Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara terus merapikan struktur konsorsium BUMN, termasuk dalam proyek-proyek strategis nasional.

Chief Operating Officer BPI Danantara Dony Oskaria menegaskan langkah pembenahan dilakukan secara menyeluruh agar setiap perusahaan kembali fokus pada kompetensi inti.

Hal itu disampaikan Dony jelang rapat terbatas bersama Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Menanggapi nasib konsorsium BUMN, termasuk keterlibatan perusahaan seperti PT Wijaya Karya Tbk. dan PT Kereta Api Indonesia (Persero), Dony menegaskan bahwa pemerintah akan menyelesaikan penataan tersebut secara tuntas.

“Itu kita beresin sekalian, kan kita maunya sekali selesai tuntas semua, kita kembalikan lagi ke porsinya,” ujarnya.

Kepala BP BUMN itu pun juga mencontohkan, perusahaan konstruksi seperti WIKA akan difokuskan kembali pada peran utamanya sebagai kontraktor.

“Misalnya WIKA memang bukan bidangnya di situ, kita akan fokus ke kontraktor. Nanti satu per satu kita bereskan,” katanya.

Dony menegaskan, pembenahan BUMN tidak dilakukan secara parsial, melainkan bertahap namun menyeluruh. Setiap langkah diarahkan agar menghasilkan struktur yang lebih efisien dan berkelanjutan.

“Kita maunya semua yang diselesaikan tuntas. Kita nggak mau hanya temporary, semua harus beres,” tegasnya.

Dia juga menyinggung sejumlah langkah restrukturisasi yang telah berjalan, termasuk konsolidasi di sektor energi. “Merger Pertamina kita bisa hemat US$400 juta alam satu transaksi saja,” ungkap Dony.

Selain sektor energi, pemerintah juga tengah menyiapkan konsolidasi di berbagai sektor strategis lainnya, mulai dari pengelolaan aset hingga logistik.

“Aset management kita sedang akan kita mergerkan. Kemudian RS selesai, logistik PT Pos kita mergerkan, kita develop perusahaan logistik yang kuat,” ujarnya.

Penataan ulang konsorsium dan merger antar-BUMN diharapkan dapat mengurangi tumpang tindih bisnis serta meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, pengembalian perusahaan ke core business dinilai penting untuk memperkuat kinerja jangka panjang.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah menargetkan setiap entitas BUMN dapat beroperasi secara optimal sesuai mandatnya, sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

Dony memastikan bahwa proses pembenahan ini akan dilakukan satu per satu hingga seluruh sektor strategis tertata dengan baik. “Jadi harus tuntas, satu-satu kita bereskan,” tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terindikasi menyebabkan kerugian keuangan pada BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) senilai Rp2,27 triliun.

Hal tersebut tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 sampai dengan Semester I 2024 pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara.

Adapun salah satu dasar kesimpulan temuan BPK terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban WIKA, yakni berkaitan dengan proyek KCJB atau yang kini dinamakan Whoosh.

Temuan auditor negara itu berkaitan dengan penyertaan modal WIKA pada konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Untuk diketahui, PSBI adalah pemegang saham Indonesia sebesar 60% pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Tidak hanya WIKA, konsorsium PSBI juga mencakup sejumlah BUMN lain yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN I.

"Penyertaan modal PT WIKA pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) untuk investasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan tanpa mitigasi risiko yang memadai sehingga merugikan perusahaan sebesar Rp2.276.228.305.000,00," demikian dikutip dari dokumen BPK yang dilihat Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Tidak hanya itu, penyertaan modal WIKA ke PSBI itu juga mengakibatkan saldo investasi perseroan ke konsorsium tersebut tidak dapat dipulihkan seluruhnya yakni Rp4,5 triliun.

"Proyek KCJB yang dilaksanakan PT WIKA berpotensi mengalami kerugian jika klaim kepada PT KCIC atas proyek KCJB tidak disetujui sehingga dapat mengganggu kondisi keuangan perusahaan," lanjut tulis BPK pada LHP tersebut.

Bisnis sudah meminta konfirmasi ke pihak WIKA melalui Senior Manager Corporate Relations WIKA William Lie. Namun, belum ada pernyataan resmi perseroan yang disampaikan hingga berita ini dinaikkan.

Adapun dikutip dari situs resmi KCIC, kepemilikan saham Indonesia di perusahaan kongsi Indonesia dan China itu sebesar 60% melalui PSBI. Adapun WIKA merupakan pemegang saham terbesar kedua di PSBI. Struktur kepemilikan saham di konsorsium BUMN itu mencakup KAI 58,53%, WIKA 33,36%, PTPN I 1,03%, dan Jasa Marga 7,08%.

Sementara itu, komposisi pemegang saham China di KCIC yang keseluruhannya sebesar 40%, terdiri dari Beijing Yawan HSR Co. Ltd yaitu CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.

Untuk diketahui, pembiayaan proyek strategi nasional (PSN) itu 75% dari pinjaman China Development bank (CDB), serta 25% dari modal pemegang saham KCIC.

Jadi Lanjut ke Surabaya?

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah akan membentuk komite nasional yang akan fokus menangani permasalahan proyek Kereta Cepat. Apalagi, proyek strategis nasional (PSN) itu rencananya dilanjutkan dari Jakarta-Bandung ke Surabaya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, komite nasional itu nantinya berfungsi untuk mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis untuk proyek kereta cepat.

"Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat. Karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis," terangnya usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Untuk diketahui, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah membentuk Komite Kereta Cepat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasaran dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung.

Saat itu, komite tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi. Usai bergantinya pemerintahan, kini komite baru dibentuk untuk fokus pada penanganan Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta perpanjangannya ke Surabaya.

AHY pun memberikan sinyal bahwa kementeriannya nanti akan memimpin komite nasional tersebut.

"Konsepnya ini karena kan pemerintahan baru, dan juga nanti ada rencana pengembangan Jakarta sampai dengan Surabaya. Jadi nanti ada komite yang melibatkan banyak kementerian lainnya. Tentu Kemenko Infrastruktur menjadi bisa dikatakan koordinatornya lah. Karena ini urusan konektivitas, ada banyak urusan infrastruktur dan pengembangan wilayah," kata AHY.

Beberapa pemangku kepentingan, termasuk Kemenkeu, nantinya akan bergabung ke komite nasional tersebut. Pelibatan otoritas fiskal diharapkan bisa memastikan kesiapan pendanaannya.

"Jadi kami akan pelajari apa yang menjadi pengalaman Jakarta-Bandung. Kalau ada yang kurang pas ya tentu bisa menjadi pelajaran buat kami. Sekaligus juga kami terus melakukan benchmark terhadap negara-negara maju atau negara-negara lain yang sudah lebih advance mengembangkan jalur-jalur konektivitas kereta cepatnya," pungkas Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) terindikasi menyebabkan kerugian keuangan pada BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) senilai Rp2,27 triliun.

Hal tersebut tertuang pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Tahun Buku 2022 sampai dengan Semester I 2024 pada PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., Anak Perusahaan dan Instansi Terkait Lainnya di Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Sumatera Utara.

Adapun salah satu dasar kesimpulan temuan BPK terkait dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban WIKA, yakni berkaitan dengan proyek KCJB atau yang kini dinamakan Whoosh.

Temuan auditor negara itu berkaitan dengan penyertaan modal WIKA pada konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Untuk diketahui, PSBI adalah pemegang saham Indonesia sebesar 60% pada PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC).

Tidak hanya WIKA, konsorsium PSBI juga mencakup sejumlah BUMN lain yakni PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, PT Jasa Marga (Persero) Tbk. (JSMR) dan PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN I.

"Penyertaan modal PT WIKA pada PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PT PSBI) untuk investasi di proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung dilakukan tanpa mitigasi risiko yang memadai sehingga merugikan perusahaan sebesar Rp2.276.228.305.000,00," demikian dikutip dari dokumen BPK yang dilihat Bisnis, Kamis (22/1/2026).

Tidak hanya itu, penyertaan modal WIKA ke PSBI itu juga mengakibatkan saldo investasi perseroan ke konsorsium tersebut tidak dapat dipulihkan seluruhnya yakni Rp4,5 triliun.

"Proyek KCJB yang dilaksanakan PT WIKA berpotensi mengalami kerugian jika klaim kepada PT KCIC atas proyek KCJB tidak disetujui sehingga dapat mengganggu kondisi keuangan perusahaan," lanjut tulis BPK pada LHP tersebut.

Bisnis sudah meminta konfirmasi ke pihak WIKA melalui Senior Manager Corporate Relations WIKA William Lie. Namun, belum ada pernyataan resmi perseroan yang disampaikan hingga berita ini dinaikkan.

Adapun dikutip dari situs resmi KCIC, kepemilikan saham Indonesia di perusahaan kongsi Indonesia dan China itu sebesar 60% melalui PSBI. Adapun WIKA merupakan pemegang saham terbesar kedua di PSBI. Struktur kepemilikan saham di konsorsium BUMN itu mencakup KAI 58,53%, WIKA 33,36%, PTPN I 1,03%, dan Jasa Marga 7,08%.

Sementara itu, komposisi pemegang saham China di KCIC yang keseluruhannya sebesar 40%, terdiri dari Beijing Yawan HSR Co. Ltd yaitu CREC 42,88%, Sinohydro 30%, CRRC 12%, CRSC 10,12%, dan CRIC 5%.

Untuk diketahui, pembiayaan proyek strategi nasional (PSN) itu 75% dari pinjaman China Development bank (CDB), serta 25% dari modal pemegang saham KCIC.

Jadi Lanjut ke Surabaya?

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, pemerintah akan membentuk komite nasional yang akan fokus menangani permasalahan proyek Kereta Cepat. Apalagi, proyek strategis nasional (PSN) itu rencananya dilanjutkan dari Jakarta-Bandung ke Surabaya.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan, komite nasional itu nantinya berfungsi untuk mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis untuk proyek kereta cepat.

"Kami juga sedang menyusun semacam komite nasional kereta cepat. Karena ini juga penting untuk bisa mengambil langkah-langkah strategis maupun taktis," terangnya usai bertemu dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Untuk diketahui, pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah membentuk Komite Kereta Cepat berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.93/2021 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasaran dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung.

Saat itu, komite tersebut dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menko Kemaritiman dan Investasi. Usai bergantinya pemerintahan, kini komite baru dibentuk untuk fokus pada penanganan Kereta Cepat Jakarta-Bandung serta perpanjangannya ke Surabaya.

AHY pun memberikan sinyal bahwa kementeriannya nanti akan memimpin komite nasional tersebut.

"Konsepnya ini karena kan pemerintahan baru, dan juga nanti ada rencana pengembangan Jakarta sampai dengan Surabaya. Jadi nanti ada komite yang melibatkan banyak kementerian lainnya. Tentu Kemenko Infrastruktur menjadi bisa dikatakan koordinatornya lah. Karena ini urusan konektivitas, ada banyak urusan infrastruktur dan pengembangan wilayah," kata AHY.

Beberapa pemangku kepentingan, termasuk Kemenkeu, nantinya akan bergabung ke komite nasional tersebut. Pelibatan otoritas fiskal diharapkan bisa memastikan kesiapan pendanaannya.

"Jadi kami akan pelajari apa yang menjadi pengalaman Jakarta-Bandung. Kalau ada yang kurang pas ya tentu bisa menjadi pelajaran buat kami. Sekaligus juga kami terus melakukan benchmark terhadap negara-negara maju atau negara-negara lain yang sudah lebih advance mengembangkan jalur-jalur konektivitas kereta cepatnya," pungkas Ketua Umum Partai Demokrat itu.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) menyambangi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian pada Senin (17/11/2025), di tengah isu restrukturisasi utang megaproyek tersebut oleh BPI Danantara.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan kedatangannya hanya untuk melakukan diskusi dengan Menko Perekonomian, tanpa pembahasan khusus. Namun, dia tidak menjawab lebih lanjut pembahasan mengenai KCIC.

Ketika ditanyai soal rencana restrukturisasi utang Kereta Cepat Jakarta—Bandung alias Whoosh, dia menegaskan bahwa seluruh langkah tersebut sepenuhnya berada di bawah kewenangan Danantara.

“Pokoknya kalau untuk restru [restrukturisasi utang], kan kita serahkan ke Danantara. KCIC di bawah Danantara. Jadi, apa pun mekanisme, skemanya, kita serahkan ke Danantara,” ujar Dwiyana saat ditemui usai pertemuan di Kemenko Perekonomian.

Dia menambahkan bahwa KCIC mengikuti arahan satu pintu melalui Danantara, termasuk masukan dan koordinasi lanjutan dari Kemenko Perekonomian.

Saat ditanya mengenai komunikasi KCIC dengan Danantara, Dwiyana kembali menekankan bahwa seluruh proses akan berjalan melalui badan tersebut. Begitu pula terkait perkembangan rencana perpanjangan trase Whoosh ke Surabaya, dia hanya menyampaikan bahwa hal itu juga diserahkan sepenuhnya kepada Danantara.

“Makanya biar satu pintu dengan Danantara,” ujarnya singkat.

Sebagaimana diketahui, pemerintah dan Danantara berencana membagi peran dalam pembayaran utang Kereta Cepat Jakarta—Bandung (KCJB) alias Whoosh.

Rencananya, pemerintah mengambil alih porsi infrastruktur (prasarana), sementara Danantara fokus pada operasional (sarana). Meskipun skema restrukturisasi utang Whoosh itu selaras dengan kerangka perkeretaapian nasional, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa langkah tersebut berpotensi menambah beban APBN dan belum menyentuh akar persoalan desain proyek.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menjelaskan bahwa skema pembagian peran tersebut pada dasarnya konsisten dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23/2007 tentang Perkeretaapian.

Regulasi tersebut secara tegas memisahkan tanggung jawab pembangunan dan pembiayaan prasarana yang berada pada pemerintah, sementara sarana dan operasional menjadi domain operator.

“Prasarana itu sesuatu yang diam, seperti rel, jembatan, atau tanah, sehingga semestinya menjadi milik dan tanggung jawab pemerintah. Sarana adalah ranah operator. Model inilah yang sejak 2007 membuat transformasi kereta api berjalan lebih cepat,” kata Wijayanto kepada Bisnis, Minggu (16/11/2025).

Dia mengingatkan bahwa setelah UU tersebut terbit, pemerintah dapat fokus membangun rel ganda (dual track) di berbagai ruas Pulau Jawa, sehingga PT KAI mampu meningkatkan kualitas layanan.

Dalam konteks Whoosh, sambungnya, komponen prasarana mencapai sekitar 80% dari total biaya proyek. Sementara 20% sisanya merupakan sarana, biaya bunga tertunda, dan komponen operasional lainnya.

Oleh karena itu, pembagian beban antara pemerintah dan Danantara secara alami mengikuti porsi biaya tersebut. Hanya saja, Wijayanto menekankan bahwa struktur kepemilikan KCIC bersifat campuran, yakni 60% saham dimiliki konsorsium BUMN Indonesia dan 40% lainnya oleh konsorsium perusahaan China.

“Yang di-handle oleh pemerintah dan Danantara itu hanya 60%. Porsi konsorsium China adalah urusan mereka sendiri. Indonesia tidak bisa menanggung beban pada bagian yang bukan menjadi porsi nasional,” ujarnya.

Meski menganggap opsi saat ini sebagai solusi realistis, Wijayanto menilai persoalan utama Whoosh berasal dari klaim awal bahwa proyek dapat berjalan dengan skema business-to-business (B2B) murni. Padahal, sepanjang sejarah, investasi perkeretaapian tidak pernah dapat sepenuhnya komersial tanpa dukungan negara.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Panjaitan turun tangan membereskan polemik utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh.

Ia mengaku sudah lama berbicara dengan pihak China untuk menyelesaikan masalah utang pembangunan proyek itu. Mega proyek yang diresmikan era Presiden Joko Widodo itu menjadi bom waktu bagi neraca keuangan PT Kereta Api Indonesia, sebagai pemimpin perusahaan konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), pengelola Whoosh.

Luhut menegaskan, penyelesaian polemik utang proyek Whoosh memang tidak bisa dilakukan melalui keterlibatan APBN, sebagaimana yang sudah ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia mengatakan, dari DEN juga sudah menilai opsi restrukturisasi utang menjadi yang paling tepat.

"Restructuring. Saya sudah bicara dengan China karena saya yang dari awal mengerjakan itu, karena saya terima sudah busuk itu barang. Kita coba perbaiki, kita audit BPKP, kemudian kita berunding dengan China," kata Luhut di kawasan JS Luwansa, Jakarta, dikutip Jumat (16/10/2025).

Luhut mengatakan, proses restrukturisasi itu sebetulnya sudah disepakati pihak China, sebelum pergantian masa kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo ke Presiden Prabowo Subianto. Namun, karena adanya pergantian kepemimpinan Kepala Negara pada Oktober 2024, maka prosesnya sempat terhenti.

Untuk kembali melanjutkan proses perundingan restrukturisasi utang proyek Whoosh, Luhut mengatakan, Presiden Prabowo Subianto juga berencana membentuk tim khusus untuk mengurus penyelesaian polemik penanganan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung itu. Nantinya, tim akan dibentuk melalui penerbitan Keputusan Presiden atau Keppres.

"Karena kemarin kan pergantian pemerintah agak terlambat, sehingga sekarang perlu nunggu Keppres, supaya timnya segera berunding, dan sementara China sudah bersedia kok, nggak ada masalah," ujar Luhut.

Lantas, berapa sebenarnya utang Kereta Cepat Whoosh?

Proyek Kereta Cepat Whoosh menelan total biaya US$ 7,26 miliar atau setara Rp 119,79 triliun (asumsi kurs Rp 16.500/US$), berdasarkan laporan keuangan tahunan 2022 yang diaudit oleh RSM.

Angka tersebut termasuk pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar US$ 1,21 miliar (Rp 19,96 triliun) dari nilai investasi awal yang ditetapkan senilai US$ 6,05 miliar (Rp 99,82 triliun). Mayoritas porsi dana pengerjaan proyek Whoosh diperoleh dari utang pinjaman dari China Development Bank (CDB) dengan bunga utang mencapai 3,3% dan tenor hingga 45 tahun.

Pinjaman modal luar negeri menjadi salah satu bentuk pembiayaan dalam Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Proyek KCJB didanai lewat skema B2B yang salah satunya bersumber dari pinjaman dana dari China Development Bank.

Dalam proyek ini, pinjaman modal luar negeri berasal dari China Development Bank (CDB) sebesar 75%. Sementara 25% modal lainnya dikucurkan oleh ekuitas pemegang saham.

Komposisi konsorsium BUMN memegang saham di KCIC sebesar 60% melalui sejumlah perusahaan BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan China melalui Beijing Yawan HSR Co. Ltd memiliki 40%.

Perusahaan pelat merah yang tergabung dalam tubuh PSBI antara lain, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI 58,53%, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk 33,36%, PT Jasa Marga (Persero) Tbk 7,08%, dan PT Perkebunan Nusantara I 1,03%.

Mengutip laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025, Pada tanggal 31 Januari 2024, PT KAI menandatangani Perjanjian Fasilitas Pinjaman dengan para pihak No. 02/KONTRAK-PSBI/I/2024. Fasilitas pinjaman yang diberikan terdiri dari dua fasilitas yakni:

• Fasilitas A: Pinjaman berjangka USD dengan total komitmen sebesar US$ 325,62 juta dengan bunga 3,3%
• Fasilitas B: Pinjaman berjangka RMB (yuan) dalam keseluruhan total komitmen sebesar US$ 217,08 juta dengan bunga 3,2% per tahun.

Dengan demikian, total pinjaman tersebut adalah senilai US$ 542,7 juta. Angka ini setara dengan porsi utang yang harus ditanggung oleh PSBI dari total cost overrun. Sebagai catatan, dari total US$ 1,21 miliar cost overrun porsi PSBI (60%) adalah US$ 726 juta, dengan 25% dipenuhi dari modal ekuitas yakni penyertaan modal negara (PMN) dari APBN.

Sementara itu, nilai investasi awal senilai US$ 6,05 miliar juga seharusnya menggunakan rumus yang sama, yakni sesuai porsi kepemilikan dan dengan pembagian 75% utang dan 25% ekuitas.

Dari angka tersebut diketahui porsi PSBI (60%) adalah senilai US$ 3,63 miliar, dan setelah dikurangi 25% yang dimodali lewat ekuitas, seharusnya total pinjaman PSBI ke CDB adalah sekitar US$ 2,72 miliar (Rp 44,92 triliun).

Selaras dengan porsi PSBI, Beijing Yawan (40%) juga seharusnya menanggung US$ 2,42 miliar, dan setelah dikurangi 25% modal dari ekuitas, pinjaman Yawan ke CBD senilai US$ 1,82 miliar (Rp 29,95 triliun).

Mengutip laporan AidData, Proyek kereta cepat memperoleh utang dari CDB dalam dua fasilitas pinjaman dengan dua mata uang berbeda.

Fasilitas pinjaman pertama senilai US$ 2,74 miliar diberikan dalam denominasi dolar AS memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 2%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi PSBI jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

Selanjutnya, ada juga fasilitas pinjaman kedua senilai US$ 1,83 miliar diberikan dalam denominasi RMB (yuan) memiliki tenor tempo 40 tahun, dengan masa tenggang 10 tahun, suku bunga 3,46%, dan tidak ada jaminan dari negara (sovereign guarantee). Angka ini mirip dengan porsi Beijing Yawan jika mengikuti aturan pembiayaan 75:25 dan sesuai porsi kepemilikan saham.

AidData sendiri merupakan lembaga Transparansi Bantuan, Teknologi Informasi, dan Geocoding yang didirikan pada 23 Maret 2009. Kantor pusatnya berada di Williamsburg, Virginia. Laman webnya menyediakan akses ke catatan keuangan pembangunan dari sebagian besar donor bantuan resmi.

Artinya menggunakan aturan pembiayaan 75:25 dengan tanggung renteng porsi kepemilikan saham, utang konsorsium PBSI mencapai Rp 3,26 miliar (Rp 54 triliun) dengan beban bunga per tahun mencapai US$ 74,5 juta (Rp 1,2 triliun).

CNBC Indonesia telah beberapa kali meminta konfirmasi kepada pihak PT KAI terkait beban sebenarnya utang konsorsium PSBI di proyek Kereta Cepat Whoosh, namun belum memperoleh respons dan komentar hingga berita ini diturunkan.

Mengutip laporan keuangan PT KAI, PSBI memiliki total aset Rp 27,39 triliun per akhir Juni 2025. Sementara kewajiban perusahaan mencapai Rp 18,93 triliun. Adapun total kerugian yang dicatatkan PSBI mencapai Rp 1,62 triliun dengan Rp 951,48 miliar diatribusikan kepada PT KAI. Kondisi keuangan yang masih berdarah-darah tersebut agak sedikit membaik dari catatan akhir tahun 2024, dimana PSBI membukukan rugi Rp 4,19 triliun dengan Rp 2,34 triliun diatribusikan kepada PT KAI.

Sinking fund Kereta Cepat Jakarta Bandung tercatat senilai Rp 1,38 triliun pada akhir Juni 2025, berkurang dari RP 1,73 triliun pada akhir 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh kembali memanas setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak permintaan Danantara agar pemerintah ikut menanggung beban keuangan jumbo proyek strategis nasional itu.

Pemerintah dan pengelola BUMN kini saling melempar tanggung jawab atas tumpukan utang yang nilainya mencapai lebih dari Rp116 triliun.

Purbaya menegaskan bahwa kewajiban pelunasan utang yang nilainya mencapai lebih dari Rp116 triliun tersebut seharusnya menjadi tanggung jawab Danantara, selaku superholding BUMN yang kini mengelola seluruh dividen perusahaan negara, termasuk PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebagai.

“Harusnya mereka ke situ, jangan ke kita lagi. Kalau enggak, nanti semua ke kita lagi. Termasuk dividennya. Jadi jangan kalau enak swasta, kalau susah ke pemerintah,” ujar Purbaya dalam acara Media Gathering APBN 2026, Jumat (10/10/2025).

Ia menambahkan, sejak revisi Undang-Undang BUMN diberlakukan, dividen BUMN senilai sekitar Rp80 triliun sudah tidak lagi masuk ke APBN. Karena itu, menurutnya tidak logis jika Danantara tetap meminta dukungan fiskal pemerintah untuk membayar utang proyek.

Kalau ke APBN, agak lucu, karena untungnya ke dia. Susahnya ke kita. Harusnya kalau diambil, ambil semua gitu," terangnya kepada wartawan saat kunjugan ke kawasan pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (13/10/2025).

Sebelumnya, Danantara mengusulkan agar pemerintah mengambil alih sebagian infrastruktur Kereta Cepat untuk mengurangi beban keuangan KCIC, perusahaan patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China Railway Group. Salah satu skema yang diajukan adalah menjadikan sebagian prasarana KCIC sebagai aset Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Perhubungan.

COO Danantara Dony Oskaria mengatakan sudah ada beberapa alternatif solusi yang disampaikan ke Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Menteri Perhubungan. Salah satunya adalah dengan menjadikan sebagian infrastruktur KCIC dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU).

"Beberapa infrastrukturnya mungkin kita pikirkan juga apakah ini akan kita jadikan BLU dan sebagainya. Ini beberapa opsi, tetapi intinya adalah kita ingin KCIC-nya berjalan dengan baik karena ini dimanfaatkan oleh masyarakat banyak," terangnya kepada wartawan, dikutip Jumat (10/10/2025).

Namun demikian, Dony menyebut saat ini Danantara masih menunggu keputusan pemerintah. Dia menyebut pihaknya telah menyampaikan opsi-opsi yang ada. Terdapat opsi lain, lanjutnya, yakni untuk menyuntikkan lagi dana ke KAI guna menambah permodalan perseroan di KCIC.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemenkeu, Suminto turut memastikan bahwa utang proyek KCJB yang juga termasuk pembengkakan biaya atau cost overrun bukan utang pemerintah pusat.

"Kereta Cepat Jakarta Bandung itu kan business-to-business. Jadi untuk Kereta Cepat Jakarta Bandung itu tidak ada utang pemerintah," jelasnya pada acara Media Gathering APBN 2026 di Bogor, Jawa Barat, Jumat (10/10/2025).

Respons Istana

Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” katanya dilansir dari Antara.

Saat ditanya apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan di pertemuan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menyebut bahwa hal itu tidak masuk dalam pembahasan ratas.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo menanggapi pertanyaan awak media terkait solusi untuk Whoosh.

Namun demikian, Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya,” katanya.

Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” ujarnya.

Eks Dirut KAI Angkat Bicara

Mantan Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengakui bahwa proyek Whoosh memberi tekanan besar terhadap keuangan perusahaan, terutama dari sisi laba.

Menurut Didiek, meski pendapatan KAI mengalami pertumbuhan tajam dari Rp14,4 triliun pada 2016 menjadi Rp35,9 triliun pada 2024, tak sebanding dengan laba yang dikantongi. Adapun, pertumbuhan tahunan rata-rata pendapatan atau compounded annual growth rate (CAGR) 2016–2024 adalah sebesar 12,1%.

Dia menyampaikan, laba yang dibukukan hanya mencapai Rp2,2 triliun pada tahun lalu. Sebagai pembanding, pada 2016, laba yang dibukukan KAI adalah Rp1,08 triliun. Dengan catatan tersebut, CAGR kumulatif 2016–2024 untuk laba/rugi perusahaan adalah sebesar 9,3%. Dia menekankan salah satu penyebab utamanya adalah pembebanan dari proyek Kereta Cepat Jakarta—Bandung.

“Bagi orang keuangan, pasti akan melihat ya, kenapa pendapatannya naik signifikan tetapi labanya begitu-begitu saja. Nah, kemarin sempat muncul berita-berita, mengenai kereta cepat [Jakarta—Bandung] itu beban-beban itu sebenarnya menggerus ada di sini [laba],” kata Didiek dalam acara bertajuk Meet The Leaders 8 di Universitas Paramadina, Jakarta, Sabtu (20/9/2025).

Proyek KCJB sendiri merupakan hasil kerja sama antara konsorsium Indonesia dan China melalui PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Konsorsium Indonesia dikendalikan oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), yang beranggotakan empat perusahaan negara: KAI, PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT Jasa Marga Tbk. (JSMR), dan PT Perkebunan Nusantara I (PTPN).

Namun, sejak awal proyek ini dibayangi pembengkakan biaya atau cost overrun yang signifikan. Kebutuhan pendanaan sebagian besar berasal dari pinjaman China Development Bank (CDB).