanah milik negara yang termasuk dalam Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di sejumlah daerah.

Hal tersebut disampaikan Menko Muhaimin seusai melakukan rapat dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid di Kantor Kemenko PM, Jakarta, Senin (24/11/2025).

"Kita membaca peta reforma agraria, agar seluruh pelaksanaan reforma agraria melibatkan masyarakat desil I dan II menjadi yang mendapatkan manfaat utama," kata Cak Imin , sapaan akrabnya.

Cak Imin menambahkan, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat menargetkan setidak-tidaknya 1 juta orang miskin (ekstrem) yang bisa menikmati program redistribusi lahan melalui program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Cak Imin menjelaskan, program ini juga untuk mencapai target angka kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 sesuai Inpres 8 Tahun 2025 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Dia juga menjelaskan program reforma agraria untuk masyarakat miskin ekstrem ini adalah bukti perubahan paradigma pengentasan kemiskinan dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Kini, paradigma pengentasan kemiskinan dibawah Presiden Prabowo tidak hanya menitikberatkan kepada pemberian bantuan sosial tetapi upaya pemberdayaan.

"Salah satu cara penanggulangan kemiskinan yang paling bagus dan berjangka menengah panjang adalah distribusi aset kepemilikan produksi, yaitu tanah," ujarnya.

Cak Imin memastikan pelaksanaan program akan dicocokkan dengan sebaran masyarakat miskin ekstrem dan lokasi TORA. Ini untuk memastikan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Senada, Menteri Nusron optimistis target 1 juta masyarakat miskin ekstrem menerima Tanah Objek Reforma Agraria dapat terlaksana secara efektif. Terlebih, program ini akan mengoordinasikan sejumlah kementerian/lembaga terkait di bawah koordinasi Menko Muhaimin sesuai mandat Inpres 8/2025.

"Kami menyiapkan lahannya, beliau yang mengoordinasi karena memang tugas Pak Menko yang melakukan itu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mendalami penyelidikan dugaan korupsi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) alias Whoosh dengan memeriksa sejumlah saksi.

Pemeriksaan juga bertujuan untuk menemukan unsur pidana terkait dugaan korupsi pengadaan lahan di proyek strategis era Presiden ke-7 Joko Widodo. Termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan lahan.

"Perkaranya masih di penyelidikan dan ini tim juga masih terus melakukan permintaan pendalaman dan permintaan keterangan kepada sejumlah pihak terkait dengan peristiwa pidananya," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Senin (17/11/2025).

Budi menyampaikan bahwa lembaga antirasuah sudah memeriksa keterangan cukup banyak dari sejumlah saksi sehingga informasi yang dihimpun dapat dijadikan bahan analisis dan bisa melengkapi dalam proses atau tahapan di penyelidikan ini.

KPK, katanya, juga masih menelusuri adanya tanah-tanah yang diduga punya negara kemudian dijual kembali dalam proses pengadaan lahan.

"Artinya negara membeli kembali yang sebetulnya tanah itu adalah milik negara. Modus-modus seperti ini masih terus didalami terkait dengan pengkondisian-pengkondisian dalam proses pengadaan lahannya begitu," jelas Budi.

Budi akan menyampaikan perkembangan informasi ketika tim KPK menemukan informasi terbaru. Adapun penyelidikan telah berlangsung sejak awal tahun 2025.

Di sisi lain, terkait lokasi lahan yang diduga korupsi, KPK masih belum dapat memastikan dan masih dalam proses penyelidikan.

"Nah terkait yang mana pembebasan lahannya apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah ataukah yang di Bandung di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya," pungkas Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Senin (10/11/2025).

Kerja sama ini bentuk nyata negara hadir untuk memastikan tanah menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung ke masyarakat

Bandung (ANTARA) - Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara di Jawa Barat agar benar-benar kembali untuk kepentingan publik.

Penandatanganan yang dilakukan Plt Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, bersama Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, di Bandung pada Jumat ini akan memperkuat arah pembangunan daerah sekaligus menertibkan tata kelola pertanahan.

"Melalui MoU ini, Badan Bank Tanah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyepakati sinergi dalam perolehan, pengelolaan dan pemanfaatan tanah negara yang berpotensi menjadi Hak Pengelolaan Badan Bank Tanah (HPL), sekaligus memastikan pemanfaatannya selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah," kata Hakiki di Bandung.

Ia menegaskan kesepakatan ini merupakan fondasi penting agar tanah negara di provinsi dengan dinamika pembangunan tertinggi di Indonesia ini dapat digunakan lebih tepat sasaran.

Serta, komitmen lembaga ini untuk menghadirkan tanah bagi kepentingan umum, sosial, pemerataan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, hingga reforma agraria. Juga, kepastian hukum terkait investasi di Jawa Barat juga menjadi bagian dari mandat kerja sama ini.

"Kerja sama ini adalah bentuk nyata negara hadir untuk memastikan tanah menjadi instrumen pembangunan yang berdampak langsung bagi masyarakat," ujarnya.

Sekretaris Badan Bank Tanah Jarot Wahyu Wibowo menambahkan, Jawa Barat membutuhkan tata kelola tanah yang adaptif karena geliat pembangunannya yang terus meningkat.

Badan Bank Tanah saat ini memiliki sejumlah HPL di Jawa Barat, masing-masing di Purwakarta, Bandung Barat, Cianjur dan Sumedang.

"Adanya MoU ini diharapkan dapat mempercepat pemanfaatan aset-aset tersebut untuk kepentingan publik, sekaligus memberi arah baru bagi penyediaan lahan strategis di provinsi berpenduduk terbesar di Indonesia itu," tutur Jarot.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Bank Tanah (BBT) mengungkap akan menyiapkan lahan seluas 1.000 meter hingga 1.500 meter di Lampung untuk mendukung pembangunan gudang Koperasi Daerah/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat mengatakan sumber lahan yang akan digunakan untuk pembangunan gudang Koperasi Desa Merah Putih tersebut bakal berasal dari lahan Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

"Inisiatif ini menjadi langkah awal untuk memperluas peran Badan Bank Tanah dalam mendukung program prioritas nasional, termasuk penguatan koperasi dan usaha mikro di daerah,” kata Hakiki dalam keterangan resmi, Rabu (12/11/2025).

Tidak hanya diperuntukkan guna mendukung pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur berupa gudang, lahan tersebut juga nantinya digunakan untuk mendukung produksi koperasi dengan pola kerja sama pemanfaatan antara Badan Bank Tanah dan koperasi.

Lebih lanjut, guna mendukung percepatan pengadaan lahan bagi proyek strategis nasional ke depan, Badan Bank Tanah meneken kerja sama dengan Jaksa Muda Bidang Intelijen (Jamintel).

Hakiki menjelaskan, komitmen dan sinergitas ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Bank Tanah dengan Jamintel tentang sinergitas tugas dan fungsi mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.

“Kami ingin memastikan tanah negara benar-benar memberi manfaat langsung bagi rakyat dan menjadi penggerak ekonomi nasional dari desa,” tambah Hakiki.

Sementara berdasarkan catatan Bisnis, setiap KopDes/Kel Merah Putih nantinya akan menjalankan enam jenis gerai wajib, yakni gerai sembako, apotek desa/klinik desa, kantor koperasi, unit simpan pinjam, gerai cold storage/cold chain, dan gerai logistik, hingga usaha yang dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai potensi lokal.

Sebelumnya, Menteri Koperasi, Ferry Julianto menjelaskan bahwa masyarakat desa selama ini hanya dijadikan sebagai objek penerima manfaat. Alhasil, dengan adanya KopDes Merah Putih, masyarakat desa harus menjadi subjek dan pelaku ekonomi.

"Masyarakat di desa-desa jangan hanya lagi menjadi nasabah dari bank-bank, tetapi sekarang mereka harus diberikan akses pembiayaan. Nanti setelah bangunan fisik ini didirikan, segera nanti KopDes Merah Putih bisa melaksanakan kegiatan operasionalnya," kata Ferry.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengaku belum mengetahui adanya dugaan jual beli tanah milik negara dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang tengah diselidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan perkara tersebut kepada KPK.

"Wah, aku belum tahu tuh. Ya, biarin aja nanti Pak KPK-nya untuk menjelaskan, biar diteliti oleh Pak KPK dulu," ujar Nusron di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta Pusat, Selasa (11/11).

Kementerian ATR/BPN siap membantu proses penyelidikan dengan memberikan data apabila diminta oleh lembaga antirasuah tersebut. Menurut Nusron, setiap proses pengadaan tanah untuk proyek nasional seharusnya sudah melalui tahapan yang ketat sesuai prosedur yang berlaku.

"Kami prinsipnya sebagai ATR/BPN, kalau dimintain data, ya kami sampaikan. Kami katakan itu aja. Tapi pengadaan tanah, itu pasti sudah melalui prosedur yang ketat," kata Nusron.

Ia menjelaskan dalam mekanisme pengadaan lahan, penentuan harga tidak bisa dilakukan sembarangan, karena harus berdasarkan hasil penilaian lembaga appraisal yang independen.

Apabila tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang berhak dengan pemerintah, maka proses dilanjutkan melalui mekanisme konsinyasi atau penitipan uang ganti rugi di pengadilan.

"Biasanya kalau soal harga, harga itu pakai appraisal. Kalau enggak terjadi kesepakatan appraisal, ngotot konsinyasi. Begitu biasanya," ujarnya.

KPK tengah menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek kereta cepat Whoosh yang dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). KPK menduga ada tanah milik negara yang justru dijual kembali ke negara melalui oknum-oknum tertentu.

"Ada oknum-oknum, di mana yang seharusnya ini milik negara, tetapi dijual lagi ke negara," kata Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, melansir Antara.

Asep menjelaskan sebagian lahan yang digunakan untuk proyek nasional tersebut bahkan dijual dengan harga di atas nilai pasar, padahal seharusnya negara tidak perlu membayar untuk memanfaatkan lahan miliknya sendiri.

"Kalaupun itu misalkan kawasan hutan, ya dikonversi nanti dengan lahan yang lain lagi," ujarnya.

KPK pun menyoroti adanya indikasi penggelembungan atau mark up dalam pengadaan lahan untuk proyek Whoosh.

"Kalau pembayarannya wajar, maka tidak akan kami perkarakan. Akan tetapi, bagi yang pembayarannya tidak wajar, mark up, dan lain-lain, apalagi bukan tanahnya, ini tanah negara. Kami harus kembalikan uang itu kepada negara," kata Asep.

Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga mengungkapkan dugaan mark up dalam proyek tersebut.

Dalam perhitungannya, biaya per kilometer kereta cepat Whoosh di Indonesia mencapai US$52 juta atau setara Rp869,1 miliar (asumsi kurs Rp16.714 per dolar AS), atau hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan biaya proyek serupa di China yang hanya sekitar US$17-18 juta per kilometer.

Hingga kini, KPK masih terus mendalami dugaan jual beli tanah negara tersebut, termasuk kemungkinan adanya pihak-pihak yang memanfaatkan proyek strategis nasional untuk memperoleh keuntungan pribadi. Pemeriksaan lanjutan akan difokuskan pada proses pengadaan lahan dan penetapan harga.