Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,596 triliun untuk program unggulan Gratis Pol dan Jospol pada tahun 2025 sebagai langkah akselerasi transformasi ekonomi menuju era Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dana tersebut terbagi menjadi Rp1,23 triliun untuk Gratis Pol dan Rp2,363 triliun untuk Jospol.

Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Setdaprov Kaltim) Ujang Rachmad menyatakan program ini merupakan fondasi strategis dalam mempersiapkan Kaltim menghadapi bonus demografi.

Hal itu disampaikan dalam acara 40 BIG Conference 2025 bertajuk Arah Bisnis 2026: Menuju Kedaulatan Ekonomi di Astara Hotel, Balikpapan, Senin (8/12/2025).

"Kita sedang membangun fondasi agar Kaltim bergerak dari ekonomi berbasis sumber daya alam menuju ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas," kata Ujang Rachmad dalam konferensi pers, Senin (8/12/2025).

Inisiatif ini selaras dengan visi "Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas" yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Dalam konteks ini, Kalimantan Timur tidak lagi dipandang sekadar sebagai gudang sumber daya alam, melainkan sebagai pusat strategis transformasi ekonomi nasional di Kawasan Timur Indonesia.

Ujang menjelaskan, program Gratis Pol dirancang untuk membuka akses merata terhadap layanan dasar, dengan 6 fokus utama yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Pertama, sektor pendidikan mendapat perhatian serius melalui pemberian beasiswa berjenjang dari SMA hingga S3 untuk 32.879 siswa dan mahasiswa.

Menurutnya, langkah ini bukan sekadar bantuan finansial, melainkan investasi jangka panjang untuk mencetak SDM unggul yang siap bersaing di era bonus demografi.

Kedua, layanan kesehatan gratis ditargetkan untuk 5.000 warga hingga Juni 2025, khususnya bagi mereka yang belum memiliki jaminan kesehatan atau terputus dari BPJS.

Dengan hanya menunjukkan KTP Kaltim, masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan setara Kelas 3 di fasilitas yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi.

Ketiga, sebanyak 63.718 siswa baru kelas 10 di SMA, SMK, SLB, dan MA, baik negeri maupun swasta akan menerima seragam, tas, sepatu, dan perlengkapan sekolah lainnya.

Dia menyebutkan distribusi telah dimulai di Samarinda dan Balikpapan, dan akan merambah ke seluruh kabupaten/kota.

Keempat, program Internet Desa Gratis menargetkan 841 desa terhubung jaringan internet untuk mendukung ekonomi digital dan pelayanan publik.

Dia mengungkapkan, per 1 Desember 2025, realisasi telah mencapai 93% atau 781 desa, dengan dukungan berbagai mitra penyedia layanan menggunakan teknologi fiber optik hingga satelit untuk wilayah terpencil.

Kelima, pemerintah provinsi membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan menanggung biaya administrasi akad rumah hingga Rp10 juta. Kerja sama dengan perbankan, termasuk BTN Syariah, Mandiri, dan BPD Kaltim yang diharapkan dapat mempermudah akses kepemilikan hunian layak.

Keenam, sebagai bentuk apresiasi kepada penjaga rumah ibadah, program Ibadah Gratis mengalokasikan Rp30,8 miliar untuk memberangkatkan 880 marbot, pendeta, dan pemuka agama lainnya ke tanah suci pada tahun 2025.

Sejalan dengan program Gratis Pol, program Jospol dengan anggaran Rp2,36 triliun difokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi melalui 9 program unggulan.

Program ini mencakup hilirisasi industri, pengembangan sektor pertanian, insentif guru, pemberdayaan ekonomi kreatif dan digital (UMKM), pariwisata, pembangunan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, perbaikan jalan, digitalisasi Sungai Mahakam, serta kemudahan investasi.

Ujang menekankan bahwa kehadiran IKN menjadi momentum krusial bagi Kaltim untuk mempercepat diversifikasi ekonomi dan mempersiapkan Generasi Emas Kalimantan.

"Transformasi ekonomi bukanlah tugas pemerintah semata, melainkan tugas kolektif," tegasnya.

Dia mengajak seluruh elemen, baik dunia usaha, investor, maupun masyarakat untuk berkolaborasi dalam menjadikan Kalimantan Timur sebagai simpul pertumbuhan ekonomi baru Indonesia.