Bisnis.com,JAKARTA — Porsi surat utang atau obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tercatat turun menjadi sekitar 30% pada akhir 2025, dari sekitar 55% selama lima tahun sebelumnya.

Direktur Corporate Ratings APAC Fitch Ratings Indonesia Felita mengatakan penurunan ini tak lepas dari meredupnya aktivitas penerbitan obligasi oleh BUMN konstruksi atau yang dikenal sebagai BUMN Karya. Selama bertahun-tahun, sektor ini menjadi salah satu penerbit paling aktif, baik melalui obligasi konvensional maupun sukuk.

“Ke depan, dengan sentimen investor yang masih cenderung negatif terhadap sektor ini, aktivitas penerbitan obligasi dari BUMN Karya diperkirakan tetap terbatas,” ujarnya, Kamis (23/4/2026).

Adapun, dalam beberapa tahun terakhir, BUMN Karya menghadapi tekanan berat, mulai dari kasus gagal bayar hingga proses restrukturisasi utang. Kondisi tersebut membuat penerbitan obligasi dari sektor ini nyaris berhenti pada tahun lalu.

Menurut Felita, sentimen investor masih cenderung negatif terhadap sektor konstruksi pelat merah. Alhasil, pemulihan emisi obligasi dari BUMN ke depannya masih diperkirakan terbatas.

Di sisi lain, sambungnya, BUMN kini memiliki alternatif sumber pendanaan yang lebih fleksibel, terutama melalui pembiayaan dari bank-bank milik negara. Akses ini membuat ketergantungan terhadap pasar obligasi menjadi berkurang.

Seiring dengan itu, peran sektor swasta mulai menguat sebagai motor utama penerbitan obligasi domestik. Dalam jangka menengah, industri pulp dan kertas, telekomunikasi, serta perusahaan menara telekomunikasi diperkirakan akan menjadi pendorong utama pertumbuhan pasar.

Tak kalah penting, sektor komoditas juga semakin dominan. Industri pertambangan logam dan batu bara tercatat menyumbang sekitar 75% dari total penerbitan obligasi domestik sepanjang tahun lalu, mencerminkan tingginya minat investor terhadap sektor berbasis sumber daya alam.

Managing Director Finance Danantara Asset Management Sahala Situmorang juga membenarkan memang ada sedikit penurunan BUMN yang masuk ke pasar untuk mencari pendanaan. Namun, menurutnya, masalah utama BUMN saat ini sebenarnya bukan soal pendanaan, terutama bagi perusahaan yang kinerjanya belum optimal.

Untuk BUMN yang sudah berkinerja baik, dia mencontohkan seperti sektor perbankan atau beberapa perusahaan tambang, model bisnisnya sudah matang. Mereka sudah tahu arah bisnisnya dan bagaimana mendapatkan pendanaan, sehingga cenderung lebih aktif di pasar.

Sebaliknya, untuk BUMN yang belum berkinerja baik, yang perlu dilakukan terlebih dahulu adalah memperbaiki model bisnisnya. Setelah model bisnis jelas, barulah fokus ke peningkatan operasional agar lebih efisien dan unggul. Setelah itu, strategi pendanaan akan mengikuti arah bisnis tersebut.

“Jadi pendekatannya harus sistematis, bukan reaktif. Bukan berarti setiap ada masalah langsung diselesaikan dengan mencari pendanaan. Kami tidak melihat pendanaan sebagai solusi utama. Yang paling penting adalah memperbaiki fondasi bisnis terlebih dahulu,” jelasnya,

Dia menegaskan jika arah utama bisnis perusahaan pelat merah sudah jelas, maka pendanaan akan lebih mudah mengikuti.

“Selain itu, kami di Danantara Asset Management juga memiliki fleksibilitas untuk membantu dari sisi pendanaan jika diperlukan. Harapannya, hal ini bisa mendorong peningkatan kinerja BUMN,” imbuhnya.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) mengkritik rencana pengenaan cukai terhadap produk popok (diapers) yang disebut masuk dalam kerangka kebijakan fiskal nasional.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida mengatakan bahwa industri popok merupakan bagian penting dari rantai pasok sektor pulp dan kertas nasional. Kebijakan ini berpotensi menambah tekanan pada industri sekaligus membebani masyarakat.

Menurut dia, masalah lingkungan yang menjadi dasar wacana pengenaan cukai tersebut tidak hanya dapat diselesaikan lewat pengenaan biaya tambahan.

“Masalah utama bukan pada produknya, tetapi pada perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Cukai tidak akan mengubah perilaku tersebut,” kata Liana dalam keterangan tertulis, Jumat (21/11/2025).

Dia menerangkan bahwa sektor ini berkontribusi 3,92% terhadap PDB nonmigas serta menghasilkan devisa ekspor lebih dari US$8 miliar pada 2024. Namun, saat ini kondisi industri diapers juga belum sepenuhnya pulih.

Dari 17 pabrik diapers di Indonesia dengan kapasitas terpasang 17,90 miliar pieces, produksi aktual pada 2023 tercatat hanya 16,47 miliar pieces. Kebutuhan nasional pada 2024 mencapai 13,1 miliar pieces.

Dengan kondisi ini, secara kapasitas industri sebenarnya mampu memenuhi pasar, namun sejumlah produsen tetap tertekan oleh tingginya biaya produksi serta persaingan pasar yang ketat.

“Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah beban cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun,” ujarnya.

Untuk diketahui, pemerintah menyatakan bahwa rencana cukai diapers ini selaras dengan target penanganan sampah laut sebagaimana diatur dalam PP 83/2018.

Produk diapers disebut sebagai penyumbang sampah terbanyak kedua di laut pada 2017, mencapai 21 persen, dan dianggap memiliki tingkat daur ulang yang rendah karena mengandung berbagai material sintetis yang mencemari lingkungan.

Namun, dia menilai pendekatan tersebut kurang tepat. Sebab, persoalan besarnya volume sampah diapers yang berakhir di laut lebih disebabkan oleh pengelolaan sampah yang belum optimal, bukan semata pada karakteristik produknya.

“Solusinya adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah serta mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” tegasnya.

Di sisi lain, industri diapers di Indonesia juga telah disebut telah berkolaborasi dengan industri semen untuk memanfaatkan limbah diapers sebagai bahan substitusi energi biomassa. Langkah ini turut mendukung pengurangan sampah dan memperkuat prinsip ekonomi sirkular di sektor industri.

APKI juga menegaskan bahwa diapers bukanlah produk plastik murni, melainkan terdiri dari berbagai material seperti pulp, SAP, PE film, nonwoven PP, latex atau spandex, serta lem berbasis rubber. Komponen plastik di dalamnya sudah masuk dalam cakupan kebijakan cukai plastik yang tengah disiapkan pemerintah.

Dengan demikian, Liana menyebut penerapan cukai atas diapers berpotensi menimbulkan double taxation yang pada akhirnya mengurangi daya saing produk dalam negeri.

Selain itu, diapers dewasa dikategorikan sebagai alat kesehatan berdasarkan izin edar Kementerian Kesehatan. Kebijakan cukai dikhawatirkan dapat menghambat upaya pemerintah mendorong peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri.

APKI juga menilai bahwa kebijakan cukai harus mempertimbangkan tidak hanya pada kondisi industri, namun juga dampaknya terhadap konsumen.

“Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi industri terhadap penerimaan negara bisa berkurang. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, industri, serta kepentingan publik,” jelasnya.

APKI menegaskan komitmennya untuk mendukung pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, efektif, dan berkeadilan. APKI berharap pemerintah segera melakukan reassessment terhadap rencana ini dengan melihat kondisi industri dan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

“Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan lingkungan. Namun kebijakan baru tetap harus melihat realitas di lapangan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak,” pungkasnya.