JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR Bambang Haryadi menyoroti pengakuan perwakilan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang Rp20 juta. Dia yakin, hal itu tidak ada sangkut pautnya dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka .

"Tapi saya yakin tidak adalah sangkut pautnya dengan Mas Gibran. Saya yakin mungkin ya ada pihak-pihak lain kita tidak tahu," ujar Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/6/2026).

Bambang menyatakan, pihaknya selalu mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Menurut Bambang, keduanya merupakan suatu kesatuan.

"Jadi jangan sampai ini isu-isu ada upaya memecah belah dan membuat keretakan ataupun ingin membuat satu apa jurang pemisahlah antara Presiden dan Wakil Presiden," ujar Bambang.

Bambang menambahkan, "Karena prinsipnya Presiden dan Wakil Presiden sampai saat sekarang kami melihatnya sangat-sangat hubungannya sangat-sangat baik dan saling support satu sama lain gitu."

Sebelumnya, UBK menyebut Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBK Muhammad Abdimaludin mengakui telah menerima uang Rp20 juta terkait aksi unjuk rasa pada Senin (15/6/2026). Abdi juga menyebut uang itu didapatkan dari alumni UBK.

"Dia (Abdimaludin) sudah membuat pengakuan secara resmi kepada pihak universitas bahwa dirinya menerima uang sebesar Rp20 juta melalui seorang oknum senior alumni Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian," ujar Wakil Rektor III UBK Daniel Panda dalam konferensi pers, Selasa (23/6/2026).

Dalam pengakuan yang sama, kata Daniel, Abdimaludin juga membagikan uang itu ke sejumlah mahasiswa. Beberapa di antaranya termasuk pengurus BEM Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi di UBK.

Pemberian uang itu dilakukan pada Senin (15/6/2026) dini hari sebelum aksi dimulai. Uang itu diberikan dengan maksud untuk menggeser titik aksi dari yang semula di kawasan Istana ke kawasan Gedung DPR RI.

"Mereka disarankan oleh oknum alumni tersebut untuk melakukan demonstrasi di DPR RI. Namun hal itu ditolak oleh yang bersangkutan. Jadi mahasiswa tetap pergi ke Istana, meskipun mereka menerima uang tersebut," kata Daniel.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra angkat bicara terkait pengakuan mahasiswa Universitas Bung Karno (UBK) yang menerima uang setelah berunjuk rasa dan bertemu Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka pada Senin (15/6/2026). Sebagai mantan aktivis, Yusril mengaku sangat prihatin dengan adanya kejadian itu.

Namun, di satu sisi ia juga mengapresiasi mahasiswa UBK yang telah jujur kepada publik terkait kesalahan yang telah dia lakukan.

“Sebagai mantan aktivis mahasiswa, saya sangat prihatin dengan kejadian itu tapi ya kita menghargai juga mereka berterus terang, mengakui kesalahan dan kemudian meminta maaf, supaya hal-hal semacam itu tidak terjadi,” kata Yusril saat diwawancarai di Ombudsman RI, Selasa (23/6/2026).

Ia mengungkapkan, dirinya sangat mendukung gerakan mahasiswa termasuk kebebasan berekspresi mereka. Menurut Yusril, gerakan mahasiswa adalah gerakan hati nurani dan moral yang dilakukan.

“Dan saya mendukung sebenarnya kegiatan mahasiswa itu sebagai satu gerakan moral yang kita support dan kita mendukung kebebasan mereka berekspresi dan sekaligus juga kita memberikan dukungan yang seluas-luasnya kepada gerakan mahasiswa sebagai satu gerakan hati nurani, gerakan moral,” ungkap dia.

Meski demikian, ia menegaskan kepada para mahasiswa agar bisa menjaga integritas mereka dalam gerakan yang dibuat. Yusril menyebut perjuangan mahasiswa harus murni dan memegang teguh prinsip serta tidak terpengaruh oleh apapun.

“Tapi juga sekaligus kita berpesan kepada adik-adik mahasiswa supaya tetap menjaga integritas dan perjuangan itu harus murni. Jadi, karena itu tetaplah tegar memegang teguh prinsip-prinsip dan jangan mudah kita terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu,” tutur Yusril.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwasanya kebebasan berpendapat seperti mahasiswa sangat dihormati oleh pemerintah selama aksi tersebut dilakukan secara damai dan tetap menjaga ketertiban masyarakat.

“Sebenarnya kebebasan berekspresi menyampaikan pikiran dan pendapat itu dihormati oleh pemerintah dan kapanpun mahasiswa itu mau menyampaikan aksi unjuk rasa, sepanjang dilakukan secara damai dan menjaga ketertiban masyarakat kapanpun mereka bisa lakukan,” pungkas Yusril.

SOLO - Pengurus Besar Ikatan Alumni (IKA) BEM Nusantara melanjutkan rangkaian konsolidasi kebangsaan dengan menemui Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah pada Senin 15 Juni 2026.

Pengurus PB IKA BEM Nusantara Wahyu Irawan mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menyerap pandangan tentang kepemimpinan, kebangsaan, dan peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia.

"Pak Jokowi memberikan banyak pandangan tentang kepemimpinan dan tantangan kebangsaan ke depan. Beliau menekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat soliditas, dan menyiapkan generasi muda yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat," kata Wahyu, Selasa (16/6/2026).



Menurut mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Djakarta (UID) itu, IKA BEM Nusantara ingin mengambil peran sebagai wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki kapasitas, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa.

"Kami percaya masa depan kepemimpinan Indonesia berada di tangan generasi muda. Karena itu, alumni BEM Nusantara harus menjadi motor gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung kemajuan bangsa," ujarnya.

Wahyu menjelaskan, audiensi dengan Jokowi merupakan bagian dari konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan PB IKA BEM Nusantara yang akan digelar pada 18 Juni 2026 di Jakarta.

Selain itu, rangkaian komunikasi dengan para tokoh nasional akan berlanjut. Sehari setelah pertemuan dengan Jokowi, jajaran PB IKA BEM Nusantara dijadwalkan diterima oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, di kantornya pada 17 Juni 2026.

"Kami ingin membangun dialog yang konstruktif dengan para pemimpin bangsa. Bersama Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran, kami membahas pentingnya menyiapkan estafet kepemimpinan nasional yang kuat, adaptif, dan dekat dengan aspirasi generasi muda," ucapnya.

Wahyu menilai, komunikasi antara jaringan alumni mahasiswa dan para pemimpin nasional penting untuk memastikan generasi muda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang menentukan arah Indonesia di masa depan.

"IKA BEM Nusantara ingin menjadi rumah besar alumni mahasiswa yang mampu melahirkan gagasan dan kepemimpinan baru untuk Indonesia. Semangat yang kami bawa adalah kolaborasi, persatuan, dan optimisme menyongsong Indonesia Emas," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming telah menerima 15 pendemo dari kalangan mahasiswa di Istana Wapres, Jakarta, Senin (15/6/2026).

Ke-15 mahasiswa itu berasal dari Universitas Bung Karno dan Universitas MH Thamrin Jakarta. Para mahasiswa ini sebelumnya menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta.

Dalam aksinya itu, mahasiswa menyampaikan berbagai aspirasi dan hasil kajian terkait sejumlah isu nasional mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, pendidikan, revisi regulasi, hingga pembangunan di wilayah tertinggal.

Merespons hal itu, Gibran mengakui bahwa program pemerintah masih banyak kekurangan. Namun dia memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa akan menjadi bahan evaluasi pemerintah dan diteruskan kepada pimpinan.

"Yang sudah kita capai sekarang, apa yang sudah dibangun itu yang kita rawat bersama. Saya sadar masih banyak minus-minusnya, kekurangannya banyak, ya ini yang harus kita perbaiki bersama," kata Wapres Gibran Rakabuming saat menerima perwakilan mahasiswa.

Dia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan selama disampaikan secara tertib dan konstruktif. Orang nomor 2 RI ini turut mengapresiasi keterlibatan aktif mahasiswa dalam mengawal berbagai kebijakan pemerintah.

"Saya senang mahasiswa kritis ikut mengevaluasi, ikut memberikan saran," pungkasnya.

Di samping itu, salah satu perwakilan mahasiswa yaitu Ketua Aksi BEM Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin menilai Gibran bersikap terbuka terhadap para mahasiswa.

Abdi menyatakan bahwa Gibran telah berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat langsung kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Mas Wapres terbuka dan menerima hasil kajian, dia akan mengaudit dan mengkonsolidasi, dia akan memberitahukan kepada pimpinan lebih khusus Presiden Prabowo Subianto," pungkasnya.

JAKARTA - Sebanyak 15 perwakilan mahasiswa diterima Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (15/6/2026). Mereka diterima Gibran usai menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Rombongan mahasiswa berjalan kaki dari lokasi aksi menuju Istana Wakil Presiden yang berjarak tidak jauh dari titik demonstrasi. Mereka datang mengenakan almamater kampus masing-masing dan mendapat pengawalan dari aparat kepolisian selama perjalanan.

Setibanya di gerbang utama Istana Wakil Presiden pada pukul 17.18 WIB, para mahasiswa terlebih dahulu menjalani pemeriksaan keamanan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres).

Setelah proses pemeriksaan selesai, rombongan kemudian memasuki kompleks istana untuk mengikuti pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut.

Sebelumnya, massa aksi menyampaikan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersedia menerima perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi secara langsung.

"Dari hasil perjuangan kita berkoar-koar kita membuahkan hasil bahwa wakil presiden Gibran Rakabuming Raka menerima niat baik kami," ujar salah satu mahasiswa Universitas Bung Karno saat aksi berlangsung.

Ia mengatakan sebanyak 15 mahasiswa ditunjuk sebagai perwakilan untuk bertemu dengan Gibran dan menyampaikan tuntutan yang dibawa dalam demonstrasi.

"Untuk bagaimana memberikan aspirasi-aspirasi yang kami konsolidasi dan tentu kami menyampaikan kepada wakil presiden dan membawa tuntutan kami ke dalam istana," katanya.

Diketahui, mahasiswa dari BEM Universitas Bung Karno menggelar aksi demonstrasi di Jalan Medan Merdeka Selatan sejak sekitar pukul 14.40 WIB.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa enam tuntutan, di antaranya evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih, peninjauan kembali UU Polri, penolakan militerisme, menjaga stabilitas ekonomi nasional, pemenuhan hak pendidikan yang inklusif dan terjangkau, serta peninjauan kembali kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak.

JAKARTA - Gugatan Citizen Lawsuit (CLS) terkait ijazah pencalonan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka berlanjut ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Hal itu sebagaimana disampaikan penggugat Subhan Palal usai perwakilan pimpinan DPR sebagai pihak tergugat tidak menghadiri mediasi hari ini.

"Jadi mediator memutuskan perkara dilanjutkan kepada pemeriksaan pokok perkara," kata Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026).

Menurutnya, ketidakhadiran para kubu tergugat tanpa melampirkan keterangan. "Tidak ada pemberitahuan apa pun ya, jadi ya udah diputuskan tidak hadir hari ini," ujarnya.

Kendati begitu, Subhan mengaku belum mengetahui kapan sidang perdana untuk pemeriksaan pokok perkara dimulai.

"Kapan jadwalnya menunggu panggilan e-court oleh hakim nanti," ucapnya.

Subhan menjelaskan, hari ini bukan mediasi kali pertama dalam gugatan tersebut. Subhan mengaku sempat menyampaikan proposal perdamaian saat perwakilan tergugat hadir dalam mediasi sebelumnya.

Proposal perdamaian yang diajukan berupa permintaan agar DPR menyatakan pendapat bahwa Wapres saat ini tidak memenuhi syarat sebagai wakil presiden sebagai yang menjadi petitum gugatan ini.

"Saya udah ajukan apa proposal perdamaian, bahwa DPR harus membentuk panitia khusus untuk menyatakan pendapat, tapi sampai sekarang nggak ada jawaban," ujarnya.

Lebih lanjut, Subhan mengklaim mempunyai lebih dari 20 bukti terkait gugatannya ini. Kemudian, dua orang saksi dan ahli yang nantinya akan dihadirkan di ruang sidang.

Diketahui, gugatan ini teregister dengan nomor perkara 202/Pdt. G/2026/PN Jkt.Pst dengan klasifikasi gugatan warga negara yang didaftarkan 31 Maret 2026 di mana para pihak tergugat merupakan sejumlah pimpinan DPR.

Berikut petitum yang terlampir di laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat:

1. Mengabulkan Gugatan dan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Memerintahkan kepada seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalui Para Tergugat menggunakan ha knya untuk menyatakan pendapat, bohwa Wakil Presiden tidak memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden

3. Menyatakan Putusan Pengadilan ini harus dilaksanakan (witvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum Banding dan Kasasi da ri Para Tergugat

Sebelumnya, Subhan juga telah mengajukan gugatan ke PN Jakarta Pusat terkait ijazah Gibran. Selain Gibran, Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut menjadi pihak tergugat.

PN Jakarta kemudian menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan tersebut. Dalam pertimbangan putusannya, gugatan yang dilayangkan Subhan merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Pertimbangan lainnya berupa UU No. 7/2017 tentang Pemilu yang mengatur mekanisme khusus penyelesaian sengketa pemilu melalui Bawaslu dan PTUN (Pasal 467-468), bukan melalui Pengadilan Negeri.

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dan pemerintah berkomitmen terus meningkatkan kualitas sektor pariwisata

Badung (ANTARA) - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka memastikan pemerintah terus hadir untuk meningkatkan kualitas sektor pariwisata di tanah air.

“Indonesia memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas sektor pariwisata,” kata dia dalam video ucapan pembukaan Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) 2026 di Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Peningkatan di sektor pariwisata dilakukan baik dari segi keberlanjutan, keamanan, kenyamanan dan wisata yang otentik untuk menghadirkan pengalaman wisata yang mengesankan bagi wisatawan.

Namun hal ini diyakini hanya bisa diwujudkan dengan kolaborasi dari berbagai unsur, termasuk pelaku usaha perjalanan wisata yang hadir dalam BBTF 2026.

“Saya berharap BBTF dapat terus menjadi wadah kolaborasi dinamis yang mampu menyatukan berbagai pihak dari berbagai negara, yang memberikan dampak nyata bagi kemajuan pelaku industri wisata lokal,” ujar Wapres Gibran.

Kepada pelaku di bidang perjalanan wisata, ia juga mendorong untuk ikut membawa transisi pariwisata Indonesia yang mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian alam serta budaya.

Wapres Gibran meyakini BBTF yang tahun ini diikuti 44 negara bisa ikut menyukseskan target pemerintah, sebab dengan sudah digelar sebanyak 12 kali menunjukkan wujud ketangguhan, kemitraan, dan keyakinan bersama terhadap masa depan pariwisata Indonesia.

Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana yang hadir langsung pada sesi makan malam pembuka menambahkan, pemerintah tidak ingin sektor pariwisata hanya tentang destinasi, melainkan juga tentang pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

“Pariwisata juga tentang pembangunan di daerah, dan tentunya kepercayaan diri Indonesia di pasar pariwisata global,” ucapnya.

Menpar menerjemahkan arahan Presiden dan Wakil Presiden ini ke dalam langkah-langkah konkrit, yaitu memperkuat promosi, mengembangkan produk pariwisata berkualitas, menghubungkan industri dengan pasar internasional, serta memastikan pertumbuhan pariwisata memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Salah satu program unggulan untuk mewujudkan target pariwisata adalah Wonderful Indonesia Gastronomy 2026: From Roots to Global Recognition, dan BBTF 2026 yang mengangkat tema Redefining Indonesia's Gastronomy Journey: A Celebration of Taste, Culture, and Sustainable Heritage dinilai sejalan.

Ketua BBTF 2026 I Putu Winastra memastikan platform internasional ini akan terus memainkan peran penting dalam meningkatkan kehadiran Indonesia di dalam industri pariwisata global.

Dalam mendukung pariwisata Indonesia yang semakin merata, ia mengajak provinsi lain di Indonesia bergabung dalam BBTF berikutnya, membawa paket-paket pariwisata andalan, seperti tahun ini bergabung Jakarta dan NTB.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka menjelaskan soal program kampung haji saat menghadiri Haul ke-55 Al Maghfurlah K.H. Abdul Wahab Chasbullah di Jawa Timur pada Minggu (10/05/2026).

Gibran mengatakan program tersebut merupakan salah satu inisiatif terbaru Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas pelayanan jemaah haji Indonesia.

"Nah sekarang setelah ada layanan-layanan tadi, ada yang namanya Kampung Haji. Ini ke depan dapat memperlancar, mempermudah dan juga nanti insyaallah biaya hajinya bisa semakin ditekan, itu cita-citanya Pak Presiden," kata Gibran, dikutip dari YouTube Setwapres.

Wapres menuturkan program ini bakal memberikan kemudahan bagi jamaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah seperti Surabaya.

Salah satunya, program ini bisa mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan keimigrasian jamaah dan menekan biaya haji bagi jemaah.

“Ke depan diharapkan bisa memperlancar, mempermudah, dan insyaallah menekan biaya haji,” ujarnya.

Adapun, kata Gibran, Kampung Haji akan dibangun di atas lahan seluas 45 hektare dan tidak hanya difungsikan sebagai tempat penginapan jamaah, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas pelayanan penunjang ibadah haji.

"Jadi ini ada lahan seluas 45 hektare yang nanti ya, bukan hanya penginapan saja tapi juga untuk pelayanan-pelayanan yang lain," pungkasnya.

Dalam catatan Bisnis, pemerintah masih terus mematangkan rencana pembangunan Kampung Haji di Makkah, Arab Saudi sebagai upaya untuk meningkatkan layanan bagi para jemaah haji asal Indonesia.

Penasihat Khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa megaproyek tersebut saat ini masih memasuki tahap awal, termasuk di antaranya upaya pembebasan lahan.

Muhadjir menjelaskan Kampung Haji Indonesia yang akan dibangun oleh Danantara tersebut nantinya akan dibangun di kawasan Jabal Hindawiyah, yang hanya berjarak sekitar 2 sampai 2,5 kilometer dari Masjidil Haram.

“Lokasinya sangat dekat [dengan Masjidil Haram]. Nanti akan ada akses khusus seperti tunnel [terowongan] agar jemaah tidak terganggu lalu lalang kendaraan dan jemaah lain,” ungkap Muhadjir di Universitas Muhammadiyah Surabaya, Kamis (30/4/2026).

Jakarta (ANTARA) - PT PP (Persero) Tbk (PTPP) mencatat progres pembangunan Bendungan Bagong Paket III di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, mencapai 59,49 persen saat ditinjau Wakil Presiden RI (Wapres) Gibran Rakabuming Raka.

Corporate Secretary PTPP Joko Raharjo mengatakan progres tersebut lebih cepat dari target rencana sebesar 56,56 persen. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil perencanaan, inovasi, serta kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek.

“PTPP berkomitmen untuk menyelesaikan proyek Bendungan Bagong tepat waktu dengan tetap mengedepankan kualitas, keselamatan kerja, dan keberlanjutan,” kata Joko berdasarkan keterangannya, Jakarta, Sabtu.

Bendungan itu diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan air dan peningkatan produktivitas pertanian.

Infrastruktur tersebut memiliki kapasitas tampung sebesar 17,4 juta meter kubik dan diproyeksikan mampu menyuplai air irigasi bagi 977 hektare lahan pertanian di Daerah Irigasi Bagong.

Selain itu, bendungan tersebut juga akan menyediakan air baku sebesar 153 liter per detik serta berperan dalam pengendalian banjir di Kabupaten Trenggalek.

Proyek Bendungan Bagong Paket III yang dikerjakan PTPP memiliki nilai kontrak sebesar Rp402,31 miliar dengan masa pelaksanaan selama 1.473 hari kalender sejak 20 Desember 2024.

PTPP menyebut proyek tersebut menghadapi tantangan teknis karena konstruksi bendungan bertumpu pada lapisan koluvial yang memerlukan rekayasa khusus untuk menjaga stabilitas dan keamanan struktur.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, PTPP menerapkan inovasi konstruksi guna meningkatkan efektivitas pekerjaan sekaligus menjaga standar keselamatan kerja.

Dalam kunjungannya pada 30 April 2026, Wapres Gibran menekankan pentingnya percepatan penyelesaian proyek agar manfaat bendungan dapat segera dirasakan masyarakat, khususnya petani dan warga Trenggalek.

Ia juga menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan kelancaran pembangunan.

Di lokasi, Gibran turut memberikan apresiasi kepada tim proyek serta menyampaikan pesan penyemangat kepada para pekerja.

“Semangat terus,” ujar Gibran.

Kunjungan Wapres turut dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin, Wakil Bupati Trenggalek Syah Muhammad Natanegara, serta sejumlah pejabat terkait.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Analis Politik Senior Boni Hargens secara eksplisit mengapresiasi kebiasaan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka yang rutin turun ke lapangan. Dia melihat pendekatan ini merupakan langkah strategis yang mencerminkan kepedulian tulus seorang pemimpin terhadap kondisi nyata rakyatnya.

Kunjungan langsung, kata dia, memungkinkan Gibran memahami persoalan yang tidak selalu tertangkap oleh laporan birokrasi. "Dengan hadir langsung di tengah masyarakat, Wapres Gibran dapat mendengar aspirasi, keluhan, dan harapan warga yang sesungguhnya,” ujar Boni Hargens dalam keterangannya, Kamis (30/4/2026).

“Interaksi ini memberikan informasi berharga yang menjadi dasar kebijakan yang lebih tepat sasaran. Rakyat pun merasa lebih didengar dan dihargai oleh pemimpin mereka,” sambungnya.

Menurut dia, konsistensi dalam melakukan kunjungan lapangan adalah bukti nyata komitmen Wapres Gibran terhadap tugasnya. Bukan sekadar pencitraan sesaat, rutinitas ini membangun kepercayaan rakyat secara bertahap dan berkelanjutan.

Boni menilai hal ini sebagai salah satu kekuatan utama kepemimpinan Gibran di era pemerintahan Prabowo-Gibran. “Kunjungan langsung ke daerah adalah bukti bahwa seorang pemimpin tidak hanya bekerja di balik meja, tetapi hadir untuk rakyatnya. Gibran melakukan ini dengan konsisten," tuturnya.

Dia menuturkan, dialog langsung antara pemimpin dan rakyat adalah fondasi dari demokrasi yang sehat. Ketika seorang wakil presiden hadir secara fisik di daerah, ia tidak hanya menyampaikan pesan pemerintah, tetapi juga menerima umpan balik yang tidak tersaring. Hal ini memungkinkan evaluasi kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

"Bagi masyarakat di daerah, kehadiran Wapres bukan hal kecil. Ini adalah sinyal bahwa pemerintah pusat memperhatikan mereka. Banyak program percepatan pembangunan daerah yang mendapat dorongan signifikan setelah kunjungan langsung dilakukan, karena permasalahan yang selama ini tersembunyi di balik laporan akhirnya terungkap dan ditindaklanjuti," kata Boni.

Boni juga memberikan apresiasi atas seruan Wapres Gibran dalam mendorong hilirisasi digital. Menurutnya, ini adalah langkah visioner yang menunjukkan bahwa Gibran memahami bahwa ekonomi masa depan Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya alam, melainkan harus bertumpu pada kekuatan intelektual dan digital bangsa. Seruan ini dinilai sejalan dengan agenda besar Asta Cita.

"Dalam konteks persaingan global yang semakin intens, hilirisasi digital adalah keniscayaan. Indonesia, dengan populasi digital terbesar di Asia Tenggara, memiliki potensi luar biasa untuk menjadi pemain utama ekonomi digital kawasan. Dukungan Wapres Gibran terhadap agenda ini menempatkannya sebagai salah satu lokomotif transformasi digital Indonesia. Peran Strategis dalam Pemerintahan Prabowo-Gibran," tuturnya.

Hilirisasi digital adalah strategi transformasi ekonomi yang mendorong pengolahan dan pemanfaatan aset digital secara domestik, alih-alih mengekspor data mentah atau bergantung pada platform asing. Ini mencakup pengembangan ekosistem teknologi lokal, startup digital, kecerdasan buatan, dan infrastruktur data nasional yang berdaulat.

Boni dengan tegas menyatakan bahwa peran Wapres Gibran sangat strategis dalam mendukung Presiden Prabowo mewujudkan visi Asta Cita. Menurutnya, Gibran bukan sekadar pelengkap dalam struktur pemerintahan, melainkan elemen aktif yang memberikan kontribusi substantif, khususnya dalam menjangkau segmen masyarakat yang lebih muda dan dinamis.

Boni melihat adanya sinergi yang kuat antara kepemimpinan Prabowo yang tegas dan energi muda Gibran yang progresif, sebuah kombinasi yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Sekitar 70-an persen responden survei LPI pada 2025 menyatakan yakin dan optimis terhadap kontribusi Gibran dalam pemerintahan.

"Angka ini mencerminkan tingkat kepercayaan publik yang relatif tinggi, mengingat Gibran adalah wapres termuda dalam sejarah Indonesia. Hasil survei ini menjadi bukti empiris bahwa ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Gibran terus terjaga, bahkan meningkat seiring dengan berjalannya waktu," kata dia.

Data survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) menunjukkan tingkat kepercayaan dan optimisme publik yang signifikan terhadap kinerja dan kontribusi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam pemerintahan Prabowo-Gibran. Mayoritas responden menyatakan keyakinan dan optimisme terhadap kontribusi Gibran.

"Angka ini mencerminkan fondasi kepercayaan publik yang kuat, dan menjadi modal sosial penting bagi keberlanjutan program-program pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan. Angka ini sebagai validasi demokratis atas kinerja yang sudah ditunjukkan di lapangan," tutur dia.

Lebih lanjut dia mengatakan Indonesia Emas 2045 bukan sekadar slogan, melainkan sebuah peta jalan transformasi bangsa yang ambisius. Menurut dia, di situlah peran Wapres Gibran menjadi krusial, membawa semangat, inovasi, dan perspektif generasi baru ke dalam jantung pengambilan keputusan nasional.

"Kami meyakini bahwa Gibran memiliki potensi besar untuk berakselerasi bersama jajaran kabinet dalam mewujudkan agenda-agenda besar Asta Cita. Energi dan perspektif segarnya memungkinkan pendekatan yang lebih inovatif dalam memecahkan persoalan-persoalan lama yang selama ini stagnan. Ia mampu menjadi katalisator perubahan di dalam birokrasi yang kadang lamban bergerak," terang dia.

Tak hanya itu, Boni mengatakan semangat muda Gibran bisa dinilai sebagai pelengkap yang ideal bagi kepemimpinan Presiden Prabowo yang tegas dan berpengalaman. Kombinasi ini menciptakan keseimbangan antara ketegasan strategis dan fleksibilitas inovatif, dua hal yang sama-sama dibutuhkan dalam memimpin Indonesia menuju cita-cita 2045 di tengah kompleksitas tantangan global.

"Kehadiran Gibran sebagai Wapres termuda dalam sejarah Indonesia membawa sinyal kuat bahwa bangsa ini siap menyambut kepemimpinan generasi baru. Boni Hargens menekankan bahwa hal ini bukan sekadar prestise, melainkan sebuah kebutuhan struktural, Indonesia memerlukan pemimpin yang lahir dan tumbuh bersama era digital untuk memandu transformasi menuju 2045," pungkasnya.

JAKARTA - Pengamat Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi mengomentari pernyataan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming yang menyebut Mantan Wapres ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) sebagai senior, mentor, dan idolanya. Direktur Eksekutif Nusakom Pratama Institute ini berpendapat, pernyataan Gibran tersebut menohok.

“Dalam beberapa waktu terakhir, pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla begitu ‘menohok’ soal Presiden RI ke-7 RI Joko Widodo. Hal ini tidak terlepas dari pelaporan terhadap JK ke kepolisian usai berceramah di Masjid UGM, Yogyakarta,” kata Ari, Sabtu (25/4/2026).

Ari pun menilai komunikasi politik Gibran tidak terlepas dari upayanya meredam panasnya tensi politik akhir-akhir ini. Di saat rakyat terkena imbas kenaikan harga-harga seperti BBM nonsubsidi, elpiji nonsubsidi, dan harga plastik akibat pengaruh geopolitik global, alih-alih memberikan solusi atau memberikan keteduhan, upaya pelaporan JK ke kepolisian serta pernyataan-pernyataan JK yang kontraproduktif dinilai begitu mereduksi semangat persatuan dan kesatuan.

"Dalam teori komunikasi, upaya Gibran seperti ingin memecah spiral keheningan. Dari Elisabeth Noelle Neumann, seorang pakar politik dari Jerman, Gibran sepertinya ingin memecah dominasi arus pendapat umum tentang diri dan keluarganya,” ucap Ari yang juga pengajar komunikasi politik di program pascasarjana di sejumlah perguruan tinggi ini.

Oleh karena itu, Ari memuji pernyataan Gibran yang tetap tenang dan santun dalam menanggapi pertanyaan publik mengenai situasi politik hari ini dan tidak terpancing untuk membuat situasi semakin memanas. “Gibran tidak terpancing dengan pancingan pertanyaan media yang jika ditanggapi dengan emosi justru akan memperuncing suasana politik nasional menjadi semakin panas. Dalam hal ini, Gibran sudah belajar banyak mengenai pola komunikasi yang benar,” kata Ari.

Dalam sepekan terakhir, pernyataan JK soal Joko Widodo (Jokowi) tengah menjadi sorotan publik. Hal ini tidak terlepas dari pelaporan terhadap JK ke kepolisian usai berceramah di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta.

JK menyebut upaya pelaporan ke kepolisian tidak terlepas dari ulah pendukung-pendukung Jokowi yang disebut dengan “Termul" atau Ternak Mulyono. Pro dan kontra terhadap pernyataan JK soal termul Jokowi dan terakhir menyebut Jokowi bisa menjadi Gubernur DKI dan RI-1 atas jasa-jasa JK, terus menggaungkan panasnya dendam lama JK terhadap Jokowi.

Dia berpendapat, jika Jokowi hanya menanggapi dengan "saya ini bukan siapa-siapa dan hanyalah orang kampung" kini publik merasa teduh dengan pernyataan Wapres Gibran Rakabuming di sela-sela kunjungannya ke Papua. Gibran menyebut sosok JK sebagai senior, mentor, dan idolanya.

"Ya baik terima kasih untuk pertanyaannya. Pak JK itu senior saya. Pak JK itu mentor juga. Beliau sudah sangat berpengalaman. Beliau banyak kiprah dan kontribusinya untuk negeri ini, terutama di daerah-daerah konflik. Jadi beliau itu adalah teladan untuk kita semua dan ya, saya sangat berterima kasih sekali untuk masukan-masukan dan juga evaluasi dari Pak JK. Pak JK itu idola saya," kata Gibran di sela-sela kunjungan kerjanya di Papua Barat Daya, Rabu (22/4/2026).

JAKARTA - Rismon Sianipar dilaporkan ke polisi terkait kasus dugaan penipuan dan perbuatan curang atas buku berjudul ‘Gibran End Game’. Laporan itu dibuat oleh mantan Ketua DPRD Morowali Irwan Arya ke Polda Metro Jaya.

Merespons laporan tersebut, kuasa hukum Rismon Sianipar, Jahmada Girsang buka suara. Jahmada mengaku belum mengetahui detail laporan yang dilayangkan ke Polda Metro Jaya.

“Saya Jahmada Girsang dan klienku Rismon menunggu tentang laporan itu, sebab kami tidak tahu pasal-pasal yang dilaporkan tentang peristiwa apa? Nanti pasti semua berjalan sesuai aturan hukum acara pidana yang baru,” kata Jahmada saat dihubungi wartawan, Sabtu (25/4/2026).

Diketahui, laporan yang dilayangkan Irwan Arya terhadap Rismon Sianipar itu teregister Nomor: LP/B/2952/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tanggal 24 April 2026.

"Saya melaporkan saudara Rismon Sianipar karena merasa tertipu telah membeli buku Gibran End Game di mana saya rencana membeli 200 hingga 300 buku dan baru membayar 60 buku," kata Irwan kepada wartawan Jumat (24/4/2026) malam.

Pelapor mengaku membeli buku Gibran End Game saat car free day di Jalan MH Thamrin, Menteng, Jakarta Pusat pada Januari 2026. Pembelian buku dilakukan atas dasar ketertarikan dengan materi buku yang dituliskan oleh Rismon Sianipar.

Pelapor sudah membeli 60 eksemplar buku dengan total nilai uang telah dibayar Rp6.002.500. Namun kemudian Rismon membuat pernyataan yang membuatnya terkejut bahwa buku yang ditulis bohong dan palsu.

“Dalam berjalannya seiring waktu, tiba-tiba muncul pernyataan yang sangat mengagetkan buat saya. Saya terkejut dan tidak menyangka Saudara Rismon menganulir dan tidak mengakui bahwa ini buku yang ditulisnya benar. Dan dia menyatakan bahwa isi buku ini bohong dan palsu menurut dia,” ujar dia.

Dia menambahkan, dalam laporan itu ia turut menyerahkan bukti berupa pembayaran pembelian buku ‘Gibran End Game’. “(Bukti yang diserahkan) satu buku, yang kedua bukti pembayaran pembelian buku, dan ada beberapa teman-teman saksi,” ungkapnya.

Dalam laporannya, Irwan mencantumkan Pasal 492 UU 1/2023 dan/atau Pasal 486 KUHP tentang penipuan.