Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut tengah mengejar persetujuan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kecamatan Cikelet.

Persetujuan tersebut menjadi penentu utama sebelum proyek pendidikan yang masuk Program Strategis Nasional (PSN) itu dibangun permanen pada 2026.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pemerintah daerah kini fokus menyiapkan seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang diminta pemerintah pusat agar proyek dapat segera dieksekusi.

Menurutnya, proses pembangunan sekolah rakyat tidak hanya bergantung pada kesiapan lahan dari pemerintah daerah, tetapi juga hasil verifikasi teknis dari Kementerian PU terkait kelayakan lokasi pembangunan.

"Kabupaten Garut sangat serius menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera terealisasi," ujar Syakur, dikutip Selasa (19/5/2026).

Rencana pembangunan sekolah rakyat di Garut saat ini masih berada pada tahap peninjauan lokasi oleh pemerintah pusat. Kawasan yang diusulkan berada di Kecamatan Cikelet, wilayah selatan Garut yang dinilai membutuhkan penguatan akses pendidikan.

Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI Herman menjelaskan lokasi pembangunan harus memenuhi sejumlah syarat teknis sebelum memperoleh persetujuan akhir dari Kementerian PU.

Dia menyebutkan terdapat sedikitnya 9 indikator kelayakan lahan yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Beberapa di antaranya meliputi status lahan yang harus bersertifikat resmi dan bebas sengketa, tidak berada di kawasan rawan bencana, serta bukan termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun sawah yang dilindungi.

Selain itu, kondisi geografis lahan juga menjadi faktor penting dalam penilaian. Pemerintah pusat menetapkan kemiringan tanah maksimal 10% agar pembangunan dinilai aman dan layak secara konstruksi.

"Nanti Kementerian PU yang akan memastikan langsung kondisi lapangannya, terutama terkait keamanan lokasi dari potensi bencana dan kondisi kontur tanah," kata Herman.

Kementerian PU menjadi pihak yang menentukan kelayakan akhir proyek karena pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan standar infrastruktur tertentu, terutama untuk menjamin keamanan bangunan dan keberlanjutan operasional sekolah.

Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Garut menilai daerah tersebut memiliki modal awal yang cukup kuat untuk memperoleh persetujuan pembangunan permanen.

Saat ini, program rintisan sekolah rakyat di Garut telah berjalan dengan jumlah 75 siswa yang terbagi ke dalam 3 rombongan belajar.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Siti Hana mengatakan keberadaan sekolah rintisan tersebut menjadi salah satu alasan Garut dipertimbangkan masuk dalam prioritas pembangunan Sekolah Rakyat permanen pada 2026.

Menurut dia, hasil peninjauan awal dari tim pusat menunjukkan lokasi yang diusulkan dinilai cukup memenuhi syarat administratif maupun teknis. Namun, keputusan final tetap menunggu hasil evaluasi dari Kantor Wilayah Kementerian PU Provinsi Jawa Barat.

"Sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian PU melalui kanwil di Jawa Barat. Mudah-mudahan target realisasi Oktober bisa tercapai," kata Marlinda.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) memiliki andil dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Amalia menyampaikan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2026 terhadap kuartal I 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,61 persen (yoy).

"Kami mencermati memang cukup banyak proyek-proyek strategis nasional yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PMTB (pembentukan modal tetap bruto) pada kuartal I 2026," ujar Amalia dalam konferensi pers terkait pertumbuhan ekonomi di kantor BPS, Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Amalia mengatakan sejumlah program strategis pemerintah tersebut meliputi pembangunan fisik, pembelian mesin, peralatan, kendaraan, Gerai Kopdes Merah Putih, pembangunan MRT dengan investasi fisik lebih dari Rp 25 triliun, hingga program-program infrastruktur, konektivitas, dan swasembada pangan. Dia juga mencermati adanya pembangunan fisik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) atau Dapur MBG yang cukup masif.

"Pertumbuhan jumlah SPPG ini memberikan dampak positif terhadap PMTB karena ada konstruksi fisik di situ. Pada kuartal I 2026, sampai Maret 2026 terhadap Desember 2025 terjadi penambahan SPPG baru sebanyak 6.737 unit," sambung Amalia.

Selain program strategis nasional, BPS mencatat kontribusi besar dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 berasal dari lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum yang mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 13,14 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 21,81 persen.

Amalia menyebut sejumlah faktor yang menyumbang pertumbuhan komponen PK-P antara lain realisasi pembayaran gaji ke-14 atau THR, gaji dari penambahan ASN baru, percepatan pembayaran tunjangan tenaga pendidik non-PNS, serta peningkatan belanja barang dan jasa pemerintah pada kuartal I 2026.

"Pertanyaannya konsumsi PK-P paling tinggi, tumbuh 21,81 persen, tapi kontribusinya hanya 6,72 persen, alasannya kenapa? Jadi kalau kita lihat PDB Indonesia ini, secara nilainya paling banyak itu ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan PMTB, karena porsi atau share-nya memang paling banyak dari sisi nilai PDB," kata Amalia.

Bisnis.com, JAKARTA — Di tengah tekanan ekonomi global yang belum sepenuhnya mereda serta meningkatnya tuntutan publik terhadap kinerja pemerintah, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan reposisi pejabat di lingkar kekuasaan.

Alih-alih melakukan perombakan besar, langkah yang ditempuh pada Senin (27/4/2026) justru mempertegas pola konsolidasi kekuasaan dengan memadukan kepentingan stabilitas politik dan kebutuhan percepatan eksekusi program strategis nasional.

Istana Negara kembali menjadi panggung penting perjalanan pemerintahan Kabinet Merah Putih. Presiden secara resmi melantik sejumlah pejabat strategis mulai dari menteri, wakil menteri, kepala badan, hingga penasihat khusus presiden.

Nama-nama yang dilantik bukan sekadar pengisi jabatan administratif. Mereka diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan multidimensi, mulai dari isu pangan, lingkungan, hingga komunikasi publik.

Di sektor lingkungan, Mohammad Jumhur Hidayat resmi menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Sementara itu, Hanif Faisol Nurofiq bergeser menjadi Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Penguatan juga dilakukan pada sektor komunikasi pemerintahan. Hasan Nasbi ditunjuk sebagai Penasihat Khusus Presiden bidang Komunikasi, sementara Muhammad Qodari dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah.

Di lingkar dalam kekuasaan, posisi Kepala Staf Kepresidenan kini diisi oleh Dudung Abdurachman, figur militer yang dikenal tegas dan berpengalaman dalam struktur komando.

Pelantikan berlangsung khidmat. Presiden memandu langsung sumpah jabatan, sebuah ritual konstitusional yang menegaskan komitmen para pejabat terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dan pengabdian kepada negara.

Komunikasi sebagai Medan Baru Kekuasaan

Salah satu fokus utama dalam perubahan kali ini adalah penguatan komunikasi pemerintah. Penunjukan Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari menjadi indikasi bahwa komunikasi kini menjadi arena strategis dalam pemerintahan.

“Supaya pesan-pesan yang ingin diketahui oleh publik itu bisa lebih baik lagi, bisa jauh lebih sampai, dan bisa dipahami oleh masyarakat,” kata Hasan.

Tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak lagi sederhana. Era digital telah mengubah lanskap informasi secara signifikan. Media sosial dengan algoritmanya kerap menjadi sumber utama arus informasi, bahkan sering kali lebih dominan dibandingkan media arus utama.

Dalam konteks tersebut, peran penasihat komunikasi tidak hanya menyusun pesan, tetapi juga memastikan pesan pemerintah tidak terdistorsi di ruang publik.

Sementara itu, Qodari menyoroti kompleksitas pekerjaan yang dihadapinya.

“Nah ini pekerjaan yang besar, tentunya pekerjaan yang sangat besar ini harus bekerja sama dengan berbagai lembaga, dengan semua K/L (Kementerian/Lembaga) InsyaAllah, dengan semua stakeholder, terutama dengan teman-teman media yang notabene kalau saya pribadi memang sudah menjadi bagian dari komunitas ini dari sangat-sangat lama,” ujar Qodari.

Qodari menambahkan bahwa program pemerintahan Presiden Prabowo memiliki cakupan luas dan berdampak langsung pada masyarakat, sehingga membutuhkan strategi komunikasi yang masif dan terkoordinasi.

Ia juga menyoroti perubahan lanskap media yang semakin dinamis, terutama dengan hadirnya media sosial yang ikut membentuk arus informasi di masyarakat.

“Karena selain media massa, teman-teman yang ada di ruangan ini ada juga yang namanya media sosial. Media sosial pada hari ini juga sebagian berperilaku seperti pers, tetapi dengan regulasi yang mungkin berbeda dengan teman-teman yang ada di pers dan pada titik itu tentu ini suatu tantangan tersendiri,” ungkapnya.

Qodari menekankan pentingnya kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk kementerian, lembaga, serta insan media, agar komunikasi kebijakan pemerintah dapat berjalan lebih efektif.

Siap Tuntaskan Program Prioritas

Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman menyatakan komitmennya untuk menuntaskan berbagai program prioritas presiden yang belum berjalan optimal.

“Tentunya tugas-tugas ke depan bagaimana mensukseskan program strategi nasional dan untuk memastikan program unggulan Bapak Presiden sehingga bisa secara tuntas dan cepat,” ujar Dudung usai pelantikan.

Menurutnya, Kantor Staf Presiden juga berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah.

“Apa yang menjadi keluhan-keluhan, ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat. Termasuk mengevaluasi dan memonitor program-program Kementerian Lembaga,” ungkapnya.

Dudung menegaskan bahwa KSP juga bertugas mengoordinasikan kerja sama dengan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah guna menyederhanakan birokrasi.

“Sehingga jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden, kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Nanti kita pangkas birokrasi,” tandasnya.

Reposisi, Bukan Reshuffle?

Di balik seremoni pelantikan tersebut, muncul perdebatan mengenai apakah langkah ini dapat disebut reshuffle atau sekadar reposisi internal.

Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, menilai langkah tersebut lebih tepat disebut reposisi.

Menurutnya, tidak ada perubahan signifikan dalam struktur kekuasaan. Figur lama hanya kembali mengisi posisi baru tanpa perubahan arah kebijakan yang substansial.

“Ini bukan reshuffle. Lebih tepat reposisi. Tidak ada yang keluar, malah sebaliknya yang terjadi adalah merekrut kembali mereka yang sudah dikeluarkan masuk kembali ke dalam. Tak ada yang berubah signifikan,” katanya kepada Bisnis.

Ray mengaitkan hal ini dengan pendekatan politik harmoni yang dianut Presiden Prabowo, yang cenderung merangkul berbagai kekuatan politik untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Namun, menurutnya, pendekatan tersebut juga berpotensi menghambat dinamika evaluasi kinerja pemerintahan.

“Saya kira, reposisi ini, tidak akan menyumbang besar bagi perbaikan kinerja pemerintah selain lagi-lagi menumpuk kawan sebanyak-banyaknya di pemerintahan. Dan, utamanya, makin menguatnya peran lingkungan militer ke dalam kekuasannya,” tandas Ray.

Pandangan berbeda disampaikan oleh analis komunikasi politik sekaligus pendiri lembaga survei KedaiKOPI, Hendri Satrio.

Menurutnya, reshuffle merupakan hak prerogatif presiden yang tidak terikat waktu. Ia mengibaratkan reshuffle seperti pergantian pemain dalam pertandingan sepak bola yang sepenuhnya menjadi keputusan pelatih, dalam hal ini presiden.

Namun, Hendri menilai tekanan ekonomi juga menjadi faktor penting yang melatarbelakangi keputusan tersebut. Dalam kondisi ekonomi global yang belum stabil dan tekanan terhadap daya beli masyarakat, pemerintah dituntut lebih responsif.

Ia menyoroti tiga sektor krusial yang perlu mendapat perhatian utama, yakni ekonomi, hukum, dan komunikasi, sebagai fondasi menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Kritik atas Efektivitas

Kritik juga datang dari pakar hukum tata negara Feri Amsari. Ia menilai perombakan kabinet dalam rentang waktu 1,5 tahun ini tidak efektif karena tidak menyentuh sektor strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik.

Menurut Feri, perubahan tersebut lebih menyerupai rotasi pemain tanpa perubahan strategi yang berarti.

“Untuk 1,5 tahun kocok ulang kabinet seperti ini tentunya tidak efektif, karena pertama tidak mengubah kabinet dengan susunan menteri yang berkaitan dengan soal ekonomi, pertahanan, dan soal-soal yang berkaitan dengan kepentingan publik. Ini terlihat seperti pergantian pemain saja, bahkan terasa tidak efektif dan saya tidak melihat kemanfaatkan yang besar dari reshuffle ini,” katanya kepada Bisnis.

Reposisi kali ini menjadi bagian dari rangkaian panjang perubahan kabinet sejak awal pemerintahan.

Sejak Februari 2025 hingga Februari 2026, tercatat sedikitnya lima kali reshuffle dilakukan di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, ekonomi, hingga komunikasi pemerintahan.

Gelombang pertama terjadi pada 19 Februari 2025 ketika posisi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi berganti dari Satryo Soemantri Brodjonegoro kepada Brian Yuliarto.

Perubahan besar kemudian terjadi pada 8 September 2025 ketika posisi Menteri Keuangan berganti dari Sri Mulyani Indrawati kepada Purbaya Yudhi Sadewa.

Pada periode yang sama, sejumlah posisi lain juga mengalami pergantian, termasuk Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dari Abdul Kadir Karding kepada Mukhtarudin, serta Menteri Koperasi dari Budi Arie Setiadi kepada Ferry Juliantono.

Pemerintah juga membentuk posisi baru Menteri Haji dan Umrah yang diisi oleh Mochammad Irfan Yusuf dengan wakil menteri Dahnil Anzar Simanjuntak.

Jika dirangkai secara keseluruhan, rangkaian perubahan kabinet tersebut menunjukkan pola konsolidasi kekuasaan yang dilakukan secara bertahap.

Presiden Prabowo tidak melakukan perubahan drastis dalam satu waktu, melainkan membangun ulang konfigurasi kabinet sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan kebutuhan politik, ekonomi, serta tata kelola pemerintahan.

Bisnis.com, JAKARTA — Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman telah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Muhammad Qodari.

Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029. Dudung juga saat ini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Usai dilantik, Dudung mengatakan bahwa terdapat tugas-tugas KSP ke depan, yakni mensukseskan program strategis nasional serta memastikan program unggulan Presiden Prabowo bisa secara tuntas dan cepat terlaksana.

"Selanjutnya juga, sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," katanya kepada wartawan di Istana Negara pada Senin (27/4/2026).

Dia juga mengatakan yang menjadi tugasnya adalah mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian serta lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah.

Tujuannya, adalah agar jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden Prabowo kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi.

Harta Kekayaan Dudung Abdurachman

Mengacu laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses pada 27 April 2026, Dudung memiliki total harta kekayaan sebesar Rp13,32 miliar. Dudung pun tidak memiliki catatan utang.

List Kekayaan Dudung Abdurachman:

A. Tanah dan Bangunan: Rp8,8 miliar

1. Tanah dan bangunan seluas 104 m2/104 m2 di Kab/Kota Magelang, hasil sendiri Rp500 juta.

2. Tanah dan bangunan seluas 144 m2/108 m2 di Kab/Kota Bandung, hasil sendiri Rp500 juta.

3. Tanah seluas 16.820 m2 di Kab/Kota Subang, hasil sendiri Rp3,1 miliar.

4. Tanah seluas 4.302 m2 di Kab/Kota Subang, hasil sendiri Rp1,5 miliar.

5. Tanah seluas 1.400 m2 di Kab/Kota Subang, hasil sendiri Rp800 juta.

6. Tanah seluas 4.570 m2 di Kab/Kota Subang, hasil sendiri Rp2,4 miliar.

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp1,1 miliar

1. Mobil, Toyota Veloz tahun 2019, hasil sendiri Rp150 juta

2. Motor, Honda PCX tahun 2020, hasil sendiri Rp25 juta

3. Mobil, Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2020, hasil sendiri Rp450 juta.

4. Mobil, Toyota Corolla Cross 1.8 tahun 2020, hasil sendiri Rp475 juta.

C. Harta Bergerak Lainnya: Rp1,56 miliar

D. Surat Berharga: -

E. Kas dan Setara Kas: Rp1,86 miliar

F. Harta Lainnya: -

Sub Total Rp13,32 miliar

Utang: -

Total Harta Kekayaan Dudung Abdurachman Rp13,32 miliar

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Muhammad Qodari.

Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Usai dilantik, Dudung mengatakan bahwa terdapat tugas-tugas KSP ke depan, yakni mensukseskan program strategis nasional serta memastikan program unggulan Presiden Prabowo bisa secara tuntas dan cepat terlaksana.

"Selanjutnya juga, sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," katanya kepada wartawan di Istana Negara pada Senin (27/4/2026).

Dia juga mengatakan yang menjadi tugasnya adalah mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian serta lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah.

Tujuannya, adalah agar jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden Prabowo kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Dudung juga mengatakan akan berupaya memangkas birokrasi yang berbelit.

"Saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program KSP yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan," ujarnya.

Adapun, pada pekan lalu (21/4/2026), Dudung pun bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Dalam pertemuan itu awalnya dibahas terkait dengan pertahanan nasional.

Kemudian, Dudung menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu juga dibahas terkait tugas-tugas KSP, yakni mengendalikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan program prioritas nasional.

Bisnis.com, INDRAMAYU- Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa mulai memasuki tahap penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

DiKabupaten Indramayu, pemerintah menekankan keberhasilan program bergantung pada kejelasan data lahan, tahapan teknis, serta penyelesaian isu sosial di tingkat masyarakat.

Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),Tb. Haeru Rahayu, menyatakan revitalisasi tambak ditujukan untuk mengubah pola budidaya tradisional menjadi sistem yang lebih modern dan terintegrasi.

Target utamanya adalah meningkatkan produktivitas tambak sekaligus memperbaiki nilai ekonomi hasil perikanan budidaya.

Program ini tidak hanya mencakup Indramayu, tetapi juga meliputi tiga wilayah lain di Jawa Barat, yakniKabupaten Bekasi,Kabupaten Karawang, danKabupaten Subang.

"Seluruh kawasan tersebut memanfaatkan lahan negara yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan, dengan skema pengelolaan lintas kementerian," kata Haeru, Rabu (8/4/2026).

Bupati Indramayu,Lucky Hakim, mengatakan tahapan awal program saat ini masih difokuskan pada proses pendataan dan pemetaan lahan. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci sebelum masuk ke tahap berikutnya, termasuk penentuan kompensasi bagi masyarakat terdampak.

“Besaran kompensasi belum bisa ditentukan sebelum pengukuran dan pematokan lahan dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya.

Namun, proses tersebut belum berjalan sepenuhnya mulus. Di lapangan, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang menolak pematokan lahan sebelum adanya kepastian nilai kompensasi.

Kondisi ini menciptakan kebuntuan awal yang harus diselesaikan melalui dialog antara pemerintah dan warga.

Pemerintah daerah menilai perbedaan pandangan tersebut sebagai bagian dari dinamika yang harus dikelola. Sejumlah sosialisasi telah dilakukan, termasuk menerima aspirasi warga yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Pemda memastikan seluruh masukan tetap difasilitasi dan diteruskan ke pemerintah pusat.

Dari sisi tata kelola, pemerintah menegaskan seluruh proses dilakukan secara terukur dan berada dalam pengawasan. Inspektorat kementerian dilibatkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.

Sementara itu, dari sisi skala investasi, KKP memberikan gambaran besarnya proyek revitalisasi tambak yang sedang disiapkan. Sebagai pembanding, pemerintah saat ini tengah mengembangkan tambak udang terintegrasi diWaingapudengan luas hampir 2.000 hektare dan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun.

Untuk kawasan Pantura Jawa, nilai investasi yang disiapkan diperkirakan jauh lebih besar, yakni mencapai tiga hingga empat kali lipat dari proyek Waingapu. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.

KKP menegaskan, program revitalisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup penataan ekosistem tambak secara menyeluruh. Aspek lingkungan, efisiensi budidaya, serta peningkatan kesejahteraan pembudidaya menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya.

Meski demikian, keberhasilan program sangat ditentukan oleh penyelesaian persoalan di tingkat tapak, khususnya terkait status lahan dan penerimaan masyarakat. Tanpa kejelasan dua aspek tersebut, percepatan implementasi berpotensi terhambat.

Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk melanjutkan dialog sebagai jalan keluar atas perbedaan yang muncul. Koordinasi lanjutan juga dijadwalkan dengan DPRD setempat guna memperdalam pembahasan teknis program.

Bisnis.com, BANDUNG-- Pemerintah Kabupaten Sumedang mengevaluasi pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, PSN yang digelar di Kabupaten Sumedang juga diharapkan menjadi fondasi yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sumedang, Tuti Ruswati, mengatakan saat ini PSN yang sedang dijalankan oleh Pemkab Sumedang meliputi MBG, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, program 3 juta rumah, jaminan kesehatan, ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi.

"Evaluasi bukan sekadar administratif dan statistik saja, tapi bentuk pertanggungjawaban kita terhadap pelaksanaan program strategis nasional sehingga program yang dijalankan dapat betul-betul berdampak bagi kesejahteraan masyarakat," katanya belum lama ini.

Untuk pelaksanaan program MBG, Tuti meminta agar satgas MBG mengoptimalkan sistem pemantauan MBG yang sudah dimiliki Pemkab Sumedang. Semua sekolah dan SPPG harus terus mengunggah menu MBG setiap harinya.

"Untuk program MBG, Sumedang menjadi percontohan di Jawa Barat dalam penggunaan sistem dan supply-demand dari pangan lokal, tinggal dioptimalkan saja," katanya.

Kemudian, untuk program Sekolah Rakyat ia meminta agar setiap kegiatan dan kreativitas siswa dilaporkan, termasuk progres pembangunan gedung sekolah rakyat di Ujungjaya.

"Untuk Dinsos, tinggal minta semua evidence sekolah rakyat dari kepala sekolah dan laporkan setiap inovasinya," ujarnya.

Adapun untuk pertumbuhan ekonomi di tingkat kewilayahan, Pemkab Sumedang sudah melakukan percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih, termasuk untuk pemasok pangan MBG dan kemudahan perizinan melalui regulasi dan sistem aplikasi perizinan yang dimiliki.

Tuti menekankan langkah evaluasi ini harus didukung dengan pelaporan inovasi yang sudah dilaksanakan guna mendukung PSN.

"Sistem dan inovasi yang kita punya mohon untuk disampaikan dan tingkatkan koordinasi untuk mengoptimalkan pengisian laporan ini," ujarnya.

Menurutnya, evaluasi ini dilakukan guna memastikan semua PSN yang dilaksanakan di Kabupaten Sumedang dapat dipertanggungjawabkan dan pelaksanannya berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

"PSN ini menyangkut anggaran negara, sehingga apa yang kita laksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah RI telah menetapkan Koperasi Desa/Kelurahan (KopDes/Kel) Merah Putihatau KDMP sebagai program strategis nasional dengan target pembangunan 80.000 unit di seluruh Indonesia.

Program inisiatif PresidenPrabowo Subiantoini didukung perubahan regulasiDana Desadan pembiayaan APBN, dengan 58,03% Dana Desa 2026 atau Rp34,57 triliun dari total Rp60,57 triliun dialokasikan untuk implementasinya.

Selain itu, pemerintah menyiapkan skema kredit melalui bank-bank Himbara dengan penjaminan APBN untuk pembangunan fisik koperasi oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero). Nilai cicilan pemerintah diperkirakan mencapai Rp40 triliun per tahun selama enam tahun, atau total komitmen sekitar Rp240 triliun.

Tambahan likuiditas sebesar Rp16 triliun dari SAL APBN 2025 juga disuntikkan ke Himbara guna memastikan pembiayaan berjalan lancar.

Dengan dukungan fiskal besar tersebut, KDMP diposisikan sebagai proyek ekonomi terintegrasi, bukan sekadar program pemberdayaan desa. Dari total target KDMP, 27.000 unit ditargetkan rampung pada April 2026.

Pemerintah juga meminta ritel modern sepertiAlfamartdanIndomaretmenghentikan ekspansi ke desa, mengingat salah satu unit usaha KopDes adalah gerai sembako berbasis sistem ritel modern.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons soal tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,74% per November 2025. Angka itu turun 0,11% basis point dibandingkan TPT Agustus 2025.

Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan (Barenbang) Kemnaker Anwar Sanusi memandang penurunan ini sebagai sinyal positif akan adanya perbaikan iklim ketenagakerjaan, kendati masih terdapat banyak pekerjaan rumah.

“Kita masih harus bekerja keras untuk terus menekan tingkat pengangguran dan meningkatkan kualitas keberkerjaan,” kata Anwar saat dihubungi Bisnis, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, Kemnaker mengupayakan langkah tersebut dengan mengoptimalkan pelbagai program strategis nasional untuk dapat membuka lapangan kerja, antara lain Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, hilirisasi, dan lain sebagainya.

Anwar mengatakan bahwa perbaikan ekosistem ketenagakerjaan juga ditempuh dengan peningkatan pencocokan keterampilan. Sejumlah upaya yang telah dilakukan Kemnaker adalah program pemagangan nasional dan penguatan sistem informasi pasar kerja.

Terkait sektor yang paling prospektif untuk menyerap tenaga kerja tahun ini, pihaknya selaras dengan data BPS bahwa sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan masih akan menjadi penopang.

“Di luar itu, kami melihat sektor transportasi dan jasa juga memiliki potensi untuk tumbuh,” pungkas Anwar.

Sebelumnya, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa jumlah pengangguran per November 2025 tercatat sebesar 7,35 juta orang. Jumlah ini setara dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 4,74% per bulan sebelas tahun lalu.

“Jumlah orang yang menganggur pada bulan November 2025 adalah sebanyak 7,35 juta orang, atau turun sebesar 0,109 juta orang dibandingkan bulan Agustus 2025. Dengan demikian, jumlah orang yang menganggur mengalami penurunan,” kata Amalia dalam rilis berita resmi statistik pada hari ini, Kamis (5/2/2026).

Apabila dibandingkan dengan bulan Agustus 2025, penurunan TPT pada bulan November 2025 ini tercatat turun sekitar 0,11% basis point.

BPS juga mencatat jumlah penduduk bekerja naik 1,37 juta menjadi 147,91 juta orang pada bulan sebelas tahun lalu. Dari jumlah tersebut, sektor pertanian menyerap 27,99% tenaga kerja, disusul sektor perdagangan dengan porsi serapan 18,67%, serta industri pengolahan yang menyerap 13,86% tenaga kerja.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memenuhi undangan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama para pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Istana Negara, Jakarta, Selasa (3/2).

Usai hadir dan mengikuti pengarahan Presiden Prabowo dalam forum tersebut, Gubernur Khofifah yang juga selaku Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU optimistis forum ini menjadi momentum untuk memperkuat bangunan harmoni lintas organisasi kemasyarakatan mewujudkan bangsa Indonesia yang damai.

Tidak hanya itu, kedatangan para tokoh ormas keagamaan Islam di Indonesia ini, lanjut Khofifah berkontribusi besar dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Pertemuan ini sangat positif menurut saya. Betapa bahwa Bapak Presiden Presiden Prabowo menyiapkan waktu untuk melakukan silaturahmi dan dialog dengan lintas ormas , tokoh pesantren serta tokoh Islam di Indonesia,” tegasnya.

Bahkan, Khofifah menyebut jika silaturahmi yang dilakukan intensitas semakin tinggi akan semakin baik demi bangsa dan negara.

"Silaturahim ini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Terlebih seperti sekarang ini bersama Bapak Presiden Prabowo," ungkapnya.

Para pimpinan lintas organisasi kemasyarakatan Islam ini lanjutnya, telah melaksanakan berbagai program strategis nasional yang berkontribusi bagi bangsa dan negara seperti implementasi pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Selain itu, kontribusi lain yakni terwujudnya wali asuh dan wali asrama untuk Sekolah Rakyat (SR) di banyak daerah terutama di Jawa Timur.

Kontribusi lain seperti ketahanan pangan juga menjadi sinergi yang cukup kuat bersama para Pimpinan Lintas Organisasi Kemasyarakatan termasuk ormas Islam.

Khofifah meyakini, pertemuan ini akan memberikan hasil yang produktif dan dilanjutkan merumuskan plan of action bersama sehingga berdampak bagi bangsa, negara dan masyarakat.

"Pertemuan ini Insya Allah akan menjadi pertemuan yang produktif antara pimpinan Lintas Organisasi Kemasyarakatan Islam dengan Presiden Prabowo di Istana Negara Jakarta," tutupnya.

Turut hadir para jajaran Menteri Agama, Menteri PPPA, Mensos, Menteri ATR/BPN, Ketua MUI, PBNU, PP Muhammadiyah hingga pimpinan Pondok Pesantren.

Bisnis.com, JAKARTA -- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah anggota Kabinet Merah Putih di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (25/1/2026).

Pertemuan tersebut dilakukan Kepala Negara setelah kembali ke Tanah Air usai merampungkan rangkaian lawatan luar negeri.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan tertulisnya mengatakan bahwa Presiden Prabowo secara langsung mengecek perkembangan sejumlah program strategis nasional dari para pejabat terkait.

“Setibanya dari lawatan luar negeri, Presiden Prabowo ingin mengecek perkembangan beberapa program strategis dari pejabat terkait,” tulis Teddy melalui keterangab tertulis, Senin (26/1/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Ke-8 RI menerima laporan dan perkembangan terkini dari berbagai sektor strategis.

Di antaranya, perkembangan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, serta kondisi sektor energi minyak dan gas yang dilaporkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia.

Teddy melanjutkan bahwa orang nomor satu di Indonesia itu juga menerima pemaparan terkait kerja sama pendidikan perguruan tinggi, bidang teknik, serta minerba dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto.

Prabowo juga mendapatkan perkembangan sektor perbankan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Di bidang pertahanan dan keamanan, kata Teddy, Prabowo mendapatkan laporan langsung dari Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin bersama Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Sementara itu, terkait penertiban kawasan hutan nasional, Presiden menerima laporan dari Jaksa Agung ST Burhanuddin.

"Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam tersebut dihadiri oleh Menko Pangan, Menteri ESDM, Mensesneg, Menteri Diktisaintek, Menteri Keuangan, Panglima dan Wakil Panglima TNI, Jaksa Agung, Kepala BIN serta Sekretaris Kabinet," tandas Teddy.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan program hilirisasi ayam terintegrasi di Kabupaten Bone akan memberikan keuntungan langsung bagi peternak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui program ini, Kementerian Pertanian (Kementan) menghadirkan sistem usaha yang menjamin ketersediaan bibit (DOC), pakan, dan pemasaran hasil, serta membuka peluang usaha baru bagi masyarakat pedesaan.
Menurutnya, hilirisasi ayam terintegrasi merupakan program strategis nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kita ingin BUMN masuk untuk menjamin harga Day Old Chick [DOC], pakan, dan pullet dan terjamin kualitas serta kuantitasnya dengan harga yang membuat peternak bahagia dan untung. Ini juga diharapkan akan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Inilah program Presiden RI,” ujar Amran melalui keterangan resmi Sabtu (17/1/2026).
Melalui keterlibatan BUMN, kata Amran, negara memberikan kepastian bagi peternak, dari bibit, rantai pasok hingga pemasaran hasil usaha. Dengan begitu, harga tidak lagi dikendalikan sepenuhnya oleh pasar bebas yang sering merugikan peternak atau produsen kecil.
Dia mengatakan, hilirisasi ayam terintegrasi diharapkan menjadi model produksi modern di mana proses pembibitan, pakan, budidaya, pengolahan, dan distribusi berjalan dalam satu sistem.
Dengan sistem ini, peternak dapat menekan biaya produksi, memastikan kualitas daging ayam nasional meningkat, sekaligus memperluas lapangan kerja lokal.
“Sekarang kita bisa swasembada, petani bahagia, HPP [harga pokok penjualan] baik, stoknya banyak. Arah kita jelas, semua komoditas pertanian harus berdaulat. Ini adalah pengendali inflasi terbaik, karena nanti harga pakan turun, DOC turun. Kita bergerak dari hulu, lalu hilirnya menyentuh seluruh peternak di Indonesia. Kalau peternak sejahtera, negara akan kuat,” jelas Amran.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menyatakan, proyek ini akan memperkuat posisi provinsinya sebagai pusat pengembangan peternakan nasional dan penggerak ekonomi pedesaan.
“Sulawesi Selatan siap menjadi lumbung dan pusat pengembangan peternakan nasional. Proyek hilirisasi ini akan memperkuat ekosistem peternakan, meningkatkan daya saing daerah, serta memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat,” ujarnya.