JAKARTA - Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri berdasarkan hasil survey terbaru mencapai 82,4%. Hal ini menjadi indikator bahwa berbagai langkah pembenahan dan reformasi yang dilakukan Polri mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Capaian tingkat kepercayaan publik sebesar 82,4% merupakan prestasi yang patut diapresiasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya terhadap institusi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat," ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA), Aminullah Siagian di Jakarta, Rabu (1/7/2026).

Aminullah menilai, di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo berbagai transformasi kelembagaan terus dilakukan, mulai dari peningkatan profesionalisme personel, modernisasi pelayanan publik berbasis digital, hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum.

"Kepercayaan masyarakat adalah amanah yang harus dijaga. Polri harus terus berbenah, meningkatkan profesionalisme, menjunjung tinggi keadilan, serta hadir memberikan rasa aman bagi seluruh rakyat Indonesia," katanya.

Ramdansyah

Praktisi Hukum dan Alumni Kriminologi FISIP UI

PADA 1 Juli 2026, Polri genap berusia 80 tahun. Tema peringatannya, “80 Tahun Mengabdi, Polri untuk Masyarakat”. Tema ini mengingatkan kembali tugas polisi adalah melayani dan mengabdi pada masyarakat di tengah suasana publik yang semakin gelisah atas munculnya chilling effect, yaitu kondisi psikologis ketika masyarakat melakukan sensor terhadap dirinya sendiri karena takut menyampaikan pendapat. Warga berpikir dua kali sebelum mengunggah pendapatnya di ruang publik.

Beberapa pekan sebelumnya, meja penyidikan perkara pencemaran nama baik seolah tak pernah sepi. Pengacara Razman Arif Nasution mulai menjalani vonis satu setengah tahun penjara terkait penghinaan kepada Hotman Paris Hutapea. Roy Suryo dan dr. Tifa tengah didakwa atas dugaan fitnah yang berangkat dari polemik ijazah seorang mantan presiden. Beberapa waktu lalu mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla melaporkan Rismon Sianipar atas pencemaran nama baik.

Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa ekspresi di ruang publik kini semakin mudah berubah menjadi perkara pidana. Inilah dilema yang sesungguhnya dihadapi Polri pada hari jadinya yang ke-80 — bagaimana melindungi kehormatan warga yang reputasinya diserang, tanpa sekaligus menjadikan kritik sebagai kejahatan.

Ketika Kritik Berubah Menjadi Perkara Pidana

Dilema itu jauh lebih tajam dibandingkan ketika ketentuan mengenai perlindungan kehormatan dan nama baik pertama kali dirumuskan dalam KUHP. Di era media sosial, sebuah unggahan menyebar ke jutaan orang dalam hitungan jam, dan kerusakan reputasi terjadi sebelum mekanisme hukum sempat bekerja. Wajar apabila seseorang yang merasa nama baiknya dirugikan menuntut perlindungan hukum. Tetapi “cepat” membawa risiko serius: ketika kecepatan penyidikan tidak diimbangi kehati-hatian, yang terjaring kerap justru suara-suara kritis, bukan pemfitnah. Sebab antara luka perasaan dan kerugian nyata, jaraknya bisa sangat tipis — dan polisi selayaknya berdiri tepat di garis batas itu.

Filsafat hukum membantu memberi nama pada garis tersebut. Joel Feinberg, dalam The Moral Limits of the Criminal Law (1985), membedakan antara harm dan offense. Harm adalah kerugian objektif terhadap hak atau kepentingan yang dilindungi hukum; offense adalah ketersinggungan, rasa malu, atau ketidaknyamanan yang bersifat subjektif. Negara berwenang menghukum perbuatan yang menimbulkan kerugian nyata, tetapi tidak sepatutnya menjadikan setiap keberatan subjektif sebagai pintu masuk pemidanaan. Perbedaan ini bukan permainan kata; ia menentukan apakah negara sedang melindungi hak warga atau melindungi ketersinggungan kekuasaan.

Kritik, Fitnah, dan Kepentingan Publik

Lebih dari satu setengah abad sebelum Feinberg, John Stuart Mill telah mengingatkan dalam On Liberty (1859) bahwa kebebasan berpendapat bukan sekadar hak individu, melainkan prasyarat bagi tercapainya kebenaran. Kebenaran, tulis Mill, mati menjadi dogma bila tidak pernah diuji oleh pertentangan. Bahkan ketika pendapat yang disampaikan keliru, menahannya tetap merugikan masyarakat — sebab yang hilang adalah kesempatan mempertajam kebenaran melalui perdebatan.

Tuduhan palsu yang disengaja memang layak dituntut, tetapi kritik terhadap pejabat publik tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai pencemaran atau fitnah tanpa pembuktian mengenai terpenuhinya seluruh unsur tindak pidananya. Pejabat publik memiliki hak atas reputasi, tetapi jabatan mereka membawa konsekuensi akuntabilitas; dokumen yang menjadi syarat memperoleh jabatan bukan semata urusan privat, melainkan bersinggungan dengan legitimasi politik.

Namun, kebebasan berpendapat sebagaimana dipahami Mill bukanlah kebebasan tanpa batas. Dalam negara hukum demokratis, pembatasan tetap dimungkinkan sepanjang memenuhi syarat yang ketat. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah negara boleh membatasi ekspresi — boleh, konstitusi mengakuinya.

Diskresi Penyidik sebagai Penjaga Demokrasi

Pasal 28J UUD 1945 memperbolehkan pembatasan demi menghormati hak orang lain, moralitas, keamanan, dan ketertiban umum. Tetapi pembatasan itu menuntut tiga syarat yang ketat: legalitas, keperluan, dan proporsionalitas. Harus didasarkan pada undang-undang yang jelas, benar-benar diperlukan untuk tujuan yang sah, dan tidak melampaui apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu.

Sebagai ultimum remedium, hukum pidana seharusnya menjadi jalan terakhir — bukan respons cepat terhadap ucapan yang mengusik pejabat atau mantan pejabat publik. Inilah ujian yang menanti Polri sebagai pintu masuk perkara pidana: keputusan untuk menetapkan tersangka menentukan apakah sebuah ekspresi berubah menjadi kasus pidana atau tidak.

Konsekuensi dari prinsip tersebut sangat konkret dalam praktik penegakan hukum. Sebelum sebuah laporan berujung penetapan tersangka, jalur non-pidana — klarifikasi terbuka, pencabutan unggahan, mediasi — sepatutnya menjadi pilihan pertama.

Pada titik inilah profesionalisme penyidik diuji. Tidak setiap laporan pidana harus berakhir pada penetapan tersangka. Diskresi yang bertanggung jawab justru menjadi instrumen untuk memastikan hukum pidana bekerja sebagai pelindung hak, bukan sekadar alat merespons tekanan publik.

Penahanan terhadap tersangka perkara ekspresi harus ditimbang dengan sangat hati-hati, sebab satu penahanan terburu-buru dapat membuat ribuan warga memilih diam. Bukan vonis seorang terdakwa yang paling berbahaya, melainkan chilling effect yang menyusul: akademisi menahan analisisnya, jurnalis menghaluskan pertanyaan, aktivis memperhalus kritik hingga kehilangan makna.

Menjaga Kehormatan Tanpa Membungkam Warga

Kekhawatiran itu bukan ilusi. Amnesty International Indonesia (2025) mencatat 903 warga sipil terjerat kriminalisasi pasal kebencian, pencemaran nama baik, dan makar dalam 796 kasus sepanjang Januari 2018 hingga Juli 2025. Survei Saiful Mujani Research & Consulting pada Maret 2026 menemukan 58 persen warga merasa takut terhadap kemungkinan penangkapan sewenang-wenang — naik dari 36 persen pada Februari 2024. Angka-angka ini menunjukkan kecenderungan sistemik, bukan sekadar satu-dua perkara yang salah jalan.

Ruang publik yang lahir dari ketakutan mungkin tampak tenang, tetapi ketenangan itu bukan tanda sehatnya demokrasi. Demokrasi tidak membutuhkan warga yang patuh karena takut, melainkan warga yang berani bertanya dan negara yang mau menjawab.

Kritik dapat salah dan dugaan dapat keliru, tetapi obat pertama bagi kekeliruan dalam ruang publik adalah bantahan, data, dan pembuktian terbuka — bukan penangkapan, penahanan, bahkan penjara.

Di usia ke-80, ukuran keberhasilan Polri bukanlah banyaknya perkara yang diproses, melainkan kemampuannya menjaga keseimbangan antara kehormatan setiap warga dan kebebasan setiap orang untuk berbicara. Polisi yang kuat bukan polisi yang membuat masyarakat takut berbicara, melainkan polisi yang membuat masyarakat percaya bahwa hukum akan melindungi kehormatan tanpa membungkam kritik.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia menuju lumbung beras dunia melalui swasembada pangan berkelanjutan tanpa impor, didukung peningkatan produksi serta penguatan cadangan nasional.

"Di akhir 2025 Indonesia mencapai swasembada beras dan pangan sempurna, yaitu tidak ada impor dan stok tertinggi selama Republik ini berdiri," kata Amran dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Amran menegaskan swasembada beras berkelanjutan tanpa impor mendukung visi Presiden Prabowo Subianto menjadikan Indonesia lumbung beras dunia.

"Ini tidak pernah terjadi selama Republik ini berdiri. Jadi (sejak) kami lahir sampai tahun 2025, ini tertinggi," ujarnya.

Adapun stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang merupakan pencetak rekor dalam sejarah Indonesia sampai hari ini total stok beras yang dikelola Perum Bulog masih ada lebih dari 5,17 juta ton dan tersebar di seluruh Indonesia.

"Itu capaian pangan kita, insya Allah ini berkelanjutan. Jadi inilah saatnya nanti Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, khususnya beras," jelas Amran.

Berdasarkan Proyeksi Neraca Pangan yang diolah Bapanas menunjukkan total produksi beras selama Januari-Juni tahun ini diproyeksikan dapat mencapai 19,2 juta ton. Angka tersebut masih melebihi total kebutuhan konsumsi beras nasional Januari-Juni yang diperkirakan berada di angka 15,48 juta ton.

Sementara program penyaluran yang menjadi andalan pemerintah masih terus dijalankan. Program bantuan pangan periode Februari-Maret yang diperpanjang sampai Juni telah mencapai realisasi 97,97 persen atau 32,57 juta keluarga penerima manfaat. Secara kuantitas, beras yang telah tersalurkan sebanyak 651,4 ribu ton.

Pemerintah juga telah memutuskan program bantuan pangan beras dilaksanakan kembali mulai Juli sebanyak 3 bulan alokasi. Total beras yang akan disalurkan mencapai 997,3 ribu ton, sehingga pemerintah sampai akhir 2026 setidaknya menggelontorkan CBP ke masyarakat hingga 1,6 juta ton.

Untuk realisasi penjualan beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) tahun 2026 yang periodenya dimulai Maret sampai 29 Juni telah menyentuh 393,4 ribu ton.

Adapun program beras SPHP ini merupakan strategi pemerintah dalam intervensi harga beras di pasaran dengan menyediakan beras kualitas medium dengan harga lebih rendah dibandingkan harga eceran tertinggi (HET).

Amran juga mengajak kolaborasi dengan berbagai pihak agar Indonesia dapat menjadi negara super power di masa mendatang.

"Kita ini banyak kekurangan tapi kita kolaborasi. Kita kerja sama, karena negara lain tidak ingin Republik Indonesia menjadi super power. Jadi kita kolaborasi, Insya Allah Indonesia (bisa menjadi) super power," kata Amran.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Timika (ANTARA) - Papua Tengah mencatatkan ekspor perdana 42 ton ikan bawal ke Malaysia melalui Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Pomoka, Distrik Mimika Timur Kabupaten Mimika.

Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa di Timika, Selasa mengatakan ekspor perdana ini merupakan tonggak penting pembangunan ekonomi Papua Tengah khususnya di bidang kelautan dan perikanan di wilayah itu.

"Hari ini bukti kerja keras para nelayan telah menembus pasar internasional, hari ini momentum ketika hasil laut Papua Tengah tidak lagi berhenti di pelabuhan tetapi berlayar menuju pasar dunia dengan membawa nama baik daerah, bangsa dan seluruh masyarakat Papua Tengah,"ujarnya.

Ikan yang diekspor tersebut merupakan hasil tangkapan nelayan lokal yang ada di Mimika.

"Saya memberikan dukungan kepada nelayan 10 unit kapal tangkap lengkap dengan mesin. Nanti kalau sudah berhasil kami akan tambah lagi," ujarnya.

Ia mengatakan potensi perikanan di Papua Tengah sangat besar sehingga harus di kembangan secara optimal. Keberhasilan melaksanakan ekspor ini merupakan kerjasama seluruh pihak mulai dari pemerintah baik itu di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten serta didukung oleh sektor swasta lainnya seperti koperasi usaha perikanan, pengusaha perikanan dan juga nelayan .

Pemerintah Provinsi Papua Tengah berkomitmen meningkatkan kualitas pelabuhan perikanan , memperluas akses ekspor, memperkuat sertifikasi mutu, meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta memastikan keterlibatan masyarakat adat dan orang asli Papua (OAP) dalam seluruh rantai nilai industri perikanan.

"Kami ingin memastikan bahwa laut Papua Tengah bukan hanya penghasil kan, laut papua tengah harus menghasilkan kesejahteraan, lapangan kerja, kebanggaan dan menghasilkan masa depan yang lebih baik bagi generasi Papua Tengah," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa momentum hari ini mengajarkan bahwa kerja sama yang dibangun secara kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan akan berjalan dengan optimal.

"Hari ini kami mengirim tiga kontainer besok harus mengirim puluhan kontainer, hari ini kami membuka satu pasar besok kami harus membuka lebih banyak pasar dunia. Hari ini kami memulai sejarah baru besok kami harus melanjutkan sejarah itu dengan kerja keras dan komitmen yang lebih besar," ujarnya.

Pj Sekretaris Daerah Mimika Abraham Kateyau mengatakan Pemerintah Mimika berkomitmen mendukung penuh pengembangan sektor perikanan melalui pembangunan infrastruktur pendukung, peningkatan SDM, penguatan kelembagaan nelayan dan koperasi yang kondusif sehingga sehingga sektor perikanan menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami berharap kegiatan ekspor perdana ini menjadi awal kegiatan ekspor yang berkelanjutan sehingga semakin banyak produk unggulan Papua Tengah yang mampu menembus pasar dunia dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan pendapatan masyarakat di daerah," ujarnya.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tengah Dr Karlos Matuan mengatakan ekspor perdana 42 ton ikan Bawal ke Malaysia dikemas dalam tiga kontainer yang dikirim oleh Koperasi Sukses Sejahtera Papua

"Koperasi ini yang menampung hasil tangkapan masyarakat (nelayan lokal) lalu bekerjasama dengan pengusaha yang mempunyai cold storage (gudang beku) untuk menyimpan hasilnya lalu hari ini dia kirim," ujarnya. Ikan-ikan yang di ekspor ini merupakan hasil tangkapan nelayan lokal Timika dari Kampung Akar, Kampung Kipia dan Kampung Pronggo Distrik Mimika Barat Tengah.

Ia mengatakan wilayah Papua Tengah memiliki potensi perikanan yang sangat besar terutama di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Saat ini jumlah nelayan tangkap di Papua Tengah mencapai 25 ribu nelayan yang terbagi di dua wilayah yakni Nabire sebanyak 15 ribu nelayan dan Mimika berjumlah 10 ribu nelayan.

"Ini perdana, kami rencana ke depan akan melakukan ekspor lagi. Selama ini ikan yang dikirim ke luar itu izin ekspor nya dari Surabaya, sekarang tidak, kami minta izin ekspor nya di keluarkan di Nabire atau di Timika. Pengiriman kali ini izin ekspo nya di keluarkan langsung dari sini. Semua yang dikirim itu boxnya harus label Provinsi Papua Tengah dengan demikian orang di negara mana saja mereka tahu bahwa ini ikan dari Papua Tengah," ujarnya.

Ia mengatakan akan mengawal proses pengirim perdana mulai dari Mimika menuju Surabaya dan selanjutnya dari Surabaya menuju Malaysia.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menegaskan optimisme pelaku industri manufaktur nasional tetap terjaga meski sektor tersebut menghadapi tantangan yang semakin kompleks dari sisi produksi maupun permintaan.

Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif di Jakarta, Selasa menyampaikan hal ini tercermin dari Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Juni 2026 yang masih berada pada level ekspansi sebesar 52,90.

Meski mengalami perlambatan 0,66 poin dibandingkan Mei 2026, capaian IKI yang tetap berada di atas level 50 menunjukkan aktivitas manufaktur nasional masih bertumbuh di tengah berbagai dinamika ekonomi global dan domestik.

Menurut dia, kondisi industri pada Juni 2026 lebih menantang dibandingkan bulan sebelumnya. Jika pada Mei tekanan terutama berasal dari sisi produksi, maka pada Juni pelaku industri juga mulai menghadapi perlambatan permintaan.

"Industri manufaktur nasional pada Juni menghadapi tantangan yang lebih kompleks dibandingkan bulan sebelumnya. Tekanan tidak hanya berasal dari sisi produksi, tetapi juga mulai dirasakan pada sisi permintaan. Meski demikian, sektor industri tetap menunjukkan resiliensi yang kuat sehingga aktivitas manufaktur nasional masih berada pada fase ekspansi," ujar Febri

Menurutnya, dari sisi produksi, industri masih menghadapi kenaikan harga bahan baku impor akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong peningkatan harga energi dunia. Pelemahan nilai tukar rupiah juga meningkatkan biaya pengadaan bahan baku impor sehingga menambah beban produksi.

Selain itu, pemadaman listrik di sejumlah kawasan industri selama Juni turut mengganggu proses produksi, terutama bagi sektor yang bergantung pada pasokan listrik.

"Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah kawasan industri menyebabkan sebagian perusahaan harus menghentikan proses produksinya selama gangguan berlangsung. Kondisi tersebut tentu memengaruhi efisiensi operasional industri," ungkapnya.

Tekanan juga datang dari kenaikan harga gas industri, khususnya gas hasil regasifikasi LNG. Oleh karena itu, Kemenperin mengapresiasi langkah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad yang berhasil mengawal penurunan harga gas regasifikasi dari 23 dolar AS per MMBTU menjadi 13 dolar AS per MMBTU.

"Penurunan harga gas regasifikasi tersebut menjadi angin segar bagi industri, khususnya industri yang menggunakan gas sebagai sumber energi maupun bahan baku produksi. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri nasional, terutama bagi industri yang masuk dalam skema Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT)," jelas Jubir Kemenperin.

Di sisi permintaan, Kemenperin mencermati kenaikan harga sejumlah barang konsumsi rumah tangga dan penyesuaian harga BBM nonsubsidi mulai memengaruhi ruang belanja masyarakat terhadap produk manufaktur.

Namun pemerintah menilai tekanan tersebut masih dapat dikendalikan karena inflasi diperkirakan tetap berada dalam sasaran nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.

"Kami mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang tetap mempertahankan harga BBM subsidi. Kebijakan tersebut memberikan kontribusi penting dalam menjaga inflasi tetap terkendali sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat," katanya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, prospek ekspor manufaktur masih menunjukkan tren positif. Permintaan dari sejumlah negara tujuan ekspor nonmigas terus meningkat sehingga menjadi salah satu penopang utama kinerja industri nasional.

"Kami melihat permintaan ekspor nonmigas masih tumbuh positif. Di tengah berbagai tantangan global, kondisi ini memberikan optimisme bahwa industri manufaktur Indonesia masih memiliki peluang untuk terus berkembang," tutur Febri.

Ia menambahkan, besarnya pasar domestik juga menjadi kekuatan utama industri nasional. Berbagai program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan diyakini akan meningkatkan permintaan terhadap produk manufaktur dalam negeri.

"Belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, implementasi mandatori biodiesel B50, hingga Program Kampung Nelayan akan memberikan efek berganda terhadap meningkatnya permintaan produk manufaktur nasional," ujarnya.

Menurut Febri, kombinasi antara besarnya pasar domestik, dukungan belanja pemerintah, serta prospek ekspor yang membaik menjadi fondasi penting bagi industri manufaktur untuk tetap bertahan dan tumbuh di tengah ketidakpastian global.

"Oleh karena itu, Indeks Kepercayaan Industri pada Juni 2026 tercatat sebesar 52,90. Nilai tersebut masih berada di atas level 50 yang menandakan aktivitas industri manufaktur Indonesia tetap berada dalam fase ekspansi. Ini menunjukkan optimisme pelaku industri masih terjaga meskipun tantangan yang dihadapi semakin kompleks," pungkasnya.

Ke depan, Kemenperin akan terus mengantisipasi berbagai tantangan, mulai dari tekanan inflasi, kenaikan suku bunga acuan, pelemahan nilai tukar rupiah, meningkatnya biaya energi, hingga potensi dampak El Nino terhadap sejumlah sektor industri.

Untuk menjaga daya saing industri nasional, pihaknya akan memperkuat kebijakan yang mencakup kelancaran pasokan bahan baku, penguatan pasar domestik, percepatan hilirisasi, peningkatan produktivitas industri, serta perluasan akses pasar ekspor.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Hasil Survei Nasional Pusat Polling Indonesia atau Puspoll Indonesia periode 18-26 Mei 2026 menunjukkan bahwa dukungan masyarakat terhadap pemilihan kepala daerah secara langsung masih sangat kuat. Sebanyak 82,2 persen responden menyatakan setuju gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung oleh rakyat.

Dukungan terhadap pemilihan langsung bupati dan wali kota bahkan mencapai sekitar 84,0 persen. Temuan tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 195/PUU-XXIV/2026.

Meskipun permohonan para pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum, MK menegaskan dalam pertimbangannya bahwa mekanisme pilkada yang berlaku saat ini dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.

Direktur Eksekutif Puspoll Indonesia Chamad Hojin mengatakan kesesuaian antara putusan MK dan hasil survei memperlihatkan bahwa pilkada langsung memiliki legitimasi hukum sekaligus legitimasi sosial yang kuat.

“Lebih dari delapan dari setiap sepuluh masyarakat masih menghendaki gubernur, bupati, dan wali kota dipilih langsung. Bagi publik, pilkada bukan sekadar prosedur administratif, tetapi wujud hak rakyat untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan mengelola daerahnya,” kata Chamad Hojin di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut Chamad, putusan tersebut perlu dibaca secara proporsional. MK memberikan penegasan terhadap mekanisme yang berlaku saat ini, tetapi putusan itu tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan berbagai persoalan dalam penyelenggaraan pilkada langsung.

“Tugas berikutnya bukan sekadar mempertahankan pilkada langsung. Pemerintah, DPR, partai politik, KPU, Bawaslu, dan masyarakat sipil harus memastikan pilkada berlangsung lebih bersih, murah, adil, kompetitif, dan mampu menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” ujarnya.

Survei Puspoll Indonesia menemukan bahwa alasan utama masyarakat mendukung pilkada langsung adalah karena rakyat memiliki hak menentukan pemimpinnya sendiri.

Sebanyak 55,4 persen responden menyatakan rakyat berhak menentukan kepala daerah secara langsung. Sebanyak 22,8 persen menilai pemilihan langsung memungkinkan masyarakat lebih mengenal calon dan pemimpin daerahnya.

Alasan lainnya adalah mencegah politik uang di DPRD sebesar 6,1 persen, mendorong partisipasi masyarakat dalam demokrasi 5,0 persen, serta mencegah permainan elite partai 3,2 persen.

“Dukungan tersebut terutama lahir dari kesadaran mengenai kedaulatan rakyat. Masyarakat tidak ingin keputusan mengenai kepala daerah hanya ditentukan melalui kompromi elite politik,” kata Chamad.

Menurut Puspoll, kuatnya dukungan tersebut harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap pembahasan perubahan Undang-Undang Pilkada. Perubahan sistem yang mengurangi keterlibatan langsung masyarakat berpotensi dipandang sebagai pengambilan kembali hak politik yang sudah dinikmati rakyat.

Selain ituSurvei juga menguji pandangan masyarakat mengenai wacana gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat tanpa pemilihan oleh rakyat.

Sebanyak 50,4 persen responden menyatakan kurang setuju atau tidak setuju sama sekali. Sementara itu, 42,3 persen menyatakan setuju dan 7,4 persen tidak menjawab.

Chamad menilai angka tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat tetap menghendaki keterlibatan langsung dalam pemilihan gubernur. Namun, besarnya kelompok yang dapat menerima penunjukan pemerintah pusat juga tidak boleh diabaikan.

“Angka 42,3 persen menunjukkan masih terdapat ketidakpuasan atau keraguan terhadap kualitas pilkada yang berjalan saat ini. Dukungan terhadap prinsip pemilihan langsung sangat tinggi, tetapi sebagian masyarakat dapat menerima alternatif lain apabila pilkada dianggap mahal, penuh politik uang, atau tidak menghasilkan kepala daerah yang berkualitas,” jelasnya.

Karena itu, mempertahankan pilkada langsung harus diikuti dengan pembenahan serius. Tanpa perbaikan, dukungan yang saat ini kuat dapat perlahan melemah.

Puspoll juga menegaskan bahwa pertanyaan survei tersebut secara khusus membahas penunjukan gubernur oleh pemerintah pusat, bukan pemilihan gubernur oleh DPRD. Angka itu tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan sikap masyarakat terhadap mekanisme pemilihan melalui DPRD.

Puspoll Indonesia menilai berbagai kritik terhadap pilkada langsung tidak dapat diabaikan. Penyelenggaraan pilkada masih menghadapi biaya pencalonan yang tinggi, politik uang, mahar politik, dominasi elite partai, dinasti politik, lemahnya transparansi dana kampanye, dan penyalahgunaan sumber daya kekuasaan.

Masalah lain adalah kualitas rekrutmen calon. Masyarakat memiliki hak memilih, tetapi pilihan yang tersedia sering kali telah disaring secara tertutup oleh elite partai.

“Hak memilih langsung akan kehilangan sebagian maknanya apabila proses pencalonannya tidak demokratis, biaya politiknya terlalu mahal, dan masyarakat hanya diberi pilihan di antara calon-calon yang ditentukan secara tertutup,” ujar Chamad.

Perbaikan pilkada karena itu harus dimulai sejak tahap pencalonan, bukan hanya pada hari pemungutan suara. Partai politik perlu membuka proses penjaringan calon, menggunakan ukuran integritas dan rekam kerja, serta mengurangi ketergantungan pada kemampuan finansial kandidat.

Calon kepala daerah harus dipilih berdasarkan kapasitas menyelesaikan persoalan daerah, bukan semata popularitas, kekuatan modal, atau kedekatan dengan elite.

JAKARTA, iNews.id – Kelompok usaha yang pernah dipimpinnya memang sudah lama bubar. Pendampingan pun telah berakhir sejak beberapa tahun lalu.

Namun, ilmu yang diperoleh selama mengikuti pemberdayaan Program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) dari Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN masih menjadi bekal utama Mahdiah untuk mempertahankan usaha Dorula, dodol berbahan rumput laut yang dirintisnya di Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta.

Perempuan berusia 56 tahun itu masih rutin mengolah rumput laut menjadi dodol. Produksi memang tidak dilakukan setiap hari, tetapi ketika ada pesanan atau stok mulai menipis, dapur rumahnya kembali dipenuhi aroma manis dodol yang dimasak berjam-jam.

"(Usaha) masih sih. Kemarin saya produksi," kata Mahdiah kepada iNews.id pada Senin (15/6/2026).

Mahdiah bercerita, keberlanjutan usahanya hari ini tidak lepas dari pendampingan yang diterima pada 2020. Saat itu, dia tidak pernah menyangka mengikuti bazar di Balai Kota Jakarta menjadi awal pertemuannya dengan tim BRI.

"Dari 2020. Awalnya saya bazar di Balai Kota. Akhirnya ketemu orang BRI. Datang ke mari orang BRI, suruh bikin kelompok rumput laut," ujarnya.

Pertemuan tersebut melahirkan kelompok usaha yang beranggotakan 10 warga Pulau Panggang. Mahdiah dipercaya menjadi ketua. 

Seluruh anggota kelompok memproduksi dodol rumput laut sebagai upaya meningkatkan nilai tambah hasil rumput laut dari Pulau Panggang yang selama ini lebih banyak dijual dalam bentuk mentah.

Selama kurang lebih satu tahun, mereka memperoleh pendampingan intensif. Mahdiah dan kelompoknya diajarkan cara mengembangkan usaha serta dibekali kemampuan mengelola keuangan dan pembukuan sederhana.

"Terus berjalan dibimbing sama mereka, satu tahun. Diajarin pembukuan, dikasih modal," katanya.

Menurut Mahdiah, bantuan yang diberikan bukan berupa pinjaman usaha yang harus dikembalikan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dia menerima bantuan modal yang langsung dimanfaatkan untuk membeli perlengkapan produksi.

"Enggak, kita dikasih modal cuma-cuma. Dipakai buat beli perabotan, beli bahan-bahan," ujarnya.

Total bantuan yang diterima Mahdiah dan kelompoknya mencapai lebih dari Rp40 juta. Dana tersebut dibagi kepada seluruh anggota sehingga masing-masing memperoleh sekitar Rp4 juta untuk membeli kompor, wajan, hingga bahan baku.

Selain modal usaha, kelompok juga memperoleh bantuan gerobak sebagai sarana berjualan sehingga produk olahan rumput laut lebih mudah dipasarkan kepada masyarakat.

"Iya, uang waktu itu untuk 10 orang Rp40 juta lebih, bantuan modal berbentuk uang. Kita belanjakan buat bahan baku. Jadi satu orang Rp4 juta lebih, buat beli kompor, wajan, bahan-bahan untuk bikin dodol," katanya.

Program pendampingan memang hanya berlangsung sekitar setahun. Seiring waktu, kelompok usaha yang dibentuk pun tidak lagi aktif. 

Namun, Mahdiah memilih tetap melanjutkan usahanya secara mandiri.

"Kelompoknya sudah bubar, tapi jualannya masih. Dilatih setahun dari BRI, terus kitanya mengembangkan sendiri. Pelatihannya setahun, diajarin pembukuan, gitu-gitu," ujarnya.

Bekal tersebut juga mendorong Mahdiah mengembangkan produk lain. Dia sempat bereksperimen mengolah rumput laut menjadi kerupuk sebagai alternatif produk yang memiliki nilai jual.

Hingga kini, seluruh proses produksi masih mengandalkan cara tradisional. Rumput laut dijemur terlebih dahulu di bawah sinar matahari sebelum diolah menjadi dodol. Karena bergantung pada cuaca, waktu produksi tidak selalu sama.

"Produksi paling lama seminggu, karena kan ini jemur alami. Kalau mataharinya bagus tiga hari jadi," ujarnya.

Dorula dipasarkan dalam kemasan 200 gram dengan harga Rp20.000. Produk tersebut mampu bertahan sekitar satu bulan pada suhu ruang, bahkan lebih lama jika disimpan di dalam freezer.

"Satu bulan. Tapi kalau ditaruh freezer bisa agak lama," kata Mahdiah.

Dukungan BRI kepada warga Pulau Panggang tidak berhenti pada program pemberdayaan seperti yang pernah diterima Mahdiah. Sekali sepekan, kapal bercat oranye dan biru bersandar di dermaga membawa layanan perbankan yang selama ini sulit dijangkau masyarakat kepulauan.

Kapal itu adalah Bahtera Seva I, kantor layanan terapung milik BRI yang berkeliling melayani masyarakat di Kepulauan Seribu. Kehadirannya membuat warga tak perlu lagi menyeberang ke daratan Jakarta hanya untuk mengurus administrasi perbankan.

Setiap hari, kapal memiliki rute yang berbeda. Bank terapung itu berpindah ke sejumlah pulau mulai dari Pramuka, Panggang, Kelapa dan Harapan, Tidung, serta Untung Jawa.

Kepala Teras BRI Kapal Bahtera Seva I, Algi Meza, mengatakan seluruh layanan di atas kapal dibuat sama seperti di kantor cabang di darat. Bedanya, kantor tersebut berpindah-pindah untuk melayani masyarakat kepulauan.

"Pelayanannya sih hampir sama dengan perbankan di darat, cuma bedanya kita bank terapung. Kita perbankan yang jemput bola lah," ujar Algi.

Setiap kali kapal bersandar di Pulau Panggang, rata-rata lebih dari 20 nasabah memanfaatkan layanan tersebut. Ada yang mengganti kartu ATM, membuka blokir PIN, mengganti buku tabungan, menyetor dan menarik uang tunai, hingga mengajukan pinjaman.

"Pelayanannya macam-macam, ada yang ganti kartu, PIN yang terblokir, ada yang ganti buku, ada yang penarikan, ada yang setor tunai, ada juga yang pengajuan pinjaman," katanya.

Mayoritas masyarakat yang dilayani merupakan nelayan. Selain itu, terdapat pedagang sembako, pemilik warung, hingga pelaku usaha mikro yang menggantungkan aktivitas ekonominya di wilayah kepulauan.

Selain melayani transaksi masyarakat, Bahtera Seva I juga menjadi tempat penyetoran dana bagi jaringan AgenBRILink yang tersebar di Kepulauan Seribu. Para agen tersebut menjadi perpanjangan tangan BRI ketika kapal belum tiba di pulau.

"Kebanyakan di sini kita terima setoran dari AgenBRILink. Karena mitra kita yang membantu kita sewaktu-waktu enggak ke pulau, jadi kebanyakan nasabah kita setor tariknya di AgenBRILink," ujarnya.

Tingginya aktivitas transaksi membuat kas yang dibawa kapal menuju daratan setiap pekan dapat mencapai miliaran rupiah.

"Rata-rata kita dari Senin sampai Jumat kas kita itu paling besar Rp2 miliar. Paling kecilnya di bawah Rp1 miliar," kata Algi.

Antusiasme warga terhadap layanan terapung ini pun tidak pernah surut. Bahkan sebelum kapal merapat ke dermaga, antrean nasabah biasanya sudah mulai terbentuk.

Meski memiliki jam operasional yang sama seperti kantor layanan di darat, petugas tetap memastikan seluruh warga yang sudah mengantre mendapatkan pelayanan.

"Kalau dari masyarakat mereka antusias. Sebelum kapal menyandar, mereka pasti sudah mengantre biasanya untuk pelayanan. Kadang ngomel ke kita, 'Pak kok lama banget sih?' Kita kan tergantung perjalanannya juga. Tadi kan lumayan ombaknya, jadi perjalanan agak ngaret," ujarnya.

Salah satu warga Pulau Panggang lainnya, Mastunih menilai kehadiran Kapal Bahtera Seva I bukan sekadar memudahkan transaksi perbankan. Layanan tersebut juga menghemat waktu dan biaya karena warga kepulauan seperti dirinya tak lagi harus menyeberang ke daratan hanya untuk mengurus rekening atau mencairkan bantuan sosial.

Perempuan berusia 45 tahun itu menjadi salah satu nasabah yang datang ke kapal saat bersandar di dermaga Pulau Panggang. Siang itu, dia datang untuk mengecek pencairan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diterimanya secara berkala.

"Iya, tadi cek bantuan BLT. Bantuan dari bansos itu," kata Mastunih.

Selain menerima bantuan sosial, Mastunih sesekali juga menyisihkan penghasilannya untuk ditabung di BRI. Meski nominalnya tidak besar, dia berusaha tetap menyimpan sebagian uang hasil berdagang.

Sehari-hari, Mastunih berkeliling Pulau Panggang menjajakan jelly. Penghasilannya tidak menentu, rata-rata sekitar Rp500.000 dalam sebulan, bahkan terkadang lebih kecil ketika dagangan sedang sepi.

"Sebulan dapat lah Rp500.000. Enggak tentu, suka ada dapat, kadang enggak," katanya.

Mastunih mengaku telah menjadi nasabah BRI sejak 2020. Selama itu pula dia merasakan manfaat layanan perbankan terapung yang hadir langsung ke pulau tempat tinggalnya.

Menurut dia, keberadaan Kapal Bahtera Seva I membuat urusan perbankan menjadi jauh lebih mudah karena warga tidak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menyeberang ke Jakarta.

Alasan itulah yang membuat Mastunih tetap memilih menjadi nasabah BRI. "Alhamdulillah terbantu, bagus. Lebih dekat ya, karena datang langsung. Enggak perlu menyeberang-menyeberang," ujarnya.

Editor: Rizky Agustian

JAKARTA, iNews.id – Matahari menjadi bagian penting dalam proses produksi Dorula, dodol berbahan rumput laut milik Mahdiah. Selama cuaca cerah, rumput laut cukup dijemur sekitar tiga hari sebelum diolah menjadi penganan manis.

Namun ketika langit mendung dan hujan datang, proses pengeringan dapat mamakan waktu hingga sepekan. Cuaca menjadi penentu utama kelancaran produksi Dorula.

Mahdiah masih mempertahankan rutinitas tersebut di rumahnya yang berlokasi di Pulau Panggang, Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta. Perempuan berusia 56 tahun itu sabar menunggu panas matahari setiap kali memproduksi dodol rumput laut.

Potensi rumput laut di Pulau Panggang diolah menjadi produk bernilai ekonomi lebih tinggi. Prosesnya memang tidak singkat.

"(Usaha) masih (berjalan), sih. Kemarin saya produksi," kata Mahdiah kepada iNews.id saat ditemui di Pulau Panggang pada Senin (15/6/2026).

Mahdiah mengingat betul perjalanannya mengikuti program pemberdayaan BRI bermula secara tidak sengaja. Saat itu, dia mengikuti sebuah bazar di Balai Kota Jakarta dengan membawa produk olahan rumput laut. 

Dari kegiatan tersebut, perwakilan BRI melihat potensi yang dimiliki warga Pulau Panggang.

"Dari 2020. Awalnya saya bazar di Balai Kota. Akhirnya ketemu orang BRI. Datang ke mari orang BRI, suruh bikin kelompok rumput laut," ujarnya.

Pertemuan itu menjadi awal lahirnya kelompok usaha rumput laut di Pulau Panggang. Mahdiah kemudian dipercaya menjadi ketua kelompok yang beranggotakan 10 orang. Seluruh anggotanya memproduksi dodol rumput laut dengan memanfaatkan hasil laut yang tersedia di sekitar pulau.

Selama kurang lebih satu tahun, kelompok tersebut memperoleh pendampingan secara intensif lewat program Peningkatan Keterampilan Usaha Rakyat (PKUR) dari Yayasan Baitul Maal (YBM) BRILiaN.

Pendampingan tidak hanya berfokus pada cara mengolah produk hingga siap dipasarkan. Para anggota kelompok juga dibekali dengan kemampuan mengelola usaha agar dapat berkembang secara berkelanjutan.

"Terus berjalan dibimbing sama mereka, satu tahun. Diajarin pembukuan, dikasih modal," kata Mahdiah.

Berbeda dengan skema pinjaman usaha, bantuan yang diterima Mahdiah bersama kelompoknya berupa hibah. Seluruh dana yang diperoleh dapat langsung digunakan untuk menunjang kegiatan produksi.

"Kita dikasih modal cuma-cuma. Dipakai buat beli perabotan, beli bahan-bahan," ujarnya.

Menurut Mahdiah, total bantuan yang diterima kelompok mencapai lebih dari Rp40 juta. Dana tersebut dibagi kepada seluruh anggota untuk membeli berbagai kebutuhan produksi, mulai dari kompor, wajan, hingga bahan baku pembuatan dodol.

Tak hanya bantuan modal, kelompok juga memperoleh gerobak yang dimanfaatkan untuk membantu memasarkan hasil produksi kepada masyarakat.

"Uang waktu itu untuk 10 orang Rp40 juta lebih, bantuan modal berbentuk uang. Kita belanjakan buat bahan baku. Jadi satu orang Rp4 juta lebih, buat beli kompor, wajan, bahan-bahan untuk bikin dodol," katanya.

Selain belajar menyusun pembukuan sederhana, Mahdiah dan anggota kelompok mulai memahami pentingnya menjaga keberlanjutan usaha agar produk olahan rumput laut dapat terus dipasarkan.

Meski program pendampingan telah selesai dan kelompok usaha kini tidak lagi aktif, Mahdiah tetap melanjutkan produksi dodol rumput laut secara mandiri.

Pengalaman mengikuti pelatihan tersebut menjadi bekal penting baginya dalam menjalankan usaha hingga sekarang. Selain dodol, dia juga pernah mencoba mengembangkan produk turunan lain berupa kerupuk rumput laut.

"Kelompoknya sudah bubar, tapi jualannya masih. Dilatih setahun dari BRI, terus kitanya mengembangkan sendiri," ujarnya.

Saat ini, Dorula dijual seharga Rp20.000 per kemasan berukuran 200 gram. Produk tersebut memiliki masa simpan sekitar satu bulan pada suhu ruang, tetapi dapat bertahan lebih lama apabila disimpan dalam freezer.

Seluruh proses produksi masih mengandalkan cara-cara sederhana. Setelah rumput laut dikeringkan di bawah sinar matahari, bahan tersebut diolah menjadi dodol dengan berbagai tahapan sebelum akhirnya dikemas dan dipasarkan.

"Produksi paling lama seminggu, karena kan ini jemur alami. Kalau mataharinya bagus tiga hari jadi," ujarnya.

Tak hanya melalui program pemberdayaan seperti yang diterima Mahdiah, BRI juga menghadirkan layanan perbankan langsung ke Pulau Panggang melalui Kapal Bahtera Seva I.

Sepekan sekali, kapal layanan terapung tersebut bersandar di Pulau Panggang untuk melayani berbagai kebutuhan transaksi keuangan masyarakat yang selama ini harus menempuh perjalanan laut jika ingin datang ke kantor bank di daratan Jakarta.

Kepala Teras BRI Kapal Bahtera Seva I Algi Meza ikut turun langsung melayani para nasabah. Menurutnya, fasilitas yang tersedia di atas kapal dibuat sama seperti layanan di kantor BRI pada umumnya.

"Pelayanannya macam-macam, ada yang ganti kartu, PIN yang terblokir, ada yang ganti buku, ada yang penarikan, ada yang setor tunai, ada juga yang pengajuan pinjaman," ujar Algi.

Dalam setiap kunjungan ke Pulau Panggang, sedikitnya lebih dari 20 nasabah memanfaatkan layanan tersebut. Sebagian besar merupakan nelayan, sementara sisanya terdiri atas pedagang sembako hingga pelaku usaha mikro yang menjalankan usahanya di wilayah kepulauan.

Algi menjelaskan, pola aktivitas ekonomi masyarakat Kepulauan Seribu memiliki karakteristik tersendiri karena sangat dipengaruhi kondisi alam. Bagi nelayan, hasil tangkapan dan pendapatan sangat bergantung pada cuaca di laut.

"Di sini mereka mengandalkan cuaca kalau untuk nelayan. Kalau cuacanya lagi bagus ya mereka tidak ada kendala untuk pembayaran," katanya.

Selain melayani kebutuhan transaksi masyarakat, Kapal Bahtera Seva I juga menjadi titik penyetoran uang bagi jaringan AgenBRILink yang tersebar di berbagai pulau. Selama kapal belum datang, para agen inilah yang lebih dulu melayani kebutuhan transaksi harian warga.

"Kebanyakan di sini kita terima setoran dari AgenBRILink. Karena mitra kita yang membantu kita sewaktu-waktu enggak ke pulau, jadi kebanyakan nasabah kita setor tariknya di AgenBRILink," ujarnya.

Tingginya aktivitas transaksi membuat nilai uang yang dibawa kembali ke daratan setiap pekan mencapai miliaran rupiah. Dalam satu siklus pelayaran dari Senin hingga Jumat, nominal kas yang dihimpun dapat menembus Rp2 miliar.

"Kas yang kami bawa dari Senin sampai Jumat bisa sampai Rp2 miliar. Paling kecil di bawah Rp1 miliar," kata Algi.

Antusiasme warga terhadap layanan terapung ini pun tak pernah surut. Bahkan, menurut Algi, masyarakat kerap sudah menunggu di dermaga jauh sebelum kapal terlihat mendekat.

"Sebelum kapal menyandar mereka biasanya sudah antre. Kadang ada yang bertanya kenapa datangnya lama, padahal perjalanan juga bergantung ombak dan cuaca," tuturnya.

Editor: Rizky Agustian

Gresik, Jawa Timur (ANTARA) - PT Freeport Indonesia (PTFI) memperkuat pengelolaan sampah pesisir berbasis masyarakat melalui program Waste for Waste yakni sistem pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular yang mendorong pemanfaatan kembali sampah agar bernilai ekonomi.

Senior Vice President Geoengineering and Environmental PT Freeport Indonesia Ardhin Yuniar mengatakan program tersebut dirancang untuk membangun sistem pengelolaan sampah berkelanjutan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat sehingga aksi bersih lingkungan tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial.

"Melalui Waste for Waste kami ingin membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir sehingga sampah tidak lagi dipandang sebagai limbah, tetapi menjadi sumber daya yang memberi manfaat bagi masyarakat dan lingkungan," katanya pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 di Pantai Kemukem, Desa Kramat, Kecamatan Bungah, Gresik, Jawa Timur, Senin.

Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani mengapresiasi rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang digelar PTFI karena memadukan aksi bersih pantai, penanaman mangrove, dan edukasi lingkungan sebagai upaya menghadapi dampak perubahan iklim.

"Perubahan iklim harus diimbangi dengan aksi nyata seperti penanaman mangrove untuk menjaga kawasan pesisir utara. Sinergi seperti ini perlu terus diperkuat," katanya.

Yani juga mendorong pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) kawasan yang menerapkan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) agar sampah dapat dikelola sejak dari sumbernya.

Rangkaian Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 yang digelar PTFI melibatkan sekitar 2.000 peserta melalui berbagai kegiatan, antara lain penanaman mangrove, Environmental Awareness Workshop, Student Exhibition, dan aksi bersih Pantai Kemukem.

Aksi bersih pantai tersebut melibatkan sekitar 350 peserta dan berhasil mengumpulkan 1.626,2 kilogram sampah. Seluruh sampah dipilah untuk didaur ulang, diolah menjadi kompos, atau dibawa ke tempat pemrosesan akhir sesuai ketentuan.

Sebagai penguatan program, PTFI juga menyerahkan bantuan Bank Sampah Induk kepada desa penerima manfaat guna mendukung keberlanjutan program Waste forWaste.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah/Alimun Khakim
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menjelang peringatan Hari Bhayangkara ke-80, Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) melakukan survei untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian pascadisahkannya Undang-Undang (UU) Polri yang baru oleh DPR. Hasilnya, mayoritas masyarakat percaya UU tersebut memberikan perubahan terhadap kinerja kepolisian.

Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan menyampaikan, hasil survei menunjukkan sebanyak 83,1% masyarakat percaya UU Polri yang baru disahkan DPR diyakini akan mampu memberikan perubahan besar dalam meningkatkan kinerja kepolisian semakin baik.

"Hasil survei kami menyebutkan adanya optimisme yang cukup tinggi dari masyarakat bahwa UU Polri yang baru disahkan DPR pada 9 Juni 2026 akan memberikan dampak positif pada peningkatan kinerja Polri,” ujarnya, Senin (29/6/2026).

Dosen Pascasarjana Universitas Bhayangkara Jakarta ini menyebut, ada sejumlah alasan yang membuat masyarakat percaya UU Polri bisa memberikan perubahan besar antara lain karena dalam materi UU Polri telah mengatur pengawasan kinerja personel semakin ketat dan sanksi untuk oknum pelanggar juga semakin berat.

Selain itu, ada aturan dalam UU Polri yang baru mengenai adanya jaminan sosial yang adil dan layak yakni berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun serta adanya penambahan usia pensiun.

"Kami melihat sebagian besar responden percaya bila UU Polri ini diterapkan sungguh-sungguh, wajah pelayanan Polri akan ada perubahan besar dan kinerja polisi semakin baik,” katanya.

Lihat video: 8 Poin Krusial UU Polri Baru, Termasuk Aturan Perpanjangan Masa Pensiun |



Edi menjelaskan, agar UU Polri berdampak besar dalam perubahan kinerja kepolisian menurut responden harus meningkatkan pelayanan kepolisian yakni polisi harus bekerja keras, memberi pelayanan yang lebih cepat ketika dibutuhkan masyarakat dan memberikan pelayan yang semakin transparan.

"Kalau semua bidang pelayanan ini dibenahi, maka dampak implementasi UU Polri yang baru ini bakal semakin dirasakan masyarakat. Mari kita jadikan momentum Hari Bhayangkara ke-80 untuk bahan instrospeksi menuju polisi modern ysng dicintai masyarakat," kata angota Kompolnas periode 2012-2016 ini.

Survei kinerja Polri ini digelar sejak 17-27 Juni 2026 pada 34 provinsi di Indonesia dengan menggunakan metode multi stage random sampling lewat jaringan mahasiswa di Indonesia. Survei ini melibatkan 800 responden berusia 17 tahun ke atas dan dipilih secara acak. Margin of error sekitar 3%.

Selain 83,1% responden meyakini UU Polri membawa perubahan besar, ada 10,5% yang belum sepenuhnya percaya kalau UU Polri baru ini bisa merubah kinerja Polri dengan alasan belum semua anggota polisi memahami aturan baru dan masih ada oknum ysng kurang disiplin bertugas. Mereka menyarankan perlu sosialisasi UU Polri. Kemudisn, 6,4% responden tidak memberikan respons apa pun karena menunggu respons masyarakat lainnya.

JAKARTA - Koordinator Gerakan Indonesia Cerah (GIC) Febri Wahyuni Sabran menilai kepercayaan publik yang meningkat ke Polri adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan. Hal tersebut dikatakannya menanggapi hasil survei yang menunjukkan 80,6 persen publik menilai kinerja Polri semakin baik.

Bagi Febri, angka 80,6 persen responden yang menilai kinerja Polri membaik merupakan sinyalemen positif yang mengindikasikan bahwa Polri telah berhasil menempuh jalan reformasi diri secara nyata dan terukur di hadapan publik. Dari sudut pandang Febri yang mewakili kelompok masyarakat sipil, capaian ini memiliki relevansi yang sangat konkret.

Dia mengatakan, keberhasilan reformasi Polri dalam persepsi publik membuka peluang yang lebih luas bagi penguatan kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga ketertiban serta keamanan secara menyeluruh. Dia melanjutkan, kepercayaan adalah modal sosial yang paling berharga dalam relasi antara aparat keamanan dan komunitas yang dilayaninya.

"Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit merupakan tulang punggung dalam menjaga stabilitas masyarakat dan negara," ujar Febri, Minggu (28/6/2026).

Febri menegaskan optimismenya bahwa Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Listyo Sigit telah membuktikan diri sebagai institusi yang mampu menjadi tulang punggung stabilitas masyarakat dan negara secara berkelanjutan. Dia mengatakan, pandangannya mencerminkan harapan masyarakat sipil terhadap Polri sebagai mitra strategis, bukan sekadar otoritas represif.

Ketika kepercayaan publik terbentuk secara organik melalui reformasi nyata, maka potensi kerja sama antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional menjadi jauh lebih besar dan lebih bermakna bagi semua pihak yang berkepentingan.

Dia mengatakan, konsep "Presisi" — akronim dari Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan — menjadi blueprint utama reformasi internal Polri di bawah komando Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Kerangka konseptual ini dirancang untuk mentransformasi Polri dari institusi yang reaktif menjadi institusi yang proaktif, dari yang tertutup menjadi transparan, dan dari yang sekadar menegakkan aturan menjadi yang menegakkan keadilan secara substansial.

"Capaian survei Litbang Kompas menjadi validasi empiris bahwa konsep ini tidak hanya berdiam di tataran gagasan, tetapi telah menghasilkan perubahan yang dirasakan nyata oleh masyarakat luas," ujarnya.

Febri menilai bahwa hasil survei tersebut memiliki sejumlah implikasi strategis yang patut dicermati secara mendalam oleh pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat luas. Pertama, tingginya angka kepercayaan publik terhadap Polri memberikan legitimasi sosial yang kuat bagi institusi kepolisian dalam menjalankan fungsinya.

Menurut dia, legitimasi ini bukan sesuatu yang dapat diperoleh secara instan, melainkan hasil dari proses reformasi yang konsisten, terukur, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di berbagai lapisan. "Kedua, dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang sedang membangun fondasi kepercayaan publik nasional, dukungan Polri yang dipercaya masyarakat menjadi aset yang tidak ternilai," ujarnya.

Dia menegaskan, kepolisian yang dipandang positif oleh mayoritas publik dapat menjadi perekat sosial yang efektif, terutama di tengah dinamika politik yang kerap diwarnai ketegangan dan perbedaan pendapat yang tajam antara pemerintah dan kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Menurutnya, kepercayaan publik yang meningkat adalah modal sosial yang harus dijaga, diperkuat, dan dikonsolidasikan.

"Ia adalah jembatan antara institusi keamanan negara dengan masyarakat yang dilayaninya. Dalam konteks Indonesia yang sedang menjalani transisi pemerintahan dan menghadapi berbagai tantangan sosial-politik, peran Polri sebagai stabilisator, pelindung demokrasi, dan mitra masyarakat menjadi semakin krusial dan tidak tergantikan," pungkasnya.

Banyuwangi (ANTARA) - PT ASDP Indonesia Ferry bersama Kementerian Perhubungan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), Kepolisian, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta seluruh operator kapal terus mempercepat penanganan kepadatan kendaraan di lintasan Ketapang-Gilimanuk.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry Heru Widodo menyampaikan berbagai langkah operasional dan rekayasa lalu lintas yang dilakukan secara terpadu mulai menunjukkan hasil, dan antrean kendaraan yang berangsur terurai dan layanan penyeberangan semakin terkendali.

"Kami memahami ketidaknyamanan yang dirasakan pengguna jasa dan menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang terjadi. Sejak awal seluruh pemangku kepentingan bekerja bersama untuk memastikan layanan tetap berjalan aman, lancar dan andal," kata dia dalam keterangannya di Banyuwangi, Jawa Timur, Minggu.

Menurut Heru, peningkatan antrean kendaraan di Pelabuhan Ketapang dipengaruhi oleh kombinasi sejumlah faktor, di antaranya meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.

Selain itu, lanjut dia, kondisi cuaca yang berdampak pada pola operasi pelayaran serta adanya penyesuaian distribusi kendaraan logistik dari lintasan lain menuju Ketapang (Banyuwangi)-Gilimanuk (Bali).

"Seluruh pihak bergerak cepat menjaga kelancaran konektivitas Jawa-Bali yang memiliki peran strategis bagi mobilitas masyarakat dan distribusi logistik nasional," kata Heru.

Dia menambahkan, selama periode libur sekolah, masyarakat masih dapat memanfaatkan program diskon tarif penyeberangan berupa potongan 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang secara rata-rata setara sekitar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan pada tujuh lintasan strategis nasional, termasuk Ketapang-Gilimanuk.

"ASDP akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi bersama seluruh pemangku kepentingan guna memastikan layanan penyeberangan tetap optimal dan konektivitas Jawa-Bali terjaga dengan baik," tutur Heru.

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026