JAKARTA - JEC Eye Hospitals & Clinics meraih penghargaan Marketeers OMNI Brands of the Year 2026 untuk kategori Impactful Omnichannel Social Campaign melalui kampanye edukasi Strabismus: From Stigma to Confidence. Penghargaan ini menjadi apresiasi atas upaya JEC Eye Hospitals & Clinics dalam membangun edukasi publik mengenai strabismus (mata juling) melalui pendekatan komunikasi yang terintegrasi, berkelanjutan, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat.

Kampanye ini berangkat dari masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai strabismus. Hingga kini, mata juling masih sering dianggap sebagai kondisi yang hanya berkaitan dengan penampilan atau sesuatu yang dapat membaik dengan sendirinya seiring bertambahnya usia. Kebanyakan Main Gadget Bisa Bikin Mata Juling? Ini Kata Dokter

Padahal, strabismus merupakan kondisi medis ketika posisi kedua mata tidak sejajar dan dapat terjadi pada anak maupun orang dewasa. Bila tidak diperiksa dan ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat memengaruhi fungsi penglihatan, termasuk kemampuan melihat tiga dimensi, memperkirakan jarak, serta meningkatkan risiko gangguan penglihatan seperti ambliopia atau mata malas.

Direktur Pengembangan & Pendidikan, JEC Group, Prof Tjahjono D. Gondhowiardjo mengatakan, penghargaan ini kami maknai sebagai dorongan untuk terus memperluas edukasi kesehatan mata kepada masyarakat. Melalui kampanye strabismus ini, JEC Eye Hospitals & Clinics ingin mengajak orang tua dan masyarakat untuk memahami bahwa mata juling bukan sekadar persoalan estetika, melainkan kondisi medis yang perlu diperiksa. ”Semakin dini diketahui, semakin besar peluang anak mendapatkan tata laksana yang sesuai dan hasil yang lebih optimal,” katanya, Jumat (26/6/2026).

Melalui kampanye “Strabismus: From Stigma to Confidence”, JEC Eye Hospitals & Clinics berupaya mengajak masyarakat, khususnya orang tua, untuk lebih peka terhadap tanda-tanda strabismus sejak dini. Pada bayi, mata yang tampak tidak sejajar dapat terjadi karena koordinasi saraf mata yang belum matang.

Namun, apabila kondisi tersebut menetap setelah usia enam bulan, orang tua disarankan untuk segera berkonsultasi dengan dokter mata. Deteksi dini menjadi penting agar penyebab strabismus dapat diketahui secara tepat, baik karena gangguan otot mata, saraf, faktor genetik, maupun kelainan refraksi seperti minus, plus, atau silinder yang tidak terkoreksi.

Gejala strabismus atau mata juling juga tidak selalu tampak jelas sepanjang waktu. Pada beberapa kasus, mata juling dapat terlihat terus-menerus, namun pada kondisi lain dapat muncul sesekali, misalnya saat anak lelah, mengantuk, melamun, atau sedang kurang sehat.

Ada pula strabismus (mata juling) yang tidak tampak dalam aktivitas sehari-hari dan baru dapat terdeteksi melalui pemeriksaan mata yang lebih teliti. Karena itu, edukasi menjadi bagian penting agar masyarakat tidak menunggu hingga keluhan semakin terlihat atau berdampak pada aktivitas harian anak.

Untuk memperluas jangkauan edukasi, JEC Eye Hospitals & Clinics menjalankan kampanye ini melalui berbagai kanal. Mulai dari edukasi digital dan media sosial, seminar kesehatan mata, talkshow radio, podcast, publikasi media, hingga kegiatan offline seperti skrining mata dan program sosial operasi mata juling gratis.

Pendekatan omnichannel ini membantu pesan edukasi hadir secara konsisten di berbagai titik interaksi masyarakat, sehingga informasi mengenai strabismus dapat diakses dengan lebih mudah dan dipahami secara lebih luas.

Di JEC Eye Hospitals & Clinics, tata laksana strabismus atau mata juling dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing pasien. Pemeriksaan menyeluruh menjadi langkah awal untuk mengetahui penyebab mata juling. Pada beberapa pasien, koreksi dengan kacamata dapat membantu memperbaiki fokus dan posisi mata.

Pada kondisi tertentu, dokter dapat merekomendasikan terapi patching untuk melatih mata yang lebih lemah, vision therapy untuk membantu koordinasi otot dan saraf mata, hingga tindakan bedah apabila diperlukan berdasarkan diagnosis medis.

JEC Eye Hospitals and Clinics Raih Dua Penghargaan, Tahbiskan RS Mata Standar Internasional

Kampanye edukasi ini juga menunjukkan bahwa peningkatan awareness dapat mendorong masyarakat untuk lebih berani mencari informasi, melakukan pemeriksaan, dan memahami pilihan penanganan yang tersedia. Berdasarkan data JEC Eye Hospitals & Clinics, tindakan strabismus meningkat 29 persen di tahun 2025 dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan ini menjadi salah satu indikasi bahwa edukasi yang berkelanjutan dapat membantu membuka kebutuhan masyarakat yang sebelumnya tersembunyi akibat minimnya pemahaman maupun stigma sosial. “Bagi kami, edukasi kesehatan mata tidak hanya bertujuan menyampaikan informasi, tetapi juga membantu masyarakat mengambil langkah yang lebih tepat untuk menjaga kualitas penglihatan. Kami berharap kampanye ini dapat terus mendorong deteksi dini, mengurangi stigma, dan membantu lebih banyak pasien mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan medisnya,” tambah Prof Tjahjono.

KALTIM - Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud meresmikan Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo (RSKD) Balikpapan pada Rabu, 24 Juni 2026. Kehadiran fasilitas Kesehatan tersebut membuat Kaltim kini memiliki pusat layanan jantung yang semakin modern sebagai upaya memperkuat pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

Plt Direktur RSKD Balikpapan, drg. Ahmad Jais mengatakan pembangunan gedung tersebut dilatarbelakangi tingginya jumlah kasus penyakit kardiovaskular di Kaltim. Dalam tiga tahun terakhir, rumah sakit menangani 2.238 kasus penyakit jantung dengan tingkat keberhasilan tindakan mencapai 99%. Selain itu, RSKD juga telah melakukan 40 operasi bedah jantung terbuka atau Coronary Artery Bypass Grafting (CABG) dengan tingkat keberhasilan mencapai 95%.

Menurut Ahmad Jais, Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower dilengkapi berbagai fasilitas modern, termasuk ruang Cath Lab B-Plan pertama di Kalimantan yang akan memperkuat layanan diagnostik dan tindakan intervensi jantung.

"Rumah sakit yang unggul tidak cukup memiliki gedung megah dan alat canggih. Tetapi juga harus didukung tata kelola yang baik, SDM yang kompeten, serta pelayanan yang ramah dan profesional. Itulah ikhtiar kami menjaga kesehatan jantung masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Gubernur Rudy Mas'ud mengapresiasi seluruh jajaran RSKD dan pihak-pihak yang telah menghadirkan fasilitas layanan jantung terpadu tersebut. Menurut Rudy, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan harus berjalan seiring dengan penguatan sumber daya manusia, khususnya tenaga kesehatan.

Lihat video: Sejarah Baru Kaltim! Akses Darat Kutai Barat–Mahakam Ulu Resmi Terhubung



"Kita tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga membangun kualitas SDM. Secanggih apa pun alat dan sebagus apa pun gedungnya, kalau pelayanannya tidak ramah, manfaatnya tidak akan maksimal. Senyum dan ketulusan tenaga kesehatan adalah obat yang paling mujarab," ucapnya.

Rudy juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dalam membangun Kalimantan Timur sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Gedung Jantung Terpadu Awang Faroek Tower dilengkapi berbagai fasilitas modern, seperti catheterization laboratory (cath lab), ruang operasi berstandar Modular Operating Theater (MOT), hingga teknologi Smart RSKD yang memungkinkan pemantauan kondisi pasien secara real-time dari ambulans, IGD, ICCU, hingga ruang perawatan.

Dengan fasilitas tersebut, berbagai tindakan medis seperti pemasangan ring jantung, angiografi koroner, pemasangan temporary pacemaker, hingga operasi jantung terbuka kini dapat dilakukan di Balikpapan. Kehadiran Awang Faroek Tower diharapkan menjadi warisan nyata yang terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus meneruskan semangat pengabdian almarhum dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan di Kalimantan Timur.

ACEH - Universitas Syiah Kuala (USK) menggelar kegiatan penguatan layanan kesehatan di Hunian Sementara (Huntara) bagi penyintas banjir Aceh Tamiang. Hal itu dilakukan karena salah satu prioritas tertinggi dalam penanganan pascabencana adalah menjamin keselamatan masyarakat, terutama di sektor kesehatan.

Hal itu disampaikan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Syiah Kuala (USK) sekaligus Ketua Posko Wilayah PRR Aceh Safrizal ZA. Menurut Safrizal, perlu pendekatan baru dalam penanganan bencana. Untuk itu, pihaknya menginisiasi Fakultas Kedokteran USK untuk turun langsung ke masyarakat.

“Dalam kondisi darurat bukan masyarakat yang datang, tapi dokter-dokter yang harus datang. Ini bagian dari bakti perguruan tinggi kepada masyarakat,” kata Safrizal, Selasa (16/6/2026).

USK pun menurunkan tim spesialis, mulai dari ahli jantung anak, obstetri dan ginekologi, hingga psikolog untuk membantu pemulihan trauma pascabencana. Safrizal berharap inisiatif ini tidak berhenti di Aceh Tamiang, melainkan bisa diperluas ke daerah lain yang terdampak. Safrizal membuka peluang kerja sama dengan perguruan tinggi lain, termasuk di Sumatera Utara, untuk membangkitkan semangat masyarakat.

Ssafrizal meminta tim dari USK untuk menyampaikan temuan di lapangan sebagai bahan masukan dan evaluasi kinerja pemerintah. “Tim yang telah turun ke masyarakat, tolong catat apa yang bisa diberikan kepada saya baik sebagai Ketua MWA atau sebagai Kepala Posko Satgas Bencana. Sarankan kepada kami apa yang bisa kita lakukan,” pesannya.

Safrizal menegaskan ilmu pengetahuan menemukan maknanya ketika mampu memberikan manfaat bagi manusia. “Ilmu tidak hanya sekadar ilmu, tetapi ilmu pengetahuan menemukan maknanya ketika ia mampu memberikan manfaat bagi manusia,” ujarnya.

Lihat video: Prabowo Datangi Lokasi Huntara Banjir Aceh, 198 Unit Siap Dihuni



Di sisi lain, pemulihan sarana prasarana kesehatan pascabencana di tingkat makro menunjukkan progres positif. Data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Posko Satgas PRR per 8 Juni 2026 menunjukkan seluruh RSUD dan Puskesmas di tiga provinsi terdampak yang sempat berhenti beroperasi, kini telah kembali berjalan normal. Dari 2.952 Puskesmas Pembantu, 99,76% sudah pulih, menyisakan enam unit yang masih menggunakan gedung pengganti.

Hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Aceh Tamiang, Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Wirausaha USK, Dekan Fakultas Kedokteran USK, Kepala Dinas Kesehatan Kab. Aceh Tamiang, Ketua TDMRC USK, Seluruh Kepala Puskesmas Wilayah Kab Aceh Tamiang.

Selain fokus pada layanan kesehatan, kunjungan kerja Safrizal ZA di Aceh Tamiang juga menyasar pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya penyediaan air bersih. Safrizal mengecek langsung sumur bor yang telah dikerjakan oleh Satgas PRR di Gampong Johar, yang kini menjadi sumber air utama bagi warga sekitar.

Di lokasi tersebut tinggal 300 KK, dengan 20 KK di antaranya sudah mendapatkan Dana Tunggu Hunian (DTH). Sementara 280 KK lainnya masih menunggu hasil verifikasi untuk bantuan kerusakan rumah kategori ringan dan sedang.

Kunjungan di Aceh Tamiang kemudian diakhiri dengan meninjau kondisi PDAM Mon Krueng Baro yang mengalami kerusakan pada mesin intake serta ribuan meteran pelanggan. Untuk mengatasi kendala ini, Safrizal menyampaikan bahwa Satgas PRR akan segera menyalurkan bantuan 25 ton PAC (polyaluminium chloride) dengan standar food grade untuk proses penjernihan air massal.

JAKARTA - BPJS Kesehatan terus memperkuat tata kelola penyelenggaraan Program JKN agar mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan yang semakin kompleks. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penguatan peran Tim Kendali Mutu dan Kendali Biaya (TKMKB) yang menjadi fokus dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) TKMKB Tahun 2026.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito mengatakan bahwa Program JKN tidak hanya berperan sebagai penjamin pembiayaan pelayanan kesehatan, tetapi juga merupakan instrumen keadilan sosial yang memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang layak, bermutu, dan berkesinambungan.

“Per 1 Juni 2026 terdapat lebih dari 285,4 juta peserta JKN. Selain itu, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.682 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta 3.221 rumah sakit dan klinik utama di seluruh Indonesia,” ujar Pujo, Kamis (11/6/2026).

Dia menambahkan, dalam ekosistem JKN yang besar dan kompleks, TKMKB memiliki posisi yang sangat strategis. “TKMKB menjadi salah satu pilar pengendali yang menjaga agar Program JKN tetap berada pada jalur yang benar, yaitu mutu layanan yang terjaga, pembiayaan yang efisien, serta kepentingan peserta yang tetap menjadi prioritas utama,” tuturnya.

Menurut Pujo, tantangan penyelenggaraan jaminan kesehatan ke depan akan semakin kompleks seiring meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas layanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, serta perubahan pola penyakit. Oleh karena itu, TKMKB dituntut tidak hanya melakukan evaluasi terhadap layanan yang telah berjalan, tetapi juga mampu memberikan rekomendasi yang bersifat sistemik, berbasis data, dan berorientasi pada peningkatan mutu secara berkelanjutan.

“Melalui tema Mengawal Mutu, Menjaga Keberlanjutan JKN, kami ingin memastikan seluruh unsur TKMKB bergerak dalam visi yang sama untuk menjaga mutu pelayanan kesehatan sekaligus memastikan keberlanjutan Program JKN. Forum ini menjadi ruang untuk menyatukan persepsi, memperkuat koordinasi, dan memastikan setiap rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia,” kata Pujo.

Pujo menambahkan bahwa TKMKB berperan menjembatani perspektif klinis dan pembiayaan untuk memastikan mutu layanan, efisiensi biaya, serta keberlanjutan Program JKN. Menurutnya, keberadaan TKMKB penting untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara rasional, sesuai kebutuhan medis, berbasis standar profesi, dan tetap memperhatikan efektivitas penggunaan Dana Jaminan Sosial.

Sementara itu, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Abdi Kurniawan Purba, mengungkapkan bahwa peningkatan kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, bertambahnya kepercayaan terhadap Program JKN, perluasan akses layanan kesehatan, perkembangan teknologi kesehatan, hingga perubahan pola demografi dan epidemiologi masyarakat. Kondisi tersebut turut mendorong peningkatan utilisasi dan pembiayaan pelayanan kesehatan dari tahun ke tahun.

“Sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, BPJS Kesehatan terus mendorong penguatan pelayanan promotif dan preventif sebagai bagian dari strategi menjaga kesehatan peserta sejak dini,” ujar Abdi.

Dia melanjutkan, penguatan peran FKTP menjadi sangat penting untuk mendukung deteksi dini penyakit, mengurangi risiko komplikasi, serta memastikan pelayanan kesehatan yang lebih efektif dan efisien. “Dalam konteks tersebut, TKMKB memiliki peran strategis untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar, berbasis kebutuhan medis, dan mendukung keberlanjutan Program JKN,” jelasnya.

Menurut Abdi, dukungan terhadap Asta Cita Presiden Prabowo Subianto tidak hanya diwujudkan melalui perluasan akses layanan kesehatan, tetapi juga dengan memastikan setiap peserta memperoleh pelayanan yang mudah, cepat, dan setara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, TKMKB memiliki peran penting untuk menjaga agar pelayanan kesehatan diberikan sesuai standar, kebutuhan medis, dan prinsip keadilan bagi seluruh peserta JKN di mana pun mereka berada.

Pada kesempatan yang sama, Ketua TKMKB Pusat Akmal Taher, menegaskan bahwa meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang semakin kompleks menuntut seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam pelaksanaan fungsi kendali mutu dan kendali biaya Program JKN.

"TKMKB memiliki peran penting untuk memastikan pelayanan kesehatan yang bermutu, efektif, dan efisien dalam ekosistem JKN. Tidak hanya berfokus pada pengendalian pembiayaan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya bersama untuk memastikan pelayanan kesehatan diberikan secara tepat indikasi, tepat prosedur, tepat manfaat, dan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Akmal Taher.

Akmal Taher menambahkan, sinergi antara BPJS Kesehatan, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem JKN harus terus diperkuat agar setiap rekomendasi yang dihasilkan memberikan dampak nyata bagi peserta JKN. Dengan demikian, pelayanan kesehatan yang bermutu, efisien, berkeadilan, serta keberlanjutan Program JKN dapat dirasakan seluruh masyarakat Indonesia.

JAKARTA - Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) menyampaikan kritik terhadap ketimpangan akut dalam sistem pelayanan dialisis nasional. KPCDI mengungkapkan bahwa ego sektoral, minimnya edukasi, serta ketimpangan insentif ekonomi bagi rumah sakit telah meminggirkan metode Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis (CAPD) atau cuci darah lewat perut.

Ketua KPCDI Tony Richard Samosir menjelaskan akibat ketimpangan tersebut, layanan cuci darah di Indonesia mengalami banyak persoalan, memonopoli anggaran BPJS Kesehatan, dan menelantarkan 48% pasien gagal ginjal stadium akhir hingga berujung pada tingginya angka kematian.

“Sistem jaminan kesehatan saat ini belum memberikan rasa keadilan bagi pasien. Berdasarkan data evaluasi pemanfaatan CAPD di Indonesia jalan di tempat dan tidak pernah bergerak di atas 2% selama lebih dari satu dekade. Sebaliknya, metode Hemodialisis (HD) atau cuci darah berbasis rumah sakit mendominasi hingga 98%,” ujar Tony dalam acara bertajuk Indonesia Peritoneal Dialysis Patient Forum (INDOPD Forum) 2026 di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Pihaknya menemukan fakta bahwa 48% pasien gagal ginjal di Indonesia tidak mendapatkan pelayanan dialisis. Dampaknya, 60.000 hingga 90.000 pasien meninggal dunia setiap tahunnya karena tidak kebagian tempat cuci darah. “Ini adalah tragedi kemanusiaan yang terabaikan," ucapnya.

Di sisi lain, KPCDI mencatat keengganan institusi medis mengadopsi CAPD berakar pada motif finansial. Rumah sakit dan tenaga kesehatan cenderung memilih metode HD karena jauh lebih menguntungkan secara ekonomi.

Metode HD mengharuskan pasien datang 8 hingga 12 kali per bulan ke fasilitas kesehatan, yang berarti perputaran klaim tarif BPJS terus mengalir ke rumah sakit. Sementara itu, CAPD yang dilakukan mandiri oleh pasien di rumah hanya membutuhkan kunjungan 1 sampai 2 kali saja per bulan.

Menyikapi kondisi kritis ini, KPCDI mendesak Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan segera mengambil langkah konkret demi menjaga keberlanjutan program JKN dan menyelamatkan nyawa pasien:

"Jika pemerintah tidak berani melakukan perubahan strategis ini, angka kematian pasien gagal ginjal akan terus meroket. CAPD bukan lagi sekadar pilihan alternatif, melainkan solusi wajib untuk mengatasi kebuntuan layanan dialisis nasional," jelasnya.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Lucia Rizka Andalusia menyatakan pemerintah mengakui bahwa adopsi CAPD di Indonesia saat ini masih sangat minim yakni berada di bawah 0,1% jika dibandingkan dengan metode Hemodialisis (HD) atau cuci darah di rumah sakit. Ketimpangan ini memicu pemborosan anggaran JKN dan menurunkan kualitas hidup pasien gagal ginjal.

Namun demikian, Menteri Kesehatan telah memerintahkan jajarannya untuk memperkuat layanan CAPD secara masif di seluruh Indonesia. Langkah ini menjadi krusial mengingat beban pembiayaan penyakit gagal ginjal terus melonjak tajam dalam sistem JKN.

"Data BPJS Kesehatan menunjukkan belanja JKN untuk gagal ginjal meningkat pesat dari yang semula di bawah Rp1 triliun pada tahun 2020 kini melesat mencapai Rp1,68 triliun pada tahun 2024. Kita harus membangun sistem yang lebih preventif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pasien, bukan pada kepentingan bisnis rumah sakit," ujar Rizka.

Kemenkes kini tengah memperkuat jejaring layanan uronefrologi melalui program pengampuan di 512 rumah sakit madya, 40 rumah sakit utama, dan 17 rumah sakit paripurna di seluruh kabupaten/kota. Namun, Rizka mengungkapkan tantangan besar pada ketimpangan jangkauan geografis. Saat ini, layanan HD sudah tersedia di seluruh kabupaten/kota, sedangkan layanan CAPD baru menjangkau 119 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia.

Senada dengan Kemenkes, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto memberikan peringatan keras kepada pihak rumah sakit agar tidak menahan hak pasien untuk mendapatkan layanan CAPD demi mengejar keuntungan finansial dari tindakan HD.

"Kami menangkap indikasi bahwa pihak rumah sakit dan sebagian cenderung mengarahkan pasien ke metode HD karena rumah sakit bisa hidup dari sana; melayani pasien 8 kali sebulan dan terus mencairkan klaim. Saya ingatkan dunia kesehatan tidak boleh berbisnis. Jika CAPD terbukti secara medis mampu meningkatkan quality of life pasien dan menghemat anggaran negara, maka Kemenkes harus memperketat regulasinya," ungkap Edy.

Guna mengatasi ancaman ledakan pasien gagal ginjal kronik, Kemenkes menjalankan strategi dari hulu ke hilir. Di sektor hulu, pemerintah menggencarkan Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk mengintervensi tingginya angka hiperglikemia (gula darah tinggi) dan hipertensi, serta menerapkan kebijakan label tingkat kandungan Gula, Garam, Lemak (GGL) pada makanan dan minuman siap saji.

Di sektor hilir, Kemenkes membuka ruang kolaborasi dan meminta masukan konstruktif dari KPCDI serta industri farmasi penyedia layanan CAPD untuk merumuskan tata kelola distribusi alat, edukasi, serta skema pembiayaan yang berkeadilan. Pemerintah menegaskan akan menempatkan hak dan keselamatan masyarakat pada posisi tertinggi dalam setiap pengambilan kebijakan dialisis nasional.

Zaenal Abidin

Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (IDI) periode 2012-2015

Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) periode 2014-2019

PADA Februari 2026, rasio klaim Dana Jaminan Sosial (DJS) program Jaminan Kesehatan Nasional tercatat mencapai 111,86%, tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Artinya, setiap bulan BPJS Kesehatan mengeluarkan Rp111,86 untuk setiap Rp100 iuran yang diterima. Februari 2026 saja, pendapatan iuran sebesar Rp29,26 triliun harus berhadapan dengan beban klaim Rp32,73 triliun. Selisih Rp3,47 triliun yang harus ditambal dari cadangan dana yang semakin tipis.

Ini bukan anomali sesaat. Ini adalah tren yang merayap dengan konsistensi mengkhawatirkan: 104,72% pada 2023, naik menjadi 105,78% pada 2024, lalu 107,69% pada 2025, dan kini menembus 111,86%. Setiap tahun, lubang itu semakin melebar, sementara cadangan yang tersedia untuk menutupnya semakin menyempit.

Aset bersih DJS yang pada 2022 sempat mencapai Rp56,67 triliun, telah menyusut menjadi Rp49,52 triliun pada akhir 2024. Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) memperingatkan, jika tidak ada perubahan kebijakan, ketahanan DJS dapat menjadi negatif mulai 2026, dengan proyeksi defisit akumulatif bisa melampaui Rp58 triliun. Pemerintah sendiri memperkirakan defisit tahunan BPJS Kesehatan berpotensi mencapai Rp20 hingga Rp30 triliun per tahun.

Memahami Anatomi Krisis

Untuk memahami mengapa ini terjadi, kita perlu melihat tiga tekanan yang bekerja secara bersamaan dan saling memperkuat. Pertama, lonjakan utilisasi yang bersifat struktural. Selama satu dekade terakhir, program Jaminan Kesehatan (JK) atau yang lebih familier dengan sebutan JKN berhasil mengubah perilaku kesehatan masyarakat Indonesia secara fundamental.

Warga yang sebelumnya menahan diri berobat karena biaya, kini datang ke fasilitas pelayanan kesehatan dengan lebih leluasa. Ini adalah keberhasilan program, sekaligus tekanan pada sisi keuangannya. Biaya jaminan kesehatan yang pada 2019 sebesar Rp108 triliun diproyeksikan melampaui Rp200 triliun pada 2025, bertumbuh hampir dua kali lipat dalam enam tahun.

Kedua, beban penyakit katastropik yang terus membengkak. Gagal ginjal saja telah menguras Rp13 triliun dari kas JKN sepanjang 2025, dengan pasien yang membutuhkan cuci darah dua hingga tiga kali seminggu seumur hidup. Belum lagi jantung koroner, kanker, stroke, thalasemia, diabetes, dan sirosis hati, secara bersama-sama menyerap porsi terbesar pembiayaan. Jauh melampaui perkiraan dalam desain awal program.

Ketiga, rendahnya keaktifan dan tingginya tunggakan peserta mandiri. Per Februari 2026, terdapat 58,32 juta peserta yang tidak aktif, sebagian besar berasal dari kelompok Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta mandiri yang menunggak iuran. Fenomena adverse selection, di mana seseorang mendaftar hanya ketika sakit, lalu berhenti membayar ketika sehat, menggerogoti prinsip gotong royong yang menjadi ruh program ini.

Risiko Nyata bagi Warga

Gagal bayar BPJS Kesehatan bukan ancaman abstrak. Ia memiliki wajah yang konkret: rumah sakit dan fasyankes lain menunda pembelian obat dan alat medis karena menunggu pembayaran klaim yang terlambat, perusahaan farmasi mengurangi produksi dan menunda distribusi karena menunggu pembayaran dari rumah sakit, dokter dan perawat frustrasi karena ketidakpastian operasional, pasien tidak mendapat layanan optimal karena fasilitas kesehatan mengalami masalah likuiditas, dan seterusnya.

Kisah nyata di atas pernah kita alami. Antara 2014 dan 2019, BPJS Kesehatan mengalami defisit berulang yang berujung pada keterlambatan pembayaran ke rumah sakit, penolakan pasien di sejumlah fasilitas, dan krisis kepercayaan terhadap sistem. Situasi itu baru terstabilkan setelah kenaikan iuran pada 2020.

Kini, dengan rasio klaim yang lebih tinggi dan cadangan DJS yang lebih tipis, risiko itu kembali mengancam dan kali ini dalam skala yang lebih besar, karena basis kepesertaan juga jauh lebih besar. Jika krisis keuangan JKN tidak ditangani serius, yang pertama kali merasakan dampaknya adalah mereka yang paling bergantung pada program ini: warga miskin, penderita penyakit kronis, dan keluarga yang tidak memiliki pilihan lain.

Intervensi yang Tidak Dapat Ditunda

Solusi untuk krisis finansial JKN tidak sederhana dan tidak ada satu langkah ajaib yang menyelesaikan semuanya. Namun ada beberapa intervensi yang tidak dapat ditunda. Pertama, penyesuaian iuran PBI perlu segera dikaji secara serius. Iuran PBI yang saat ini sebesar Rp42.000 per orang per bulan sudah tidak lagi mencerminkan biaya riil pelayanan kesehatan.

DJSN telah merekomendasikan kenaikan ke sekitar Rp70.000. Kenaikan ini memang akan menambah beban APBN, namun konsekuensi dari tidak menaikkannya, erosi cadangan DJS yang tidak terkendali, jauh lebih mahal dalam jangka panjang.

Kedua, mengimplementasikan strategi pembelian layanan kesehatan yang cerdas (strategic health purchasing) secara masif. BPJS Kesehatan memiliki posisi tawar sebagai pembeli tunggal terbesar di pasar kesehatan Indonesia. Kekuatan itu belum sepenuhnya digunakan untuk menegosiasikan harga obat, alat medis, dan lainnya secara lebih efisien tanpa mengorbankan kualitas.

Ketiga, program promotif dan preventif harus mendapat porsi investasi yang lebih besar. Mencegah seseorang jatuh sakit jauh lebih efisien daripada membiayai pengobatannya. Setiap rupiah yang diinvestasikan dalam pencegahan obesitas, diabetes, hipertensi, sakit jantung, strok, akan menghemat puluhan rupiah biaya klaim penyakit katastropik di masa depan.

Preventif dapat dilakukan oleh: keluarga, sekolah, masyarakat, dan terutama pemerintah. Pemerintah mampu membuat regulasi untuk membatasi konsumsi makanan atau minuman yang dapat membahayakan kesehatan warganya, seperti: gula, garam, dan lemak (GGL).

Secara spesifik dapat mengenakan cukai pada Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Dengan prinsip, primum non nocere atau first, do no harm (pertama-tama, jangan merugikan atau jangan membahayakan). Setelah itu, pemerintah menciptakan ekosistem terbaik untuk terwujudnya pola hidup sehat di tengah masyarakat.

Keempat, keaktifan peserta mandiri harus ditingkatkan melalui kombinasi insentif dan kemudahan. Model diskon iuran parsial yang berhasil diterapkan BPJS Ketenagakerjaan pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) dapat diadaptasi untuk mendorong keaktifan peserta mandiri JKN.

Kelima, revisi Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan perlu dilakukan untuk memberikan ruang gerak yang lebih fleksibel bagi BPJS Kesehatan dalam manajemen aset dan likuiditas, sekaligus memperkuat transparansi pelaporan keuangan hingga ke tingkat daerah.

Catatan Akhir: Keberhasilan yang Tidak Boleh Disia-siakan

JKN adalah program jaminan sosial terbesar yang pernah dijalankan negeri ini. Dalam satu dekade, ia telah membuktikan bahwa Indonesia mampu membangun sistem perlindungan kesehatan berbasis solidaritas sosial dalam skala yang bahkan membuat banyak negara berdecak kagum.

Keberlanjutan program JKN bukan sekadar urusan kementerian/lembaga, aktuaria, dan neraca keuangan semata, tapi juga menjadi urusan dan harapan seluruh warga yang menjadi peserta. Mengapa? Karena JKN adalah pertaruhan moral bangsa: apakah kita serius mempertahankan janji konstitusional bahwa setiap warga berhak atas layanan kesehatan, atau kita akan membiarkannya runtuh karena keengganan mengambil keputusan yang boleh jadi tidak populer namun sangat perlu.

Sebagai bangsa, kita tidak boleh membiarkan JKN di ujung tanduk. Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya angka di neraca BPJS, melainkan kesehatan, martabat, dan masa depan ratusan juta pesertanya. Wallahu a'lam bish-shawab.

TEGAL - Upaya memperkuat layanan kesehatan primer di Indonesia terus ditingkatkan. Universitas Harkat Negeri (UHN) membangun pusat riset dan inovasi kesehatan primer bernama Primary Healthcare Impact Lab (PHIL). Riset dibangun bersama Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) menggandeng Harvard Medical School (HMS) Program akan dimulai dari Brebes dan Tegal, Jawa Tengah, sekitar kampus UHN sebelum diperluas ke daerah operasional Tamaris Hidro.

Peluncuran PHIL dilakukan di Gedung Swasana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Jakarta Selatan, Kamis (7/5/2026). Program ini digadang-gadang menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan layanan kesehatan dasar yang selama ini masih timpang di berbagai daerah.

Rektor Universitas Harkat Negeri Sudirman Said mengatakan persoalan kesehatan primer tidak mungkin diselesaikan pemerintah sendirian. Menurut dia, diperlukan kolaborasi lintas sektor mulai dari pemerintah, akademisi, swasta, hingga masyarakat sipil.

“Universitas bukan sekadar penerbit ijazah, tetapi harus menjadi pemberi solusi dan laboratorium peradaban tempat kebijakan berbasis sains dibangun,” kata Sudirman.

Melalui PHIL, UHN akan menjadi pusat pengembangan riset layanan kesehatan primer yang melibatkan klinik, puskesmas, pustu, hingga posyandu sebagai ruang penelitian lapangan. Program tersebut akan dimulai dari wilayah Brebes dan Tegal, dan sekitar kampus UHN.

Kolaborasi ini juga melibatkan Harvard Medical School yang sebelumnya telah membangun pusat serupa di Thailand dan Vietnam. HMS kini mendukung penyusunan kurikulum fakultas kedokteran UHN sekaligus memperkuat pengembangan riset kesehatan primer di Indonesia.

Sudirman mengatakan riset yang dilakukan melalui PHIL diharapkan tidak berhenti sebagai publikasi akademik semata, melainkan menghasilkan solusi konkret bagi masyarakat. “Kami ingin riset kesehatan diaplikasikan untuk memperkuat layanan kesehatan primer,” ucapnya.

Dekan HMS David Golan yang hadir langsung dari Boston menilai investasi pada layanan kesehatan primer terbukti mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif dan preventif.

Menurut dia, PHIL dapat menjadi pusat keunggulan baru di kawasan regional, baik dalam bidang riset, layanan kesehatan, maupun reformasi kebijakan berbasis komunitas.

Sementara itu, Pendiri dan CEO CISDI Diah Satyani Saminarsihmenyebut PHIL dirancang sebagai platform kebijakan dan inovasi nonklinis yang menjembatani riset akademik dengan kebutuhan nyata masyarakat.

“PHIL ingin menghubungkan bukti ilmiah dengan implementasi di lapangan,” ujar Diah.

Presiden Direktur Tamaris Hidro Mohammad Syahrial menambahkan akses layanan kesehatan masih menjadi persoalan utama di wilayah-wilayah terpencil tempat perusahaan beroperasi.

Menurut dia, investasi sektor swasta seharusnya tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat sistem kesehatan yang menyentuh masyarakat paling membutuhkan.

“Investasi terbaik bukan hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga infrastruktur manusia,” kata Syahrial.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bakal meresmikan 21 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang tengah ditingkatkan kualitasnya. Peresmian tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2026.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, mengatakan seluruh RSUD ini merupakan bagian dari Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) pemerintah di bidang kesehatan, di mana pemerintah akan meningkatkan kualitas rumah sakit tipe D dan tipe D pratama menjadi tipe C.

Dengan peningkatan tersebut, ke-21 rumah sakit akan memiliki layanan spesialis dasar serta kapasitas layanan yang lebih besar.

"Ke 21 rumah sakit telah siap untuk diresmikan oleh Bapak Presiden, yang direncanakan pada Mei 2026," ujar Qodari di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Qodari menyebut, 21 rumah sakit ini rencananya dilengkapi dengan tujuh dokter spesialis dasar yang mencakup dokter anak, bedah, anestesi, penyakit dalam, obgyn, radiologi, dan patologi klinik. Selain itu, fasilitas pada ruang operasi, rawat jalan, rawat inap, radiologi, hingga farmasi juga akan dilengkapi.

Lihat video: Prabowo Rombak Kabinet Lagi, Inilah Daftar Pejabat yang Baru Dilantik



Qodari melanjutkan peningkatan kualitas ini difokuskan kepada rumah sakit di Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK). Dengan demikian, masyarakat yang bermukim di wilayah-wilayah tersebut bisa mengakses layanan poli spesialis secara lebih mudah dan tidak lagi perlu dirujuk ke kota besar untuk mendapatkan penanganan kasus yang kompleks.

"Ini artinya, masyarakat di daerah-daerah tersebut tidak perlu lagi bepergian jauh hanya untuk mendapatkan layanan spesialistik," ucapnya.

Qodari menambahkan, ke-21 RSUD tersebut merupakan bagian dari total 66 RSUD yang ditargetkan meningkat kelasnya pada periode 2025–2027 dengan rincian 22 RSUD pada 2025, 20 RSUD pada 2026, dan 24 RSUD pada 2027.

Menurut Qodari, program ini tidak hanya meningkatkan akses layanan kesehatan, tetapi juga memberikan dampak ekonomi. Dari sisi ketenagakerjaan, peningkatan 66 RSUD tersebut diperkirakan dapat menyerap sekitar 20.000 hingga 33.000 tenaga kerja, berdasarkan kebutuhan rata-rata 300 hingga 500 tenaga kesehatan dan nonkesehatan per rumah sakit.

Selain itu, pasien dari wilayah DTPK juga dapat mengakses layanan kesehatan berkualitas lebih dekat dengan tempat tinggal mereka, sehingga tidak perlu lagi mengeluarkan biaya transportasi besar untuk dirujuk ke rumah sakit di kota.

"Biaya transportasi untuk pasien dari DTPK yang harus dirujuk ke RS besar di kota dapat mencapai Rp2 hingga Rp10 juta per kunjungan, belum termasuk biaya akomodasi dan hilangnya pendapatan selama tidak bisa bekerja. Dengan tersedianya RSUD berkualitas di dekat tempat tinggal mereka, beban ini dapat berkurang secara signifikan," ujarnya.

JAYAPURA - Balai Kekarantinaan Kesehatan (BKK) Wilayah Kerja Skouw resmi mengoperasikan Posko Kesehatan di kawasan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Skouw, Jayapura, sejak Sabtu, 14 Maret 2026. Posko Kesehatan tersebut langsung melayani para pemudik jelang .

Kepala Wilayah Kerja Skouw BKK Maya Wijayani Purba, menjelaskan pembentukan posko kesehatan ini bertujuan untuk memastikan kondisi kesehatan para pelintas selama periode libur dan arus mudik Lebaran 2026.

“Posko kesehatan kami hadirkan sebagai langkah antisipatif agar kondisi kesehatan pelintas tetap terjaga, terutama pada periode mobilitas tinggi seperti Lebaran. Selain pemeriksaan, kami juga memberikan edukasi agar masyarakat lebih memperhatikan kebersihan dan kesehatan selama perjalanan lintas batas,” ujarnya, Rabu (18/3/2026).

Maya menjelaskan, BKK Skouw menyediakan berbagai layanan pemeriksaan kesehatan dasar bagi pelintas, meliputi pengecekan asam urat, kolesterol, gula darah, hingga pemeriksaan malaria.

“Seluruh layanan tersebut dapat diakses secara gratis oleh masyarakat, baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA), dengan mendatangi langsung posko kesehatan yang berada di area checkpoint kedatangan,” katanya.

Kepala PLBN Skouw Ni Luh Puspa Jayaningsih, menyampaikan kehadiran posko kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung pelayanan lintas batas yang aman dan terpadu di kawasan perbatasan.

Lihat video: Situasi Terkini Arus Mudik Lebaran di Tol Kalikangkung, Semarang



“Keberadaan posko kesehatan ini sangat strategis dalam memastikan pelintas tetap sehat dan aman selama melintasi PLBN Skouw. Ini merupakan wujud sinergi antarinstansi dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.

Menurut Ni Luh, kolaborasi antarinstansi di kawasan perbatasan menjadi kunci dalam menghadirkan layanan yang optimal, termasuk dalam aspek pengawasan dan pelayanan kesehatan bagi para pelintas.

Dengan beroperasinya Posko Kesehatan di kawasan PLBN Skouw yang berbatasan langsung antara Indonesia dan Papua Nugini, diharapkan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 dapat berlangsung aman, lancar, dan sehat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan lintas batas di wilayah perbatasan negara.

Kami memaknai keberlanjutan sebagai komitmen untuk memastikan setiap inisiatif bisnis memiliki dimensi sosial yang kuat

Jakarta (ANTARA) - PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) memperkuat komitmen keberlanjutan perusahaan melalui program sosial berbasis kesehatan dan harmoni sosial bagi masyarakat di Masjid Istiqlal Jakarta, dalam momentum Ramadhan 1447 H.

Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo Brellian Gema mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mengintegrasikan aspek sosial dalam strategi bisnis.

“Kami memaknai keberlanjutan sebagai komitmen untuk memastikan setiap inisiatif bisnis memiliki dimensi sosial yang kuat,” kata Brellian berdasarkan keterangannya diterima di Jakarta, Senin.

Ia mengatakan melalui layanan kesehatan preventif dan penguatan nilai kebersamaan di masyarakat, perusahaan ingin berkontribusi mendukung pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang sehat, produktif dan berdaya saing.

Dalam kegiatan yang diadakan pada Jumat (6/3), Jasindo menghadirkan layanan kesehatan gratis melalui program Mobil Sehat Jasindo yang melayani jamaah di Masjid Istiqlal.

Selain layanan kesehatan, kegiatan juga dirangkaikan dengan kajian Ramadan bertema halal lifestyle untuk meningkatkan literasi masyarakat mengenai pola hidup sehat dan halal.

“Melalui layanan kesehatan preventif dan penguatan nilai kebersamaan, kami berharap dapat turut memperkuat ketahanan sosial masyarakat,” ujarnya.

Perusahaan juga menghadirkan berbagai aktivitas edukatif bagi anak-anak seperti lomba mewarnai dan story telling Islami sebagai bagian dari upaya memperkuat pembangunan karakter dan nilai keluarga.

Lebih lanjut, Jasindo turut menyalurkan santunan kepada anak yatim dan duafa serta membagikan paket takjil bagi jamaah dalam kegiatan tersebut.

Brellian menambahkan perusahaan akan terus memperkuat integrasi aspek Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam strategi korporasi.

“Ke depan kami akan terus memperkuat integrasi ESG dalam strategi korporasi agar pertumbuhan usaha Jasindo berjalan beriringan dengan kontribusi nyata terhadap penguatan SDM dan stabilitas sosial nasional,” ucapnya.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

BPH Migas menjalankan amanah negara, hadir memberikan bantuan. Artinya, pemerintah pusat hadir di masyarakat terdampak bencana

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) bersama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berkolaborasi memberikan layanan kesehatan kepada warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh.

Kepala BPH Migas Wahyudi Anas dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengungkapkan, pihaknya sebagai bagian dari Tim ESDM Siaga Bencana, menghadirkan layanan pemeriksaan umum dan gigi dasar, pemberian obat-obatan, edukasi kesehatan, hingga trauma healing bagi anak-anak yang tinggal di hunian sementara (huntara) dan di lokasi pengungsian.

Wahyudi, yang bersama Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa hadir langsung di Huntara Simpang Empat Opak, Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, Sabtu (14/2/2026), ikut memanggil sejumlah nama warga yang tertera di formulir pendaftaran untuk datang ke meja pemeriksaan dokter, sekaligus menanyakan keluhan yang dialami.

"BPH Migas menjalankan amanah negara, hadir untuk memberikan bantuan. Artinya, pemerintah pusat hadir di tengah-tengah masyarakat terdampak bencana," ujar Wahyudi.

Huntara Simpang Empat Opak, yang terdiri atas 10 blok ini merupakan rumah bagi sekitar 600 kepala keluarga terdampak bencana.

Mustika (34), warga Desa Bundar, Karang Baru, Aceh Tamiang, mengetahui kegiatan pelayanan kesehatan gratis di Huntara Aceh Tamiang melalui aplikasi percakapan.

"Saya alergi gatal-gatal, bisa jadi karena air dan debu. Pernah ada (layanan kesehatan gratis), tapi tidak sebesar ini. Posko kesehatan ini membantu kami," ucapnya.

Selanjutnya, Mauliani (63), warga Kampung Sukajadi, Kecamatan Karang Baru, Aceh Tamiang, menempuh perjalanan sekitar 12 km untuk mendapatkan pengobatan gratis di huntara tersebut.

"Dokternya ramah-ramah. Kami minta seterusnya bisa begini," tuturnya.

Layanan kesehatan gratis ini berlangsung selama 14-16 Februari 2026, dengan target penerima layanan kesehatan sekitar 5.000 orang.

Kegiatan ini melibatkan 35 tenaga kesehatan, baik dokter, apoteker dan asisten dokter, yang berasal dari BPH Migas, Ditjen Minerba, Dinas Kesehatan Aceh Tamiang, serta 10 orang relawan.

"Hari Sabtu, targetnya 3.000 orang. Minggu, kegiatan akan dilaksanakan di Kecamatan Manyak Payed dengan target sekitar 1.000 orang. Selanjutnya pada Senin (16/2/2026) di Kampung Tanjung Mancang, Kecamatan Kejuruan Muda, Aceh Tamiang, target sekitar 1.000 orang," tambah Wahyudi.

Selain layanan kesehatan, disediakan juga 3.000 paket beras kemasan 3 kilogram, 2 ribu biskuit dan sereal untuk warga yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sebanyak 200 kasur angin juga diberikan bagi warga yang tinggal di pengungsian di daerah Manyak Payed dan Tanjung Mancang.

Untuk anak-anak juga diadakan kegiatan mewarnai, edukasi kesehatan, permainan serta buku bacaan.

Wahyudi melanjutkan kolaborasi, yang baik bersama Pemkab Aceh Tamiang, kepolisian dan bintara pembina desa (babinsa) menjadikan pelaksanaan bantuan kesehatan berjalan lancar.

"BPH Migas dan Ditjen Minerba menyampaikan terima kasih kepada Pemkab Aceh Tamiang atas kerja sama yang baik ini. Insya Allah, BPH Migas bisa hadir kembali agar masyarakat tenang, kesehatan terjaga untuk menyongsong Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah yang bisa dilaksanakan dengan baik," tuturnya.

Wahyudi juga mengungkapkan sebelumnya BPH Migas telah memberikan bantuan bagi korban terdampak bencana di Kampung Tanjung Genteng, Aceh Tamiang, pada 18 Desember 2025.

BPH Migas juga menyerahkan bantuan di Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bener Meriah pada pertengahan Januari 2026.

Sementara itu, Wakil Bupati Aceh Tamiang Ismail, yang didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tamiang Mustakim, menyampaikan apresiasi atas bantuan layanan kesehatan kolaborasi BPH Migas dan Ditjen Minerba.

"Ini artinya pemerintah hadir bersama kita, pemerintah hadir di pengungsian (Aceh) Tamiang," ujarnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Eko Ernada

Dosen Hubungan Internasional, Universitas Jember

Pernah menjabat Staf Khusus Menteri Sosial RI (2014–2018)

APA yang sebenarnya terjadi, ketika seorang pasien mengetahui bahwa jaminan kesehatannya tidak aktif lagi—bukan karena ia sembuh, bukan karena ia tiba tiba mampu membayar, tetapi karena statusnya berubah dalam sistem? Pada titik itulah diskusi tentang data, fiskal, dan presisi kebijakan berhenti menjadi teknokratis. Ia berubah menjadi pertanyaan mendasar tentang arah negara kesejahteraan Indonesia.

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bukan sekedar skema asuransi sosial. Ia adalah infrastruktur utama welfare state Indonesia. Untuk pertama kalinya dalam sejarah republik ini, negara berkomitmen bahwa akses kesehatan bukan hak istimewa berbasis kemampuan bayar, melainkan hak kewargaan.

Melaui BPJS Kesehatan, negara mengorganisasi gotong royong nasional: yang mampu mebayar iuran, yang tidak mampu ditanggung negara melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Namun arsitektur kelembagaanya penting dipahami.

BPJS Kesehatan menjalankan sistem pelayanan, tetapi penetapan siapa yang berhak menerima bersumber dari basis data sosial yang dikelola Kementerian Sosial. Data itu dipadankan dengan Nomor Induk Kependudukan dari Dukcapil Kememterian Dalam Negeri, di mutakhirkan melalaui proses statistik yang melibatkan Badan Pusat Statitik , dan pembiyaannya ditanggung melalaui mekanisme fiskal Kementerian Keuangan.

Artinya, JKN bukan hanya program kesehatan; ia adalah simpul dari kerja lintas kementerian dan lembaga. Ketika satu bagian sistem bergerak, seluruh rantai ikut terdampak.

Di atas kertas, ini adalah lompatan besar. JKN menggeser logika kesejahteraan dari karikatif menjadi sistemik. Tetapi desainya tetap menyeimpan satu pilihan mendasar: subsidi negara diberikan secara selaktif melalui mekanisme targeting berbasis data kemiskinan.

Di sinilah perdebatan sesungguhnya dimulai. Data menunjukan bahwa peserta PBI JKN mencapai 96 juta jiwa. Namun dalam proses pemutakhiran berbasis desil kesejahteraan, ditemukan ketidaksesuaian signifikan: jutaan warga dari kelompok menengah masih tercatat sebagai penerima PBI.

Sementara puluhan juta warga miskin dan rentan belum seluruhnya terlindungi atau bahkan keluar dari sistem akibat pembaruan data. Ini menandakan adanya inclusion error ada exclusion error secara bersamaan.

Masalahnya bukan sekedar akurasi teknis. Ia menyentuh inti desain welfare state kita. Targeting adalah pendekatan yang lazim di negara berkembang dengah ruang fiskal terbatas. Negara berusaha memastikan subsidi hanya jatuh kepada yang paling membutuhkan.

Secara rasional, ini masuk akal. Namun targeting selalu membawa konsekwensi admisntratif: verivikasi, klasifikasi, dan pembuktian kemiskinan.

Pengalaman saya terlibat dalam sinkronisasi data sosial menunjukan betapa rumitnya memastikan data benar-benar akurat. Integrasi NIK, penyelerasan antar kementerian, pembaruan berkala, hingga pembersihan duplikasi adalah pekerjaan besar.

Tetapi semakin sistem berupaya menjadi presisi, semakin ia bergantung pada asumsi bahwa data mampu menangkap raelitas sosial secara utuh. Padahal kemiskinan bukan kategori statis. Banyak rumah tangga Indonesia hidup di wilayah rentan—sedikit di atas garis miskin, tetapi tanpa bantalan ekonomi.

Dalam logika desil, mereka mungkin berada di ambang batas. Dalam realitas, satu krisis kesehatan dapat mendorong mereka jatuh. Ketika status berubah di sistem tanpa masa transisi yang memadai, yang terguncang bukan hanya database, tetapi rasa aman sosial.

Di sinilah perbandingan internasional menjadi penting untuk membaca arah Indonesia. Inggris, melalui National Health Service (NHS), memilih model universal hampir penuh untuk layanan kesehatan.

Tidak ada verivikasi kemiskinan untuk mengakses layanan dasar. Semua warga dilindungi karena status kewargaan, bukan status ekonomi. Beban fiskal besar, antrean layanan sering menjadi isu, tatapi legitamisi sosial sangat kuat. Risiko seseorang kehilangan akses karena perubahan administratif hampir nihil.

Amerika Serikat memilih pendekatan berbeda. Program seperti Medicaid menggunakan verivikasi ketat berbasis pendapatan. Setiap pembaruan data dapat mengeluarkan jutaan orang dari sistem, seringkali karena persoalan adminstratif atau dokumen yang tidak sinkron.

Sistemnya presisi, tetapi rapuh secara sosial. Perdebatan tentang coverage cliff di sana menunjukkan bagaimana sedikit perubahan pendapatan bisa membuat sesorang kehilangan perlindungan kesehatan.

Indonesia saat ini berdiri di antara dua model tersebut. Kita mengklaim universal health coverage, tetapi dengan subsidi yang tetap selektif. Kita ingin solidaritas nasional, tetapi tetap menuntut pembuktian kemiskinan untuk mendapatkan iuran gratis.

Pertanyaannya sederhana namun krusial: kita ingin melangkah dan bergerak kemana? Penghentian PBI belakangan ini memang menimbulkan kegelisahan, dan kegelisahan itu wajar. Namun publik tidak perlu melihatnya semata sebagai pencabutan sepihak atau ketiadaan kepedulian negara.

Yang sedang terjadi adalah gesekan antara ambisi presisi kebijakan dan kapasitas sistem yang belum sepenuhnya matang. Masalahnya bukan pada tujuan JKN sebagai mekanisme perlindingan soisial, melainkan pada desain transisi dan mekanisme perlindungan ketika data berubah.

Jika Indonesia ingin memperkuat logika universalism, maka kesehatan harus semakin diperlakuan sebagai hak dasar tanpa verivikasi ketat yang beresiko menciptakan eksklusi. Jika tetap memilih rezim targeting yang ketat, maka kapsitas admisnitrasi lintas kementerian harus jauh lebih terintegrasi dan responsif daripada hari ini.

Negara modern memang membutuhkan data. Tetapi negara kesejahteraan membutuhkan lebih dari sekedar data yang presisi; ia membutuhkan sensivitas terhadap resiko sosial. Ketika kemiskinan direduksi menjadi skor dalam sistem, ada bahaya pengalaman hidup warga tidak lagi menjadi pertimbangan utama. Algotitma menjadi lebih berwibawa daripada konteks sosial.

Kita perlu bertanya dengan jujur: apakah kita membangun JKN sebagai instrumen fiskal yang efisien, atau sebagai fondasi solidaritas nasional? Jika yang dikejar semata efisiensi, maka pengetatan targeting akan terus dilakukan.

Tetapi jika yang ingin diperkuat adalah solidaritas sosial, maka perlindungan dasar harus ditempatkan di atas resiko kebocoran yang relatif kecil. Database boleh diperbarui, metodologi boleh disempurnakan, dan integrasi data boleh terus ditingkatkan.

Namun jika JKN ingin tetap menjadi simbol negara kesejahteraan Indonesia, maka satu prinsip harus dijaga: tidak seorang pun boleh kehilangan perlindungan kesehatan hanya karena kelemahan sistem. Pertanyaan akhirnya bukan lagi soal akurasi data, melainkan arah moral kebijakan.

Indonesia ingin menjadi negara dengan welfare state yang presisi tetapi aku, atau negara yang presisi namum tetap manusiawi? Disitulah masa depan JKN dan legitimasi negara kesejahreaan kita akan ditentukan.