Bisnis.com, JAKARTA — Emiten produsen popok bayi PT Multi Medika Internasional Tbk. (MMIX) membidik penjualan sebesar Rp388 miliar sepanjang 2026, ditopang ekspansi distribusi, pembangunan pabrik popok bayi, hingga peluncuran sejumlah produk baru.

Direktur Keuangan MMIX Eveline N Susanto memaparkan pada Kuartal I/2026, perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp50,1 miliar atau meningkat 2,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp48,8 miliar.

Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan tersebut, laba bersih perseroan juga meningkat signifikan menjadi Rp1,5 miliar, atau tumbuh 20,6% dibandingkan dengan pada kuartal I/2025.

"Dengan melihat capaian tersebut, sepanjang 2026, perseroan menargetkan penjualan sebesar Rp388 miliar atau tumbuh 25,30% yang didukung oleh penguatan distribusi, peningkatan kapasitas produksi, peluncuran produk baru, serta optimalisasi berbagai kerja sama strategis," ujarnya dalam keterangan Public Expose yang dikutip, Minggu (29/6/2026).

Sebagai bagian dari strategi pengembangan bisnis, perseroan telah menjalin kerja sama strategis dengan salah satu distributor nasional guna memperluas jangkauan distribusi di seluruh Indonesia.

Salah satunya melalui kerja sama strategis dengan salah satu distributor nasional, PT SAI Indonesia, guna memperluas jangkauan distribusi di seluruh Indonesia.

Selain itu, lanjutnya, perseroan juga akan melakukan pembukaan pabrik popok bayi.

Operasional pabrik popok bayi ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan profitabilitas perusahaan, menjaga kualitas produk, keterjaminan rantai pasok, hingga mengurangi ketergantungan impor dan risiko nilai tukar mata uang sekaligus memperkuat industri manufaktur dalam negeri.

Di sisi inovasi produk, MMIX terus memperluas kategori produk melalui peluncuran berbagai produk baru, antara lain mini wet wipes, travel tissue, serta adult diapers pada paruh kedua tahun 2026.

Saat ini, perseroan memiliki jaringan distribusi yang kuat dengan lebih dari 75 distribution center dan menjangkau lebih dari 50.000 titik penjualan di seluruh Indonesia melalui jaringan modern trade, general trade, farmasi, hotel restoran kafe (horeka), B2B serta e-commerce.

Dari sisi pasar, perseroan melihat peluang besar pada industri popok bayi nasional yang terus bertumbuh.

Perseroan memperkirakan pasar popok bayi masih akan tumbuh dengan compound annual growth rate (CAGR) sekitar 11,6% hingga 2033, sehingga segmen tersebut menjadi salah satu fokus utama pengembangan bisnis perusahaan dalam jangka panjang.

IDXChannel – PT Multi Medika Internasional Tbk (MMIX) mengumumkan aksi korporasi terbarunya dengan resmi bekerja sama dengan PT SAI Indonesia, dalam jalinan sinergi strategis di bidang distribusi dan logistik.

Dalam pernyataan resminya, pihak MMIX mengaku optimistis bahwa sinergi bersama SAI Indonesia bakal semakin memaksimalkan kinerja Perseroan ke depan, dan bahkan diperkirakan bakal mendorong pertumbuhan omzet hingga 90 persen dari posisi eksisting saat ini.

Optimisme ini didasarkan pada posisi PT SAI Indonesia saat ini, yang notabene merupakan salah satu pelaku utama industri logistik dan distribusi dalam negeri.

"Kami yakin (kerja sama) ini bakal menjadi game changer bagi Perseroan dalam memperkuat penetrasi pasar untuk sejumlah produk unggulan kami, mulai dari popok bayi premium MIUBaby, MIUtis, hingga MIUMask," ujar Corporate Secretary MMIX, Synthia Wijaya, dalam keterangan resminya, Senin (22/6/2026).

Menurut Synthia, langkah taktis terkait kerja sama strategis ini sengaja dieksekusi tepat saat infrastruktur hulu Perseroan berada di puncak kesiapan, di mana pembangunan pabrik popok hasil joint venture (JV) MMIX bersama raksasa China, Fujian Nice Paper, di Tangerang, telah menembus progres 99 persen.

Dengan kapasitas produksi lokal mencapai 72.000 popok per hari dan berpotensi menyentuh 1,8 miliar popok per tahun per lini, praktis bakal semakin memperkuat posisi MMIX dalam memegang kendali penuh atas efisiensi pasokan.

Dengan didukung oleh jaringan distribusi PT SAI Indonesia yang menguasai lebih dari 45.000 outlet modern trade dan traditional trade, MMIX yakin dapat menguasai pasar dari jaringan ritel raksasa, seperti Indomaret dan Alfamart, hingga ke ribuan toko kelontong di seluruh pelosok Indonesia.

"Dengan mengandalkan raturan armada distribusi eksisting dari kami, dan diperkuat dengan 19 cabang strategis milik PT SAI Indonesia, kerja sama ini memang kami desain khusus untuk dapat secara langsung mendongkrak pos pendapatan secara instan," ujar Synthia.

Synthia menjelaskan, pihaknya telah memasang target omzet di 2026 mampu tumbuh hingga 90 persen secara tahunan (Year-on-Year/YoY) dibanding realisasi 2025, dengan segmen Baby Care sengaja diplot sebagai andalan dengan kontribusi diharapkan mencapai 40 hingga 50 persen terhadap total omzet Perseroan secara keseluruhan.

Yang menarik, kabar resminya kerja sama dengan PT SAI Indonesia ini dirilis berdekatan dengan hari pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Perseroan, yang rencananya bakal digelar pada 26 Juni 2026 mendatang.

Dengan pemilihan momen rilis tersebut, nampak bahwa Perseroan berharap adanya sentimen positif dari kalangan pelaku pelaku pasar, dengan menempatkan isu kerja sama tersebut sebagai penegas atas langkah peralihan bisnis MMIX, dari semula dikenal sebagai distributor alat kesehatan, kini telah bertransformasi total menjadi produsen hygiene terintegrasi, yang siap bersaing di tengah ketatnya persaingan di industri personal care Indonesia.

(taufan sukma)

Harga popok terancam naik hingga 30 persen akibat lonjakan harga bahan baku. Biaya bahan baku melonjak hingga 100 persen gara-gara perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Kenaikan harga bahan baku tidak hanya berdampak pada harga popok. Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) menyebut industri popok nasional kini berada dalam bayang-bayang ancaman penghentian produksi dan PHK karyawan.

Direktur Komite Diapers APKI Oto Gunasis mewanti-wanti jika dalam satu hingga dua bulan ke depan tidak ada kepastian pasokan bahan baku popok, maka ketersediaan produk kebutuhan dasar masyarakat tersebut di pasar akan terganggu secara serius.

"Perubahan harga bahan baku yang sangat cepat membuat perhitungan biaya produksi menjadi tidak stabil. Industri perlu melakukan penyesuaian secara realistis dan terukur agar tidak mengalami tekanan yang lebih dalam," ujar Oto Gunasis dikutip Antara, Minggu (26/4).

Ia menjelaskan krisis bahan baku popok dipicu oleh eskalasi geopolitik di Timur Tengah, yang melambungkan harga minyak mentah dunia. Akibatnya, biaya komponen petrokimia seperti nafta dan polypropylene, yang merupakan turunan minyak jadi mahal.

Melejitnya harga bahan baku popok diperparah dengan kondisi pasokan yang kian langka. Oto menyebut kondisi ini memaksa produsen menaikkan harga popok sebesar 20 persen hingga 30 persen.

Meski sudah menaikkan harga, APKI memandang langkah tersebut belum cukup untuk menyelamatkan industri jika ketersediaan bahan baku tidak segera pulih.

"Tekanan biaya berpotensi mendorong penyesuaian harga jual diapers di pasar, yang pada akhirnya dapat berdampak pada daya beli masyarakat," imbuh Oto.

APKI mendesak pemerintah untuk segera memberikan respons cepat, terutama terkait kemudahan proses perizinan dan kelancaran arus impor bahan baku guna menghindari hambatan distribusi.

Produsen menilai koordinasi antarkementerian sangat krusial agar tidak muncul kebijakan yang menciptakan ketidakpastian baru.

Tanpa adanya solusi nyata dalam jangka pendek, APKI mengkhawatirkan risiko penghentian operasional pabrik akan menjadi kenyataan, bahkan memicu gelombang PHK.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengkritik rencana pengenaan cukai terhadap produk popok (diapers) yang disebut masuk dalam kerangka kebijakan fiskal nasional.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida mengatakan bahwa industri popok merupakan bagian penting dari rantai pasok sektor pulp dan kertas nasional. Kebijakan ini berpotensi menambah tekanan pada industri sekaligus membebani masyarakat.

Menurut dia, masalah lingkungan yang menjadi dasar wacana pengenaan cukai tersebut tidak hanya dapat diselesaikan lewat pengenaan biaya tambahan.

“Masalah utama bukan pada produknya, tetapi pada perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Cukai tidak akan mengubah perilaku tersebut,” kata Liana dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

Dia menerangkan bahwa sektor ini berkontribusi 3,92% terhadap PDB nonmigas serta menghasilkan devisa ekspor lebih dari US$8 miliar pada 2024. Namun, saat ini kondisi industri diapers juga belum sepenuhnya pulih.

Dari 17 pabrik diapers di Indonesia dengan kapasitas terpasang 17,90 miliar pieces, produksi aktual pada 2023 tercatat hanya 16,47 miliar pieces. Kebutuhan nasional pada 2024 mencapai 13,1 miliar pieces.

Dengan kondisi ini, secara kapasitas industri sebenarnya mampu memenuhi pasar, namun sejumlah produsen tetap tertekan oleh tingginya biaya produksi serta persaingan pasar yang ketat.

“Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah beban cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah menyatakan bahwa rencana cukai diapers ini selaras dengan target penanganan sampah laut sebagaimana diatur dalam PP 83/2018.

Produk diapers disebut sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di laut pada 2017, mencapai 21 persen, dan dianggap memiliki tingkat daur ulang yang rendah karena mengandung berbagai material sintetis yang mencemari lingkungan.

Namun, dia menilai pendekatan tersebut kurang tepat. Sebab, persoalan besarnya volume sampah diapers yang berakhir di laut lebih disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum optimal, bukan semata pada karakteristik produknya.

“Solusinya adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah serta mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Di sisi lain, industri diapers di Indonesia juga telah disebut telah berkolaborasi dengan industri semen untuk memanfaatkan limbah diapers sebagai bahan substitusi energi biomassa. Langkah ini turut mendukung pengurangan sampah dan memperkuat prinsip ekonomi sirkular di sektor industri.

APKI juga menegaskan bahwa diapers bukanlah produk plastik murni, melainkan terdiri dari berbagai material seperti pulp, SAP, PE film, nonwoven PP, latex atau spandex, serta lem berbasis rubber. Komponen plastik di dalamnya sudah masuk dalam cakupan kebijakan cukai plastik yang tengah disiapkan pemerintah.

Dengan demikian, Liana menyebut penerapan cukai atas diapers berpotensi menimbulkan double taxation yang pada akhirnya mengurangi daya saing produk dalam negeri.

Selain itu, diapers dewasa dikategorikan sebagai alat kesehatan berdasarkan izin edar Kementerian Kesehatan. Kebijakan cukai dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri.

APKI juga menilai bahwa kebijakan cukai harus mempertimbangkan tidak hanya pada kondisi industri, namun juga dampaknya terhadap konsumen.

“Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi industri terhadap penerimaan negara bisa berkurang. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, industri, serta kepentingan publik,” jelasnya.

APKI menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan. APKI berharap pemerintah segera melakukan reassessment terhadap rencana ini dengan melihat kondisi industri dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan lingkungan. Namun kebijakan baru tetap harus melihat realitas di lapangan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak,” pungkasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com-Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) meminta pemerintah meninjau ulang rencana pengenaan cukai untuk popok sekali pakai dan tisu basah.

APKI menilai kebijakan ini berpotensi menambah tekanan bagi industri dan membebani masyarakat.

Sementara isu lingkungan yang menjadi dasar wacana cukai dianggap belum disentuh secara substansial.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida, menyebut industri diapers menjadi bagian penting rantai pasok sektor pulp dan kertas nasional.

Kontribusi sektor ini tercatat 3,92 persen terhadap PDB nonmigas serta menghasilkan devisa ekspor lebih dari 8 miliar dollar AS pada 2024.

Kondisi industri diapers juga belum pulih penuh. Data APKI menunjukkan terdapat 17 pabrik diapers di Indonesia dengan kapasitas terpasang 17,90 miliar pieces.

Produksi aktual pada 2023 hanya 16,47 miliar pieces. Kebutuhan nasional pada 2024 sekitar 13,1 miliar pieces sehingga kapasitas industri cukup untuk memenuhi pasar. Meski begitu, produsen tertekan oleh biaya produksi tinggi dan persaingan ketat.

“Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah beban cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun,” ujar Liana dalam keterangan pers, Jumat (21/11/2025).

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana cukai diapers selaras dengan target penanganan sampah laut dalam PP Nomor 83 Tahun 2018.

Produk diapers disebut sebagai penyumbang sampah terbesar kedua di laut pada 2017, mencapai 21 persen, dengan tingkat daur ulang rendah karena mengandung material sintetis.

APKI menganggap pendekatan tersebut kurang tepat. Liana menilai besarnya volume sampah diapers di laut berawal dari pengelolaan sampah yang belum optimal, bukan karakteristik produknya.

“Masalah utama bukan pada produknya, tetapi pada perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Cukai tidak akan mengubah perilaku tersebut. Solusinya adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah serta mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” paparnya.

Industri diapers juga bermitra dengan industri semen untuk memanfaatkan limbah diapers sebagai substitusi energi biomassa. Kolaborasi ini mendorong pengurangan sampah dan mendukung ekonomi sirkular.

Risiko Pajak Ganda dan Dampaknya

APKI menegaskan diapers bukan produk plastik tunggal. Komposisinya mencakup pulp, SAP, PE film, nonwoven PP, latex atau spandex, serta lem berbasis rubber.

Komponen plastik di dalamnya sudah tercakup dalam rencana cukai plastik yang sedang disiapkan pemerintah.

Pengenaan cukai untuk diapers dinilai menimbulkan risiko pajak ganda dan mengurangi daya saing produsen lokal.

Diapers dewasa tercatat sebagai alat kesehatan berdasarkan izin edar Kementerian Kesehatan. Pemberlakuan cukai berpotensi menghambat penguatan industri alat kesehatan dalam negeri.

Liana menilai kebijakan cukai harus melihat kondisi industri sekaligus dampaknya pada konsumen.

“Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi industri terhadap penerimaan negara bisa berkurang. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, industri, serta kepentingan publik,” ucap Liana.

APKI menyampaikan komitmen untuk mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. APKI berharap pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap rencana pengenaan cukai dengan mempertimbangkan kondisi industri dan kebutuhan masyarakat.

“Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan lingkungan. Namun kebijakan baru tetap harus melihat realitas di lapangan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak,” ujar Liana.

Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) meminta pemerintah meninjau ulang rencana penerapan cukai terhadap produk popok sekali pakai atau diaper dan tisu basah. Ketua Umum APKI Liana Bratasida mengatakan kebijakan tersebut berpotensi berdampak kurang baik terhadap industri dan masyarakat. Salah satunya adalah berpotensi mengurangi daya saing dan daya beli.

APKI mencatat industri diaper merupakan bagian penting dari rantai pasok sektor pulp dan kertas nasional. Sektor ini berkontribusi 3,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nonmigas serta menghasilkan devisa ekspor lebih dari US$ 8 miliar pada 2024.

Dari 17 pabrik diapers di Indonesia dengan kapasitas terpasang 17,90 miliar bagian (pieces). Produksi aktual pada 2023 tercatat 16,47 miliar bagian dengan kebutuhan nasional pada 2024 mencapai 13,1 miliar bagian. “Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah beban cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun,” kata Liana mengutip Antara, Jumat, 21 November 2025.

Pemerintah menyatakan rencana cukai popok dan tisu basah selaras dengan target penanganan sampah laut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 83/2018. Produk diaper disebut sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di laut pada 2017, yakni mencapai 21 persen. Selain itu, popok dianggap memiliki tingkat daur ulang yang rendah karena mengandung berbagai material sintetis yang mencemari lingkungan.

Liana berpendapat persoalan besarnya volume sampah diaper yang berakhir di laut disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum optimal, bukan semata pada karakteristik produknya. Di sisi lain, industri popok di Indonesia juga telah melakukan kolaborasi dengan industri semen untuk memanfaatkan limbah diaper sebagai bahan substitusi energi biomassa. Langkah ini turut mendukung pengurangan sampah dan memperkuat prinsip ekonomi sirkular di sektor industri.

Ketua Umum Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), Liana Bratasida (ANTARA/HO-APKI)

APKI menegaskan diaper bukanlah produk plastik murni, melainkan terdiri dari berbagai material seperti pulp, SAP, PE film, nonwoven PP, latex atau spandex, serta lem berbasis rubber. Komponen plastik di dalamnya sudah masuk dalam cakupan kebijakan cukai plastik yang tengah disiapkan pemerintah. Dengan kata lain, penerapan cukai atas diaper berpotensi menimbulkan double taxation atau pajak berlapis yang berpeluang mengurangi daya saing produk dalam negeri.

Selain itu, diaper dewasa dikategorikan sebagai alat kesehatan berdasarkan izin edar Kementerian Kesehatan. Kebijakan cukai dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. “Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi industri terhadap penerimaan negara bisa berkurang. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, industri, serta kepentingan publik,” ucap Liana.

APKI menyampaikan komitmen untuk mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan. Pelaku usaha berharap pemerintah segera melakukan reassessment terhadap rencana ini dengan melihat kondisi industri dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menambah jenis pajak baru sebelum perekonomian Indonesia menyentuh pertumbuhan 6 persen, termasuk cukai produk popok hingga tisu basah. “Saya acuannya masih sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonomi stabil, saya tidak akan menambah pajak tambahan dulu,” kata Purbaya.

Rencana penerapan cukai diaper hingga tisu basah muncul setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Dalam PMK disebutkan Kemenkeu menggali potensi perluasan barang kena cukai (BKC).

“Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas Bea Keluar Kelapa Sawit.” Demikian bunyi PMK 70/2025.

Meski tercantum dalam PMK yang ditandatangani pada 10 Oktober 2025, Purbaya mengatakan rencana tersebut belum akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mendorong pemerintah untuk meninjau ulang rencana pengenaan cukai terhadap produk popok sekali pakai atau diapers dan tisu basah.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida dalam pernyataan di Jakarta, Jumat mengatakan kebijakan itu berpotensi berdampak kurang baik terhadap industri dan masyarakat, mengingat bisa mengurangi daya saing dan daya beli.

Dari catatan pihaknya, industri diapers merupakan bagian penting dari rantai pasok sektor pulp dan kertas nasional. Sektor ini berkontribusi 3,92 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) nonmigas serta menghasilkan devisa ekspor lebih dari 8 miliar dolar AS pada 2024.

Dari 17 pabrik diapers di Indonesia dengan kapasitas terpasang 17,90 miliar pieces, produksi aktual pada 2023 tercatat hanya 16,47 miliar pieces dengan kebutuhan nasional pada 2024 mencapai 13,1 miliar pieces.

“Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah beban cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun,” ujar Liana.

Pemerintah menyatakan bahwa rencana cukai diapers ini selaras dengan target penanganan sampah laut sebagaimana diatur dalam PP 83/2018. Produk diapers disebut sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di laut pada 2017, mencapai 21 persen, dan dianggap memiliki tingkat daur ulang yang rendah karena mengandung berbagai material sintetis yang mencemari lingkungan.

Liana berargumen, persoalan besarnya volume sampah diapers yang berakhir di laut lebih disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum optimal, bukan semata pada karakteristik produknya.

Di sisi lain, industri diapers di Indonesia juga telah melakukan kolaborasi dengan industri semen untuk memanfaatkan limbah diapers sebagai bahan substitusi energi biomassa. Langkah ini turut mendukung pengurangan sampah dan memperkuat prinsip ekonomi sirkular di sektor industri.

APKI juga menegaskan bahwa diapers bukanlah produk plastik murni, melainkan terdiri dari berbagai material seperti pulp, SAP, PE film, nonwoven PP, latex atau spandex, serta lem berbasis rubber.

Komponen plastik di dalamnya sudah masuk dalam cakupan kebijakan cukai plastik yang tengah disiapkan pemerintah. Dengan demikian, penerapan cukai atas diapers berpotensi menimbulkan double taxation atau pajak berlapis yang pada akhirnya mengurangi daya saing produk dalam negeri.

Selain itu, diapers dewasa dikategorikan sebagai alat kesehatan berdasarkan izin edar Kementerian Kesehatan. Kebijakan cukai dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri.

“Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi industri terhadap penerimaan negara bisa berkurang. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, industri, serta kepentingan publik,” ucap Liana.

APKI menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan. APKI berharap pemerintah segera melakukan reassessment terhadap rencana ini dengan melihat kondisi industri dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tidak akan menambah jenis pajak baru sebelum perekonomian Indonesia mencetak pertumbuhan 6 persen, termasuk cukai produk diapers (popok) hingga tisu basah.

“Saya acuannya masih sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonomi stabil, saya tidak akan menambah pajak tambahan dulu,” kata Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/11).

Wacana mengenai cukai terhadap produk diapers hingga tisu basah muncul setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.

Dalam poin “Tujuan 2: Penerimaan Negara yang Optimal” bagian dari “1.1.2 Capaian Tujuan Kementerian Keuangan”, disebutkan bahwa Kemenkeu menggali potensi perluasan barang kena cukai (BKC).

“Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas Bea Keluar Kelapa Sawit,”

Demikian bunyi PMK 70/2025.Meski tercantum dalam PMK yang ia tanda tangani pada 10 Oktober 2025, Purbaya mengatakan rencana tersebut belum akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa wacana pengenaan cukai terhadap popok dan tisu basah belum akan diberlakukan dalam waktu dekat. Pembahasannya saat ini masih sebatas kajian awal.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBC, Nirwala Dwi Heryanto, mengatakan bahwa pemerintah masih berada pada tahap policy review atau kajian ilmiah untuk menilai apakah kedua produk tersebut memenuhi kriteria Barang Kena Cukai (BKC).

“Pembahasan pengenaan cukai atas produk dimaksud masih berada pada tahap kajian ilmiah sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah,” ujar Nirwala dalam keterangannya dilansir pada Minggu (16/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa secara prinsip, cukai dapat dikenakan pada barang yang memenuhi salah satu kriteria tertentu, seperti konsumsi yang perlu dikendalikan, peredaran yang perlu diawasi, menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan, atau layak dipungut demi keadilan.

Nirwala memaparkan bahwa kajian ini merupakan tindak lanjut dari program penanganan sampah laut berdasarkan PP 83 tahun 2018, serta masukan DPR pada 2020 yang meminta agar pembahasan cukai plastik tidak hanya terbatas pada kantong plastik, melainkan juga produk plastik sekali pakai lainnya.

“Menindaklanjuti itu, pada 2021 dilakukan kajian atas diapers, tisu basah, dan alat makan sekali pakai untuk memetakan opsi produk yang secara teoritis dapat memenuhi kriteria BKC,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa karena kajian tersebut belum selesai, pemerintah belum menetapkan target penerimaan negara apa pun terkait rencana ini.

Dengan demikian, rencana pengenaan cukai terhadap popok maupun tisu basah belum menjadi kebijakan, dan masih menunggu hasil kajian serta pembahasan lebih lanjut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai langkah pemerintah menunda pengenaan cukai popok dan tisu basah tepat secara waktu. Namun, ia mengingatkan penundaan tanpa peta jalan yang jelas bisa menghilangkan momentum fiskal dan pelebaran basis penerimaan negara.

“Langkah penundaan ini pada dasarnya tepat secara timing karena daya beli masyarakat dan pemulihan konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya solid,” kata Rizal kepada Republika, Ahad (16/11/2025).

Target pertumbuhan 6 persen, lanjut Rizal, bisa dijadikan policy threshold agar kebijakan cukai tidak menimbulkan demand shock baru di tengah tekanan biaya hidup keluarga muda dan pelaku UMKM. Namun, risikonya adalah hilangnya momentum fiskal untuk memperluas basis penerimaan negara dan mendorong perubahan perilaku konsumsi.

“Pemerintah perlu menyiapkan fase transisi yang jelas, dimulai dari sosialisasi, insentif substitusi produk ramah lingkungan, serta dukungan terhadap UMKM produsen barang alternatif agar penundaan tidak menjadi pembatalan permanen,” kata Rizal.

Sebelumnya, Rizal juga menuturkan, kelak bila diberlakukan tanpa mitigasi, beban terbesar akan dirasakan keluarga muda dan kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini lantaran barang-barang tersebut termasuk kebutuhan rumah tangga penting. Ia menilai tanpa desain tarif yang hati-hati, kenaikan harga berisiko menekan konsumsi dan daya beli kelompok menengah bawah.

Dari sisi industri, Rizal menilai penerapan cukai berpotensi menggerus margin produsen dan mendorong pergeseran konsumsi ke produk substitusi yang lebih murah. Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa mendorong peredaran produk yang tidak standar. Dari aspek keadilan fiskal, kebijakan ini cenderung regresif, sebab beban terbesar ditanggung oleh kelompok berpenghasilan rendah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kepala Center of Macroeconomics and Finance Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman menilai langkah pemerintah menunda pengenaan cukai popok dan tisu basah tepat secara waktu. Namun, ia mengingatkan penundaan tanpa peta jalan yang jelas bisa menghilangkan momentum fiskal dan pelebaran basis penerimaan negara.

“Langkah penundaan ini pada dasarnya tepat secara timing karena daya beli masyarakat dan pemulihan konsumsi rumah tangga belum sepenuhnya solid,” kata Rizal kepada Republika, Ahad (16/11/2025).

Target pertumbuhan 6 persen, lanjut Rizal, bisa dijadikan policy threshold agar kebijakan cukai tidak menimbulkan demand shock baru di tengah tekanan biaya hidup keluarga muda dan pelaku UMKM. Namun, risikonya adalah hilangnya momentum fiskal untuk memperluas basis penerimaan negara dan mendorong perubahan perilaku konsumsi.

“Pemerintah perlu menyiapkan fase transisi yang jelas, dimulai dari sosialisasi, insentif substitusi produk ramah lingkungan, serta dukungan terhadap UMKM produsen barang alternatif agar penundaan tidak menjadi pembatalan permanen,” kata Rizal.

Sebelumnya, Rizal juga menuturkan, kelak bila diberlakukan tanpa mitigasi, beban terbesar akan dirasakan keluarga muda dan kelompok berpenghasilan rendah. Hal ini lantaran barang-barang tersebut termasuk kebutuhan rumah tangga penting. Ia menilai tanpa desain tarif yang hati-hati, kenaikan harga berisiko menekan konsumsi dan daya beli kelompok menengah bawah.

Dari sisi industri, Rizal menilai penerapan cukai berpotensi menggerus margin produsen dan mendorong pergeseran konsumsi ke produk substitusi yang lebih murah. Jika tidak dikendalikan, hal ini bisa mendorong peredaran produk yang tidak standar. Dari aspek keadilan fiskal, kebijakan ini cenderung regresif, sebab beban terbesar ditanggung oleh kelompok berpenghasilan rendah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak akan menambah jenis pajak baru sebelum perekonomian Indonesia mencetak pertumbuhan 6 persen. Termasuk cukai produk diapers (popok) hingga tisu basah yang belakangan menuai polemik.

“Saya acuannya masih sama dengan sebelumnya. Sebelum ekonomi stabil, saya tidak akan menambah pajak tambahan dulu,” kata Purbaya saat dikonfirmasi di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (14/11/2025).

Wacana mengenai cukai terhadap produk diapers hingga tisu basah muncul setelah penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029. Dalam poin “Tujuan 2: Penerimaan Negara yang Optimal” bagian dari “1.1.2 Capaian Tujuan Kementerian Keuangan”, disebutkan bahwa Kemenkeu menggali potensi perluasan barang kena cukai (BKC).

“Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai (BKC) berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah dan perluasan basis penerimaan dengan usulan kenaikan batas atas Bea Keluar Kelapa Sawit,” demikian bunyi PMK 70/2025.

Meski tercantum dalam PMK yang ia tanda tangani pada 10 Oktober 2025, Purbaya mengatakan rencana tersebut belum akan diimplementasikan dalam waktu dekat.

“Sebenarnya sekarang belum akan kami terapkan dalam waktu dekat,” ujarnya.

Purbaya menyatakan baru akan memikirkan rencana perluasan sumber penerimaan negara ketika perekonomian nasional mencetak angka pertumbuhan sebesar 6 persen.

Sebagai informasi, Purbaya sebelumnya sudah beberapa kali menyatakan tidak akan mengenakan pajak baru sebelum ekonomi tumbuh 6 persen.

Dalam catatan terakhir, Purbaya menjelaskan alasan rencananya itu merespons pandangan bahwa kenaikan tarif pajak berpotensi mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan setelah kebutuhan pokok dan kewajiban dasar dipenuhi atau disposable income. Untuk mengakselerasi penerimaan pajak, Purbaya memilih pendekatan dorongan perputaran ekonomi alih-alih menaikkan besaran tarif.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan tak akan menambah pajak dan objek cukai baru sebelum perekonomian Indonesia stabil. Bendahara Negara itu menyatakan pungutan, termasuk wacana pungutan cukai diapers (popok) sekali pakai hingga tisu basah.

“Sebenarnya (cukai popok dan tisu basah) sekarang belum akan kami terapkan dalam waktu dekat. Jadi saya acuannya masih sama dengan sebelumnya, sebelum ekonominya stabil saya tidak akan menambah pajak tambahan dulu,” ujar Purbaya di kantornya, Jumat, 14 November 2025.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyatakan bahwa pungutan baru akan diberlakukan bila ekonomi Indonesia sudah tumbuh 6 persen atau lebih. Rencana penerapan cukai itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029 yang resmi diundangkan pada 3 November 2025.

Langkah tersebut masuk dalam upaya optimalisasi penerimaan negara. “Penggalian potensi penerimaan melalui upaya perluasan basis pajak, kepabeanan dan cukai, serta pemetaan potensi PNBP telah dilaksanakan melalui penyusunan kajian potensi Barang Kena Cukai berupa diapers dan alat makan dan minum sekali pakai, serta kajian ekstensifikasi cukai tisu basah,” demikian dikutip dari dokumen PMK 70.

Selain itu, Kementerian Keuangan juga berencana memperluas basis penerimaan lewat usulan kenaikan batas atas Bea Keluar Kelapa Sawit. Sebelumnya, sebuah dokumen dari Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan yang dipublikasikan pada Agustus 2021, telah secara eksplisit membahas kajian potensi cukai diapers.

Dalam dokumen itu dijelaskan bahwa wacana dimulai sejak Komisi XI DPR telah memberikan persetujuan kepada pemerintah memperluas basis cukai dengan memasukkan produk-produk berbahan plastik. Pemerintah diminta menyusun peta jalan perluasannya. Popok sekali pakai merupakan salah satu produk plastik yang limbahnya banyak mencemari lingkungan karena bahan penyusunnya adalah sintetik pulp, polychlorine dibenzodioxins, gel super absorbing polyacrylic acid, juga plastik.

Cukai merupakan pajak objektif yang dikenakan terhadap produk-produk tertentu yang memiliki salah satu karakteristik atau sifat yakni konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup. Atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.