JAKARTA, KOMPAS.com-Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) meminta pemerintah meninjau ulang rencana pengenaan cukai untuk popok sekali pakai dan tisu basah.

APKI menilai kebijakan ini berpotensi menambah tekanan bagi industri dan membebani masyarakat.

Sementara isu lingkungan yang menjadi dasar wacana cukai dianggap belum disentuh secara substansial.

Ketua Umum APKI, Liana Bratasida, menyebut industri diapers menjadi bagian penting rantai pasok sektor pulp dan kertas nasional.

Kontribusi sektor ini tercatat 3,92 persen terhadap PDB nonmigas serta menghasilkan devisa ekspor lebih dari 8 miliar dollar AS pada 2024.

Kondisi industri diapers juga belum pulih penuh. Data APKI menunjukkan terdapat 17 pabrik diapers di Indonesia dengan kapasitas terpasang 17,90 miliar pieces.

Produksi aktual pada 2023 hanya 16,47 miliar pieces. Kebutuhan nasional pada 2024 sekitar 13,1 miliar pieces sehingga kapasitas industri cukup untuk memenuhi pasar. Meski begitu, produsen tertekan oleh biaya produksi tinggi dan persaingan ketat.

“Beberapa pabrik sudah tutup karena tingginya biaya produksi dan persaingan pasar. Jika ditambah beban cukai, harga pasti naik dan pasokan bisa semakin turun,” ujar Liana dalam keterangan pers, Jumat (21/11/2025).

Pemerintah sebelumnya menyampaikan rencana cukai diapers selaras dengan target penanganan sampah laut dalam PP Nomor 83 Tahun 2018.

Produk diapers disebut sebagai penyumbang sampah terbesar kedua di laut pada 2017, mencapai 21 persen, dengan tingkat daur ulang rendah karena mengandung material sintetis.

APKI menganggap pendekatan tersebut kurang tepat. Liana menilai besarnya volume sampah diapers di laut berawal dari pengelolaan sampah yang belum optimal, bukan karakteristik produknya.

“Masalah utama bukan pada produknya, tetapi pada perilaku masyarakat yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Cukai tidak akan mengubah perilaku tersebut. Solusinya adalah memperbaiki sistem pengelolaan sampah serta mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan,” paparnya.

Industri diapers juga bermitra dengan industri semen untuk memanfaatkan limbah diapers sebagai substitusi energi biomassa. Kolaborasi ini mendorong pengurangan sampah dan mendukung ekonomi sirkular.

Risiko Pajak Ganda dan Dampaknya

APKI menegaskan diapers bukan produk plastik tunggal. Komposisinya mencakup pulp, SAP, PE film, nonwoven PP, latex atau spandex, serta lem berbasis rubber.

Komponen plastik di dalamnya sudah tercakup dalam rencana cukai plastik yang sedang disiapkan pemerintah.

Pengenaan cukai untuk diapers dinilai menimbulkan risiko pajak ganda dan mengurangi daya saing produsen lokal.

Diapers dewasa tercatat sebagai alat kesehatan berdasarkan izin edar Kementerian Kesehatan. Pemberlakuan cukai berpotensi menghambat penguatan industri alat kesehatan dalam negeri.

Liana menilai kebijakan cukai harus melihat kondisi industri sekaligus dampaknya pada konsumen.

“Jika harga naik, konsumsi turun, pekerja ikut terdampak, dan kontribusi industri terhadap penerimaan negara bisa berkurang. Kebijakan harus mempertimbangkan keseimbangan antara aspek lingkungan, industri, serta kepentingan publik,” ucap Liana.

APKI menyampaikan komitmen untuk mendukung penyusunan kebijakan yang tepat sasaran. APKI berharap pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap rencana pengenaan cukai dengan mempertimbangkan kondisi industri dan kebutuhan masyarakat.

“Kami mendukung upaya pemerintah memperbaiki pengelolaan lingkungan. Namun kebijakan baru tetap harus melihat realitas di lapangan agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan banyak pihak,” ujar Liana.

Bisnis.com, JAKARTA- Karya berjudul “Consumed: How Big Brands Got Us Hooked on Plastic”, karya Saabira Chudhuri menyingkap mengurai detail problem di balik limbah sampah plastik yang membanjiri bumi saat ini. Tumpukan sampah plastik tidak begitu saja terjadi secara alamiah, melainkan terdapat desain industri bermotif profit.

Bloomberg baru saja merilis wawancara khusus dengan Saabira Chaudhuri yang merupakan jurnalis The Wall Street Journal. Sosok Saabira memiliki pengalaman panjang meliput berbagai produsen barang konsumen raksasa, seperti Coca-Cola Co., Mc Donald, maupun PepsiCo Inc.

Dari riwayat karier demikian, Saabira pun terlecut menggarap karya otentik, mempertanyakan tanggung jawab perusahaan besar yang menyisakan limbah produk plastik.

Saabira menyodorkan fakta bagaimana botol plastik jadi senjata perusahaan air minum kemasan guna mendulang untung. Begitupun untuk resto cepat saji yang kini seakan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk kehadiran popok sekali pakai.

Semuanya, simpul Saabira, memiliki jalan berujung bencana bagi lingkungan hidup. Terdapat tumpukan sampah plastik sekali pakai di mana-mana.

Dia mengakui bahwa persoalan demikian juga telah menyita perhatian perusahaan-perusahaan besar tersebut. Lewat buku “Consumed: How Big Brands Got Us Hooked on Plastic”, Saabira ingin memulai pencarian solusi jangka panjang.

Berikut petikan wawancara khusus Bloomberg bersama Saabira:

Anda berpendapat bahwa asal mula masalahnya adalah pembuangan — bahwa sampah itu sendiri menjadi model bisnis, bukan produk sampingan?

Setelah Perang Dunia II, industri ini melakukan perubahan yang disengaja. Lloyd Stouffer, seorang tokoh industri, secara terbuka mengatakan bahwa plastik harus beralih dari barang tahan lama menjadi barang sekali pakai karena perusahaan menghasilkan lebih banyak uang dengan menjual sesuatu seribu kali lipat daripada sekali.

Jadi, industri ini menjual kita dengan higienis, kemudahan, modernitas, bahkan feminisme — lebih sedikit menyetrika, memasak lebih mudah. ​​Beberapa [manfaat] ini benar-benar meningkatkan kualitas hidup, jadi plastik tidak seharusnya dibenci secara besar-besaran. Namun, perusahaan juga melihat sampah menumpuk dan sebagian besar mengabaikannya.

Dalam buku Anda, Anda menggambarkan perdebatan tentang wadah kerang dan popok sekali pakai. Mengapa hal itu penting?

Kasus McDonald's di akhir 1980-an tampak seperti kemenangan bagi para aktivis: Perusahaan itu menghentikan wadah kerang polistirena. Namun, itu kosong. Mereka hanya mengganti satu produk sekali pakai dengan yang lain — wadah kertas yang masih sulit didaur ulang setelah makanan meresap. Model bisnis "kemudahan" yang mendasarinya tetap ada.

[Dengan popok], popok sekali pakai menjadi begitu mengakar sehingga pilihan popok kain dianggap tidak praktis. Yang sering terlupakan adalah model layanan popok lama, seperti pengantar susu, di mana perusahaan mengumpulkan, mencuci, dan mengembalikan popok kain. Model bisnis penggunaan kembali itu pun lenyap. Plastik turut menghancurkannya, dan setelah hilang, popok sekali pakai menjadi satu-satunya pilihan.

Perusahaan tidak ingin terlihat mengingkari janji. Mengapa mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini?

Karena mereka membangun bisnis mereka berdasarkan sekali pakai. Membatalkan hal itu berarti memulai dari awal — yang tidak akan mereka lakukan kecuali regulasi memaksa semua orang untuk bergerak bersama.

Para eksekutif mengakui bahwa jika mereka meluncurkan produk yang dapat digunakan kembali atau terkonsentrasi tetapi pesaing tidak, mereka kehilangan pangsa pasar dan harus kembali. Perusahaan publik takut akan reaksi keras dari pemegang saham jika mereka bertindak sepihak. Itulah mengapa regulasi penting: Regulasi menyeimbangkan persaingan.

Apakah Anda melihat material alternatif sebagai solusi?

Sebagian, tetapi tidak sendirian. Kita perlu mengubah model kembali ke arah penggunaan kembali dan pengurangan kemasan, bukan hanya pertukaran material. Kertas memiliki dampak terhadap iklim. Plastik "biodegradable" seringkali merupakan greenwashing. Plastik tersebut tidak terurai di tempat pembuangan sampah, atau jika pun terurai, akan melepaskan metana.

Infrastruktur juga penting. Sistem pengomposan untuk plastik biodegradable belum ada di AS. Oleh karena itu, material baru hanya bermanfaat jika dipadukan dengan sistem untuk memprosesnya.

Bagaimana dengan daur ulang — adakah solusi sederhana?

Salah satu langkah yang terabaikan adalah standarisasi kemasan. Saat ini, plastik berwarna seperti botol sampo merah atau wadah deterjen hijau tidak dapat didaur ulang secara tertutup. Plastik-plastik tersebut "didaur ulang" menjadi produk abu-abu seperti pipa. Jika setiap botol deterjen berwarna putih dan setiap botol sampo berwarna bening, ekonomi daur ulang akan meningkat pesat.

Semua orang di industri ini tahu ini, tetapi perusahaan-perusahaan menolaknya. Pencitraan merek, zat aditif, dan kerahasiaan tentang bahan kimia, semuanya menjadi penghalang. Jadi ya, daur ulang bisa berjalan lebih baik — tetapi hanya jika perusahaan melakukan perubahan kolektif.

Apa yang Anda harap dapat dipahami oleh pembaca?

Tiga hal utama: Fokus pada perusahaan barang konsumsi. Produsen minyak dan resin jauh [dari konsumen biasa], tetapi merek seperti Coca-Cola dan Procter & Gamble berada di garis depan. Mereka memutuskan bagaimana produk dikemas, dan mereka sangat peduli dengan pendapat konsumen. Tekanan publik dapat mendorong mereka.

Regulasi sangat penting. Tanggung jawab produsen yang diperluas, target penggunaan kembali, dan mandat pengurangan limbah semuanya diperlukan. Eropa memang unggul, tetapi bahkan di AS, undang-undang tingkat negara bagian dapat berdampak luas, seperti halnya reformasi lingkungan di masa lalu.

Kesehatan dapat mengubah perdebatan. Orang-orang mungkin menerima harga yang lebih tinggi atau ketidaknyamanan jika mereka melihat plastik dikaitkan dengan infertilitas, kanker, atau risiko lainnya. Tidak seperti "limbah" yang abstrak, kesehatan bergema di seluruh spektrum politik.

Jadi, Anda tidak mengatakan kita bisa hidup tanpa plastik sepenuhnya?

Tidak, plastik terintegrasi secara mendalam ke dalam kehidupan modern, terkadang karena alasan yang baik. Namun, narasi bahwa kita tidak bisa hidup tanpa barang sekali pakai, itu rekayasa. Selama beberapa dekade, kita hidup secara berbeda. Mengingat sejarah itu dapat membantu kita membayangkan masa depan yang tidak terlalu bergantung pada budaya sekali pakai.