Presiden Prabowo Subianto menjawab kritikan media asing mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Menurutnya, kritikan tersebut menjadi masukan untuk terus membenahi pemerintahannya.

Kritikan terhadap ekonomi Indonesia muncul dalam artikel The Economist berjudul "Archipelagoing Fast" yang terbit pada 16 Mei. Artikel ini kemudian ramai dibicarakan di media sosial.

"Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa," ujar Prabowo, dikutip dari situs The Economist, Senin (15/6).

Prabowo mengatakan, setelah puluhan tahun berkarier di militer, kehidupan publik, dan politik, ia semakin memahami makna dari ungkapan tersebut. Menurut dia, kritik bukan hanya sesuatu yang sehat dalam demokrasi, tetapi juga penting.

"Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat," kata Prabowo.

Ia juga menegaskan kepercayaannya terhadap sistem demokrasi. Menurut dia, demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap menjadi sistem terbaik yang tersedia saat ini.

Prabowo kemudian menyinggung perjalanan politiknya yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya terpilih pada Pilpres 2024.

"Saya memahami betul bahwa legitimasi demokrasi diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," jelasnya.

Prabowo kemudian mengatakan, tanggung jawab sebagai pemerintah adalah kepada rakyat Indonesia, bukan hanya 90 juta orang yang memilih dia ketika Pilpres 2024.

"Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis," pungkasnya Prabowo.

Salah satu program yang dikritik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Prabowo menampik jika MBG disebut sebagai kebijakan radikal. Pasalnya, lebih dari 100 negara telah menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk.

"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," kata Prabowo.

Selain MBG, Prabowo juga mengungkap berbagai program pemerintah lainnya seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga miskin, hingga pembentukan Danantara.

"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu," imbunya.

Mengenai perekonomian dalam negeri, Prabowo menegaskan kondisinya sangat baik di antara negara G20 meski tengah menghadapi tantangan yang tak mudah.

Selain itu, defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan utang Indonesia terhadap PDB masih lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.

Menurut dia, pemerintah juga telah memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan.

Selain itu, Prabowo mengatakan, pemerintahannya terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia.

Pemerintahannya disebut telah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas penggunaan energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen kecil dapat masuk ke sektor ekonomi formal.

Presiden Prabowo Subianto merespons artikel media asing The Economist berjudul "Archipelagoing fast" yang terbit pada 16 Mei. Artikel ini ramai dibicarakan di media sosial.

Prabowo kemudian merespons sejumlah kritikan dalam artikel tersebut dalam tulisan yang diterbitkan The Economist pada 10 Juni 2026.

Dalam balasannya, Prabowo menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik dan menilai kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi.

"Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa," ujar Prabowo dikutip dari situs The Economist pada Senin (15/6).

Prabowo mengatakan setelah puluhan tahun berkarier di militer, kehidupan publik, dan politik, ia semakin memahami makna dari ungkapan tersebut.

Menurut dia, kritik bukan hanya sesuatu yang sehat dalam demokrasi, tetapi juga penting.

"Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat," ujar Prabowo.

Ia juga menegaskan kepercayaannya terhadap sistem demokrasi. Menurut dia, demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap menjadi sistem terbaik yang tersedia saat ini.

Prabowo kemudian menyinggung perjalanan politiknya yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya terpilih pada Pilpres 2024.

"Saya memahami betul bahwa legitimasi demokrasi diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan tanggung jawab sebagai pemerintah adalah kepada rakyat Indonesia, bukan hanya 90 juta orang yang memilih dia ketika Pilpres 2024.

"Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis," ujar Prabowo.

Dalam tulisannya, Prabowo juga menanggapi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya heran melihat begitu mudahnya orang mengkritik program makan bergizi gratis," ujar Prabowo.

Padahal, menurut dia, Indonesia memiliki tantangan serius terkait masalah gizi, termasuk tingginya angka stunting pada anak-anak.

Prabowo mengatakan sulit baginya mengabaikan fakta bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Selain itu, jutaan ibu hamil dan balita juga belum mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Ia menegaskan MBG bukan kebijakan yang radikal karena lebih dari 100 negara telah menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk.

"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," ujar Prabowo.

Selain MBG, Prabowo juga mengungkap berbagai program pemerintah lainnya seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga miskin, hingga pembentukan Danantara.

"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung bagaimana sering muncul kesalahpahaman dalam pembahasan mengenai agenda ekonomi pemerintahannya yang lebih luas.

"Ketika sebagian pengkritik melihat adanya intervensi yang berlebihan, saya justru melihat petani yang terjebak oleh tengkulak, nelayan yang terjebak pinjaman berbunga tinggi, dan keluarga di pedesaan yang harus membayar mahal untuk barang bersubsidi," ujar Prabowo.

Ia mengatakan sistem lama lebih banyak menguntungkan perantara, sedangkan produsen tetap berada dalam posisi lemah.

Ia pun memilih jalan berbeda, yakni memberdayakan produsen dengan memperpendek rantai pasok, memperluas akses kredit murah, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi.

Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memangkas berbagai regulasi yang dinilai menghambat distribusi pupuk bersubsidi.

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menyederhanakan 145 aturan terkait distribusi pupuk menjadi satu Peraturan Presiden, sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih cepat.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan lebih dari 77 ribu pompa air untuk mendukung produktivitas pertanian dan menaikkan harga pembelian gabah guna melindungi pendapatan petani.

"Saat ini, nilai tukar petani telah mencapai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Ini bukan teori ekonomi yang abstrak. Ini adalah perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan rakyat membutuhkan hasil dan membutuhkannya dengan cepat. Ia pun telah meminta kepolisian dan TNI membantu memberikan hasil nyata kepada rakyat, mulai dari rehabilitasi wilayah Sumatra pasca-banjir besar, pembangunan jembatan, hingga mendukung ketahanan pangan.

Bersambung ke halaman berikutnya... 

Prabowo mengakui Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang tidak ringan akibat perang dan ketegangan geopolitik yang memicu gejolak di pasar energi, pangan, dan keuangan dunia.

Meski demikian, ia menilai perekonomian Indonesia tetap tangguh.

Prabowo menyebut Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20 pada kuartal I 2026.

Prabowo lalu mengatakan selama bertahun-tahun Indonesia tumbuh sekitar 5 persen dan itu belum cukup. Ia pun menargetkan pertumbuhan 8 persen.

Prabowo mengatakan pemerintahannya tidak akan mencapainya dengan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Bagi dia, puas dengan kondisi saat ini berarti stagnasi dan itu bukan jalan yang akan pemerintahannya pilih.

Selain itu, defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan utang Indonesia terhadap PDB masih lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.

Menurut dia, pemerintah juga telah memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan.

Selain itu, Prabowo mengatakan pemerintahannya terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia.

Pemerintahannya disebut telah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas penggunaan energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen kecil dapat masuk ke sektor ekonomi formal.

Prabowo juga menyinggung tudingan kemunduran demokrasi yang belakangan muncul terhadap pemerintahannya.

Ia menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi dan akan tetap menjadi negara demokrasi.

"Saya terpilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia melalui pemilu yang bebas dan adil, dan saya merasa terhormat menerima suara lebih banyak dibandingkan pemimpin mana pun di dunia," ujar Prabowo.

Ia mengatakan dalam budaya Indonesia, kerja sama lebih diutamakan daripada perpecahan politik yang permanen dan kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik yang berkepanjangan.

"Apakah Indonesia harus meniru polarisasi, kepahitan, dan kebuntuan yang semakin terlihat di sebagian negara Barat hanya untuk membuktikan dirinya cukup demokratis? Kami memilih jalan yang berbeda," ujar Prabowo.

Prabowo percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, kesantunan, dan kemajuan, bukan kebuntuan.

Ia mengatakan sejarah tidak akan menilai Indonesia berdasarkan seberapa elegan mempertahankan status quo.

"Sejarah akan menilai kami berdasarkan apakah kami mampu menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi rakyat," ujar Prabowo.

[Gambas:Photo CNN]

Ia mengakui ada sejumlah kesalahan dan tindakan individu yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip maupun niat dia, sehingga memunculkan persepsi negatif di luar negeri, termasuk tudingan kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinannya.

Namun, menurut dia, Indonesia tidak bisa dinilai hanya dari sejumlah insiden yang terpisah.

"Indonesia seharusnya dinilai bukan dari insiden terpisah atau karikatur yang disederhanakan, melainkan dari kekuatan institusinya, keterbukaan masyarakatnya, dan kesejahteraan rakyatnya," ujar Prabowo.

"Indonesia tidak takut terhadap pengawasan," sambungnya.

Menurut dia, pengkritik akan meminta pertanggungjawaban pemerintahannya dan memang itulah yang dianggap seharusnya mereka lakukan. Prabowo kemudian mengatakan kalau dia menghargai media.

"Mungkin saya adalah presiden Indonesia pertama yang menjalani wawancara terbuka selama empat jam tanpa naskah, bukan sekali, melainkan dua kali," ujar Prabowo.

Ia paham kepemimpinan dalam demokrasi menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit secara langsung.

"Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun. Inilah jalan yang kami pilih," ujar Prabowo.

Presiden AS Donald Trump mengatakan dirinya "menyukai inflasi" saat merespons kenaikan harga-harga yang terjadi di Negeri Paman Sam di tengah dampak perang dengan Iran.

Pernyataan itu disampaikan Trump kepada wartawan pada Rabu (10/6) ketika ditanya mengenai data pemerintah AS yang menunjukkan inflasi konsumen pada Mei meningkat lebih dari 4 persen, atau menjadi yang tercepat dalam tiga tahun terakhir.

"Saya suka inflasi," ujar Trump, melansir Reuters.

Ia kemudian menjelaskan alasan di balik pernyataannya tersebut dengan menyinggung keputusan pemerintah AS untuk memindahkan kapal tanker minyak secara diam-diam melalui Selat Hormuz di tengah kekhawatiran kenaikan biaya dan inflasi.

Trump menyebut langkah itu layak diambil meski berpotensi menambah tekanan harga dalam jangka pendek.

"Itu sepadan bagi saya," ujarnya.

Menurut Trump, kenaikan harga yang terjadi saat ini berkaitan dengan perang yang sedang berlangsung. Ia meyakini harga minyak akan kembali turun setelah konflik berakhir.

"Saat semuanya selesai, Anda akan melihat harga minyak turun ke level sebelumnya," ujar Trump.

Trump selama ini menggambarkan perang dengan Iran sebagai gangguan sementara dan menempatkannya sebagai isu keamanan nasional.

Penutupan Selat Hormuz oleh Teheran telah mendorong kenaikan harga bensin, pupuk, dan berbagai barang lainnya yang ikut berkontribusi terhadap inflasi.

Kenaikan harga juga berpotensi membuat bank sentral AS The Fed menunda penurunan suku bunga. Padahal, Trump sejak kembali menjabat tahun lalu terus mendorong pemangkasan suku bunga untuk menurunkan biaya pinjaman.

Di sisi politik, Partai Republik tengah berupaya mempertahankan kendali atas DPR dan Senat AS menjelang pemilu sela pada November mendatang.

Namun sejumlah kalangan di partai tersebut khawatir kenaikan biaya hidup dapat memicu reaksi negatif dari pemilih dan menguntungkan Partai Demokrat.

Trump sendiri memenangkan Pilpres 2024 antara lain dengan janji menekan inflasi. Namun sejak kembali berkuasa, tingkat persetujuan publik terhadap dirinya, termasuk terkait penanganan biaya hidup, dilaporkan menurun ke level terendah sepanjang karier politiknya.

Sementara itu, upaya membuka kembali Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal tanker hingga kini masih menghadapi hambatan.

Sejumlah eksekutif industri dan analis memperingatkan bahwa dalam beberapa pekan ke depan pasar masih berpotensi menghadapi guncangan harga minyak yang cukup besar hingga memengaruhi pasar keuangan secara lebih luas.

Bahkan jika AS dan Iran berhasil mencapai kesepakatan dalam waktu dekat, pemulihan pasokan diperkirakan membutuhkan waktu berbulan-bulan. Gangguan distribusi energi diprediksi masih dapat berlanjut hingga 2026.

Bulan lalu, Trump juga sempat menyatakan bahwa kondisi keuangan warga AS bukan faktor yang dipertimbangkannya dalam menghadapi Iran.

"Saya tidak memikirkan kondisi keuangan warga Amerika. Saya tidak memikirkan siapa pun. Saya memikirkan satu hal: kita tidak boleh membiarkan Iran memiliki senjata nuklir," ujarnya.

Nanik Sudaryati Deyang resmi ditunjuk sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) menggantikan Dadan Hindayana.

"Bapak Presiden memutuskan mengangkat Nanik S Dayang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi dalam konferensi pers, Selasa (2/5).

Penunjukan tersebut menempatkan mantan jurnalis senior itu sebagai pimpinan lembaga yang bertanggung jawab mengawal program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelum dipercaya memimpin BGN, Nanik lebih dulu menjabat sebagai Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi.

Ia juga pernah menduduki sejumlah posisi strategis di pemerintahan dan badan negara sejak Presiden Prabowo Subianto membentuk Kabinet Merah Putih pada 2024.

Lantas siapa Nanik S Deyang dan bagaimana rekam jejaknya?

Nanik lahir di Madiun, Jawa Timur, pada 3 Januari 1968. Ia memulai karier profesional sebagai wartawan di Tabloid Bangkit sebelum kemudian meniti karier di berbagai perusahaan media nasional.

Kariernya berkembang tak hanya sebagai jurnalis, tetapi juga di level manajemen media.

Berdasarkan Data Pers 2014, Nanik pernah menjabat sebagai pemimpin umum majalah Femme, direktur utama tabloid Info Kecantikan, serta komisaris di sejumlah media, seperti Info Kuliner, Peluang Usaha, dan The Politic.

Pengalaman panjang di dunia jurnalistik membuat Nanik dikenal aktif mengikuti berbagai isu sosial, ekonomi, dan politik. Ia juga terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Nama Nanik mulai mendapat perhatian lebih luas saat bergabung dalam tim pemenangan Prabowo Subianto pada Pilpres 2019. Saat itu ia menjabat sebagai Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Koalisi Adil Makmur untuk pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Setelah Prabowo memenangkan Pilpres 2024, Nanik dipercaya masuk dalam jajaran pemerintahan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 145/P Tahun 2024, ia dilantik sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) periode 2024-2029.

Pada Juni 2025, Nanik juga sempat ditunjuk sebagai komisaris independen PT Pertamina (Persero).

Beberapa bulan kemudian, tepatnya pada 17 September 2025, ia diangkat menjadi wakil kepala BGN sekaligus diberhentikan dari jabatannya di Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Di luar kiprahnya sebagai jurnalis dan pejabat publik, nama Nanik juga pernah menjadi sorotan saat kasus hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet mencuat pada 2018.

Dalam proses penyelidikan kasus tersebut, ia sempat dimintai keterangan sebagai saksi oleh penyidik Polda Metro Jaya.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah tetap menjalankan program-program nasional di daerah yang tidak memilihnya pada Pilpres 2024, termasuk Sumatra Barat (Sumbar) dan Aceh.

"Intinya saya dipilih, sekarang saya akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia. Saya tidak akan tanya ini gubernurnya dari mana ya? Dulu milih calon nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Saya nggak akan tanya," ujar Prabowo dalam taklimat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Senin (2/2).

Prabowo menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih tetap berjalan di dua provinsi tersebut meski ia kalah suara dalam pemungutan suara Pilpres.

"Buktinya, saya kalah di Sumatra Barat, benar? Tapi tetap MBG sampai ke Sumatra Barat. Tetap Koperasi Merah Putih. Tetap kita bangun, kita rehabilitasi Sumatra Barat," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung kondisi serupa di Aceh. Ia menegaskan tidak ada perlakuan berbeda meski daerah tersebut bukan basis pendukungnya dalam Pilpres.

"Saya juga kalah di Aceh kan? Tapi tetap kita bangun Aceh habis-habisan. Enggak ada, tidak boleh ada permusuhan, tidak boleh ada sakit hati. Kalah-menang biasa, karena kita mengabdi untuk bangsa dan rakyat Indonesia," ujarnya.

Prabowo menambahkan, pemerintah pusat tetap mendukung kepala daerah dari partai mana pun selama tujuannya untuk kepentingan rakyat. Ia mencontohkan dukungannya kepada sejumlah kepala daerah yang bukan berasal dari Partai Gerindra.

"Saya enggak tanya, Pak Bursah (Bursah Zanubi Bupati Lahat) kau partai mana? Kan nggak saya tanya, enggak saya tanya kan? Tetap saya dukung beliau, karena istrimu kan Gerindra, ha-ha-ha, tapi saya enggak tanya dia, saya enggak tanya dia, kebetulan istrinya Gerindra," kata Prabowo sambil berkelakar.

Di sisi lain, Prabowo menegaskan tidak akan melindungi kader partainya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum.

"Enggak ada urusan saya, eh kalau Gerindra brengsek, Gerindra pun saya tangkap saudara-saudara. Jangan macam-macam. Enggak ada itu. Kita semua bergerak," ujarnya.

Prabowo juga menyebut persaingan dalam pemilu merupakan bagian dari proses demokrasi. Namun, setelah pemilihan usai, seluruh pihak diminta kembali bekerja untuk rakyat.

"Jadi persaingan, pertandingan ya pertandingan. Kalau ada pemilihan harus ada pemilihan. Dua calon tiga calon lima calon nggak apa-apa, bagus, tapi begitu selesai, sudahlah kerja. Ini yang saya tawarkan, ayo bekerja untuk rakyat," jelasnya.

Di akhir pernyataannya, Prabowo menyinggung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang berasal dari PDIP. Ia memastikan pemerintah pusat tetap memberikan dukungan kepada Pemprov DKI Jakarta.

"Pak Pram dari PDIP tapi tetap akan saya dukung sebagai Gubernur DKI. Karena tugas saya, kewajiban saya adalah seluruh rakyat Indonesia termasuk rakyat DKI. Walaupun gubernur partai lain, saya akan dukung beliau supaya DKI aman dan selamat. Kan begitu, nanti 2029 ya terserah, ya kan, nggak apa-apa, bener," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mendiang ekonom senior Faisal Basri telah memprediksi akan ada krisis pada 2026. Krisis tersebut terjadi saat gejolak politik bertemu dengan ekonomi.

Dalam sebuah diskusi di Komunitas Utan Kayu pada Mei 2024, Faisal Basri memberikan paparan terkait dengan kondisi ekonomi politik dalam negeri. Dalam paparannya itu Faisal banyak menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi Presiden RI ke-7 yakni Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, Faisal memprediksi akan terjadi konflik politik yang berkaitan dengan dua kekuatan politik Prabowo Subianto dan Jokowi. Dalam konteks, dinamika politik terjadi saat Pilpres 2024. Dua kekuatan politik yakni Prabowo dan Jokowi saat itu bersatu.

Hasil Pilpres 2024 memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 yang berpasangan dengan anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Namun, seiring berjalannya waktu, menurut Faisal, akan terjadi konflik politik di antara kekuatan politik itu, yakni Prabowo dan Jokowi.

"Nah, pada saat yang bersamaan terjadi konflik politik, saya rasa sebentar lagi Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Jokowi-nya kecewa, macam-macam mulai tension. Nah kalau politik dan ekonominya menyatu, itulah krisis terjadi, yang saya perkirakan paling lama 2026," ujar Faisal pada Mei 2024.

Kondisi tersebut menurut Faisal mempertimbangkan indikator ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang melaju, akan tetapi neraca transaksi berjalan serta tingkat pengangguran Indonesia rentan.

Di Asia Tenggara, kondisi Indonesia mirip dengan Filipina yang juga memiliki persamaan dari sisi politik.

"Filipina mirip sama Indonesia memang, ya rezimnya juga mirip-mirip kan," tuturnya saat itu.

Faisal juga menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi di era Jokowi. Saat itu, Jokowi berupaya hilirisasi dengan ekspor nikel, ekspor batu bara dan lainnya. Namun, smelter 100% menurutnya dikuasai China.

Berbeda saat era Soeharto, Faisal mengatakan investor asing bayar pajak. Sementara di era Jokowi, investor asing justru mendapatkan tax holiday.

"Jadi ini efek dari kebijakan-kebijakan yang ngawur itu. Yang kita ekspor, yang kita produksi itu makin tidak pakai otak, cuma pakai otot sama keringet doang. Itu yang punya konglomerat," ujarnya.

Faisal Basri sendiri telah tutup usia pada September 2024. Ekonom senior itu telah banyak berkiprah di dunia ekonomi. Faisal menjadi pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; pengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Selain itu, Faisal Basri juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta.

Sejumlah jabatan lainnya adalah Expert (dan Pendiri), Instutute for Development of Economics & Finance (Indef), Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI, Pakar Ekonomi pada P3I DPR-RI, Koordinator Bidang Ekonomi pada PAU-Ek-UI, Anggota Tim "Perkembangan Perekonomian Dunia' pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN 764.

Bisnis.com, JAKARTA — Mendiang ekonom senior Faisal Basri telah memprediksi akan ada krisis pada 2026. Krisis tersebut terjadi saat gejolak politik bertemu dengan ekonomi.

Dalam sebuah diskusi di Komunitas Utan Kayu pada Mei 2024, Faisal Basri memberikan paparan terkait dengan kondisi ekonomi politik dalam negeri. Dalam paparannya itu Faisal banyak menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi Presiden RI ke-7 yakni Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, Faisal memprediksi akan terjadi konflik politik yang berkaitan dengan dua kekuatan politik Prabowo Subianto dan Jokowi. Dalam konteks, dinamika politik terjadi saat Pilpres 2024. Dua kekuatan politik yakni Prabowo dan Jokowi saat itu bersatu.

Hasil Pilpres 2024 memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 yang berpasangan dengan anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Namun, seiring berjalannya waktu, menurut Faisal, akan terjadi konflik politik di antara kekuatan politik itu, yakni Prabowo dan Jokowi.

"Nah, pada saat yang bersamaan terjadi konflik politik, saya rasa sebentar lagi Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Jokowi-nya kecewa, macam-macam mulai tension. Nah kalau politik dan ekonominya menyatu, itulah krisis terjadi, yang saya perkirakan paling lama 2026," ujar Faisal pada Mei 2024.

Kondisi tersebut menurut Faisal mempertimbangkan indikator ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang melaju, akan tetapi neraca transaksi berjalan serta tingkat pengangguran Indonesia rentan.

Di Asia Tenggara, kondisi Indonesia mirip dengan Filipina yang juga memiliki persamaan dari sisi politik.

"Filipina mirip sama Indonesia memang, ya rezimnya juga mirip-mirip kan," tuturnya saat itu.

Faisal juga menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi di era Jokowi. Saat itu, Jokowi berupaya hilirisasi dengan ekspor nikel, ekspor batu bara dan lainnya. Namun, smelter 100% menurutnya dikuasai China.

Berbeda saat era Soeharto, Faisal mengatakan investor asing bayar pajak. Sementara di era Jokowi, investor asing justru mendapatkan tax holiday.

"Jadi ini efek dari kebijakan-kebijakan yang ngawur itu. Yang kita ekspor, yang kita produksi itu makin tidak pakai otak, cuma pakai otot sama keringet doang. Itu yang punya konglomerat," ujarnya.

Faisal Basri sendiri telah tutup usia pada September 2024. Ekonom senior itu telah banyak berkiprah di dunia ekonomi. Faisal menjadi pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; pengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Selain itu, Faisal Basri juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta.

Sejumlah jabatan lainnya adalah Expert (dan Pendiri), Instutute for Development of Economics & Finance (Indef), Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI, Pakar Ekonomi pada P3I DPR-RI, Koordinator Bidang Ekonomi pada PAU-Ek-UI, Anggota Tim "Perkembangan Perekonomian Dunia' pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN 764.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Eksekutif Aljabar Strategic Indonesia Arifki Chaniago menilai gagasan koalisi permanen yang disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berhasil memantik respons dari PDIP dan PKS.

Menurut Arifki, reaksi cepat dua partai itu menunjukkan bahwa ide tersebut bukan sekadar wacana seremonial, melainkan sinyal politik yang mereka anggap penting untuk dicermati.

Arifki mengamati bahwa posisi PDIP sejauh ini masih ambigu. Partai berlambang banteng itu tidak masuk kabinet, tetapi tetap menunjukkan dukungan politik dari luar. Sementara itu, PKS memiliki hubungan yang lebih dinamis dengan Prabowo Subianto.

“PKS sebenarnya pernah berkoalisi dengan Prabowo, sebelum relasi itu retak ketika PKS mendukung Anies pada Pilpres 2024. Bisa mengusulkan satu menteri profesional ke Presiden terpilih sudah menjadi keuntungan tersendiri bagi PKS,” ujar Arifki lewat pesan teks, Rabu (10/12/2025).

Lebih lanjut, dia juga menyoroti pernyataan Bahlil yang sempat menyinggung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar terkait komentarnya soal banjir di Sumatra.

Menurut Arifki, hal itu menandakan dinamika internal di antara kekuatan politik pendukung pemerintah tidak berjalan mulus. Sebagai mantan cawapres Anies, Cak Imin dinilai masih memiliki ruang elektoral yang kuat untuk menjangkau publik oposisi.

“Jika wacana koalisi permanen benar-benar digulirkan, partai-partai pasti mulai menyalakan lampu sen politiknya. Parpol yang semestinya berperan sebagai oposisi selama ini justru cukup nyaman dengan gaya Prabowo yang merangkul semua pihak dan membuka ruang bagi berbagai segmen kekuasaan. Keputusan untuk bergabung atau tidak ke pemerintahan sangat bergantung pada tawaran dan pilihan strategis masing-masing partai,” jelasnya.

Arifki menilai gaya politik Prabowo yang akomodatif memang memperluas lingkar dukungan, tetapi sekaligus dapat melemahkan posisi tawar partai-partai pengusung awal.

Alhasil, dia melihat bahwa dengan masuknya lebih banyak partai ke orbit kekuasaan Prabowo membuat pengaruh partai awal harus dibagi bersama aktor politik lainnya. Efeknya, lanskap politik menuju 2029 diprediksi akan semakin dinamis.

Dia mengatakan bahwa wacana koalisi permanen kini menjadi titik baru yang berpotensi menggeser arah konfigurasi politik nasional, seiring partai-partai mulai menghitung ulang posisi dan peluang mereka di bawah gaya kepemimpinan Prabowo yang cenderung merangkul sebanyak mungkin kekuatan.

“Kalau melihat arah politik jangka panjang, kemungkinan-kemungkinan bagi Prabowo menuju 2029 sangat terbuka. Bisa tetap bersama Gibran, bisa dengan AHY, atau bergeser ke tokoh lain seperti Puan. Bersama Dedi Mulyadi bukan hal baru, karena Prabowo–Sandi dulu sesama kader Gerindra. Jika pilihan itu tidak bertemu, bukan tidak mungkin figur seperti Seskab Teddy atau Menteri Keuangan Purbaya juga dipertimbangkan,” tandas Arifki.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal peluangnya masuk partai politik.

Dia menegaskan tidak tertarik masuk ke partai politik.

Ketika dikonfirmasi soal hal ini oleh awak media, Purbaya juga mengaku tak pernah mendapatkan tawaran masuk partai politik.

"Apa? Saya nggak tahu (ada tawaran masuk parpol). Kamu lirik saya nggak?" ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (29/10) seperti dikutip dari detik.com.

Ketika dikonfirmasi lagi soal tawaran masuk parpol dan soal elektabilitas politiknya meningkat, secara tegas dia menegaskan dirinya tak mau terjun ke kancah politik.

"Saya nggak tertarik politik. Saya nggak tertarik politik," ujar Purbaya.

Merebak kabar, Purbaya diajak masuk ke salah satu partai politik. Hal ini terjadi setelah citranya meningkat di tengah masyarakat.

Popularitas Purbaya memang sedang menanjak. Berdasarkan hasil rilis survei elektabilitas calon presiden, calon wakil presiden dan partai politik untuk Pemilu 2029  IndexPolitica Indonesia,  Elektabilitas Purbaya bahkan melesat ke peringkat atas, menyalip nama-nama yang telah mapan di panggung politik nasional.

Beberapa pertanyaan diajukan kepada para responden, antara lain pasangan capres-cawapres pilihan pada Pilpres 2024, top of mind tokoh politik, elektabilitas partai, elektabilitas capres dan cawapres.

Dalam pertanyaan top of mind tokoh politik, secara mengejutkan nama Purbaya menduduki peringkat tiga, di bawah Prabowo Subianto (37,12 persen) dan Joko Widodo (24,25 persen). Top of mind Purbaya di masyarakat mencapai 19,45 persen.

Purbaya mengalahkan nama-nama politisi mapan seperti Dedi Mulyadi, Anies Baswedan, bahkan Agus Harimurti Yudhoyono dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Sementara untuk elektabilitas calon presiden, Purbaya hanya kalah dari Prabowo Subianto. Elektabilitas Purbaya 22,50 persen, Prabowo Subianto 40,12 persen. Di bawah Purbaya ada dua mantan capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo.

Untuk elektabilitas calon wakil presiden, elektabilitas Purbaya tertinggi dengan 28,65 persen. Purbaya mengalahkan sejumlah tokoh partai seperti Dedi Mulyadi (20,15 persen), Agus Harimurti Yudhoyono (15,75 persen) dan Wapres Gibran (12,35 persen).

Direktur IndexPolitica Denny Charter menyebut fenomena Purbaya ini sebagai Purbaya Effect.

Menurut Denny, Purbaya mendapat popularitas dan elektabilitas berkat sejumlah kebijakannya sebagai menteri keuangan.

"Purbaya bisa diartikan mewakili protest vote yakni mereka yang sudah bertahun tahun 'lelah' dengan style Menteri Keuangan sebelumnya yakni Sri Mulyani," kata Denny.

"Bukan berarti Sri Mulyani tidak bagus dalam menjalan tugas, tetapi lebih kepada keinginan masyarakat mendapatkan sosok yang antitesis dari Sri Mulyani. Hal ini diperoleh dalam diri Purbaya Yudhi Sadewa," imbuhnya.

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menepis tudingan Pakar Telematika, Roy Suryo yang menyampaikan lembaga pemilu telah menyelundupkan aturan yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres). Aturan persyaratan peserta pilpres telah dibuat sesuai mekanisme hukum.

"Proses legal drafting peraturan teknis Pencalonan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilakukan berdasarkan prinsip berkepastian hukum (sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku) dan terbuka (melibatkan publik secara luas)," ujar anggota KPU RI Idham Holik, Sabtu (18/10/2025).

Idham menegaskan untuk menyusun Peraturan KPU (PKPU), lembaganya mempedomani aturan sesuai Pasal 75 ayat (4) UU Nomor 7 Tahun 2017. PKPU akan ditetapkan setelah dikonsultasikan kepada pembentuk Undang-Undang dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi II DPR RI.

"Pascarapat konsultasi tersebut, KPU juga mengikuti Rapat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM pada waktu itu," katanya.

Seperti diketahui, dalam kanal YouTube Hersubeno Point, Roy Suryo menuding KPU membuat aturan yang dibuat khusus untuk meloloskan Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024.

Roy Suryo menyoroti PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya di Pasal 18 ayat (3). Menurutnya, pasal itu menjadi celah yang sengaja disisipkan agar Gibran tetap bisa mencalonkan diri menjadi cawapres meski tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat.

"Di situ disebutkan bukti kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf M dikecualikan bagi calon presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan sekolah menengah atas dan sekolah asing di luar negeri. Ini pasal selundupan, sengaja untuk Gibran,” ucap Roy, Jumat 17 Oktober 2025.

Roy menambahkan, aturan tersebut menjadi bukti kuat dugaan pemufakatan jahat antara KPU dengan pihak tertentu guna menyamarkan riwayat pendidikan Gibran untuk pemberkasan administrasi Pilpres 2024. "Apa yang dilakukan oleh saudara Gibran Rakabuming Raka ini adalah sebuah penipuan atau pemufakatan jahat,” kata dia.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui relawan yang mendukung dia dengan Presiden Prabowo Subianto saat berkontestasi pada pemilu 2024 di Jalan Pattimura nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (18/10/2025). Gibran berpesan agar para relawan tak mudah terpancing isu negatif.

Gibran sendiri mengaku tidak pernah menggapai isu negatif yang tengah berkembang. Menanggapi hal tersebut sama menjalankan hal yang tidak produktif.

"Setelah pilpres selesai saya kira semuanya masih solid. Jangan terpancing oleh isu-isu yang negatif atau hal-hal yang sekiranya tidak produktif. Saya sendiri saja tidak pernah menanggapi," kata Gibran kepada relawan, Sabtu (18/10/2025).

Meski demikian, dia tetap mengapresiasi relawan yang telah meluruskan informasi negatif melalui berbagai platform media.

"Tapi saya memonitor Bapak-Ibu, teman-teman di sini ada yang ya proaktif untuk memberikan penjelasan, klarifikasi di media-media, di beberapa talkshow. Saya terima kasih sekali," ujarnya.

Gibran menegaskan dia tidak akan menyampaikan klarifikasi terhadap isu apapun. Sebab sebagai Wakil Presiden, fokusnya adalah mengawal program Presiden Prabowo Subianto.

"Dan sekali lagi saya tidak akan memberikan klarifikasi atau sanggahan, saya hanya fokus pekerja saja membantu Pak Presiden. Terima kasih," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Gibran menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukung yang dulu berjuang untuk kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Apalagi pemerintah Prabowo-Gibran dua hari lagi akan genap memasuki usia satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Terima kasih untuk Bapak, Ibu, teman-teman relawan semua. Ini kami, Pak Prabowo dan saya sudah hampir genap satu tahun. Terima kasih sekali untuk doanya, dukungannya, perjuangannya selama masa kampanye," ucap Gibran, Sabtu (18/10/2025).

Pada agenda pertemuan ini, para relawan memutar ulang foto ketika Gibran ataupun Prabowo ketika kampanye. Setiap foto Gibran dan Prabowo pasti ada relawan yang setia menemaninya.

"Terima kasih semua, tadi kita sekilas melihat foto-foto pada waktu Pilpres. Luar biasa sekali perjuangan teman-teman semua. Yang sudah berkeringat, berdarah-darah. Ini saya kira luar biasa sekali," ucapnya.

Ia juga berpesan kepada para pendukungnya untuk tetap mengawal seluruh program pemerintah. Meskipun diakui dia masih masih ada kekurangan dan perlu dievaluasi.

"Saya minta mohon tetap dikawal program-program, visi-misi dari Bapak Presiden. Sudah ada misalnya makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, program swasembada pangan, dan masih banyak lagi," ujar Gibran.

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menemui relawan yang mendukung dirinya dengan Presiden Prabowo Subianto saat berkontestasi pada pemilu 2024. Pertemuan itu berlangsung di Jalan Pattimura nomor 11, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Sabtu (18/10/2025).

Gibran menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pendukung yang dulu berjuang untuk kemenangan pasangan Prabowo-Gibran. Apalagi pemerintah Prabowo-Gibran dua hari lagi akan genap memasuki usia satu tahun sejak dilantik pada 20 Oktober 2024.

"Terima kasih untuk Bapak, Ibu, teman-teman relawan semua. Ini kami, Pak Prabowo dan saya sudah hampir genap satu tahun. Terima kasih sekali untuk doanya, dukungannya, perjuangannya selama masa kampanye," ucap Gibran, Sabtu (18/10/2025).

Pada agenda pertemuan ini, para relawan memutar ulang foto ketika Gibran ataupun Prabowo ketika kampanye. Setiap foto Gibran dan Prabowo pasti ada relawan yang setia menemaninya.

"Terima kasih semua, tadi kita sekilas melihat foto-foto pada waktu Pilpres. Luar biasa sekali perjuangan teman-teman semua. Yang sudah berkeringat, berdarah-darah. Ini saya kira luar biasa sekali," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, ia berpesan agar para pendukungnya ini tetap mengawal seluruh program pemerintah. Meskipun diakui dia masih masih ada kekurangan dan perlu dievaluasi.

"Saya minta mohon tetap dikawal program-program, visi-misi dari Bapak Presiden. Sudah ada misalnya makan bergizi gratis (MBG), cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, sekolah Garuda, program swasembada pangan, dan masih banyak lagi," ujar Gibran.