Garut Kejar Izin Pusat untuk Bangun Sekolah Rakyat
Pemerintah Garut kejar izin Kementerian PU untuk bangun Sekolah Rakyat di Cikelet, target realisasi 2026, fokus pada persyaratan teknis dan administratif.
(Bisnis.Com) 19/05/26 14:31 224898
Bisnis.com, GARUT - Pemerintah Kabupaten Garut tengah mengejar persetujuan teknis dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk merealisasikan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah Kecamatan Cikelet.
Persetujuan tersebut menjadi penentu utama sebelum proyek pendidikan yang masuk Program Strategis Nasional (PSN) itu dibangun permanen pada 2026.
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan pemerintah daerah kini fokus menyiapkan seluruh persyaratan administrasi dan teknis yang diminta pemerintah pusat agar proyek dapat segera dieksekusi.
Menurutnya, proses pembangunan sekolah rakyat tidak hanya bergantung pada kesiapan lahan dari pemerintah daerah, tetapi juga hasil verifikasi teknis dari Kementerian PU terkait kelayakan lokasi pembangunan.
"Kabupaten Garut sangat serius menyiapkan seluruh persyaratan yang dibutuhkan agar pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera terealisasi," ujar Syakur, dikutip Selasa (19/5/2026).
Rencana pembangunan sekolah rakyat di Garut saat ini masih berada pada tahap peninjauan lokasi oleh pemerintah pusat. Kawasan yang diusulkan berada di Kecamatan Cikelet, wilayah selatan Garut yang dinilai membutuhkan penguatan akses pendidikan.
Ketua Sekretariat Bersama Sekolah Rakyat Kementerian Sosial RI Herman menjelaskan lokasi pembangunan harus memenuhi sejumlah syarat teknis sebelum memperoleh persetujuan akhir dari Kementerian PU.
Dia menyebutkan terdapat sedikitnya 9 indikator kelayakan lahan yang menjadi perhatian pemerintah pusat. Beberapa di antaranya meliputi status lahan yang harus bersertifikat resmi dan bebas sengketa, tidak berada di kawasan rawan bencana, serta bukan termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) maupun sawah yang dilindungi.
Selain itu, kondisi geografis lahan juga menjadi faktor penting dalam penilaian. Pemerintah pusat menetapkan kemiringan tanah maksimal 10% agar pembangunan dinilai aman dan layak secara konstruksi.
"Nanti Kementerian PU yang akan memastikan langsung kondisi lapangannya, terutama terkait keamanan lokasi dari potensi bencana dan kondisi kontur tanah," kata Herman.
Kementerian PU menjadi pihak yang menentukan kelayakan akhir proyek karena pembangunan Sekolah Rakyat membutuhkan standar infrastruktur tertentu, terutama untuk menjamin keamanan bangunan dan keberlanjutan operasional sekolah.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Garut menilai daerah tersebut memiliki modal awal yang cukup kuat untuk memperoleh persetujuan pembangunan permanen.
Saat ini, program rintisan sekolah rakyat di Garut telah berjalan dengan jumlah 75 siswa yang terbagi ke dalam 3 rombongan belajar.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Garut Marlinda Siti Hana mengatakan keberadaan sekolah rintisan tersebut menjadi salah satu alasan Garut dipertimbangkan masuk dalam prioritas pembangunan Sekolah Rakyat permanen pada 2026.
Menurut dia, hasil peninjauan awal dari tim pusat menunjukkan lokasi yang diusulkan dinilai cukup memenuhi syarat administratif maupun teknis. Namun, keputusan final tetap menunggu hasil evaluasi dari Kantor Wilayah Kementerian PU Provinsi Jawa Barat.
"Sekarang tinggal menunggu persetujuan dari Kementerian PU melalui kanwil di Jawa Barat. Mudah-mudahan target realisasi Oktober bisa tercapai," kata Marlinda.
#garut-sekolah-rakyat #pembangunan-sekolah-garut #izin-sekolah-rakyat #sekolah-rakyat-cikelet #persetujuan-kementerian-pu #program-strategis-nasional #proyek-pendidikan-garut #verifikasi-teknis-sekolah