Bisnis.com, JAKARTA — Tepat satu tahun sejak pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, wacana tentang pembagian peran di dalam pemerintahan kembali menghangat.

Para pendukung menilai pemerintahan baru bergerak cepat; para pengkritik mempertanyakan efektivitas sejumlah program unggulan. Di tengah pujian dan kritik itu, satu narasi konsisten muncul: Gibran yang datang ke panggung politik nasional dengan label “wajah muda” dan simbol regenerasi tampak lebih minim profil dibandingkan sang presiden yang bertindak sangat aktif dan “take control” dalam berbagai urusan negara.

Saat kampanye, Gibran memiliki wajah sebagai simbol pembaruan anak muda yang sudah punya pengalaman memimpin kota (Surakarta), praktikal, dan dekat dengan generasi milenial. Setelah resmi dilantik pada 20 Oktober 2024, dia diberi panggung untuk memperkenalkan sejumlah inisiatif dari dorongan pendidikan AI hingga program layanan publik digital seperti “Lapor Mas Wapres” pada awal masa jabatan.

Namun, selama tahun pertama, Analis Komunikasi Politik sekaligus pendiri Lembaga Survei KedaiKopi, Hendri Satrio memperhatikan bahwa aktivitas-aktivitas publik Gibran cenderung bersifat seremonial atau administratif, bukan inisiatif kebijakan besar yang menggeser arah birokrasi atau diplomasi.

Dia menyatakan bahwa Gibran tersandera oleh dua narasi yang saling bertabrakan harapan simbolik perubahan anak muda dan bacaan publik soal keberlanjutan dinasti politik keluarga Jokowi kondisi yang, menurutnya, membuat arah politik Gibran menjadi gamang dan sulit menunjukkan gebrakan nyata.

“Dari awal kita harusnya juga mulai mengeset harapan kepada Gibran, dia jadi wapres kan memang peran bapak besar sekali. Jadi jangan set harapan seperti wapres sebelumnya. Memang minim gebrakan dan bisa diperkirakan kalau akan minim gerakan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (21/10/2025).

Hendri menegaskan, tidak ada indikator sejauh ini yang menunjukkan Gibran memainkan peran strategis sebagaimana para pendahulunya. Dia membandingkan Gibran dengan dua wakil presiden era sebelumnya: K.H. Ma’ruf Amin yang aktif dalam pengembangan ekonomi syariah dan sosial, serta Boediono dan Jusuf Kalla yang dikenal teknokrat dan pengambil keputusan penting di bidang ekonomi dan pemerintahan.

“Kalau Ma'ruf Amin itu punya bidang jelas, dia fokus ke ekonomi syariah dan pemberdayaan sosial. Tapi kalau Gibran, ya fungsinya cuma mendampingi Pak Prabowo. Dia pelengkap aja, syarat aja, bahwa ada wakil presiden,” kata Hendri.

Meskipun menilai Gibran minim kontribusi substantif, tetapi Hendri menyoroti bahwa pekerjaan rumah terbesar pemerintahan Gibran pada tahun kedua tetap berada di bidang ekonomi.

Dia menilai, Gibran harus mengenal lebih akrab dengan tantangan ekonomi nasional saat ini tidak hanya terkait perlambatan pertumbuhan, tetapi juga menurunnya daya beli masyarakat dan melemahnya investasi.

Dalam konteks itu, menurut Hendri, Gibran seharusnya mulai mengambil peran lebih aktif dalam program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, khususnya generasi muda dan sektor UMKM.

“Masih sama sih sama tahun ini yaitu ekonomi. Yang paling berat sekarang itu ekonomi, jadi tahun depan juga pasti itu,” tandas Hendri.

Kontras: Prabowo sebagai control tower

Kontras antara gaya kepemimpinan kedua figur ini cukup tajam. Selama 12 bulan pertama, Presiden Prabowo tampak intensif memimpin agenda pemerintahan domestik dan global memimpin sidang kabinet paripurna, aktif melakukan lawatan luar negeri hingga 33 perjalanan ke 25 negara dan memegang peranan sentral dalam menentukan prioritas kebijakan nasional.

Salah satu ukuran visibilitas global adalah frekuensi dan profil kunjungan luar negeri. Dalam tahun pertama, catatan bisnis menempatkan Prabowo jauh lebih sering melakukan lawatan ke luar negeri dibandingkan Gibran sebuah indikator yang menegaskan bahwa representasi diplomatik utama berada di tangan presiden.

Beberapa liputan mencatat puluhan kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden dalam satu tahun pertama, sementara daftar kunjungan kerja resmi wapres relatif lebih pendek dan sering bersifat melepas kedatangan atau menyambut ketika presiden kembali.

Secara konstitusional, tugas wapres adalah membantu presiden. Dalam praktiknya, pembagian tugas sangat bergantung pada kesepakatan personal dan politik antar keduanya.

Menurut Hendri, jika Gibran ingin mengubah narasi “minim gebrakan”, ada beberapa pendekatan praktis yang bisa dipertimbangkan yaitu mengambil mandat sektoral yang jelas dan terukur dengan fokus pada satu atau dua isu besar.

Hendri melanjutkan orang nomor dua di Indonesia itu juga bisa membangun inisiatif yang bersinggungan langsung dengan publik muda program yang melibatkan partisipasi anak muda, inkubator startup daerah, atau reformasi sistem pendidikan menengah-kejuruan bisa menunaikan janji simbol regenerasi secara substansial.

“Misalnya transformasi pendidikan vokasi-AI, kewirausahaan digital untuk UMKM dengan target hasil yang dapat diukur dalam 12–24 bulan. Ini mirip peran yang dijalankan Ma’ruf Amin pada ekonomi syariah. Jadi spesifik, terukur, dan memiliki stakeholder jelas,” tandasnya.

Belum lagi, berdasarkan laporan Evaluasi Kinerja 1 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran (CELIOS, 2025) tertuang bahwa Gibran mendapat nilai rata-rata 2 dari 10, menjadikannya salah satu pejabat dengan penilaian publik terendah.

Termasuk 76% responden menilai kinerjanya sangat buruk, 17% buruk, 7% cukup, dan hanya 1% baik. Tidak ada responden yang memberi nilai di atas 8. Skor ini turun dari rata-rata 3 pada survei 100 hari pertama pemerintahannya

“Kinerja Gibran dinilai tidak menunjukkan peningkatan berarti dalam kepemimpinan, koordinasi, maupun komunikasi kebijakan,” demikian tulis laporan tersebut.

Dalam perbandingan antara periode 100 hari dan 1 tahun, jumlah penilai “sangat buruk” terhadap Gibran melonjak dari 31% menjadi 61%. Hal ini mencerminkan minimnya peran strategis Wapres Ke-14 RI itu dalam pemerintahan Prabowo, terutama dalam bidang kebijakan dan diplomasi.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sanae Takaichi kini menjadi perempuan pertama yang menduduki kursi Perdana Menteri (PM) Jepang. Wanita berumur 64 tahun ini memenangkan pemungutan suara parlemen, Selasa.

Ia meraih 237 suara dalam putaran pertama pemungutan suara. Hal ini membuat tidak perlu ada pemungutan suara putaran kedua di Majelis Rendah yang beranggotakan 465 orang.

Kemenangannya diraih setelah Partai Demokrat Liberal yang berkuasa beraliansi dengan Partai Inovasi Jepang (JIP). Lalu apa saja fakta soal dirinya?

Berikut 10 fakta dirangkum CNBC Indonesia, Rabu (22/10/2025).

1.Bukan Keluarga Dinasti Politik

Lahir di Nara, sebuah kota di pusat Jepang, Takaichi menempuh jalur yang tidak biasa dalam dunia politik Jepang yang seringkali didominasi oleh dinasti. Dengan latar belakang keluarga yang tidak memiliki koneksi politik-ibunya seorang perwira polisi dan ayahnya bekerja di sebuah perusahaan mobil, ia membangun karirnya dari bawah.

2.Pernah Jadi Drummer Musik Metal

Masa mudanya diwarnai dengan minat pada musik heavy metal. Ia pernah menjadi seorang drummer dan kegemarannya mengendarai sepeda motor.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Universitas Kobe, Takaichi mendapatkan pengalaman politik pertamanya di Amerika Serikat (AS) sebagai staf magang untuk mantan anggota Kongres Patricia Schroeder. Pengalaman ini membentuk pandangan awalnya tentang dunia politik sebelum ia kembali Jepang.

3."Margareth Thatcher" Asia

Wanita ini dikenal sebagai seorang politisi veteran dengan pandangan konservatif yang kuat. Takaichi sering kali menyamakan dirinya dengan mantan PM Inggris, Margaret Thatcher.

Pandangan politiknya yang tanpa kompromi dan seringkali kontroversial telah membentuk citranya di kancah politik domestik maupun internasional. "Tujuan saya adalah menjadi Wanita Besi," katanya kepada sekelompok anak sekolah selama kampanye terbarunya dikutip BBC News.

4.Murid Shinzo Abe

Takaichi adalah murid mendiang PM Shinzo Abe. Meski karier politiknya dimulai tahun 1993 di parlemen, kecemerlangannya terlihat setelah dekat dengan Shinzo Abe pada tahun 2000-an.

5.Pernah Jadi Menteri Keamanan hingga Menteri Dalam Negeri

Sepanjang kariernya, Takaichi telah memegang berbagai posisi menteri yang strategis, termasuk Menteri Keamanan Ekonomi serta Menteri Dalam Negeri dan Komunikasi. Ia telah dua kali mencalonkan diri sebagai pemimpin LDP, yaitu pada tahun 2021 dan 2024, sebelum akhirnya berhasil meraih kemenangan pada tahun ini.

6.Ultranasionalis

Secara ideologis, Takaichi digambarkan sebagai seorang politisi garis keras, ultranasionalis. Ia mengusung pendekatan "Jepang Pertama (Japan First), yang menekankan pentingnya aliansi keamanan yang kuat dengan Amerika sambil tetap memprioritaskan kepentingan nasional Jepang.

7.Kritikus Paling Keras China

Sikapnya yang hawkish kemungkinan memengaruhi dinamika hubungan Tokyo dengan negara-negara tetangganya, terutama China. Ia merupakan kritikus paling vokal menentang dominasi militer dan ekonomi China di kawasan.

Takaichi sebelumnya mengatakan bahwa "Jepang benar-benar dipandang rendah oleh China. Ia juga menyebut, bahwa Tokyo harus "mengatasi ancaman keamanan" yang ditimbulkan oleh Beijing.

8.Menentang Suksesi Tahta Kekaisaran dari Perempuan

Di bidang sosial, pandangan Takaichi sangat konservatif. Ia menentang gagasan untuk mengizinkan pasangan suami istri memiliki nama keluarga yang berbeda, sebuah isu yang populer di kalangan masyarakat namun dianggapnya dapat merusak nilai-nilai keluarga tradisional. Selain itu, ia juga menentang pernikahan sesama jenis dan suksesi tahta kekaisaran dari garis keturunan perempuan.

Ia berpendapat bahwa kekejaman yang dilakukan oleh Jepang selama Perang Dunia II telah dibesar-besarkan. Pandangan ini diperkuat dengan kunjungannya yang rutin ke Kuil Yasukuni, sebuah monumen di Tokyo yang menghormati para pahlawan perang Jepang, termasuk penjahat perang Kelas A.

9.Sanaenomics

Secara ekonomi, dirinya merupakan pendukung setia kembalinya kebijakan "Abenomics". Kebijakan ini mengandalkan suku bunga rendah dan belanja pemerintah yang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Meski begitu, ia sempat mengatakan akan mengusulkan rencana yang disebut "Sanaenomics". Ini berfokus pada kebijakan moneter yang ekspansif, belanja fiskal yang fleksibel, dan investasi besar-besaran dalam manajemen krisis dan pertumbuhan.

Ia secara khusus menargetkan investasi di sektor-sektor strategis. Mulai dari kecerdasan buatan, semikonduktor, dan pertahanan.

Menurut laporan Nomura Securities yang dikutip Futuun.com, kerangka inti "Sanaenomics" terdiri dari tiga pilar, yang mengingatkan pada "tiga anak panah" dalam "Abenomics". Pilar pertama melibatkan penguatan kemampuan manajemen krisis nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui investasi.

Kedua, kebijakan fiskal ekspansif akan diterapkan. Ketiga, pemerintah akan secara eksplisit memikul tanggung jawab atas kebijakan moneter, sementara Bank of Japan akan tetap mempertahankan otonomi dalam memilih instrumen kebijakan tertentu.

10.Tantangan Pertama: Kunjungan Trump

Tantangan pertamanya sebagai PM saat ini adalah kunjungan Trump, yang akan berlangsung pekan depan. Di mana ia berencana untuk membahas isu-isu bilateral serta kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas, Timur Tengah, dan Ukraina.

"Saya ingin membangun hubungan kepercayaan," ujarnya kepada para wartawan, dimuat AFP.

Pembicaraan dengan Trump sendiri diyakini akan terpusat pada tarif dan perdagangan, termasuk permintaan AS tagar Jepang menghentikan impor energi Rusia dan meningkatkan anggaran pertahanan. Investasi Jepang yang diusulkan senilai US$550 miliar di AS, sebagai bagian dari kesepakatan dagang terbarunya dengan Washington, juga diyakini akan dibahas.

Perlu diketahui, sebagai minoritas di kedua majelis parlemen, koalisi baru ini membutuhkan dukungan dari partai-partai lain untuk meloloskan undang-undang. Takaichi merupakan PM kelima Jepang dalam beberapa tahun terakhir yang memimpin pemerintahan minoritas.