Bisnis.com, SOLO - Tengah viral isu bahwa hubungan Prabowo Subianto dan Joko Widodo sedang tidak baik-baik saja, bahkan disebut pecah kongsi.

Namun, pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Agus Riewanto, menilai hingga kini belum ada tanda-tanda konflik terbuka yang mengarah pada dugaan pecah kongsi di antara keduanya.

"Saya melihat arah ke konflik itu [pecah kongsi] belum begitu tampak sebenarnya. Belum ada konflik terbuka yang menyangkut ini," tutur Agus saat dimintai tanggapan Espos mengenai isu pecah kongsi elite politik, khususnya Prabowo dan Jokowi, Jumat (26/6/2026).

Menurut pengamat politik Agus, perbedaan kepentingan menjelang Pemilu 2029 berpotensi memicu ketegangan di kalangan elite politik.

Salah satu isu yang dinilai paling mungkin menjadi sumber perbedaan adalah penentuan calon wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo Subianto pada pemilihan mendatang.

Agus menilai Presiden ke-7 RI Joko Widodo kemungkinan masih menginginkan putranya, Gibran Rakabuming Raka, kembali maju sebagai calon wakil presiden. Sementara itu, Prabowo bisa saja memiliki pilihan politik yang berbeda.

"Kan itu yang dipersoalkan sebenarnya. Ujung dari potensi konflik ya itu. Kalau memang berbeda ya besar kemungkinan akan ada konflik itu," ujar dia.

Meski demikian, Agus menegaskan safari politik Jokowi yang diawali dari Lampung belum bisa dijadikan indikator adanya keretakan hubungan dengan Prabowo.

Menurutnya, kegiatan tersebut justru menunjukkan adanya ruang yang diberikan Prabowo kepada Jokowi untuk memperkuat basis dukungan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang kini dipimpin Kaesang Pangarep.

"Saya kira itu wajar. Justru sebenarnya Pak Prabowo memberi kesempatan Pak Jokowi untuk membesarkan partai putranya, PSI, untuk bertemu dengan konstituen politiknya. Buat saya ini bukan konflik, tapi memperkuat kesempatan PSI menjadi bagian dari kekuasaan 2029. Pecah kongsi saya tidak begitu melihat ke arah sana," kata dia.

Agus juga menilai posisi Gibran dapat menjadi indikator sederhana untuk melihat apakah hubungan Jokowi dan Prabowo benar-benar bermasalah. Selama Gibran tetap menjalankan tugas sebagai wakil presiden tanpa hambatan, ia meyakini isu keretakan hanya sebatas spekulasi politik.

"Ciri sederhananya adalah kalau sampai hari ini Gibran masih baik-baik saja, duduk manis. Itu artinya tidak ada apa-apa. Itu semua itu hanya gimik politik sebenarnya. Kecuali kalau Gibran diusik-usik, apakah kegiatannya dipersoalkan, programnya dimasalahkan, dan lain-lain. Sampai hari ini baik-baik saja itu. Artinya semua baik-baik saja," papar dia.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengakui program pemerintah masih banyak kekurangan. Gibran menyatakan pemerintah berkomitmen menyempurnakan berbagai program dan kebijakan nasional dengan membuka ruang dialog serta menyerap aspirasi masyarakat.

Hal itu disampaikan Gibran saat menerima dan berdialog langsung dengan 15 perwakilan mahasiswa di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026) sore. "Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," tutur Gibran dalam keteranganya.

Ruang dialog itu terjadi ketika Gibran membuka pintu saat mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda . Mahasiswa itu berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas Mohammad Husni Thamrin Jakarta.

Para mahasiswa menyampaikan aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Mengawali dialog, Gibran menyampaikan apresiasinya atas berbagai masukan yang disampaikan mahasiswa. "Makanya ini saya terima kasih sekali dapat masukan-masukan," ujar Gibran.

Gibran menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Ia juga mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah. "Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Gibran memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan.

Ketua Aksi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin menilai Gibran menunjukkan sikap terbuka dalam menerima aspirasi dan hasil kajian yang disampaikan mahasiswa. "Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan, lebih khusus Presiden Prabowo Subianto," ujarnya seusai pertemuan.

Abdi juga mengapresiasi respons Wapres selama audiensi berlangsung. Menurutnya, Gibran memberikan perhatian terhadap berbagai tuntutan yang disampaikan mahasiswa dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya. "Dia akan catat hasil dari tuntutan-tuntutan kami," kata Abdi.

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI M Jusuf Kalla (JK) menggelar Tasyakuran Milad ke-84 Tahun di kediamannya, kawasan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2026). Sejumlah tokoh nasional turut hadir dalam tasyakuran ini.

Satu di antara tokoh yang hadir adalah mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said . "Semuanya mendoakan Pak JK sehat," kata Sudirman Said.

Dia mengaku kagum dengan modal sosial JK yang telah dipupuk bertahun-tahun sejak masa mudanya sampai hari ini. "Tidak ada kelompok masyarakat yang tidak mendapat support beliau," kata Sudirman Said.

Atas upaya tersebut, kata dia, tak heran jika JK dikenal sebagai tokoh juru damai, aktivis kemanusiaan, yang sampai hari ini pikiran-pikirannya masih terus diperlukan oleh bangsa Indonesia.

"Dan jelas suasana di dalam itu suasana yang memberi harapan, memberikan doa supaya Pak JK terus berkiprah, terus menyampaikan pikiran-pikiran, dan menjaga supaya jalannya bangsa ini ada dalam kelurusan," ujarnya.

Diketahui, JK lahir pada 15 Mei 1942. Dikenal sebagai pengusaha dan politikus, JK mencapai puncak karier sebagai Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI. Pada 2004-2009, JK mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selanjutnya, pada 2014-2019 JK mendampingi Joko Widodo (Jokowi).

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Fase 2A Harmoni-Sawah Besar, Jakarta, Selasa, untuk memastikan operasional MRT berjalan sesuai tenggat waktu pada akhir 2027 untuk rute Bundaran HI-Monas.

Saat meninjau melewati tunnel MRT, Wapres Gibran dengan memakai rompi APD hijau muda dan helm proyek itu didampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, dan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat.

"Ini adalah proyek kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah. Secara keseluruhan tadi sudah dilaporkan Pak Dirut, progres pembangunannya sudah mencapai 59 persen. Di akhir tahun 2027, HI-Monas tersambung dan sudah beroperasi," kata Wapres Gibran saat memberi keterangan di lokasi proyek tunnel MRT Harmoni-Sawah Besar, Jakarta, Selasa.

Gibran menjelaskan progres pembangunan MRT untuk rute Monas-Kota saat ini sudah mencapai 59 persen yang terdiri dari tiga paket, yakni Stasiun Thamrin-Monas, Harmoni-Mangga Besar dan Glodok Kota.

Kemudian, target operasional Monas-Kota direncanakan pada akhir 2029, sehingga MRT tersambung dari Lebak Bulus hingga Kota.

"Lalu di akhir 2029 nyambung sampai Stasiun Kota. Jadi ini progres yang luar biasa sekali," kata Gibran.

Gibran menambahkan MRT Fase 1 Lebak Bulus-Bundaran HI sudah melayani 47 juta penumpang per tahun.

Sebagai proyek kerja sama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan, Wapres mengapresiasi operasional MRT menjadi upaya pemerintah dalam mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman dan terintegrasi.

"Transportasi publik yang modern ini adalah salah satu prioritas dari Bapak Presiden," kata Gibran.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Bareskrim Polri mendalami laporan dugaan penghasutan dan pencemaran nama baik yang dilayangkan Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI, Jusuf Kalla (JK) terhadap Pakar Digital Forensik, Rismon Sianipar. Saat ini, penyidik masih mengumpulkan sejumlah barang bukti, termasuk bukti digital.

"Soal laporan Jusuf Kalla kemarin sudah kita klarifikasi. Kita masih kumpulkan bukti," ujar Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Wira Satya Triputra, Jumat (8/5/2026).

Wira menjelaskan, penyidik juga mendalami bukti-bukti digital dalam perkara tersebut. Untuk proses pengumpulan dan penanganannya, Bareskrim akan berkoordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Siber.

"Untuk bukti digitalnya kita akan koordinasi dengan Direktorat Siber nanti karena yang spesial untuk penanganan barang buktinya nanti kita koordinasikan," sambung dia.

Selain itu, kata Wira, penyidik juga telah memeriksa sejumlah saksi dalam tahap penyelidikan. Namun, ia belum memerinci identitas maupun jumlah saksi yang telah dimintai keterangan. "(Terlapor dipanggil) Belum. Karena abis itu saksi-saksi dulu," tutur dia.

Lihat video: Jusuf Kalla Laporkan Rismon Sianipar Soal Dugaan Fitnah Ijazah Joko Widodo



Sebelumnya, Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla (JK), melalui kuasa hukumnya melaporkan Rismon Sianipar ke Bareskrim Polri terkait dugaan pencemaran nama baik dan penyebaran berita bohong. Laporan tersebut dibuat setelah nama JK disebut dalam polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).

Dalam laporannya, Jusuf Kalla menyebut Rismon diduga menyampaikan pernyataan bahwa JK memberikan dana sebesar Rp5 miliar untuk mendanai pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi. Pernyataan ini pun dinilainya merupakan perbuatan hoaks dan fitnah serta pencemaran nama baik.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan pertemuan bilateral dengan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Laos Thongsavan Phomvihane untuk membahas kerja sama ekonomi, salah satunya investasi pembangunan pabrik pupuk oleh PT Pupuk Indonesia.

Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta yang ikut mendampingi Wapres Gibran dalam pertemuan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa, mengatakan rencana investasi pembangunan pabrik pupuk di Laos dilatarbelakangi impor potas yang tinggi untuk kebutuhan bahan baku pupuk dalam negeri.

"Karena kita mengimpor potas dari Laos untuk kebutuhan pupuk kita di sini sehingga pemerintah berniat untuk melakukan melalui PT Pupuk (Indonesia) investasi di Laos nanti kerja sama dalam bidang industri ini," kata Anis Matta.

Anis menjelaskan nilai perdagangan Indonesia dan Laos mencapai 83,8 juta dolar AS per tahun.

Jumlah tersebut masih terbilang kecil dibandingkan perdagangan Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya. Selain itu, nilai perdagangan Indonesia defisit sebesar 57 juta dolar AS dengan Laos.

Pada kesempatan sama, Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf menjelaskan penjajakan kerja sama investasi pabrik pupuk dan hilirisasinya akan dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).

Aminuddin menjelaskan potas merupakan komoditas impor Indonesia dari Laos yang mendominasi hampir 100 persen dari skala perdagangan kedua negara.

Wapres Gibran meminta BP BUMN dan Danantara Indonesia untuk menjajaki investasi hilirisasi pupuk di Laos guna mewujudkan salah satu program prioritas Presiden, yakni kedaulatan dan ketahanan pangan melalui ketersediaan pupuk untuk petani.

"Bapak Wakil Presiden menyampaikan, meminta kepada kami di BP BUMN dan Danantara untuk menjajaki peluang investasi mengenai hilirisasi di bidang pupuk untuk meningkatkan kerja sama, mewujudkan visi Bapak Presiden, yaitu tentang kedaulatan dan ketahanan pangan yang tidak hanya berfokus pada Indonesia, tapi juga ketahanan pangan dalam skala regional, yaitu Asia Tenggara," katanya.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menerima kunjungan kerja Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Republik Laos Thongsavan Phomvihane di Istana Wapres Jakarta guna membahas penguatan kemitraan bilateral menjelang 70 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2027.

Wapres Gibran didampingi para wakil menteri Kabinet Merah Putih, antara lain Wakil Menteri Luar Negeri Anis Matta dan Wakil Kepala BP BUMN Aminuddin Ma'ruf.

Sementara itu delegasi Laos yang hadir, yakni Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Laos untuk Indonesia Khamfeuang Phanthaxay, Direktur Jenderal Departemen Asia-Pasifik dan Afrika Bounthanongsack Chanthalath, dan Direktur Jenderal Departemen ASEAN Sengdavanh Vongsay.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Nabire, Papua Tengah (ANTARA) - Wakil ‎Presiden Gibran Rakabuming Raka didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago meninjau pengembangan Bandara Douw Aturure di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Senin, yang kini dapat didarati pesawat Boeing.​​​​​​

Dalam peninjauannya, Gibran beserta jajaran mendapatkan penjelasan dari Kepala Bidang Penerbangan Bandar Udara Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah Samuel Ricky Rantelimbong.

Ricky menjelaskan bahwa seiring berkembangnya Nabire sebagai ibu kota provinsi, kebutuhan transportasi udara meningkat signifikan.

‎"Setelah Nabire berkembang menjadi ibu kota provinsi, kebutuhan penerbangan meningkat sehingga dibutuhkan pesawat yang lebih besar," kata Ricky menjelaskan kepada Wapres.

Pemerintah Papua Tengah telah melakukan MoU dengan Ditjen Perhubungan Udara terkait pengembangan bandara ini, dan turut berpartisipasi dalam pembangunannya.

Ricky memaparkan bahwa pengembangan bandara telah dilakukan secara bertahap.

Pemerintah Provinsi Papua Tengah turut mendukung dengan memperpanjang runway dari 1.600 meter menjadi 2.500 meter.

‎"Berkat pembangunan tersebut, Bandara Nabire sudah bisa didarati pesawat jenis Boeing, namun beberapa fasilitas bandara masih menggunakan standar untuk pesawat jenis ATR," katanya.

Ricky menambahkan perlunya pengembangan lanjutan di Bandara Nabire karena terminal yang ada saat ini masih untuk standar pesawat jenjs ATR sehingga perlu diperluas agar sesuai dengan standar Boeing.

Oleh karena itu, perlu pengembangan mencakup pelebaran runway, perluasan apron, pengembangan terminal, pembangunan garbarata, serta peningkatan fasilitas pendukung lainnya, seperti mobil pemadam kebakaran untuk standar Boeing.

Adapun pengembangan Bandara Douw Aturure Nabire dilakukan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi wilayah.

Bandara ini memiliki fasilitas sisi udara, seperti runway, apron (area parkir pesawat), taxiway (jalan untuk pesawat), runway strip (area kosong pengaman di kiri-kanan dan ujung runway), serta fasilitas sisi darat seperti terminal penumpang, terminal kargo, powerhouse (pusat listrik bandara), dan beberapa bangunan penunjang lainnya.

‎Dalam peninjauan tersebut, Wapres menekankan pentingnya percepatan pengembangan Bandara Douw Aturure agar mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan transportasi udara di Papua Tengah.

Wapres juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan pembangunan infrastruktur bandara berjalan optimal sehingga dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperlancar distribusi logistik, serta membuka peluang ekonomi dan investasi bagi masyarakat setempat.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Aliansi Advokat Lintas Agama Indonesia (AALAI) melayangkan somasi terbuka kepada mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) terkait beredarnya video ceramah yang dinilai menimbulkan polemik antarumat beragama. Somasi ini diberikan setelah muncul penafsiran di masyarakat yang mengaitkan ajaran agama tertentu dengan tindakan kekerasan.

“Kami menyampaikan somasi terbuka kepada Bapak Jusuf Kalla atau Bapak JK sehubungan dengan pernyataan yang beredar di ruang publik yang telah menimbulkan penafsiran di tengah masyarakat bahwa terdapat ajaran dalam agama Kristen yang dikaitkan dengan pembenaran tindakan kekerasan terhadap umat Islam,” ujar Ketua AALAI Zevrijn Boy Kanu di Jakarta Timur, Senin (13/4/2026).

Menurut dia, pernyataan yang menyangkut ajaran agama merupakan isu yang sangat sensitif dan tidak bisa disampaikan secara sembarangan, terlebih tokoh nasional seperti JK.

“Kami berpandangan bahwa pernyataan yang berkaitan dengan ajaran agama merupakan hal yang sangat prinsipil dan sensitif sehingga menuntut tingkat kehati-hatian, akurasi, dan tanggung jawab publik yang tinggi, terlebih apabila disampaikan oleh tokoh nasional,” ungkapnya.

Dia menilai pernyataan tersebut telah memicu kegelisahan di tengah masyarakat dan berpotensi mengganggu hubungan antarumat beragama di Indonesia.

Somasi ini merupakan langkah awal sebagai bentuk peringatan sekaligus upaya menjaga persatuan bangsa di tengah keberagaman.

“Bahwa pernyataan tersebut terlepas dari maksud dan konteksnya telah; satu, menimbulkan kegelisahan dan keresahan serius di tengah masyarakat khususnya umat Kristiani Indonesia; kedua, berpotensi menciptakan stigma dan kesalahpahaman antarumat beragama; ketiga, mengandung risiko terganggunya kerukunan nasional dan stabilitas sosial; dan keempat, bertentangan dengan semangat toleransi, Bhinneka Tunggal Ika, dan nilai-nilai konstitusional yang menjunjung tinggi penghormatan terhadap agama,” ujar Zevrijn.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka mengapresiasi masukan dari anggota DPR untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN). Gibran juga mengajak elemen eksekutif, yudikatif, dan legislatif turut berkantor di sana.

“Terima kasih atas masukan dari Bapak Anggota Dewan Yang Terhormat Deddy Sitorus. Nanti kita sama-sama berkantor di IKN,” kata Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dalam keterangan tertulis resmi yang diterima di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

“Karena IKN telah ditetapkan sebagai ibu kota politik pada 2028. Sehingga penyelenggaraan negara, baik dari sisi eksekutif, yudikatif, maupun legislatif harus terpenuhi,” kata Wapres menambahkan.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Kepala Otorita IKN (OIKN) Basuki Hadimuljono pada Senin (30/3/2026), anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus sempat menyinggung wacana Wapres Gibran untuk berkantor di IKN.

Pernyataan itu dilontarkan Deddy sembari menekankan pentingnya pemanfaatan gedung-gedung yang telah dibangun di IKN. Ia meminta Kepala OIKN Basuki berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto terkait hal tersebut.

“Dari dulu saya minta itu. Wakil Presiden, Menteri Kehutanan, Menteri Desa, Menteri Transmigrasi ke sana, tinggal. Uang negara itu barang,” kata dia.

Menanggapi hal tersebut, Kepala OIKN Basuki Hadimuljono menyebut Wapres Gibran dapat berkantor di IKN mulai tahun ini karena gedung dan fasilitas pendukungnya telah rampung.

Menurut Basuki, persiapan juga sudah dilakukan oleh sejumlah staf Wapres yang berada di sana. Basuki berharap rencana Wapres berkantor di IKN dapat segera direalisasikan.

“Kalau saya, rumah saya sekarang di sana. Jadi saya berharap itu terjadi, beliau benar-benar akan berkantor di sana. Harapan saya,” kata Basuki.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menegaskan tidak pernah terlibat atau mendanai gerakan untuk mempersoalkan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

JK mengatakan pihak yang dilaporkan adalah Ahli Digital Forensik Rismon Sianipar. Menurut JK, tudingan Rismon soal dirinya membiayai gerakan terkait ijazah Jokowi dinilai telah merugikan dirinya.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar atas perbuatannya yang saya anggap itu merugikan saya, karena mengatakan saya ini mendanai Roy Suryo dan kawan-kawan untuk soal ijazah Pak Jokowi," ujar JK usai membuat laporan di Bareskrim, Rabu (8/4/2026).

Kemudian, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) itu menyatakan bahwa dirinya tidak akan pernah menjadi donatur atau pembiayaan terhadap gerakan yang merugikan Jokowi.

Terlebih, kata JK, dirinya bersama Jokowi sudah bekerja sama sebagai orang nomor satu dan dua di Indonesia pada periode 2014-2019 dalam menjalankan roda pemerintahan di Tanah Air.

"Karena sangat tidak etis bagi saya, Pak Jokowi itu Presiden yang saya wakilnya. Kita sama-sama di pemerintahan, bersama-sama selama lima tahun, masa saya bayar orang Rp5 miliar untuk menyelidiki beliau," imbuhnya.

Oleh sebab itu, JK menganggap bahwa tudingan soal pembiayaan gerakan yang mempersoalkan ijazah Jokowi ini merupakan tudingan serius baginya.

"Itu penghinaan dan merugikan martabat saya, bahwa saya membiayai orang untuk memeriksa atau mengkhianati atau memeriksa Pak Jokowi," pungkasnya.

Sekadar informasi, selain Rismon pemilik atau penguasa akun YouTube @studiomusikrockciamis dan pemilik atau penguasa akun Facebook 1922 Pusat Madiun turut dilaporkan dalam perkara ini.

BOYOLALI - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan silaturahmi ke Pondok Pesantren (Ponpes) Annajah Dawar, Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (27/3/2026). Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya mempererat jalinan antara pemerintah, ulama, dan santri, sekaligus menegaskan kembali pentingnya menjaga kerukunan di tengah keberagaman bangsa.

Kehadiran Gibran disambut hangat Bupati Boyolali Agus Irawan, Lurah Manggis Galih Hadisaputra, serta koordinator ponpes Sumanto. Wapres bersilaturahmi secara khusus dengan pengasuh pondok KH Abdul Hamid Zuhri.

Dalam pertemuan itu, Gibran menekankan pentingnya menjaga keharmonisan sosial di tengah dinamika global yang terus berkembang. Nilai kebersamaan dan toleransi, menurutnya, harus terus diperkuat sebagai fondasi kehidupan bermasyarakat.

"Arahan Wapres jelas, kita semua harus menjaga kerukunan. Di tengah konflik yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Timur Tengah, kita diharapkan tetap memperkuat konektivitas dan keharmonisan antarwarga," kata Koordinator Ponpes Annajah Dawar, Sumanto.

Wapres juga menegaskan peran strategis pesantren dalam merawat persatuan bangsa. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, Gibran mendorong agar nilai kerukunan dan solidaritas terus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

"Kerukunan adalah kunci kekuatan bangsa. Indonesia merdeka karena persatuan dan kekompakan. Nilai inilah yang harus terus kita jaga dan wariskan."

Seusai rangkaian kegiatan, Wapres bersama KH Abdul Hamid Zuhri melanjutkan perjalanan menuju Masjid Jami’ Baitul Muslimin yang berjarak sekitar 400 meter dari lokasi pesantren untuk menunaikan salat Jumat.

Jakarta (ANTARA) - Sekretariat Wakil Presiden menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui forum Silaturahmi dan Dialog Kolaborasi yang digelar di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden, Jakarta.

Staf Khusus Wakil Presiden Tina Talisa mengatakan forum ini merupakan bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden untuk memperkuat fondasi ekonomi rakyat melalui sinergi berbagai pihak.

"Sebagai bagian dari arahan Presiden dan Wakil Presiden dalam memperkuat fondasi ekonomi rakyat, kami menyelenggarakan silaturahmi dan dialog kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dunia usaha, dan organisasi masyarakat," kata Tina Talisa dikutip dari akun Instagram resminya @tina_talisa, Kamis.

Forum yang digelar dalam semangat Hari Perempuan Internasional itu dihadiri perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), BPS (Badan Pusat Statistik), Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal), Kementerian UMKM.

Kemudian OJK (Otoritas Jasa Keuangan), KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah), Badan POM, INDEF, UI, CORE Indonesia, serta berbagai mitra strategis seperti Fatayat NU, Aisyiyah, HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia), IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia), KNTI (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia) Perempuan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia), hingga badan usaha seperti PNM, Bank BRI, GoTo, Grab, dan Sampoerna.

Mantan jurnalis TV ini menjelaskan forum ini menjadi ruang untuk menyatukan langkah dalam mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan agar berjalan lebih terkoordinasi dan berdampak nyata.

"Tujuannya untuk mendorong penguatan UMKM dan pemberdayaan ekonomi perempuan," ujarnya.

Selain itu, Tina juga menyoroti belum adanya indikator yang jelas dalam mendefinisikan kenaikan kelas UMKM.

Menurutnya, hal ini menjadi tantangan dalam mendorong transformasi usaha secara terukur.

"Kita itu belum punya kriteria apa yang dinamakan naik kelas. Jadi kita sering kali, mari kita dorong naik kelas. How do we define naik kelas? Dari mikro ke kecil kah? Karena nambah pegawai kah? Karena nambah aset kah? Karena nambah omset kah? Karena nambah literasi keuangannya atau apa?" kata Tina.

Dalam diskusi tersebut, berbagai pemangku kepentingan menyampaikan pandangan terkait tantangan dan peluang penguatan UMKM serta ekonomi perempuan. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Bappenas Maliki menyoroti masih rendahnya proporsi wirausaha perempuan di Indonesia.

"Ini kalau kita lihat dari sisi proporsi wirausaha perempuan itu mungkin baru sekitar 37 persen,” ujarnya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kemeninves/BKPM Riyatno menekankan pentingnya legalitas usaha bagi pelaku UMKM, khususnya usaha mikro, melalui kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Kami mengajak kepada stakeholders itu sama-sama untuk bagaimana supaya para pelaku usaha UMKM ini terutama yang mikro ya, supaya mereka mau punya NIB," kata Riyatno.

Dari sisi data, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Nashrul Wajdi menilai masih terdapat pekerjaan rumah dalam memastikan kontribusi ekonomi perempuan benar-benar optimal.

“Kita masih punya banyak PR, bahwa perempuan-perempuan kita bekerja bisa jadi karena terpaksa, karena memang butuh, karena harus. Tetapi kemudian apakah kontribusi mereka itu bisa cukup memberikan kontribusi untuk seperti yang kita harapkan,” katanya.

Ketua Umum DPP IWAPI Nita Yudi menegaskan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam dunia usaha dan tidak kalah dari laki-laki dalam menghadapi tantangan.

"Jadi, perempuan juga harus berusaha, tidak hanya laki-laki. Kita lihat bahwa perempuan paling kuat, paling struggle," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Pendidikan MPP Perempuan ICMI, Euis Amalia, menyoroti pentingnya sertifikasi halal sebagai bagian dari daya saing produk, termasuk bagi UMKM.

"Tidak ada pengecualian, semua produk yang masuk dan beredar di Indonesia, even itu produk Amerika, akhirnya harus bersertifikasi halal. Mungkin ini harus menjadi sebuah komitmen," kata Euis.

Di sisi lain, Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI Mellisa Hamid menekankan pentingnya dukungan ekosistem bagi pengusaha perempuan agar dapat berkembang secara optimal.

"Banyak pengusaha perempuan dan kita ini butuh support system, juga butuh dukungan dari pemerintah, dan juga butuh wadah yang sehat untuk teman-teman perempuan bisa berkarya," ujarnya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026