Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pengantar Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) di DPR hari ini, Rabu (20/5/2026).

Penyampaian arah kebijakan fiskal yang menjadi landasan penyusunan RAPBN untuk tahun berikutnya ini biasanya disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu). Namun, baru kali ini Kepala Negara dijadwalkan menyampaikan langsung arah kebijakan fiskal pemerintah.

Saat dimintai konfirmasi, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tidak ada dasar hukum tertentu yang mewajibkan penyampaian KEM & PPKF harus oleh Bendahara Negara.

"Saya pikir enggak ada undang-undangnya [yang mewajibkan] kan. Suka-suka saja, kebetulan Presiden mau ngomong ya enggak apa-apa," jelasnya pada konferensi pers APBN KiTa edisi Mei 2026, Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Menurut Purbaya, ada pesan-pesan penting yang ingin disampaikan Presiden Prabowo nanti di DPR. Sebagaimana diketahui, biasanya Presiden dijadwalkan untuk menyambangi DPR sekitar satu tahun sekali saat menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini menyebut, ada sejumlah program-program unggulan pemerintah yang ingin dikomunikasikan langsung oleh Prabowo.

"Itu ada pesan-pesan penting yang di KEM & PPKF, di mana di KEM & PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya," tuturnya.

Untuk diketahui, proses penyusunan KEM & PPKF telah dijadwalkan DPR untuk dimulai dalam waktu dekat. Setelahnya, pemerintah akan mulai menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebelum akhirnya disahkan pada rapat paripurna DPR.

Pada APBN 2026, sampai dengan akhir April, keuangan negara membukukan penerimaan senilai Rp918,4 triliun dan belanja Rp1.028,8 triliun. Akibatnya, defisit mencapai Rp164,4 triliun setelah pada April 2026 sempat surplus Rp4,3 triliun.

Meski demikian, keseimbangan primer kembali surplus menjadi Rp28 triliun setelah pada bulan sebelumnya mengalami defisit Rp95,8 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Hanif Faisol Nurofiq resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan mendampingi Zulkifli Hasan pada hari ini Senin (27/4/2026). Sebelumnya, Hanif menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup.

Hanif menilai pergeseran itu dilakukan mengingat pertimbangan yang matang dari Presiden Prabowo atas dinamika yang terjadi saat ini.

"Pertimbangan Bapak Presiden tentunya sangat mendalam dan sangat memperhatikan dinamika yang terjadi untuk penempatan kami," kata Hanif di Istana Negara pada Senin (27/4/2026) usai pelantikan.

Dia menjelaskan bahwa di bawah Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, dirinya akan mendukung berbagai langkah guna merealisasikan program-program unggulan Presiden Prabowo.

"Insyaallah kami akan langsung segera kerja keras. Besok kami sudah mulai kerja, semuanya, MBG [Makan Bergizi Gratis] dan seterusnya, kita akan sentuh dan kita akan minta arahan dari Pak Menko langkah-langkah apa yang harus kita jadikan," ujarnya.

Sebelumnya, Hanif Faisol menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup (LH) sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup sejak 21 Oktober 2024. Dengan penugasan barunya, posisi Hanif di Kementerian Lingkungan Hidup kini digantikan oleh Jumhur Hidayat.

Adapun, pelantikan Hanif itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Selain Hanif yang dilantik sebagai Wamenko Pangan, nama baru pun muncul mengisi jabatan dalam reshuffle ke-6 Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran.

Menteri Lingkungan Hidup kemudian kini dijabat Jumhur Hidayat, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) dijabat oleh Dudung Abdurachman, dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah diisi Muhammad Qodari.

Lalu, Penasehat Khusus Presiden bidang Komunikasi dijabat Hasan Nasbi dan Kepala Badan Karantina Nasional diisi Abdul Kadir Karding.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto telah melantik Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP) menggantikan Muhammad Qodari.

Pelantikan itu mengacu kepada Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50, 51, 52, dan 53 Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri serta Wakil Menteri Negara periode 2024-2029.

Usai dilantik, Dudung mengatakan bahwa terdapat tugas-tugas KSP ke depan, yakni mensukseskan program strategis nasional serta memastikan program unggulan Presiden Prabowo bisa secara tuntas dan cepat terlaksana.

"Selanjutnya juga, sebagai KSP tentunya nanti saya sebagai penghubung antara masyarakat dengan pemerintah, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan ini saya akan buka 24 jam laporan-laporan dari masyarakat," katanya kepada wartawan di Istana Negara pada Senin (27/4/2026).

Dia juga mengatakan yang menjadi tugasnya adalah mengevaluasi dan memonitor program-program kementerian serta lembaga, termasuk bekerjasama dengan kementerian dan pemerintah-pemerintah daerah.

Tujuannya, adalah agar jangan sampai ada hal-hal yang menjadi prioritas Presiden Prabowo kemudian terjadi masalah-masalah birokrasi. Dudung juga mengatakan akan berupaya memangkas birokrasi yang berbelit.

"Saya mohon bantuan untuk kerjasama dengan seluruh masyarakat dan seluruh kelembagaan apabila ada hal-hal yang program-program KSP yang tidak berjalan dengan semestinya nanti kita akan sidak dan kita tuntaskan," ujarnya.

Adapun, pada pekan lalu (21/4/2026), Dudung pun bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Negara. Dalam pertemuan itu awalnya dibahas terkait dengan pertahanan nasional.

Kemudian, Dudung menjelaskan bahwa dalam pertemuan itu juga dibahas terkait tugas-tugas KSP, yakni mengendalikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan program prioritas nasional.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana telah meminta tambahan pengawasan program makan bergizi gratis (MBG) dari unsur Kejaksaan RI.

Dadan menjelaskan bahwa sejatinya dari BGN saat ini memiliki pengawasan internal yang bekerja sama dengan BPKP. Bahkan, program ini bisa diawasi oleh masyarakat umum.

Namun demikian, untuk memaksimalkan pengawasan program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu. BGN pun meminta penambahan unsur Kejaksaan RI agar turut mengawasi program ini.

"Dan sekarang kita ingin menambah satu komponen pengawasan, yaitu melalui seluruh komponen Jaksa Agung, Kejaksaan Agung, yang ada di daerah," ujar Dadan usai menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Kejagung, Selasa (17/3/2026).

Dia mengemukakan alasan pihaknya menggandeng korps Adhyaksa karena Kejagung melalui direktorat Jamintel memiliki intel yang tersebar di wilayah Indonesia hingga ke desa-desa.

Dengan adanya kerja sama ini, Dadan berharap agar pihak Kejaksaan RI bisa ikut mengawasi penggunaan anggaran program MBG.

"Kami tadi membicarakan terkait mekanisme tambahan pengawasan agar komponen Jaksa Agung, Kejaksaan Agung di desa-desa ikut mengawasi penggunaan anggaran di SPPG di seluruh Indonesia," imbuhnya.

Adapun, kata Dadan, dengan adanya tambahan pengawasan ini maka seluruh mitra MBG diharap bisa bijak menggunakan anggaran dari pemerintah sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi digunakan seoptimal mungkin, setransparan mungkin untuk penggunaan program makan bergizi gratis. Itu yang pertama, yang saya sampaikan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan tidak akan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Desa/Keluruhan Merah Putih, alias program-program unggulan Presiden Prabowo Subianto, meskipun muncul ancaman pelebaran defisit APBN 2026 melebihi 3% di tengah eskalasi konflik di Timur Tengah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai berbagai program unggulan Prabowo ditujukan untuk investasi jangka panjang. Oleh sebab itu, sambungnya, dinamika global jangka yang mungkin hanya berdampak jangka pendek tidak boleh mengganggu target jangka panjang.

"Program unggulan tidak ada yang dirubah, semua tetap berjalan karena itu investasi jangka panjang," jelas Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (16/3/2026).

Kendati demikian, mantan menteri perindustrian itu mengakui bahwa pemerintah ingin melakukan penghematan anggaran disejumlah pos kementerian/lembaga (K/L) untuk antisipasi rambatan kenaikan harga minyak dunia ke APBN 2026.

Hanya saja, dia mengaku belum bisa merincikan besaran anggaran yang akan diefisienkan karena masih dalam perhitungan. Menurutnya, pemerintah masih ingin memantau perkembangan harga minyak dunia maupun pasar keuangan.

"Efisiensi itu bisa macam-macam. Bisa dari belanja jasa, belanja perjalanan dinas, belanja aparatur, belanja peralatan. Kemudian dari masing-masing K/L juga ada program nanti yang bisa disisir Jadi mungkin itu saja yang kita persiapkan sampai saat sekarang," ujarnya.

Lebih lanjut, Airlangga mengklarifikasi wacana penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk melebarkan batas defisit APBN di atas 3% terhadap PDB.

Airlangga menyatakan bahwa opsi pelebaran defisit melalui instrumen Perppu merupakan skenario terburuk (worst-case scenario) apabila krisis geopolitik global berlarut-larut. Untuk saat ini, lanjutnya, langkah yang diambil pemerintah adalah melakukan efisiensi atau pemotongan anggaran.

"Terkait dengan skenario, itu adalah skenario saat kita krisis. Nah, langkah yang diambil per hari ini adalah memotong anggaran supaya kita tidak lewat dari 3%," ungkap Airlangga.

Dia menjelaskan bahwa rentetan skenario pelebaran defisit yang dipaparkannya akhir pekan lalu disusun berdasarkan asumsi durasi konflik bersenjata global yang relatif panjang, yaitu mulai dari 5 bulan, 6 bulan, hingga 10 bulan atau sampai akhir tahun anggaran (Desember).

Kendati demikian, Airlangga mengingatkan bahwa eskalasi perang antara Israel-AS dengan Iran saat ini baru memasuki minggu kedua Senin pemerintah belum putuskan untuk melakukan pelebaran defisit. Selama durasi perang belum menyentuh level kritis lima bulan, dia menyatakan kerangka APBN akan tetap dipertahankan pada batas maksimal defisit 3% lewat intervensi pemotongan belanja.

"Jadi karena ini masih sifatnya dinamis, seperti pada saat Covid-19, kita juga mengevaluasi secara dinamis, memonitor setiap bulan seperti apa. Size-nya juga bergerak. Kita kan belajar bahwa dalam situasi dinamis, kita tidak bisa membuat sesuatu menjadi statis, karena pada saat kita mengambil sesuatu menjadi statis, kita menjadi salah," tegasnya.

Skenario Penerbitan Perppu Defisit APBN

Sebelumnya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada Jumat (13/3/2026), Airlangga membeberkan sulitnya pemerintah menjaga defisit APBN di bawah 3% di tengah gempuran harga minyak global dan depresiasi nilai tukar rupiah.

Dia mengatakan bahwa dalam skenario optimistis, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) mencapai US$86 per barel, kurs Rp17.000 per dolar AS, maka terjadi defisit mencapai 3,18% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kemudian, skenario moderat ICP di level US$97 per barel, kurs Rp17.300 per dolar AS, maka defisit mencapai 3,53% terhadap PDB. Lalu, skenario terburuk dengan ICP di level US$115 per barel, kurs Rp17.500 per dolar AS, maka defisit mencapai 4,05% terhadap PDB.

"Defisit sulit dipertahankan [di bawah 3% terhadap PDB] kecuali memotong belanja dan memotong pertumbuhan [ekonomi]," ujar Airlangga dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Jumat (13/3/2026).

Airlangga pun menyinggung terkait dengan Perppu yang pernah diterbitkan saat pandemi Covid-19 yang memberikan kelonggaran defisit APBN untuk naik ke atas 3%.

"Kita pernah melakukan Perppu pada saat Covid. Beberapa faktor perlu dalam Perppu disiapkan, mengenai timing, itu memang keputusan politik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapan terkait masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang akan memasuki periode 1 tahun.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menginjak usia 1 tahun per Senin (20/10/2025) sejak dilantik pada 2024.

Banyak pihak memberikan penilaian terhadap kinerja kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo selama setahun terakhir.

Komentar juga datang dari Mantan Presiden RI Joko Widodo saat ditanya mengenai tanggapannya tentang pemerintahan Prabowo.

Jokowi menilai pemerintahan Prabowo tak luput dari catatan yang perlu diperbaiki. Namun, menurut Jokowi, Prabowo terbuka dengan kritik dan masukan yang ditujukan kepadanya.

"Saya melihat kebijakan-kebijakan dan gagasan-gagasan besar yang beliau kerjakan di awal-awal satu tahun pemerintahan Pak Prabowo ini saya lihat semuanya berjalan dengan baik, bahwa ada hal yang kecil-kecil yang perlu dievaluasi, perlu dikoreksi, saya kira sudah dijalankan oleh beliau," ucap Jokowi usai menghadiri rapat senat terbuka Dies Natalis ke-62 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Sleman, DIY, Jumat (17/10/2025).

Jokowi menilai pelaksanaan program unggulan Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memang perlu dievaluasi pelaksanaannya.

Selain itu, Presiden ketujuh RI itu juga mengapresiasi gagasan dan realisasi program Sekolah Rakyat di daerah-daerah.

"Evaluasinya baik yang berkaitan dengan Sekolah Rakyat, baik yang berkaitan dengan makan bergizi gratis, baik yang berkaitan dengan Kopdes Merah Putih, saya kira kita melihat berjalan dengan baik. Dan itu diapresiasi oleh masyarakat," ucap Jokowi.

Selama setahun mengemban tugas sebagai Presiden RI, Prabowo telah menjalankan beberapa program yang dijanjikan saat masa kampanye, misalnya Program MBG, Sekolah Rakyat, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Kendati begitu, belakangan MBG ramai disoroti karena menimbulkan banyak kasus keracunan di kalangan siswa, tercatat sudah lebih dari 10 ribu anak yang menjadi korban.