Bisnis.com, JAKARTA - COO Danantara, Dony Oskaria melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung C1 KPK, Senin (29/6/2026).

Dalam audiensi itu dibahas mengenai pencegahan korupsi di lingkungan BUMN, integrasi sistem whistleblower dengan KPK, dan berupaya meningkatkan kedisiplinan pelaporan harta kekayaan bagi para pegawainya.

Dony menjelaskan, pencegahan korupsi dirancang agar ekosistem BUMN berjalan lebih sehat ke depannya, khususnya mendampingi proyek-proyek hilirisasi pemerintah.

"Kami memohon juga tadi bantuan kepada Bapak Deputi untuk mendampingi kami di dalam berbagai macam proyek khususnya proyek hilirisasi yang sekarang sedang kita lakukan. Kita tidak ingin juga nanti proyek-proyek ini punya potensi untuk terjadinya korupsi di dalam apa namanya pekerjaannya," katanya kepada jurnalis.

Pihaknya juga sedang merencanakan mengintegrasikan sistem whistleblower antara BUMN dengan KPK sehingga diharapkan pelaksanaan bisnis negara berjalan optimal dan mencegah terjadinya kebocoran dana.

Menurutnya kerja sama ini akan ditindak lanjuti secara konkret, bahkan nantinya KPK bakal memberikan pelatihan mengenai berbagai prosedur. Kerja sama juga akan dilakukan di level pimpinan.

"Termasuk juga apa namanya kedisiplinan di dalam pelaporan LHKPN, ini juga kita harapkan ini juga akan selalu tepat waktu dan patuh. Ini menunjukkan komitmen dari Danantara bahwa pengelolaan BUMN ke depan harus dilakukan dengan transparan, baik dan sesuai dengan governance yang berlaku," jelasnya.

Sementara itu, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Aminudin, menyampaikan upaya pencegahan penting dilakukan yang salah satunya melalui integrasi sistem.

Konektivitas sistem, kata dia, bertujuan agar seluruh informasi dapat diperiksa secara menyeluruh oleh KPK sehingga lembaga antirasuah akan menilai apakah laporan terkait dengan tindak pidana korupsi atau bukan.

"Jadi dengan model seperti itu maka informasi itu akan jauh lebih tersampaikan dengan baik dan biarkan nanti KPK yang akan memilah dan memilih mana yang menjadi ranahnya KPK," tuturnya.

Aminudin menjelaskan, pihaknya mendorong berbagai upaya perbaikan sistem, kepatuhan pelaporan harta kekayaan, hingga setiap unit kerja di Danantara atau BUMN akan terdapat satu orang yang tersertifikasi Paksi dan Api.

"Satu lagi harus tersertifikasi CRA, Corruption Risk Assessment. Karena ini penting bapak sekalian, jangan sampai kemudian nanti regulasi yang dibangun yang diterbitkan itu, yaitu regulasi yang berpotensi atau bahkan cenderung untuk melakukan tindak pidana korupsi," sambungnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua mobil Porsche saat menggeledah rumah Silmy Karim yang berada di Jalan Brawijaya Nomor 5, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dua mobil sport tersebut tidak termuat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Silmy.

Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein menyatakan, tidak mencantumkan dalam LHKPN merupakan salah satu unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Tetapi modus-modus yang ditemukan oleh penyidik itu memang menggambarkan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang, terkait tadi penggunaan (rekening) nominee, menggunakan pembelian aset atas nama orang lain, belum dimasukkan LHKPN itu sudah sebenarnya sudah masuk," kata Taufik kepada wartawan, Senin (8/6/2026).

"Tinggal kita akan mendalami peran-peran yang lain apakah ada pihak-pihak yang membantu terkait kegiatan itu," ujarnya.

Taufik melanjutkan, pihaknya belum menentukan pengusutan dugaan TPPU ini akan berbarengan dengan penyidikan yang sedang berjalan atau terpisah.

Lihat juga: Sony Sonjaya Ajukan Diri Jadi Justice Collaborator, Siap Blak-Blakan

"Bisa saja nanti penyidikannya ketika tersangka SK ini dipersidangkan sudah dikumulatifkan, itu tergantung dari sisi teknis di penyidikannya apakah nanti digabung penyidikannya atau nanti setelah penyidikan tindak pidana korupsinya," ujarnya.

Sebelumnya, KPK menetapkan delapan orang menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan dokumen keimigrasian, Kamis (4/6/2026). Penetapan tersangka tersebut merupakan lanjutan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada, Rabu (3/6/2026).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Silmy Karim menjadi salah satu pihak yang ditetapkan tersangka. "Berdasarkan kecukupan alat bukti, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka dari 18 orang yang diamankan dari peristiwa tertangkap tangan," ujar Budi kepada wartawan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6/2026).

Silmy bersama tujuh orang lainnya akan menjalani masa penahanan untuk 20 hari pertama. Adapun, delapan tersangka tersebut adalah:

1. Wamen Imipas 2025-2026 dan Dirjen Imigrasi 2023-2024 Silmy Karim (SK)

2. Plt Dirjen Imigrasi 2024-2025 Saffar Muhammad Godam (SMG)

3. Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Jaya Saputra (JS)

4. Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Ditjen Imigrasi Tessar Bayu Setyaji (TBS)

5. Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal, Bagus Bramantyo (BGS)

6. Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025 dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Arman Abdullah (RAA)

7. Ketua Tim Alih Status ITAS, Juniadi Sri Priambudi (JSP)

8. Staf Subdit Izin Tinggal, Gusti Benardiansyah (GST).

JAKARTA - Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya memiliki kekayaan mencapai Rp20,1 miliar atau tepatnya Rp20.116.632.669. Jumlah tersebut berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dia laporkan pada 30 Maret 2026 untuk periodik 2025.

Kekayaan Teddy meningkat dibandingkan dalam LHKPN sebelumnya, yakni Rp15.380.000.000.

Teddy mencantumkan lima bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Bekasi, Minahasa, dan Sragen yang nilainya Rp9.045.000.000.

Teddy juga melampirkan sejumlah kendaraannya, seperti Toyota Jeep LC HDTP 2014 Rp765 juta, Toyota Fortuner 2015 Rp310 juta, dan Honda CRV 2010 Rp135 juta. Tiga kendaraan dengan status hasil sendiri nilai totalnya Rp1.210.000.000.

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp7.712.100.000, kas dan setara kasa Rp2.149.532.669, dan tidak ada catatan utang.

Dengan demikian, kekayaan Teddy di angka Rp20.116.632.669.

Lihat video: Sekab Letkol Teddy Indra Wijaya Tinjau Sekolah Rakyat di Jakarta Timur

Bisnis.com, JAKARTA — Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman telah dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Muhammad Qodari.

Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029. Dudung juga saat ini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Usai dilantik, Dudung mengatakan bahwa terdapat tugas-tugas KSP ke depan, yakni mensukseskan program strategis nasional serta memastikan program unggulan Presiden Prabowo bisa secara tuntas dan cepat terlaksana.

"Selanjutnya juga, sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," katanya kepada wartawan di Istana Negara pada Senin (27/4/2026).

Dia juga mengatakan yang menjadi tugasnya adalah mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian serta lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah.

Tujuannya, adalah agar jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden Prabowo kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi.

Harta Kekayaan Dudung Abdurachman

Mengacu laman resmi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diakses pada 27 April 2026, Dudung memiliki total harta kekayaan sebesar Rp13,32 miliar. Dudung pun tidak memiliki catatan utang.

List Kekayaan Dudung Abdurachman:

A. Tanah dan Bangunan: Rp8,8 miliar

1. Tanah dan bangunan seluas 104 m2/104 m2 di Kab/Kota Magelang, hasil sendiri Rp500 juta.

2. Tanah dan bangunan seluas 144 m2/108 m2 di Kab/Kota Bandung, hasil sendiri Rp500 juta.

3. Tanah seluas 16.820 m2 di Kab/Kota Subang, hasil sendiri Rp3,1 miliar.

4. Tanah seluas 4.302 m2 di Kab/Kota Subang, hasil sendiri Rp1,5 miliar.

5. Tanah seluas 1.400 m2 di Kab/Kota Subang, hasil sendiri Rp800 juta.

6. Tanah seluas 4.570 m2 di Kab/Kota Subang, hasil sendiri Rp2,4 miliar.

B. Alat Transportasi dan Mesin: Rp1,1 miliar

1. Mobil, Toyota Veloz tahun 2019, hasil sendiri Rp150 juta

2. Motor, Honda PCX tahun 2020, hasil sendiri Rp25 juta

3. Mobil, Toyota Fortuner 2.4 VRZ tahun 2020, hasil sendiri Rp450 juta.

4. Mobil, Toyota Corolla Cross 1.8 tahun 2020, hasil sendiri Rp475 juta.

C. Harta Bergerak Lainnya: Rp1,56 miliar

D. Surat Berharga: -

E. Kas dan Setara Kas: Rp1,86 miliar

F. Harta Lainnya: -

Sub Total Rp13,32 miliar

Utang: -

Total Harta Kekayaan Dudung Abdurachman Rp13,32 miliar

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengungkap kepatuhan penyelenggara negara dalam menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara ( LHKPN ) baru menyentuh angka 67,98 persen. Data tersebut per 11 Maret 2026.

"Terdapat lebih dari 96 ribu dari total 431.468 wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, dikutip Kamis (26/3/2026).

Budi mengimbau bagi para wajib lapor untuk segera menyampaikan laporan yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan tepat waktu. Sebab, batas akhir laporan pada 31 Maret 2026.

"Kewajiban ini berlaku bagi pimpinan lembaga negara, jajaran kabinet, pimpinan lembaga pemerintah dan nonstruktural, kepala daerah, hakim, direksi BUMN dan BUMD di seluruh Indonesia, serta pejabat lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 4A," ujarnya.

Bagi yang belum melapor, kata Budi, bisa mengisi melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Nantinya, masyarakat dapat mengakses LHKPN yang telah dinyatakan lengkap, setelah perbaikan, maupun dipublikasikan.

"KPK menegaskan bahwa kepatuhan pelaporan LHKPN merupakan wujud tanggung jawab pribadi sebagai penyelenggara negara dan komitmen kelembagaan dalam membangun integritas, sekaligus bagian dari upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Ketua KPK Setyo Budiyanto penggunaan AI mampu mengoptimalkan proses pemeriksaan LHKPN. Dari data yang dipaparkan, sepanjang 2025 lapor harta kekayaan meningkat menjadi 95,33% dari 415.062 wajib lapor. Dibandingkan dengan 2024 sebesar 95,29% dengan 404.222 wajib lapor.

Setyo menjelaskan 173 instansi pusat dan daerah memiliki tingkat kepatuhan 70% yang didominasi oleh Pemda, BUMD, DPRD, TNI, Dewan Ketahanan Nasional, BNPB, dan Watimpres.

"Pada 2025 KPK memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dalam pemeriksaan LHKPN dari beberapa yang diverifikasi menggunakan teknologi AI pada 2025 menunjukkan peningkatan optimalisasi dan efesiensi," katanya saat rapat kerja bersama Komisi III, Rabu (28/1/2026).

Dia menuturkan proses verifikasi LHKPN telah bekerjasama dengan pihak eksternal agar data dapat lebih valid.

Dia menjelaskan juga telah melakukan kerja sama dengan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk menyampaikan kepada seluruh pihak untuk melaporkan secara tepat waktu.

Namun, dia menilai LHKPN tidak hanya terkait pelaporan semata, melainkan juga isi LHKPN yang harus sesuai dengan harta yang dimiliki.

"Bukan hanya sekadar lapor, tapi yang dipentingkan adalah atau yang diutamakan adalah kebenaran daripada isi LHKPN tersebut," tandasnya.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman resmi e-LHKPN mempublikasikan laporan harta kekayaan Presiden Komisaris Pertamina Hulu Energi (PHE) Denny Januar Ali atau Denny JA. Berdasarkan data yang dirilis pada 27 Agustus 2025, total kekayaan Denny JA tercatat sebesar Rp3,08 triliun.

Angka tersebut menempatkannya sebagai salah satu penyelenggara negara dengan harta kekayaan terbesar di Indonesia. Publikasi tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

KPK mewajibkan seluruh pejabat publik, termasuk komisaris dan direksi BUMN, untuk melaporkan serta membuka kekayaan mereka secara periodik. “Saya melaporkan kekayaan saya apa adanya, sesuai permintaan undang-undang,” ujar Denny JA menanggapi publikasi tersebut, Kamis (6/11/2025).

Denny JA menyatakan keterbukaan bukan hanya kewajiban hukum, melainkan bagian dari spiritualitas kepemimpinan. Denny JA menegaskan, kekayaan adalah titipan yang harus dipertanggungjawabkan. “Sebagian dari harta saya sudah dan akan terus saya sumbangkan untuk Denny JA Foundation,” ujarnya.

Yayasan nirlaba tersebut kembali diaktifkan sejak 2023 dan berfokus pada sastra, seni, hak asasi manusia, serta spiritualitas. Melalui yayasan ini, Denny JA berupaya menggabungkan intelektualitas dengan kepedulian sosial — menumbuhkan kembali semangat berbagi di tengah masyarakat yang semakin individualistis.

Denny JA menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 1989, meraih gelar Master of Public Administration dari University of Pittsburgh, Amerika Serikat pada 1994, dan gelar Ph.D. dalam bidang Comparative Politics and Business dari Ohio University, Amerika Serikat pada 2001.

Sepanjang karier intelektualnya, Denny JA dikenal sebagai pemikir lintas bidang yang menghubungkan logika ekonomi, etika sosial, dan filosofi kemanusiaan. Karier publik Denny JA mulai dikenal luas sejak ia mendirikan Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA) yang merevolusi dunia survei politik nasional.

Denny JA tercatat sebagai konsultan politik yang mendampingi kemenangan lima Presiden RI berturut-turut, prestasi yang jarang terjadi di dunia politik internasional. Di bidang budaya, Denny JA juga dikenal sebagai penggagas genre “puisi esai”, bentuk sastra yang memadukan fakta sosial dengan ekspresi batin manusia. Genre ini telah berkembang hingga tingkat regional, dengan Festival Puisi Esai ASEAN yang kini memasuki edisi ke-4 (2024) dan mendapat dukungan dari Pemerintah Sabah, Malaysia.

Sepanjang kariernya, Denny JA menerima berbagai penghargaan bergengsi, antara lain BRICS Literature Award 2025, nominasi 10 sastrawan dunia mewakili Indonesia; Nominasi Nobel Sastra 2024, individu kedua dari Indonesia yang dinominasikan secara resmi; Guinness World Record 2018 – Largest Political Lesson; TIME Magazine 2015 – 30 Most Influential People on the Internet (bersama Barack Obama dan Justin Bieber);

ASEAN Literature Award 2020 – inovasi puisi esai; Lifetime Achievement Award Satupena 2021 – dedikasi pada literasi dan kebebasan berekspresi; dan International Lifetime Achievement Award – White Page Leadership 2024. Bagi Denny JA, setiap penghargaan bukan semata pengakuan, tetapi pengingat bahwa karya dan integritas adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Sebagai Presiden Komisaris PHE, Denny JA kini menjadi motor penggerak Roadmap Menuju 1 Juta Barrel per Day 2029, sebuah visi nasional untuk mewujudkan kemandirian energi Indonesia.

Visi tersebut berlandaskan tiga fondasi utama: efisiensi bisnis, inovasi teknologi, dan tanggung jawab lingkungan. “Energi bukan hanya tentang sumber daya alam, tetapi juga tentang sumber daya moral — bagaimana kemakmuran dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan,” ujar Denny JA.

Perjalanan hidupnya dimulai dari seorang aktivis sederhana di tahun 1980-an, hingga kini menjadi simbol bahwa integritas dan kerja keras dapat mengubah nasib seseorang, bahkan arah bangsanya.

Publikasi LHKPN oleh KPK dan keterbukaan Denny JA menegaskan bahwa transparansi dan integritas dapat berjalan seiring dengan prestasi dan tanggung jawab sosial.

“Transparansi ini bukan hanya memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan mendorong akuntabilitas di sektor publik, sehingga masyarakat dapat melihat langsung integritas para pemegang amanah negara,” tuturnya

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Ahmad Muzani menegaskan bahwa penunjukan warga negara asing untuk memimpin Badan Pengatur Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) tidak menjadi masalah selama hal tersebut diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Sejauh peraturannya memungkinkan, saya kira tidak ada masalah. Asal peraturannya memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, ya jangan sekali-kali dilakukan,” ujar Muzani usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/10/2025).

Muzani menilai, setiap kebijakan pemerintah, termasuk wacana kepemimpinan asing di BUMN, harus berlandaskan aturan hukum yang disepakati bersama. Ia menekankan pentingnya konsistensi dalam menjalankan sistem pemerintahan sesuai koridor hukum.

“Pemerintah ini berjalan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pokoknya peraturan dan perundang-undangan itu adalah kesepakatan bersama yang harus kita taati bersama dan dibuat secara bersama,” tegasnya.

Menanggapi kritik yang menilai keterlibatan asing di posisi strategis BUMN sebagai ancaman terhadap kedaulatan ekonomi nasional, Muzani menyebut perlu dilakukan peninjauan lebih lanjut terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

“Saya harus cek dulu ya. Tapi sekali lagi, peraturan perundang-undangan itu adalah kesepakatan bersama yang kita buat, dan itu harus kita junjung bersama. Saya kira pemerintahan Prabowo adalah pemerintahan yang bertekad menaati itu semuanya,” tandas Muzani.

Dalam kesempatan terpisah, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan warga negara asing (WNA) yang ditunjuk menjabat sebagai direksi di perusahaan BUMN wajib melaporkan harta kekayaan di e-LHKPN. Pelaporan harta kekayaan adalah bentuk kepatuhan pejabat negara terhadap undang-undang serta sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Tentunya itu berkonsekuensi terhadap salah satunya adalah kewajiban LHKPN karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis, Kamis (16/10/2025).

Terlebih, kata Budi, BUMN menaungi berbagai usaha yang dikelola negara dan berkontribusi mengelola keuangan negara.

"Karena memang secara ketentuan BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara, dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara," jelas Budi

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan warga negara asing (WNA) yang ditunjuk menjabat sebagai direksi di perusahaan BUMN wajib melaporkan harta kekayaan di e-LHKPN.

Pelaporan harta kekayaan adalah bentuk kepatuhan pejabat negara terhadap undang-undang serta sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

"Tentunya itu berkonsekuensi terhadap salah satunya adalah kewajiban LHKPN karena setiap penyelenggara negara pada prinsipnya punya kewajiban untuk melaporkan aset dan hartanya melalui LHKPN," ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada jurnalis, Kamis (16/10/2025).

Terlebih, kata Budi, BUMN menaungi berbagai usaha yang dikelola negara dan berkontribusi mengelola keuangan negara.

"Karena memang secara ketentuan BUMN ini kan juga mengelola keuangan negara, dan juga organ-organ di dalamnya adalah penyelenggara negara," jelas Budi

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam acara Forbes Global CEO Conference 2025, Rabu (15/10/2025), mengizinkan ekspatriat atau warga negara asing (WNA) untuk memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dia mengatakan telah merevisi sejumlah regulasi agar tenaga asing dapat memimpin perusahaan pelat merah."Saya sudah mengubah regulasinya. Sekarang ekspatriat, non-Indonesia [WNA] bisa memimpin BUMN kita. Jadi saya sangat bersemangat," ujarnya seperti diberitakan Bisnis.com, dikutip Kamis (16/10/2025).

Terbaru, 2 WNA resmi menjabat sebagai direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., yakni Glenny H. Kairupan sebagai Direktur Utama Garuda Indonesia dan Neil Raymond Mills sebagai Direktur Transformasi. Keduanya terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Garuda 2025.