Presiden Prabowo Subianto menjawab kritikan media asing mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Menurutnya, kritikan tersebut menjadi masukan untuk terus membenahi pemerintahannya.

Kritikan terhadap ekonomi Indonesia muncul dalam artikel The Economist berjudul "Archipelagoing Fast" yang terbit pada 16 Mei. Artikel ini kemudian ramai dibicarakan di media sosial.

"Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa," ujar Prabowo, dikutip dari situs The Economist, Senin (15/6).

Prabowo mengatakan, setelah puluhan tahun berkarier di militer, kehidupan publik, dan politik, ia semakin memahami makna dari ungkapan tersebut. Menurut dia, kritik bukan hanya sesuatu yang sehat dalam demokrasi, tetapi juga penting.

"Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat," kata Prabowo.

Ia juga menegaskan kepercayaannya terhadap sistem demokrasi. Menurut dia, demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap menjadi sistem terbaik yang tersedia saat ini.

Prabowo kemudian menyinggung perjalanan politiknya yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya terpilih pada Pilpres 2024.

"Saya memahami betul bahwa legitimasi demokrasi diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," jelasnya.

Prabowo kemudian mengatakan, tanggung jawab sebagai pemerintah adalah kepada rakyat Indonesia, bukan hanya 90 juta orang yang memilih dia ketika Pilpres 2024.

"Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis," pungkasnya Prabowo.

Salah satu program yang dikritik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Prabowo menampik jika MBG disebut sebagai kebijakan radikal. Pasalnya, lebih dari 100 negara telah menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk.

"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," kata Prabowo.

Selain MBG, Prabowo juga mengungkap berbagai program pemerintah lainnya seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga miskin, hingga pembentukan Danantara.

"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu," imbunya.

Mengenai perekonomian dalam negeri, Prabowo menegaskan kondisinya sangat baik di antara negara G20 meski tengah menghadapi tantangan yang tak mudah.

Selain itu, defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan utang Indonesia terhadap PDB masih lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.

Menurut dia, pemerintah juga telah memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan.

Selain itu, Prabowo mengatakan, pemerintahannya terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia.

Pemerintahannya disebut telah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas penggunaan energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen kecil dapat masuk ke sektor ekonomi formal.

Presiden Prabowo Subianto menjelaskan alasan dirinya terus membela dan mempertahankan Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah berbagai sorotan terhadap program tersebut.

Salah satu sorotan itu muncul dari media internasional The Economist yang menerbitkan artikel berjudul "Archipelagoing fast" pada 16 Mei 2026. Artikel ini ramai dibicarakan di media sosial.

"Saya heran melihat begitu mudahnya orang mengkritik program makan bergizi gratis," kata Prabowo dikutip dari situs The Economist pada Senin (15/6).

Prabowo menjelaskan MBG merupakan upaya pemerintah untuk menjawab persoalan mendasar yang masih dihadapi Indonesia, yakni tingginya angka stunting akibat kekurangan gizi pada anak-anak.

"Sulit bagi saya mengabaikan fakta bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi," ujarnya.

Selain stunting, pemerintah juga melihat masih banyak ibu hamil dan balita yang belum mendapatkan asupan gizi yang cukup.

"Juga fakta bahwa jutaan ibu hamil dan balita tidak memperoleh asupan gizi yang memadai pada masa paling penting dalam perkembangan manusia," ujar Prabowo.

Prabowo juga membantah anggapan bahwa MBG merupakan program yang tidak lazim. Ia menyebut program ini telah diterapkan di berbagai negara.

"Lebih dari 100 negara di dunia menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk," ujar Prabowo.

"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim," lanjutnya.

Ia menegaskan pemerintah sedang berupaya menyelesaikan persoalan yang berdampak langsung terhadap masa depan bangsa.

"Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," ujar Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto mengungkap strategi pemerintah menghemat anggaran hingga Rp300 triliun di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Menurutnya, kondisi global saat ini masih dibayangi konflik dan ketegangan geopolitik yang memicu gejolak di berbagai sektor.

Strategi tersebut diungkap Prabowo sebagai respons dia atasartikel media asing The Economist berjudul "Archipelagoing fast" yang terbit pada 16 Mei. Artikel ini ramai dibicarakan di media sosial.

"Indonesia saat ini berada dalam lingkungan global yang sulit dan penuh ketidakpastian. Perang dan ketegangan geopolitik telah meningkatkan volatilitas di pasar energi, pangan, dan keuangan dunia," kata Prabowo dikutip dari The Economist pada Senin (15/6).

Meski demikian, ia menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan daya tahan yang kuat.

Pada Kuartal I/2026, Prabowo menyebut Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20.

Dia juga menyoroti kondisi fiskal Indonesia yang dinilai masih sehat dibandingkan banyak negara lain.

"Defisit anggaran kami tetap di bawah 3 persen terhadap PDB, sedangkan rasio utang terhadap PDB jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju," ujar Prabowo.

Guna menjaga kesehatan fiskal tersebut, pemerintah melakukan efisiensi anggaran melalui berbagai upaya penguatan disiplin fiskal dan integritas kelembagaan.

Ia mengungkapkan pemerintah telah memangkas berbagai belanja yang dinilai tidak efisien dengan nilai mencapai lebih dari Rp300 triliun.

"Kami memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun," ujar Prabowo.

Peningkatan integritas kelembagaan dilakukan melalui penguatan digitalisasi perpajakan, perbaikan tata kelola ekspor, pemberantasan penyelundupan, serta menjaga disiplin defisit meski di tengah gejolak global.

Presiden Prabowo Subianto merespons artikel media asing The Economist berjudul "Archipelagoing fast" yang terbit pada 16 Mei. Artikel ini ramai dibicarakan di media sosial.

Prabowo kemudian merespons sejumlah kritikan dalam artikel tersebut dalam tulisan yang diterbitkan The Economist pada 10 Juni 2026.

Dalam balasannya, Prabowo menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik dan menilai kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi.

"Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa," ujar Prabowo dikutip dari situs The Economist pada Senin (15/6).

Prabowo mengatakan setelah puluhan tahun berkarier di militer, kehidupan publik, dan politik, ia semakin memahami makna dari ungkapan tersebut.

Menurut dia, kritik bukan hanya sesuatu yang sehat dalam demokrasi, tetapi juga penting.

"Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat," ujar Prabowo.

Ia juga menegaskan kepercayaannya terhadap sistem demokrasi. Menurut dia, demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap menjadi sistem terbaik yang tersedia saat ini.

Prabowo kemudian menyinggung perjalanan politiknya yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya terpilih pada Pilpres 2024.

"Saya memahami betul bahwa legitimasi demokrasi diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," ujar Prabowo.

Prabowo kemudian mengatakan tanggung jawab sebagai pemerintah adalah kepada rakyat Indonesia, bukan hanya 90 juta orang yang memilih dia ketika Pilpres 2024.

"Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis," ujar Prabowo.

Dalam tulisannya, Prabowo juga menanggapi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya heran melihat begitu mudahnya orang mengkritik program makan bergizi gratis," ujar Prabowo.

Padahal, menurut dia, Indonesia memiliki tantangan serius terkait masalah gizi, termasuk tingginya angka stunting pada anak-anak.

Prabowo mengatakan sulit baginya mengabaikan fakta bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Selain itu, jutaan ibu hamil dan balita juga belum mendapatkan asupan gizi yang memadai.

Ia menegaskan MBG bukan kebijakan yang radikal karena lebih dari 100 negara telah menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk.

"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," ujar Prabowo.

Selain MBG, Prabowo juga mengungkap berbagai program pemerintah lainnya seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga miskin, hingga pembentukan Danantara.

"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu," ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung bagaimana sering muncul kesalahpahaman dalam pembahasan mengenai agenda ekonomi pemerintahannya yang lebih luas.

"Ketika sebagian pengkritik melihat adanya intervensi yang berlebihan, saya justru melihat petani yang terjebak oleh tengkulak, nelayan yang terjebak pinjaman berbunga tinggi, dan keluarga di pedesaan yang harus membayar mahal untuk barang bersubsidi," ujar Prabowo.

Ia mengatakan sistem lama lebih banyak menguntungkan perantara, sedangkan produsen tetap berada dalam posisi lemah.

Ia pun memilih jalan berbeda, yakni memberdayakan produsen dengan memperpendek rantai pasok, memperluas akses kredit murah, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi.

Oleh karena itu, pemerintah menjalankan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan memangkas berbagai regulasi yang dinilai menghambat distribusi pupuk bersubsidi.

Prabowo mengungkapkan pemerintah telah menyederhanakan 145 aturan terkait distribusi pupuk menjadi satu Peraturan Presiden, sehingga penyaluran dapat dilakukan lebih cepat.

Selain itu, pemerintah juga menyalurkan lebih dari 77 ribu pompa air untuk mendukung produktivitas pertanian dan menaikkan harga pembelian gabah guna melindungi pendapatan petani.

"Saat ini, nilai tukar petani telah mencapai level tertinggi dalam 34 tahun terakhir. Ini bukan teori ekonomi yang abstrak. Ini adalah perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat," ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan rakyat membutuhkan hasil dan membutuhkannya dengan cepat. Ia pun telah meminta kepolisian dan TNI membantu memberikan hasil nyata kepada rakyat, mulai dari rehabilitasi wilayah Sumatra pasca-banjir besar, pembangunan jembatan, hingga mendukung ketahanan pangan.

Bersambung ke halaman berikutnya... 

Prabowo mengakui Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang tidak ringan akibat perang dan ketegangan geopolitik yang memicu gejolak di pasar energi, pangan, dan keuangan dunia.

Meski demikian, ia menilai perekonomian Indonesia tetap tangguh.

Prabowo menyebut Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20 pada kuartal I 2026.

Prabowo lalu mengatakan selama bertahun-tahun Indonesia tumbuh sekitar 5 persen dan itu belum cukup. Ia pun menargetkan pertumbuhan 8 persen.

Prabowo mengatakan pemerintahannya tidak akan mencapainya dengan melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Bagi dia, puas dengan kondisi saat ini berarti stagnasi dan itu bukan jalan yang akan pemerintahannya pilih.

Selain itu, defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sedangkan utang Indonesia terhadap PDB masih lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.

Menurut dia, pemerintah juga telah memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan.

Selain itu, Prabowo mengatakan pemerintahannya terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia.

Pemerintahannya disebut telah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas penggunaan energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen kecil dapat masuk ke sektor ekonomi formal.

Prabowo juga menyinggung tudingan kemunduran demokrasi yang belakangan muncul terhadap pemerintahannya.

Ia menegaskan Indonesia adalah negara demokrasi dan akan tetap menjadi negara demokrasi.

"Saya terpilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia melalui pemilu yang bebas dan adil, dan saya merasa terhormat menerima suara lebih banyak dibandingkan pemimpin mana pun di dunia," ujar Prabowo.

Ia mengatakan dalam budaya Indonesia, kerja sama lebih diutamakan daripada perpecahan politik yang permanen dan kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik yang berkepanjangan.

"Apakah Indonesia harus meniru polarisasi, kepahitan, dan kebuntuan yang semakin terlihat di sebagian negara Barat hanya untuk membuktikan dirinya cukup demokratis? Kami memilih jalan yang berbeda," ujar Prabowo.

Prabowo percaya demokrasi harus menghasilkan stabilitas, kesantunan, dan kemajuan, bukan kebuntuan.

Ia mengatakan sejarah tidak akan menilai Indonesia berdasarkan seberapa elegan mempertahankan status quo.

"Sejarah akan menilai kami berdasarkan apakah kami mampu menyelesaikan masalah nyata yang dihadapi rakyat," ujar Prabowo.

[Gambas:Photo CNN]

Ia mengakui ada sejumlah kesalahan dan tindakan individu yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip maupun niat dia, sehingga memunculkan persepsi negatif di luar negeri, termasuk tudingan kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinannya.

Namun, menurut dia, Indonesia tidak bisa dinilai hanya dari sejumlah insiden yang terpisah.

"Indonesia seharusnya dinilai bukan dari insiden terpisah atau karikatur yang disederhanakan, melainkan dari kekuatan institusinya, keterbukaan masyarakatnya, dan kesejahteraan rakyatnya," ujar Prabowo.

"Indonesia tidak takut terhadap pengawasan," sambungnya.

Menurut dia, pengkritik akan meminta pertanggungjawaban pemerintahannya dan memang itulah yang dianggap seharusnya mereka lakukan. Prabowo kemudian mengatakan kalau dia menghargai media.

"Mungkin saya adalah presiden Indonesia pertama yang menjalani wawancara terbuka selama empat jam tanpa naskah, bukan sekali, melainkan dua kali," ujar Prabowo.

Ia paham kepemimpinan dalam demokrasi menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit secara langsung.

"Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun. Inilah jalan yang kami pilih," ujar Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden RI Prabowo Subianto membalas kritik majalah The Economist ihwal arah demokrasi dan pembangunan di Indonesia. Menurut Prabowo, Indonesia memiliki jalannya sendiri dan tidak harus meniru negara-negara Barat.

Sebelumnya, majalah asal Inggris tersebut menyoroti sejumlah kebijakan pemerintahan Prabowo. Dalam artikelnya, The Economist menilai pemerintah terlalu ekspansif dalam belanja negara, memperkuat sentralisasi kekuasaan, serta berisiko menggerus capaian reformasi yang dibangun sejak krisis Asia 1997-1998.

Media itu juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih yang dinilai berpotensi menambah tekanan terhadap anggaran negara.

Menanggapi kritik tersebut, Prabowo melalui surat yang dimuat The Economist pada Rabu (10/6/2026) menegaskan dirinya tidak anti terhadap kritik. Menurut dia, kritik merupakan bagian penting dari demokrasi.

“Saya menyambut kritik. Dalam demokrasi, kritik bukan hanya sehat, tetapi juga penting,” tulis Prabowo.

Namun, ia menilai sebagian kritik tidak sepenuhnya melihat persoalan yang dihadapi masyarakat sehari-hari. Karena itu, pemerintah memilih fokus pada program yang dinilai memberi manfaat langsung bagi rakyat.

Prabowo mencontohkan program MBG yang kerap menjadi sasaran kritik. Menurut dia, program tersebut diperlukan karena masih banyak anak Indonesia mengalami stunting dan kekurangan gizi.

Ia juga menolak anggapan demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Menurut Prabowo, Indonesia tetap berada di jalur demokrasi. “Indonesia adalah demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi,” tegasnya.

Prabowo juga menolak pandangan bahwa Indonesia harus mengikuti pola politik negara-negara Barat. Menurut dia, demokrasi tidak harus identik dengan polarisasi dan konflik politik berkepanjangan.

“Apakah Indonesia harus meniru polarisasi dan kepahitan politik yang terlihat di sebagian Barat agar dianggap cukup demokratis?” katanya.

Menurut Prabowo, pemerintah ingin dinilai dari hasil yang dirasakan masyarakat. Ia menegaskan kritik akan dijawab melalui kerja dan capaian, bukan sekadar retorika.

“Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil,” tegas Prabowo.

Presiden Prabowo Subianto menjawab kritik majalah The Economist yang menuding pemerintahannya menggerus demokrasi dan membahayakan perekonomian Indonesia. Dalam tulisan yang dipublikasikan majalah asal Inggris ini pada Rabu (10/6), Prabowo menegaskan terbuka pada kritik dan membantah bahwa Indonesia mengalami kemunduran demokrasi di bawah kepemimpinannya.

Prabowo menekankan bahwa kritik adalah hal yang esensial dan selalu membiasakan dirinya untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahannya. Menurut dia, setiap kritik yang diterima juga selalu dipertimbangkan berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat biasa.

"Saya percaya pada demokrasi. Demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap merupakan sistem terbaik yang tersedia bagi kita. Karena itu, saya mengikuti proses demokrasi. Saya mencalonkan diri sebagai presiden bukan sekali, bukan dua kali, melainkan lima kali sejak 2004," kata Prabowo seperti dikutip dari The Economist.

Namun, menurut Prabowo, sebagian kritik terkadang tampak terlepas dari realitas yang dihadapi rakyat Indonesia sehari-hari. Salah satunya yang dicontohkan Prabowo adalah Program Makan Bergizi Gratis.

"Saya terkejut melihat betapa mudahnya sebagian pihak mengkritik program makan bergizi gratis. Sebab bagi saya, sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi," kata dia.

Menurut dia, Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal ataupun tidak lazim. "Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing masyarakat kami di masa depan," kata Prabowo.

Selain memperluas program makan bergizi gratis secara nasional, Prabowo juga menyebut, upaya Indonesia meningkatkan kualitas rumah sakit, menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun bagi seluruh warga negara, serta meluncurkan program revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia.

Indonesia juga membentuk Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset nasional dan memastikan memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari transformasi ekonomi jangka panjang. Hal ini, menurut dia, sejalan dengan apa yang telah dijanjikannya saat berkampanye.

Berikut tulisan lengkap Prabowo kepada Majalah The Economist yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia:

“Cara paling mudah untuk menghindari kritik adalah dengan tidak mengatakan apa pun, tidak melakukan apa pun, dan tidak menjadi apa pun.” Setelah puluhan tahun mengabdi di militer, kehidupan publik, dan politik, saya semakin memahami kebenaran dari ungkapan lama tersebut.

Saya menyambut kritik. Dalam demokrasi, kritik bukan hanya sesuatu yang sehat, tetapi juga esensial. Saya selalu membiasakan diri untuk menelaah dengan saksama setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintah saya dan menimbangnya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat biasa.

Saya percaya pada demokrasi. Demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap merupakan sistem terbaik yang tersedia bagi kita. Karena itu, saya mengikuti proses demokrasi. Saya mencalonkan diri sebagai presiden bukan sekali, bukan dua kali, melainkan lima kali sejak 2004, yakni pada 2004, 2009, 2014, 2019, dan baru berhasil menang pada 2024. Saya memahami dengan sangat baik bahwa legitimasi demokratis diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat.

Namun tanggung jawab kami sebagai pemerintah adalah bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya lebih dari 90 juta orang yang memilih kami dalam pemilu terakhir. Kami harus bekerja demi masa depan bersama dan mewujudkan platform yang menjadi dasar kami terpilih, sebagaimana seharusnya dilakukan oleh setiap pemerintahan demokratis. Setelah puluhan tahun Indonesia terlalu sering digambarkan sebagai negara dengan potensi yang belum terwujud, kami bertekad memastikan bangsa ini akhirnya memenuhi janji dan kekuatan yang dimiliki rakyatnya. Kami mengejar tujuan tersebut bukan melalui dogma atau ideologi yang kaku, melainkan melalui pragmatisme, profesionalisme, dan hasil yang terukur.

Namun terkadang, sebagian kritik tampak terlepas dari realitas yang dihadapi rakyat Indonesia sehari-hari.

Saya, misalnya, terkejut melihat betapa mudahnya sebagian pihak mengkritik program makan bergizi gratis. Sebab bagi saya, sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa satu dari lima anak Indonesia mengalami stunting akibat kekurangan gizi. Atau bahwa jutaan ibu hamil dan balita tidak memperoleh asupan gizi yang memadai pada periode perkembangan manusia yang paling penting.

Lebih dari 100 negara di dunia menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk. Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal ataupun tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing masyarakat kami di masa depan.

Filosofi yang sama juga menjadi landasan investasi kami bagi masa depan Indonesia. Selain memperluas program makan bergizi gratis secara nasional, kami telah meningkatkan kualitas rumah sakit, menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis setiap tahun bagi seluruh warga negara, meluncurkan program revitalisasi sekolah terbesar dalam sejarah Indonesia, mendirikan Sekolah Rakyat berasrama bagi anak-anak dari keluarga termiskin, serta membentuk Danantara untuk memperkuat pengelolaan aset nasional dan memastikan Indonesia memperoleh nilai tambah yang lebih besar dari transformasi ekonomi jangka panjangnya. Kami berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut, dan kami telah bekerja keras untuk menunaikan janji itu.

Kesalahpahaman serupa juga kerap muncul dalam pembahasan mengenai agenda ekonomi kami yang lebih luas. Ketika sebagian pengkritik melihat intervensi yang berlebihan, saya justru melihat petani yang terjebak oleh tengkulak, nelayan yang terjerat pinjaman predatoris, serta keluarga di pedesaan yang harus membayar harga lebih mahal untuk barang-barang bersubsidi. Sistem lama memperkaya para perantara, sementara para produsen tetap lemah dan rentan. Kami memilih jalan yang berbeda, yaitu memberdayakan produsen dengan mempersingkat rantai pasok, memperluas akses terhadap kredit murah, serta memperkuat ketahanan pangan dan energi. Itulah alasan kami menjalankan program koperasi desa.

Ketika saya mulai menjabat, jutaan petani Indonesia masih kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi karena distribusinya terhambat oleh 145 regulasi yang saling tumpang tindih. Kami menyederhanakan sistem tersebut menjadi satu peraturan presiden dan memungkinkan distribusi langsung. Kami menyalurkan lebih dari 77 ribu pompa air untuk mendukung produktivitas pertanian dan menaikkan harga pembelian pemerintah untuk gabah guna melindungi petani dari penurunan pendapatan yang drastis. Saat ini, Nilai Tukar Petani telah mencapai tingkat tertinggi dalam 34 tahun terakhir.

Semua itu bukan teori ekonomi yang abstrak. Itu adalah perbaikan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Rakyat saya membutuhkan hasil, dan hasil itu harus hadir dengan cepat. Karena itu saya meminta kepolisian dan angkatan bersenjata membantu memberikan hasil bagi rakyat, merehabilitasi wilayah Sumatra setelah banjir besar, membangun jembatan, serta membantu memastikan ketahanan pangan. Di Indonesia, lembaga-lembaga negara harus bekerja bersama bukan hanya untuk menjaga ketertiban, tetapi juga untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Tentu saja, Indonesia saat ini beroperasi di tengah lingkungan global yang sulit dan penuh ketidakpastian. Perang dan ketegangan geopolitik telah meningkatkan volatilitas di pasar energi, pangan, dan keuangan di seluruh dunia. Namun Indonesia tetap tangguh. Pada kuartal pertama 2026, kami mencatat tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di antara negara-negara G20. Defisit anggaran kami tetap berada di bawah 3% dari PDB, sementara rasio utang terhadap PDB jauh lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.

Pada saat yang sama, kami telah memperkuat disiplin fiskal dan integritas kelembagaan seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, memberantas penyelundupan, dan tetap menjaga disiplin defisit di tengah gejolak global.

Sementara itu, kami terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan Indonesia dalam jangka panjang. Kami mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta memformalkan produksi minyak masyarakat agar produsen kecil dapat berpartisipasi dalam ekonomi formal.

Masa-masa yang penuh ketidakpastian ini membutuhkan akal sehat, untuk mendukung dan memajukan rakyat sekaligus perekonomian kita. Dan yang lebih penting lagi, demokrasi kita.

Izinkan saya menyatakan ini dengan jelas: Indonesia adalah demokrasi, dan akan tetap menjadi demokrasi. Saya dipilih oleh lebih dari 90 juta rakyat Indonesia melalui pemilu yang bebas dan adil, dan saya merasa rendah hati karena menerima lebih banyak suara daripada pemimpin mana pun di dunia.

Dalam budaya kami, kerja sama lebih diutamakan daripada fragmentasi politik yang permanen, dan kerendahan hati lebih dihargai daripada permusuhan politik yang tiada akhir. Apakah Indonesia harus meniru polarisasi, kepahitan, dan kebuntuan yang semakin terlihat di sebagian negara Barat hanya untuk membuktikan dirinya cukup demokratis?

Kami memilih jalan yang berbeda. Kami percaya demokrasi seharusnya menghasilkan stabilitas, kesantunan, dan kemajuan, bukan kebuntuan. Sejarah tidak akan menilai kami berdasarkan seberapa elegan kami mempertahankan status quo. Sejarah akan menilai kami berdasarkan apakah kami berhasil menyelesaikan persoalan nyata yang dihadapi rakyat.

Selama bertahun-tahun, Indonesia tumbuh di kisaran 5%, dan itu tidak cukup. Kami menargetkan 8%. Kami tidak akan mencapainya dengan terus melakukan hal-hal yang sama seperti sebelumnya. Dalam konteks kami, merasa puas dengan status quo berarti stagnasi. Dan itu bukan jalan yang akan kami pilih.

Memang terdapat sejumlah kekeliruan dan tindakan individu yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip atau niat saya, yang turut berkontribusi pada persepsi negatif di luar negeri, termasuk tuduhan bahwa demokrasi mengalami kemunduran di bawah kepemimpinan saya. Itu adalah tantangan yang harus saya hadapi dan atasi. Namun Indonesia pada akhirnya harus dinilai bukan dari insiden-insiden terpisah atau karikatur yang menyederhanakan keadaan, melainkan dari kekuatan institusinya, keterbukaan masyarakatnya, dan kesejahteraan rakyatnya.

Perjalanan Indonesia tidak akan sempurna. Tidak ada transformasi besar suatu bangsa yang pernah berlangsung sempurna. Namun kami bertekad agar negara ini tidak lagi didefinisikan oleh keraguan, ketergantungan, atau kinerja yang di bawah potensi.

Indonesia tidak takut pada pengawasan. Para pengkritik akan terus meminta pertanggungjawaban dari kami, dan memang itulah yang seharusnya mereka lakukan.

Saya menerima media dengan terbuka. Mungkin saya adalah presiden Indonesia pertama yang duduk untuk wawancara tanpa naskah selama empat jam, bukan sekali, melainkan dua kali. Saya memahami bahwa kepemimpinan dalam demokrasi menuntut keterbukaan, akuntabilitas, dan kesediaan untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan sulit secara langsung.

Sebagai pemerintah, kami akan menjawab kritik bukan dengan retorika, melainkan dengan hasil yang dapat diukur oleh siapa pun, di mana pun. Inilah jalan yang kami pilih.

Dua artikel kritis yang diterbitkan The Economist pada pertengahan Mei 2026 dengan judul “Indonesia, the Biggest Muslim-Majority Country, Is on a Risky Path” dan “Indonesia's President Is Jeopardising the Economy and Democracy” kembali memantik debat lama mengenai arah perekonomian Indonesia. Media tersebut menyuarakan kecemasan klasik di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Indonesia dianggap sedang menempuh jalur berbahaya akibat penguatan intervensi negara, pelonggaran disiplin fiskal, dan konsolidasi politik terpusat.

Namun, kritik dari penganut ortodoksi neoliberal tersebut gagal menangkap esensi masalah yang sesungguhnya. Kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai “Prabowonomics” ini pada dasar akademisnya adalah tesis tandingan terhadap kegagalan Konsensus Washington yang selama berdekade-dekade menjebak Indonesia dalam deindustrialisasi dini dan kutukan komoditas.

Berakar pada mandat Pasal 33 UUD 1945, Prabowonomics mengusung model “Ekonomi Pasar Pancasila”. Negara ditempatkan sebagai motor penggerak keadilan distributif melalui investasi modal manusia, hilirisasi industri, dan penguatan ekonomi komunal.

Paradoks terbesar dari Prabowonomics hari ini bukanlah pada konsepnya yang dinilai terlalu kiri oleh pengamat Barat. Ironi terbesar justru terletak pada disonansi eksekusi. Bagaimana cita-cita pembangunan yang berorientasi populis-sosialis ini dititipkan kepada jajaran kabinet dan lembaga pelaksana yang didominasi oleh tokoh-tokoh berlatar belakang pengusaha kakap, teknokrat pro-pasar, dan lembaga kuasi-negara yang bekerja dengan logika komersial serta kapitalistik.

Akibatnya, program-program kerakyatan yang mulia mengalami deviasi di tingkat tapak. Program berubah menjadi sekadar komodifikasi logistik dan proyek fisik raksasa yang kering dari partisipasi warga.

Pergeseran Arsitektur Fiskal dan Risiko Pasar

Pergeseran kepemimpinan di Kementerian Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa pada September 2025 menandai transisi penting dari rezim fiskal ketat menjadi manajemen anggaran ekspansif. Pergeseran ini dilakukan demi mengejar target pertumbuhan produk domestik bruto sebesar 8% per tahun.

Kebijakan fiskal yang sangat progresif ini secara langsung memicu gejolak di pasar keuangan global. Termasuk penurunan peringkat prospek utang menjadi negatif oleh Moody's serta pelarian ekuitas domestik. Namun, dampak yang paling krusial dari perubahan haluan fiskal makro tersebut adalah terjadinya disonansi alokasi anggaran yang langsung merambah dan mengintervensi ruang hidup perdesaan.

Demi menjaga defisit anggaran tetap berada di bawah batas legal 3% di tengah gelombang belanja ekspansif, pemerintah mengambil jalan pintas pengetatan fiskal di tingkat tapak yang berujung pada penyusutan nilai gizi pangan anak sekolah.

Di sisi lain, tekanan pembiayaan non-APBN juga memicu lahirnya kebijakan untuk menjaminkan alokasi Dana Desa secara otomatis sebagai agunan utang proyek infrastruktur gerai fisik koperasi.

Dengan demikian, keputusan strategis di tingkat Kementerian Keuangan tidak lagi beroperasi di ruang hampa udara. Keputusan ini secara langsung mendistorsi keadilan teritorial dan mengorbankan otonomi fiskal pedesaan demi memenuhi target pertumbuhan makroekonomi jangka pendek.

Koperasi Desa dan Proyek Konstruksi Raksasa

Pilar kerakyatan Prabowonomics kembali diuji lewat peluncuran masif Koperasi Desa Merah Putih. Pemerintah menetapkan pembentukan hingga 80.000 unit koperasi di seluruh penjuru tanah air melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 dan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025. Koperasi ini diidealkan sebagai instrumen pembangunan pedesaan dari bawah untuk membebaskan petani dan nelayan dari cengkeraman tengkulak.

Namun, realitas operasionalisasi di lapangan justru mencerminkan corak pembangunan dari atas yang mengabaikan kedaulatan warga desa. Melalui Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025, pembangunan gerai, gudang, dan pengadaan sarana secara terpusat ditugaskan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara sebagai kontraktor tunggal.

Setiap unit gerai dibangun dengan ukuran standar 20 x 30 meter dengan biaya konstruksi fantastis mencapai Rp1,6 miliar. Pembangunan fisik gerai ini dikerjasamakan secara erat dengan personel militer di tingkat desa untuk survei lokasi dan pengamanan distribusi logistik material.

Skema pembiayaan proyek ini menimbulkan kontroversi kebijakan yang mendalam. Pembangunan fisik koperasi dibiayai menggunakan pinjaman dari Bank Himpunan Milik Negara dengan batas maksimal Rp3 miliar per unit. Namun, jaminan pembayaran utang tersebut ditalangi secara otomatis melalui pemotongan alokasi Dana Desa di masing-masing wilayah berdasarkan regulasi yang mewajibkan Dana Desa menyokong proyek koperasi.

PT Agrinas mengonfirmasi telah menandatangani alokasi talangan Dana Desa senilai Rp210 triliun untuk pembangunan di 16.752 titik. Skema ini dinilai sebagai penyanderaan anggaran otonom desa oleh pemerintah pusat demi membiayai proyek fisik yang belum tentu relevan dengan kebutuhan mendesak komunitas desa setempat.

Selain itu, penunjukan PT Agrinas sebagai operator tunggal mengabaikan pengusaha kecil dan kontraktor lokal yang akhirnya hanya menjadi penonton di daerah mereka sendiri. Langkah ini diperparah oleh keputusan impor 105.000 unit mobil pikap dari India untuk armada operasional koperasi yang menuai kritik tajam karena dinilai tidak memprioritaskan industri otomotif dalam negeri. Ketidakselarasan antara visi kerakyatan dan implementasi korporat ini tercermin dalam beberapa studi kasus di lapangan.

Kasus pertama adalah fenomena koperasi cangkang di Desa Tugu Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor. Berdasarkan data profil resmi sistem informasi koperasi, Koperasi Desa Merah Putih Tugujaya telah terdaftar secara legal sejak 31 Mei 2025 dengan nomor badan hukum AHU-0014163.AH.01.29.TAHUN 2025 dan mendaftarkan 50 orang anggota. Namun, dalam kolom jenis usaha, seluruh unit fungsional mulai dari gerai sembako, gerai apotek, gerai simpan pinjam, gerai logistik, hingga kios pupuk tercatat tidak aktif atau tidak beroperasi, kecuali kepemilikan akun microsite. Kasus ini menunjukkan bahwa tanpa kesiapan modal sosial desa, koperasi di lapangan hanyalah cangkang administratif tanpa aktivitas ekonomi riil bagi warga."

Kasus kedua adalah kelemahan kelayakan geografis di Desa Kerek, Ngawi, Jawa Timur, tempat pembangunan gerai koperasi sempat viral karena didirikan menghadap langsung ke tepi sungai yang rawan longsor. Fakta bahwa konstruksi fisik tersebut dipaksakan di lahan rawan bencana demi mengejar target penyelesaian membuktikan lemahnya studi kelayakan di lapangan akibat desakan target penyelesaian proyek dari pusat.

Kasus ketiga adalah di Jombang, Jawa Timur, ketika forum pengurus koperasi setempat melayangkan protes keras kepada PT Agrinas akibat adanya kebijakan penunjukan staf gerai secara sepihak dari luar desa tanpa koordinasi dengan pengurus koperasi lokal. Tindakan dropping karyawan ini dinilai melukai kedaulatan warga desa yang seharusnya menjadi subjek, bukan objek dalam berkoperasi.

Kecenderungan kapitalisme negara yang hegemonik ini bahkan sempat memicu kekhawatiran dari Presiden Prabowo sendiri saat meninjau gerai di Nganjuk pada 16 Mei 2026. Beliau melontarkan pertanyaan reflektif apakah kehadiran gerai tersebut nantinya tidak dianggap bersaing dengan jaringan ritel Alfamart. Pertanyaan ini sangat beralasan, sebab gerai retail modern yang disuplai secara terpusat oleh korporasi negara berisiko mematikan toko-toko kelontong tradisional milik warga desa di sekitarnya karena ketimpangan skala logistik.

Makan Bergizi Gratis dan Hegemoni Pengadaan

Program Makan Bergizi Gratis adalah etalase utama dari pilar pertama Prabowonomics, yakni investasi manusia jangka panjang. Program yang menyasar puluhan juta anak sekolah dan ibu hamil ini direncanakan sebagai jawaban atas krisis stunting dan malnutrisi kronis di Indonesia. Namun, di tangan para perumus kebijakan yang berorientasi pada kalkulasi efisiensi korporasi, program ini mengalami pemangkasan anggaran yang drastis.

Dalam struktur pembiayaan yang berjalan, dari total pagu anggaran sebesar Rp15.000 per porsi, alokasi untuk bahan makanan yang disajikan kepada siswa dipangkas menjadi hanya Rp10.000. Sementara itu, anggaran sebesar Rp5.000 dialihkan sepenuhnya untuk mendanai proses penyiapan, biaya logistik, operasional dapur umum, serta margin keuntungan bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Secara matematis, biaya operasional dan penyiapan ini memakan porsi hingga 50% dari nilai riil bahan makanan itu sendiri. Rasio operasional yang luar biasa besar ini menjadi bukti empiris yang tidak terbantahkan mengenai kuatnya orientasi mengejar keuntungan komersial di dalam program sosial kemanusiaan ini. Ketika aspek distribusi dan pengadaan dapur umum dikelola dengan paradigma bisnis murni, kualitas gizi rill berupa menu tanpa susu terpaksa dikorbankan demi mengamankan margin keuntungan bagi para operator di lapangan.

Lebih memprihatinkan lagi adalah tersingkirnya inisiatif ekonomi lokal akibat sentralisasi pengadaan yang monopolistik. Alih-alih mengaktifkan sirkulasi ekonomi perdesaan secara inklusif, manajemen rantai pasok dapur umum Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi didominasi oleh institusi-institusi besar di luar desa.

Pendekatan pengadaan terpusat ini membatasi keterlibatan langsung produsen pangan lokal dan jaringan usaha mikro desa, sehingga memicu inefisiensi harga bahan baku di atas harga pasar setempat. Model pengadaan yang tertutup ini pada akhirnya mengubah program sosial redistributif menjadi sekadar korporatisasi logistik yang mengabaikan potensi agraris perdesaan.

Paradoks Spasial dan Perumahan Rakyat

Kebijakan penyediaan perumahan rakyat bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga tidak luput dari disorientasi tata ruang. Program pembangunan rumah subsidi menghadapi tantangan aksesibilitas spasial yang sangat serius karena tingginya harga lahan di pusat kota akibat dominasi spekulan dan kegagalan negara melakukan kontrol lahan.

Akibatnya, para pengembang membangun perumahan subsidi di daerah satelit yang sangat jauh dari pusat ekonomi perkotaan. Dampak sosiologisnya adalah terciptanya kemiskinan spasial baru, di mana masyarakat berpenghasilan rendah harus menghabiskan waktu berjam-jam setiap harinya di jalan raya serta mengeluarkan biaya transportasi komuter yang sangat tinggi. Dari sudut pandang perencanaan wilayah, kebijakan ini gagal mewujudkan keadilan teritorial karena mengorbankan kualitas hidup warga kelas bawah.

Diperlukan pergeseran paradigma pembangunan ke arah penyediaan hunian vertikal berupa rumah susun sewa atau milik di tengah kota yang terintegrasi langsung dengan jaringan transportasi massal melalui konsep pengembangan kawasan berorientasi transit, didukung alokasi lahan strategis dari Bank Tanah.

Rekomendasi Kebijakan Menuju Ekonomi Pancasila

Agar Prabowonomics tidak berakhir tragis sebagai wacana elitis yang kehilangan jiwa kerakyatannya, pemerintah harus segera melakukan reformasi struktural pada tataran eksekusi kebijakan yang mencakup beberapa aspek krusial.

Pertama, melakukan restrukturisasi eksekutor teknis. Presiden harus berani menyeleksi ulang para pembantu di kabinet maupun pimpinan BUMN serta lembaga teknis agar diisi oleh tokoh-tokoh yang memiliki komitmen ideologis yang kuat pada keadilan sosial dan ekonomi kerakyatan, bukan sekadar profesional yang berorientasi profit murni.

Kedua, melakukan desentralisasi pengelolaan program sosial secara menyeluruh. Praktik monopoli pengadaan logistik makanan bergizi dan ritel koperasi oleh korporasi pusat atau organisasi eksklusif aparat keamanan harus segera dihentikan. Serahkan pengelolaan dapur umum dan pasokan gerai kepada kelompok tani, nelayan, pelaku usaha mikro lokal, serta pengurus koperasi desa secara otonom melalui musyawarah desa yang otentik, guna mewujudkan model pembangunan endogen.

Ketiga, menyelamatkan Dana Desa dari penyanderaan utang proyek fisik terpusat. Regulasi yang mewajibkan penggunaan Dana Desa sebagai jaminan otomatis utang pembangunan fisik gerai koperasi harus segera dicabut. Dana Desa harus dikembalikan fungsinya sebagai instrumen kedaulatan fiskal warga desa secara mandiri.

Keempat, melakukan reposisi metrik keberhasilan pembangunan ekonomi nasional. Indikator kesuksesan pembangunan harus digeser dari ukuran-ukuran fisik makro, seperti besarnya nilai aset yang dikonsolidasikan Danantara atau jumlah unit gedung gerai yang berdiri, menjadi metrik substantif kesejahteraan mikro, yaitu kualitas gizi nyata di piring anak sekolah, nihilnya kasus keracunan makanan di lapangan, dan hidupnya sirkulasi keuangan yang mandiri di tingkat warga desa.

Hanya dengan penyelarasan radikal antara visi kerakyatan dan aksi nyata di tingkat tapak, cita-cita mulia Prabowonomics dapat dipisahkan dari bayang-bayang kapitalisme negara yang eksploitatif, demi mengantar Indonesia menuju gerbang Indonesia Emas 2045 yang adil, makmur, dan berdaulat bagi seluruh rakyat.

Bisnis.com, SURABAYA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pemberitaan media massa internasional The Economist yang mengkritisi sejumlah program prioritas pemerintah karena dinilai membebani kondisi fiskal Indonesia.

Yusril menilai analisis yang berkembang di media asing kerap kali memiliki agenda tersirat untuk melemahkan posisi tawar ekonomi Indonesia di kancah global.

Menurutnya, kritik terhadap kebijakan fiskal dan sejumlah program strategis itu seolah-olah tengah mengarahkan Indonesia untuk kembali ke struktur ekonomi masa lalu yang berjalan tidak optimal, saat masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah.

"Karena itu tidak ada bangsa di dunia ini yang suka melihat Indonesia ini tetap kuat tumbuh dan berkembang. Kritik The Economist kemarin tentang ekonomi Indonesia, saya baca berulang-ulang, ujung-ujungnya ya mau mengembalikan kita seperti era Pak Harto (Soeharto). Artinya, bangsa kita ini hanya jadi bangsa pengekspor bahan-bahan mentah yang nilai ekonominya tidak sebanding ketika sudah menjadi produk-produk mesin dan teknologi di zaman modern sekarang," kata Yusril di Universitas Negeri Surabaya, Selasa (19/5/2026).

Yusril menceritakan bahwa pada masa sesaat sebelum badai krisis moneter mengguncang pada medio 1997-1998, pemerintahan era Presiden Soeharto disebutnya sanggup membawa pertumbuhan ekonomi RI meroket hingga angka 8%.

Indonesia saat itu nyaris menjadi salah satu raksasa kekuatan ekonomi di Benua Asia atau yang santer disebut dengan julukan Macan Asia.

"Saya mau mengomentari. Saya ingat betul pada waktu Pak Harto, hampir kita ini sudah menjadi the Asian Tiger tahun 1997, kekuatan ekonomi terpenting di Asia pada waktu itu. Kenapa? Pak Harto bisa naikkan pertumbuhan ekonomi itu sampai 8% pada waktu itu," tuturnya.

Selanjutnya, usai perekonomian RI tumbuh dengan pesat pada era yang disebut sebagai fase "tinggal landas" tersebut, Yusril menyebut terdapat serangkaian peristiwa yang sekonyong-konyong menyebabkan nilai tukar kurs rupiah terhadap mata uang asing, khususnya dolar Amerika Serikat, jatuh dan terpuruk hingga titik nadir.

Saat keadaan kacau balau tersebut terjadi dalam waktu yang sekelebat, Yusril menyebut bahwa International Monetary Fund (IMF) datang dengan tangan terbuka untuk membantu Indonesia keluar dari krisis dengan menawarkan pinjaman lewat surat kesediaan (Letter of Intent/LoI) paket bantuan selama 5 tahun senilai US$43 miliar beserta sejumlah usulan atau rekomendasi untuk memperbaiki ekonomi RI.

Namun, tutur dia, hal tersebut baru dapat direalisasikan bila terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah saat itu.

Yusril, yang saat itu merupakan penulis naskah pidato kepresidenan, mengungkapkan salah satu syarat yang harus dipenuhi Presiden Soeharto adalah bersedia menyetop pendanaan terhadap aktivitas industri pesawat dalam negeri yang dilakukan oleh Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN) atau yang saat ini dikenal sebagai PT Dirgantara Indonesia (PTDI), yang saat itu dikepalai oleh suksesor Soeharto sebagai presiden, B.J. Habibie.

"Karena tidak bisa, diguncang kita dengan mata uang, berantakan semua. Ketika kita kalang kabut, IMF datang. Saya menjadi saksi sejarah bersama Pak Moerdiono (Mensesneg) pada waktu itu. Bagaimana IMF mengatakan, 'Kami akan membantu Indonesia'. Kita itu ibaratnya bayi lahir, enggak dewasa masuk inkubator. Dia (IMF) akan bantu kita, tapi dengan beberapa permintaan. Salah satu, permintaannya dana untuk pengembangan IPTN ditahan oleh kita," bebernya.

Yusril menyatakan bahwa persyaratan yang akhirnya mau tidak mau dipenuhi oleh Presiden Soeharto tersebut dengan harapan untuk menyelamatkan perekonomian negara yang terpuruk dengan memutar dana pinjaman asing membuat industri dirgantara Tanah Air saat itu seketika mandek.

Ia juga membayangkan bila pendanaan terhadap IPTN tetap berlanjut, Indonesia sangat mungkin dapat mengembangkan industri pesawat tempur secara mandiri.

"Kenapa? Orang-orang [negara] Barat itu tidak akan pernah mau Indonesia itu mampu menjadi negara yang masuk ke era teknologi. Kenapa? Kalau IPTN punya pengembangan terus, Indonesia akan bisa, mungkin hari ini kita sudah bisa bikin pesawat tempur sendiri. Kenapa? Kita digagalkan di sini. Sudah saya bilang harus paham di sini," tegasnya.

Oleh sebab itu, Yusril mengingatkan kepada segenap masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh oleh narasi asing yang bertujuan untuk mendiskreditkan visi serta program pemerintah yang bertujuan baik.

Mantan Menteri Kehakiman era Presiden Megawati Soekarnoputri tersebut pun menekankan pentingnya mencapai kedaulatan ekonomi dan kemandirian teknologi agar Indonesia dapat sesegera mungkin untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle-income trap) dan tidak terus-menerus mendewakan perspektif yang berasal dari luar negeri.

"Jangan kita menggantungkan nasib kita ini kepada bangsa lain. Enggak ada yang akan menolong kita itu, kecuali kita sendiri. Ya, jangan kita maki-maki bangsa sendiri, negara kita sendiri, muji-muji bangsa lain. Bahaya itu. Mentalitas seperti itu terburuk. Kita yang harus memperbaiki apa yang kurang pada bangsa kita ini," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kritik media internasional terhadap sejumlah program pemerintah seperti Kopdes dan MBG yang dinilai berpotensi membebani kondisi fiskal Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan Purbaya usai mendampingi Prabowo Subianto dalam seremoni penyerahan alat utama sistem persenjataan (alutsista) strategis di Lanud Halim Perdanakusuma, Senin (18/5/2026).

Saat ditanya wartawan mengenai kritik dari media internasional The Economist terhadap kebijakan pemerintah, Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih berada dalam batas aman dan terkendali.

“Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya. Jadi enggak ada masalah,” ujar Purbaya.

Ia mengatakan pemerintah terus menghitung secara cermat besaran defisit anggaran agar tetap berada dalam koridor yang sehat sesuai ketentuan fiskal nasional.

“Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa,” katanya.

Purbaya juga membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan sejumlah negara di Eropa yang menurutnya memiliki tingkat utang dan defisit jauh lebih tinggi dibanding Indonesia.

“Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan negara-negara Eropa berapa defisitnya. Hutangnya berapa?” ucapnya.

Menurut dia, rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih jauh lebih rendah dibanding banyak negara maju.

“Itu mendekati 100 persen semua dari PDB, hutang kita masih 40. Kita masih bagus, harusnya The Economist puji kita,” kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya mendampingi Presiden Prabowo dalam penyerahan sejumlah alutsista strategis untuk memperkuat pertahanan udara nasional. Alutsista yang diterima antara lain enam pesawat tempur Dassault Rafale, enam pesawat Dassault Falcon 8X, dua unit Airbus A400M MRTT, serta sistem radar GM403 Ground Control Intercept Radar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa merespons kritik majalah internasional The Economist terhadap program makan bergizi gratis (MBG) dan Kopdes Merah Putih pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai boros dari sisi fiskal dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.

Purbaya menegaskan kondisi fiskal Indonesia masih aman meski dua program tersebut dinilai membebani anggaran negara.

"Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3 persen PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8 persen dari PDB defisitnya, jadi enggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa," ujar Purbaya saat ditemui di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (18/5).

Ia juga membandingkan kondisi fiskal Indonesia dengan sejumlah negara Eropa yang menurutnya memiliki rasio utang dan defisit jauh lebih tinggi.

"Kalau The Economist memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen dari PDB, kita masih 40 (persen), kita masih bagus," ujarnya.

Menurut Purbaya, kondisi tersebut justru menunjukkan fundamental fiskal Indonesia masih relatif kuat dibanding banyak negara lain.

"Seharusnya The Economist memuji kita," imbuhnya.

Dalam artikel berjudul "Indonesia's President is Jeopardising The Economy and Democracy", The Economist mengkritik sejumlah kebijakan Prabowo yang dinilai terlalu ekspansif dari sisi fiskal dan berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia.

Media asal Inggris itu menyoroti program makan bergizi gratis (MBG) serta pembangunan 80 ribu Kopdes Merah Putih yang disebut dapat menghabiskan sedikitnya Rp320 triliun atau sekitar US$18 miliar tahun ini, setara 10 persen dari target pendapatan negara.

The Economist juga menilai proyeksi penerimaan negara pemerintah terlalu optimistis di tengah pelemahan harga komoditas ekspor seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit. Dalam laporannya, penerimaan pajak Indonesia pada 2025 disebut turun 3 persen meski sebelumnya diproyeksikan tumbuh 7 persen.

Selain itu, media tersebut menyoroti potensi pelebaran defisit fiskal akibat lonjakan harga minyak dunia di tengah konflik Timur Tengah.

Pemerintah disebut berpotensi menghadapi tambahan beban subsidi energi hingga US$5,7 miliar atau setara dengan Rp100,7 triliun (asumsi kurs 17.670 per dolar AS) apabila harga minyak rata-rata mencapai US$97 per barel tahun ini.

The Economist juga menyinggung risiko penurunan peringkat utang Indonesia oleh lembaga pemeringkat S&P Global Ratings apabila rasio pembayaran bunga utang terhadap pendapatan negara terus meningkat.

Tak hanya sektor fiskal, artikel itu turut mengkritik arah politik pemerintahan Prabowo yang dinilai semakin memusatkan kekuasaan, memperbesar peran militer dalam kehidupan sipil, hingga melemahkan oposisi politik.

Lebih lanjut, The Economist juga menyoroti pelemahan nilai tukar rupiah sekitar 11 persen terhadap dolar AS sejak Prabowo menjabat serta meningkatnya kekhawatiran investor asing terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah.

Mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen semua lho dari PDB. Kita masih 40 persen dari PDB

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa media asing The Economist seharusnya memuji Indonesia lantaran pemerintah telah mampu menjaga stabilitas ekonomi dan mengendalikan defisit APBN.

Ditemui di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Senin, Purbaya mengatakan utang pemerintah masih berada di kisaran 40 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sedangkan negara-negara di Eropa memiliki tingkat utang yang jauh lebih tinggi mencapai hampir 100 persen dari PDB jika dibandingkan dengan Indonesia.

"Mereka suruh lihat deh kebijakan-kebijakan negara Eropa berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100 persen semua lho dari PDB. Kita masih 40 persen dari PDB. Kita masih bagus, harusnya The Economist muji kita," ujar Purbaya.

Saat ini defisit fiskal Indonesia dapat dikendalikan di bawah 3 persen dari PDB. Purbaya menekankan bahwa perekonomian Indonesia sedang dalam kondisi yang baik dan tidak bermasalah.

"Jadi, nggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa," katanya.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan pemerintah telah melakukan perhitungan dengan seksama untuk menjalankan sejumlah program prioritas, termasuk Makan Bergizi Gratis, dan Koperasi Desa Merah Putih.

Menurut dia, anggaran tersebut telah sesuai untuk masing-masing pos, sehingga tidak perlu khawatir akan mengganggu stabilitas ekonomi nasional.

"Semuanya sudah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam," imbuhnya.

Media asing asal Inggris tersebut mengkritik sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai berisiko terhadap stabilitas ekonomi dan demokrasi Indonesia.

Beberapa di antaranya belanja negara yang dinilai terlalu besar dan berpotensi membebani fiskal negara, risiko pelemahan disiplin fiskal akibat program prioritas pemerintah yang membutuhkan anggaran besar, hingga campur tangan negara dalam aktivitas ekonomi nasional.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Majalah ekonomi asal Inggris, The Economist turut menyoroti kebijakan ekonomi dan politik Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dalam publikasinya pada Kamis (14/5). Media tersebut menilai pemerintah saat ini terlalu “boros” dan “otoriter”.

The Economist menyoroti ini dalam tulisannya “Indonesia’s president is jeopardizing the economy and democracy” atau “Presiden Indonesia membahayakan ekonomi dan demokrasi”. Artikel ditulis dua editor, yaitu Aaron Connelly dan Ethan Wu.

Dalam tulisan tersebut, Prabowo dianggap melakukan sentralisasi kekuasaan dan meminggirkan oposisi legislatif. Mereka juga menyoroti angka belanja negara yang melebihi kemampuan anggaran dan kembalinya tentara dalam sektor publik Indonesia.

“Ini seperti awal dari pembalikan reformasi yang telah menjadi fondasi stabilitas Indonesia sejak krisis keuangan Asia 1997-98,” tulis The Economist.

Dua program pemerintah diberikan sorotan khusus, yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Besarnya belanja kedua program dapat membuat defisit fiskal menembus batas 3% yang ditetapkan sejak 2003, apalagi defisit tahun lalu sudah mencapai 2,9%.

Lembaga pemeringkat S&P pun mempertimbangkan penurunan peringkat utang Indonesia, pertama kali sejak krisis 1997-1998. Penurunan peringkat dapat terjadi karena beban bunga utang mencakup 16% pendapatan negara, meningkat tajam dari 9% pada satu dekade lalu.

Jika rasio terus berada di atas 15%, ini dapat menjadi alasan kuat memangkas peringkat kredit Indonesia.

Media tersebut juga menilai langkah memecat Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani juga menimbulkan ketidakpastian di pasar. Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa dianggap memiliki temperamen keras.

Mereka menyoroti khusus komentar Purbaya pada pihak yang mengkritik pengelolaan keuangan Indonesia, termasuk The Economist sendiri yang disebut “bego”. Kondisi ini memicu kekhawatiran terkait hilangnya disiplin fiskal negara.

Peran militer dalam kehidupan sipil juga dipantau meluas kembali. Pelibatan militer dalam program MBG dan KDMP mengingatkan publik dengan dwifungsi era Soeharto. Penyerangan pada aktivis juga menambah kecemasan.

Akibat ketidakpastian ini, investor asing dilaporkan mulai menarik modal mereka keluar. Nilai tukar rupiah pun terus merosot hingga mencapai rekor terendah baru. Jika kepercayaan investor terus hilang, Indonesia terancam masuk ke dalam krisis ekonomi. Kondisi ini menjadi ujian berat bagi janji-janji kampanye Prabowo sebelumnya.

Ini bukan kali pertama The Economist menyoroti keuangan Indonesia. Sebelumnya, majalah tersebut mengkritik langkah pemindahan saldo anggaran lebih (SAL) dari Bank Indonesia ke bank-bank BUMN.

Purbaya memprotes kritik ini dengan memastikan uang SAL tersebut tidak habis, hanya dipindahkan alokasinya. Dalam pernyataan yang sama, Purbaya juga menyebut majalah ini “bego”.

"Dia bilang saya salah, gue bilang dasar majalah bego. Oh iya dong, dia punya ekonomnya harusnya. Ternyata emang dugaan saya betul, dia gak sepintar saya," katanya pada Desember 2025 lalu.