Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah memberi sinyal harga rumah subsidi yang disalurkan melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tidak akan naik dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan Fahri untuk menanggapi usulan pengembang agar pemerintah mengerek harga rumah subsidi.

Fahri mengatakan keputusan pemerintah tidak mengerek harga rumah subsidi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto yang hendak menghadirkan rumah murah bagi masyarakat.

"Trennya harus dibikin murah ya. Makanya di dalam kebijakan nanti ya mudah-mudahan ini kan tidak naik, kita tunggu Perpresnya dulu ya," kata Fahri saat ditemui di Tangerang, Banten, Rabu (14/1/2026).

Fahri menambahkan, untuk menjaga keterjangkauan harga rumah, pemerintah saat ini tengah menggodok skema baru. Salah satunya bakal diwujudkan melalui pembangunan hunian rakyat di atas lahan milik negara.

Sejalan dengan hal itu, ke depan penyediaan rumah murah akan difokuskan pada pengembangan hunian vertikal yang bakal berlokasi di daerah perkotaan.

"Karena kalau kita bangun di atas tanah swasta itu jatuhnya bukan rumah subsidi, karena pasti mahal. Karena harga tanah, terutama di perkotaan sudah mahal," imbuhnya.

Sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Perumahan juga sempat mengungkap rencana pemerintah hendak membangun hunian vertikal rumah susun (rusun) di eks kompleks rumah dinas anggota DPR RI yang berlokasi di Kalibata, Jakarta Selatan.

Anggota Satgas Perumahan, Panangian Simanungkalit menjelaskan bahwa pengembangan rusun tersebut merupakan strategi pemerintah mencapai target 3 juta rumah. Di mana, 1 juta akan dibangun di perkotaan dan 2 juta akan direalisasikan lewat skema renovasi.

"Ide kita jangan 3 juta rumah itu [dibangun semua] yang penting adalah 2 juta renovasi karena kan perbaikan rumah lebih penting daripada pembangunan rumah kalau di perdesaan. Nah 1 jutanya didukung lewat pembangunan rusun di kota," jelasnya dalam Media Briefing di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

Panangian menambahkan, nantinya satu unit rusun tersebut akan dijual mulai dari Rp360 juta. Dengan demikian, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat memiliki hunian di tengah kota.

Mekanismenya, masyarakat yang membeli akan mengantongi Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan tenggat waktu tertentu. Mengingat, rusun tersebut berdiri di tanah atau aset milik negara seluas 23 hektare (Ha).

Sementara itu, sejumlah pengembang mengusulkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk segera melakukan evaluasi terhadap harga jual patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia.

Wakil Ketua Umum DPP REI, Bambang Ekajaya, menjelaskan langkah ini dinilai sebagai respons di tengah meningkatnya beban biaya konstruksi serta sulitnya mendapatkan suplai tanah atau land bank di tengah kebijakan Lahan Sawah Dilindungi (LSD) yang diperketat oleh Pemerintah.

Selain itu, Bambang menegaskan bahwa revisi batas harga rumah bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perlu dilakukan seiring dengan adanya penyesuaian Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 serta laju inflasi yang secara langsung mengerek biaya operasional para pengembang di lapangan.

“Setelah UMP 2026 dan inflasi dirumuskan, serta dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, Kementerian PKP harus segera mengevaluasi harga patokan rumah subsidi di seluruh Indonesia,” ujar Bambang kepada Bisnis, dikutip Minggu (4/1/2026).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) buka suara ihwal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengendus dugaan penjualan tanah negara yang digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJP) atau Whoosh.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengaku belum mengetahui informasi terkait dugaan penjualan tanah negara untuk Whoosh itu.

“Wah, aku belum tahu tuh [KPK terkait dugaan tanah negara dijual untuk proyek Whoosh]. Ya biarin aja nanti Pak KPK-nya untuk menjelaskan, biar diteliti oleh Pak KPK dulu,” kata Nusron saat ditemui di Kantor Kemenko Pangan, Selasa (11/11/2025).

Namun demikian, Nusron menegaskan pihaknya siap mendukung langkah KPK apabila dibutuhkan data atau dokumen pertanahan terkait dengan penyelidikan tersebut.

Dia juga menegaskan secara prinsip, proses pengadaan tanah sudah memiliki aturan dan mekanisme resmi yang ketat, salah satunya dengan melibatkan appraisal (penilai independen).

“Biasanya kalau soal harga, harga itu pakai appraisal. Kalau enggak terjadi kesepakatan appraisal, ngotot konsinyasi. Begitu biasanya,” ujarnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya sejumlah oknum yang menjual tanah milik negara kepada negara, seiring dengan penyelidikan dugaan korupsi proyek Whoosh.

Hal itu disampaikan Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (10/11/2025).

“Yang sedang kita tangani itu terkait dengan pembebasan lahan [proyek Whoosh], yang di sana ada terindikasi tindak pidana korupsi,” kata Asep.

Dia menuturkan, lahan-lahan yang dibebaskan digunakan untuk membangun konstruksi tiang penyanggah rel kereta cepat. Persoalannya adalah sejumlah lahan yang dibebaskan merupakan milik negara.

Dalam penyelidikannya, KPK mengendus adanya sejumlah oknum yang menjual tanah milik negara kepada negara. “Ada oknum-oknum di mana yang bersangkutan itu yang seharusnya ini milik negara, tapi dijual lagi kepada negara,” ujarnya.

Terkait lahan-lahan yang dimiliki secara pribadi, Asep mengatakan transaksi penjualan dapat sah-sah saja asalkan tidak terjadi penggelembungan dana.

Dia menegaskan jika nantinya ditemukan indikasi mark-up harga, tim lembaga antirasuah akan melakukan tindakan pemberantasan korupsi.

“Misalkan kalau itu milik pribadi dan seharusnya mendapat pembayaran, ya tentunya pembayaran yang wajar. Kita juga kalau pembayarannya wajar, tidak akan kita perkarakan," tegasnya.

Selain itu, KPK juga mengusut kerugian negara dari dugaan skandal pada proyek strategis nasional (PSN) yang dieksekusi di era Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

“Kerugian dari sisi pembebasan lahan inilah yang sedang kita kejar dan kita akan kembalikan kepada negara," sambungnya.

Namun, Asep belum bisa menjelaskan secara rinci lokasi mana saja yang terindikasi korupsi karena masih proses penyelidikan.

“Nah, terkait yang mana pembebasan lahannya apakah yang di Halim, yang dari Jakarta ini, kan semua kan tancapnya tiang-tiang tuh sampai Bandung. Nah ataukah yang di Bandung di Tegalluar. Ya nanti kita sama-sama tunggu ya,” tandasnya.