Tambak Pantura Jabar Disuntik Dana Triliunan, tapi Warga Masih Tunggu Kepastian
Program revitalisasi tambak di Pantura Jabar mendapat dana besar, fokus pada modernisasi budidaya, namun warga masih menunggu kepastian kompensasi lahan.
(Bisnis.Com) 08/04/26 13:31 185079
Bisnis.com, INDRAMAYU- Program Strategis Nasional (PSN) revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa mulai memasuki tahap penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
DiKabupaten Indramayu, pemerintah menekankan keberhasilan program bergantung pada kejelasan data lahan, tahapan teknis, serta penyelesaian isu sosial di tingkat masyarakat.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP),Tb. Haeru Rahayu, menyatakan revitalisasi tambak ditujukan untuk mengubah pola budidaya tradisional menjadi sistem yang lebih modern dan terintegrasi.
Target utamanya adalah meningkatkan produktivitas tambak sekaligus memperbaiki nilai ekonomi hasil perikanan budidaya.
Program ini tidak hanya mencakup Indramayu, tetapi juga meliputi tiga wilayah lain di Jawa Barat, yakniKabupaten Bekasi,Kabupaten Karawang, danKabupaten Subang.
"Seluruh kawasan tersebut memanfaatkan lahan negara yang berada di bawah penguasaan Kementerian Kehutanan, dengan skema pengelolaan lintas kementerian," kata Haeru, Rabu (8/4/2026).
Bupati Indramayu,Lucky Hakim, mengatakan tahapan awal program saat ini masih difokuskan pada proses pendataan dan pemetaan lahan. Menurutnya, langkah ini menjadi kunci sebelum masuk ke tahap berikutnya, termasuk penentuan kompensasi bagi masyarakat terdampak.
“Besaran kompensasi belum bisa ditentukan sebelum pengukuran dan pematokan lahan dilakukan secara menyeluruh,” ujarnya.
Namun, proses tersebut belum berjalan sepenuhnya mulus. Di lapangan, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang menolak pematokan lahan sebelum adanya kepastian nilai kompensasi.
Kondisi ini menciptakan kebuntuan awal yang harus diselesaikan melalui dialog antara pemerintah dan warga.
Pemerintah daerah menilai perbedaan pandangan tersebut sebagai bagian dari dinamika yang harus dikelola. Sejumlah sosialisasi telah dilakukan, termasuk menerima aspirasi warga yang disampaikan melalui aksi unjuk rasa. Pemda memastikan seluruh masukan tetap difasilitasi dan diteruskan ke pemerintah pusat.
Dari sisi tata kelola, pemerintah menegaskan seluruh proses dilakukan secara terukur dan berada dalam pengawasan. Inspektorat kementerian dilibatkan untuk memastikan setiap tahapan berjalan sesuai ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Sementara itu, dari sisi skala investasi, KKP memberikan gambaran besarnya proyek revitalisasi tambak yang sedang disiapkan. Sebagai pembanding, pemerintah saat ini tengah mengembangkan tambak udang terintegrasi diWaingapudengan luas hampir 2.000 hektare dan nilai investasi mencapai Rp7,2 triliun.
Untuk kawasan Pantura Jawa, nilai investasi yang disiapkan diperkirakan jauh lebih besar, yakni mencapai tiga hingga empat kali lipat dari proyek Waingapu. Hal ini menunjukkan besarnya komitmen pemerintah dalam mendorong sektor perikanan budidaya sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.
KKP menegaskan, program revitalisasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi, tetapi juga mencakup penataan ekosistem tambak secara menyeluruh. Aspek lingkungan, efisiensi budidaya, serta peningkatan kesejahteraan pembudidaya menjadi fokus utama dalam pelaksanaannya.
Meski demikian, keberhasilan program sangat ditentukan oleh penyelesaian persoalan di tingkat tapak, khususnya terkait status lahan dan penerimaan masyarakat. Tanpa kejelasan dua aspek tersebut, percepatan implementasi berpotensi terhambat.
Pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk melanjutkan dialog sebagai jalan keluar atas perbedaan yang muncul. Koordinasi lanjutan juga dijadwalkan dengan DPRD setempat guna memperdalam pembahasan teknis program.
#tambak-pantura #dana-triliunan #warga-tunggu-kepastian #program-strategis-nasional #revitalisasi-tambak #pantai-utara-jawa #indramayu-tambak #modernisasi-budidaya #produktivitas-tambak #ekonomi-perika