JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Golkar M Sarmuji menyampaikan, pihaknya telah membuat kajian perihal rekayasa konstitusi untuk pemilihan presiden (pilpres). Dari inti kajian itu, ia mengungkapkan bahwa Golkar ingin pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden tidak sedikit dan tidak banyak juga.

"Ya sebenarnya sudah ada ya (kajian). Bentuknya tentu belum bisa kami sampaikan sekarang. Tapi intinya ya sama dengan semangat Mahkamah Konstitusi, calon jangan terlalu sedikit dan jangan juga terlalu banyak," kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (1/7/2026).

Kendati demikian, Sarmuji mengaku belum ada komunikasi spesifik lintas-partai dalam membahas substansi RUU Pemilu. Ia menambahkan, komunikasi saat ini, masih sebatas informal.

"Belum, belum ada komunikasi yang spesifik belum. Ya komunikasi-komunikasi yang komunikasi biasa saja saling say hello, ya saling nanyain saja kira-kira apa ini perkembangan, apa yang nanti perlu dibahas, ya begitu-begitu saja. Tapi sangat spesifik belum," tutur Sarmuji.

Saat disinggung isu skenario syarat pengusungan paslon minimal 3 parpol parlemen seperti diungkapkan Waketum Partai Drmokrat Benny K Harman, Sarmuji mengaku tak tahu.

"Saya ini kan ketua fraksi ya, sekaligus Sekjen juga. Sampai sekarang kami belum pernah mendengar ada skenario seperti itu. Ya barangkali itu malah Pak Benny K. Harman kali lagi ngutak-ngatik ya kan. Siapa tahu siapa tahu, kan kita enggak tahu apa maksudnya Pak Benny K Harman," tutur Sarmuji.

"Tapi secara garis besar sebenarnya MK itu justru memang merekomendasikan supaya pembuat undang-undang melakukan rekayasa konstitusional. MK menghapuskan presidential threshold, tapi juga merekomendasikan supaya ada rekayasa konstitusional. Dari yang saya pahami, tujuan MK itu kira-kira kalau disederhanakan adalah jangan sampai terlalu sedikit calon, dan jangan sampai terlalu banyak calon," pungkasnya.

JAKARTA - Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) Titi Anggraeni menyoroti wacana pasangan calon presiden ( capres ) dan calon wakil presiden (cawapres) hanya bisa diusung minimal tiga partai politik ( parpol ) parlemen. Menurutnya, wacana ini menjadi peringatan keras konstitusional.

Titi yang juga pakar kepemiluan menyebut, wacana itu diungkap oleh anggota DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Benny K Harman melalui sebuah tulisan opini di sebuah media massa. Dalam tulisan itu, ia berkata, Benny menyoroti adanya upaya untuk "membangkangi" putusan MK, salah satunya terkait ambang batas pencalonan presiden.

"Dalam tulisannya Pak Benny K. Harman menyebut ada potensi untuk membangkangi putusan MK ini dengan memperkenalkan aturan bahwa pencalonan presiden wakil presiden harus minimal diusung tiga partai politik parlemen," kata Titi dalam diskusi yang diadakan Perludem di kawasan Jakarta Pusat, Minggu (28/6/2026).

Padahal, kata Titi, putusan MK telah mengizinkan seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan capres-cawapres, baik secara mandiri maupun berkoalisi, tanpa perlu memenuhi syarat ambang batas persentase tertentu di DPR. Menurutnya, wacana itu bisa menjadi peringatan keras terhadap konstitusional.

"Kalau itu sampai benar terjadi, kalau yang ngomong (orang biasa) mungkin saya bisa jadi itu disebut rumor, tapi kalau yang membicarakan adalah anggota DPR langsung menulis di media massa konvensional, maka ini menjadi betul-betul warning keras konstitusional, konstitusionalitas Pemilu 2029," kata Titi.

Menurut Titi, kalau gagasan itu benar maka itu jelas sebagai bentuk pembangkangan terhadap putusan MK. "Membangkangi putusan MK yang sudah terang benderang sama artinya melakukan tindakan inkonstitusional, sama dengan membangkangi konstitusi itu sendiri sebab putusan MK final dan mengikat."

Padahal, kata Titi, DPR dan pemerintah bisa saja melayangkan gugatan juga ke MK bila tak puas terhadap putusan sebelumnya. Ia pun menilai, rakyat berada dalam bahaya besar dengan berkembangnya wacana tersebut.

"Jadi, kalau itu sampai terjadi maka kita berada dalam bahaya besar terkait dengan jaminan konstitusionalitas dan legitimasi Pemilu 2029," ujar Titi.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali berbicara tentang empat kali kekalahannya dalam pemilihan presiden (pilpres) ketika menghadiri Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). Meski kalah empat kali, Prabowo mengaku tak pernah menganggu pemerintahan yang mendapat mandat.

Terkait hal itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi buka suara menjelaskan maksud pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut empat kali kalah dalam pemilu. Prasetyo meluruskan bahwa istilah yang digunakan Prabowo bukanlah kalah, melainkan belum memperoleh mandat dari rakyat.

“Bukan kalah, belum diberikan mandat. Makanya waktu beliau menyampaikan nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang ketawa kita tidak menggunakan bahasa kalah,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Jumat (26/6/2026).

Menurut Prasetyo, pernyataan tersebut bukan sindiran kepada pihak yang mengganggu pemerintahan saat ini. "Oh tidak, tidak. Jadi konteksnya yang ingin beliau sampaikan bahwa perhelatan pemilu lima tahunan itu adalah konsensus kita bersama-sama dari kita menyepakati kita bernegara, kita memilih demokrasi,” katanya.

“Kemudian wujud dari demokrasi itu adalah kita harus memilih pemimpin di setiap lima tahunan yang itu wujudnya adalah dalam bentuk pemilu," sambungnya.

Presiden Prabowo, kata Prasetyo, sejak awal memilih menempuh jalur politik sesuai mekanisme demokrasi yang berlaku setelah menjalani kariernya di dunia militer. "Kalau saudara perhatikan ya beliau selepas pensiun atau selesai mengabdikan diri di dunia militer, beliau menjadi pengusaha,” imbuhnya.

“Kemudian karena beliau mengerti memang konsensusnya seperti itu, beliau masuk ke politik. Berjuang melalui jalur politik. Tahun 2004 beliau berjuang melalui Partai Golkar, kemudian tahun 2008 beliau mendirikan partai," tambahnya.

Dia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo mengikuti seluruh mekanisme demokrasi dengan mendirikan partai politik dan berkali-kali menawarkan diri kepada rakyat untuk diberikan kepercayaan untuk memimpin.

“Mendirikan partai politik, maju, menawarkan diri kepada masyarakat untuk meminta mandat dari masyarakat. Memang pertama belum berhasil, minta mandat lagi belum berhasil, sampai empat kali dan 2024 beliau diberi amanah oleh rakyat Indonesia melalui mekanisme pemilu yang sah dan konstitusional," jelasnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, mandat yang akhirnya diberikan rakyat pada kontestasi Pemilu 2024 menjadi alasan Presiden Prabowo bekerja keras menjalankan pemerintahan. “Dan oleh karena itulah beliau betul-betul dalam dua tahun ini bekerja keras membayar perjuangan selama belum diberi mandat, karena diberi mandat kita berikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto bercerita dirinya telah 4 kali gagal menjadi Presiden RI. Prabowo mengatakan meskipun kalah, tapi dirinya tidak pernah mengganggu Presiden terpilih.

Hal itu disampaikan Prabowo Subianto saat memberikan taklimat di acara Sarasehan Kebangsaan 2.600 Rektor/Dekan/Dosen PTN dan PTS Seluruh Indonesia pada Jumat (26/6/2026) di Jakarta Convention Center.

Prabowo awalnya mengatakan bahwa dirinya menyukai sejarah. Berdasarkan apa yang dia pelajari dari sejarah, terdapat satu bukti bahwa bangsa-bangsa yang elitnya bisa kerjasama adalah bangsa yang bangkit.

Sementara, bangsa yang elitnya tidak bisa bekerja sama akan menjadi bangsa yang tidak bisa memanfaatkan potensinya.

Prabowo memberi contoh perang yang terjadi di berbagai negara, seperti Ukraina, Gaza, hingga Lebanon. Selain itu, perang di Iran, Yaman, Afganistan, hingga Myanmar.

"Saudara-saudara, di tengah ini semua, kuncinya adalah antara lain elit yang tidak bisa kerjasama," ujar Prabowo.

Oleh karena itu, menurutnya dalam bernegara perlu ada kerja sama dari para elit agar Indonesia bisa memanfaatkan potensinya.

Lebih lanjut, Prabowo pun bercerita dirinya telah 4 kali gagal dan kalah saat mengikuti perhelatan Pilpres. Namun, dirinya tidak pernah mengganggu Presiden yang dikehendaki rakyat.

"Sebagai pemimpin politik saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat 5 kali minta mandat, 4 kali tidak diberi mandat, 4 kali saya kalah. Akan tetapi, saya tidak menganggu pemimpin yang dapat mandat," ujar Prabowo.

Prabowo melanjutkan bahwa kekalahan itu memang sedih. Akan tetapi, dirinya sadar dan mengerti karena Indonesia sudah sepakat untuk hidup sebagai negara dengan kedaulatan rakyat.

"Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi. Wujudnya adalah pemilihan. Akan tetapi, alternatifnya apa? Apa kita mau gaduh habis tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut? Kapan kita mau maju kesejahteraan untuk rakyat kita?," tuturnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali berbicara tentang empat kali kekalahannya dalam pemilihan presiden (pilpres). Meski kalah empat kali, Prabowo mengaku tak pernah menganggu pemerintahan yang mendapat mandat.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026, di JCC, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

"Saya sebagai pemimpin politik, saya dipilih secara demokratis. Saya maju ke rakyat lima kali minta mandat. Empat kali tidak diberi mandat. Empat kali saya kalah, tapi saya tidak mengganggu pemimpin yang dapat mandat," kata Prabowo.

Pernyataan Prabowo itu mendapat sambutan dari para peserta yang hadir. Prabowo kemudian menyampaikan terima kasih karena biasanya hadirin tertawa jika dirinya bercerita pernah empat kali kalah pemilu.

"Terima kasih. Karena biasanya kalau saya bilang empat kali kalah, audiens ketawa. Ini orang Indonesia itu kalah itu sedih sebetulnya. Tapi karena saya sadar, saya mengerti alternatifnya apa. Karena kita sudah sepakat, bangsa Indonesia sudah sepakat kita ingin hidup sebagai negara di mana kedaulatan rakyat yang berkuasa," ujarnya.

Prabowo mengatakan tidak ingin demokrasi Indonesia gaduh. Prabowo tak masalah jika ada yang memiliki pendapat berbeda, namun tidak berarti harus gaduh.

"Jadi kedaulatan rakyat wujudnya adalah demokrasi, demokrasi wujudnya adalah pemilihan. Kita mengerti, kita mungkin tidak puas, tetapi alternatifnya apa? Apakah kita mau gaduh? Habis tiap pemilihan gaduh, tiap pemilihan gaduh, yang kalah ribut, yang kalah ribut," ungkap dia.

Menurut Prabowo, kegaduhan tidak akan membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Untuk itu, Prabowo mengajak seluruh elemen, terutama para ilmuwan dan orang-orang pintar untuk mengabdikan diri membantu masyarakat paling miskin keluar dan lemah keluar dari penderitaan.

"Kapan kita mau menuju kesejahteraan untuk rakyat kita? Bukankah itu kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai pemimpin, sebagai orang terpintar di negara ini? Bukankah itu segala kepintaran kita harus kita abdikan untuk rakyat kita yang paling miskin dan paling lemah? Bukankah itu?” imbuhnya.

"Silakan kalau ada yang berpendapat lain. Itu hak. Saya katakan kita berbeda. Kalau ada yang berpendapat bahwa gaduh, ribut, bakar-bakar, anarki, kebencian, permusuhan, maki-memaki itu tidak produktif. Sementara negara lain menuju kesejahteraan, menuju terobosan, menuju kekayaan," sambung dia.

Dia menegaskan bahwa Indonesia harus bersatu dan saling mendukung. Hal ini karena hanya bangsa yang bersatu yang dapat meraih kemajuan. Perang dan konflik di berbagai negara salah satunya disebabkan elite yang tidak bersatu.

"Dari apa yang saya pelajari dari sejarah ribuan tahun bangsa-bangsa yang elitenya bisa kerja sama itu itu bangsa yang bangkit. Bangsa yang elitenya selalu tidak bisa kerja sama, bangsa itu tidak bisa menjadi potensinya. Ini sejarah mengajarkan sampai hari ini," pungkasnya.

Di balik kritik PKB terhadap sikap politik PDIP, tersimpan persoalan yang lebih besar daripada sekadar perdebatan mengenai koalisi dan oposisi. Yang sedang diperebutkan sesungguhnya bukan hanya posisi politik hari ini, melainkan ceruk pemilih kritis terhadap pemerintah serta nilai tawar politik menuju Pemilu 2029. Dalam konteks itu, posisi PDIP yang berada di luar pemerintahan tetapi tetap menjaga komunikasi dengan kekuasaan menciptakan dinamika yang membuat partai-partai koalisi tidak sepenuhnya nyaman.

Dinamika tersebut terlihat dari pernyataan Ketua Fraksi PKB DPR RI Jazilul Fawaid yang meminta PDIP bersikap tegas terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut PKB, PDIP sebaiknya tidak mengambil posisi politik yang abu-abu. Di waktu yang hampir bersamaan, PDIP juga terlibat perang pernyataan dengan Golkar.

Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus menyebut Golkar sebagai partai yang “candu kekuasaan” karena selalu berada di lingkar pemerintahan. Sindiran itu dibalas Sekjen Golkar Sarmuji yang mengatakan bukan Golkar yang mengejar kekuasaan, melainkan kekuasaan yang membutuhkan Golkar.

Sepintas, publik mungkin melihat perdebatan tersebut sebagai pertengkaran rutin antarelite politik. Namun jika dicermati lebih jauh, polemik ini memperlihatkan satu realitas penting: partai-partai politik mulai melakukan reposisi untuk menghadapi kontestasi 2029. Mereka tidak hanya memperebutkan jabatan dan pengaruh hari ini, tetapi juga mulai memetakan ruang politik yang berpotensi menghasilkan keuntungan elektoral pada pemilu berikutnya.

Dalam teori spatial competition yang diperkenalkan Anthony Downs melalui bukunya An Economic Theory of Democracy (1957), partai politik pada dasarnya bertindak layaknya pelaku pasar yang berupaya menempati ruang politik paling menguntungkan. Mereka akan mencari segmen pemilih yang belum terwakili secara optimal dan berusaha menjadi representasi utama dari kelompok tersebut.

Perspektif ini relevan untuk membaca situasi politik Indonesia pasca-Pilpres 2024. Setelah terbentuknya pemerintahan Presiden Prabowo, sebagian besar partai politik memilih bergabung ke dalam koalisi pemerintahan. Konsekuensinya, ruang oposisi menjadi semakin sempit. Dalam logika politik, ketika sebuah ruang menjadi langka, nilainya justru meningkat.

Ibarat sebuah pusat perbelanjaan yang hampir seluruh kiosnya menjual produk yang sama, kios yang menawarkan produk berbeda akan lebih mudah menarik perhatian konsumen. Bukan semata karena produknya lebih baik, tetapi karena pilihan yang tersedia semakin terbatas.

Dalam politik, fenomena yang sama juga berlaku. Ketika mayoritas partai berada di dalam pemerintahan, partai yang berada di luar pemerintahan memiliki peluang lebih besar untuk menarik perhatian kelompok pemilih yang menginginkan alternatif.

Posisi Abu-Abu PDIP

Sebagai partai yang memilih berada di luar pemerintahan, PDIP memiliki ruang yang lebih luas untuk mengkritik kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan aspirasi publik. Ketika muncul program pemerintah yang menuai kritik atau penolakan, PDIP dapat mengambil posisi sebagai penyeimbang dan menyuarakan aspirasi publik yang tidak terakomodasi.

Namun yang membuat partai-partai koalisi tidak nyaman adalah kenyataan bahwa PDIP tidak sepenuhnya mengambil posisi oposisi yang keras. Komunikasi politik dengan pemerintah tetap berjalan. Hubungan antarelite tetap terbuka. Dalam sejumlah isu strategis, PDIP bahkan tidak selalu mengambil posisi yang berseberangan dengan pemerintah.

Posisi tersebut menciptakan fleksibilitas politik yang tidak dimiliki partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet. Ketika sebuah kebijakan pemerintah berhasil, PDIP tetap dapat memberikan dukungan terhadap kebijakan yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, ketika muncul kebijakan yang tidak populer, PDIP memiliki ruang untuk mengambil jarak dan menyampaikan kritik.

Dari perspektif partai-partai koalisi, situasi ini tentu tidak sederhana. Mereka harus ikut menanggung seluruh konsekuensi politik dari setiap kebijakan pemerintah. Jika program berjalan baik, keuntungan politik memang tersedia. Namun jika muncul kebijakan yang menuai kontroversi, partai-partai koalisi juga harus ikut menjelaskan dan mempertanggungjawabkannya kepada publik.

Kegelisahan PKB

PKB memiliki pengalaman politik yang berbeda dengan Golkar. Jika Golkar selama ini dikenal sebagai partai yang relatif nyaman berada dalam pemerintahan, PKB datang dari pengalaman Pilpres 2024 sebagai bagian dari poros perubahan bersama Anies Baswedan. Sebagian basis dukungan PKB berasal dari kelompok pemilih yang menginginkan perubahan dan mengambil jarak dari kekuasaan saat itu.

Ketika PKB memutuskan bergabung ke pemerintahan Prabowo, tantangan politik baru muncul. Bagaimana mempertahankan kedekatan dengan pemilih kritis terhadap pemerintah sambil tetap menjadi bagian dari pemerintahan? Ini bukan persoalan yang mudah.

Pada saat yang sama, PDIP memiliki peluang untuk mengisi ruang politik yang ditinggalkan sebagian partai yang kini bergabung ke dalam pemerintahan. Ketika kelompok pemilih kritis mencari saluran politik baru, PDIP berpotensi menjadi salah satu tujuan utama. Bukan karena PDIP mendeklarasikan diri sebagai oposisi total, tetapi karena partai tersebut memiliki ruang untuk tampil berbeda dari pemerintah.

Karena itu, kritik PKB terhadap posisi politik PDIP kemungkinan tidak hanya berkaitan dengan soal kejelasan sikap. Di baliknya terdapat kekhawatiran mengenai distribusi keuntungan dan risiko politik yang dianggap tidak seimbang. Partai-partai koalisi menanggung risiko pemerintahan, sementara PDIP berpotensi menikmati keuntungan dari ruang kritik yang tersedia.

Lebih jauh lagi, posisi tersebut membuat nilai tawar politik PDIP terus meningkat. Semakin lama PDIP mampu memainkan peran sebagai penyeimbang di luar pemerintahan sembari tetap menjaga komunikasi politik dengan pemerintah, semakin tinggi pula daya tawar politik partai tersebut.

Dalam politik, ketidakpastian sering kali menciptakan kekuatan. Ketika seluruh aktor mengetahui posisi politik seseorang secara pasti, ruang manuvernya menjadi terbatas. Sebaliknya, ketika posisinya masih terbuka terhadap berbagai kemungkinan, nilai tawarnya cenderung meningkat. Fenomena inilah yang sedang terjadi pada PDIP.

Bagi partai-partai yang sudah berada di dalam kabinet, kondisi tersebut tentu menciptakan situasi yang serba dilematis. Di satu sisi, mereka membutuhkan stabilitas politik untuk mendukung pemerintahan. Namun di sisi lain, mereka juga harus menghadapi kenyataan bahwa PDIP tetap menjadi variabel penting dalam setiap kemungkinan perubahan konfigurasi politik nasional.

Karena itu, polemik antara PKB, PDIP, dan Golkar sesungguhnya tidak dapat dibaca hanya sebagai perang pernyataan antar-elite. Yang sedang berlangsung adalah kompetisi memperebutkan ruang politik yang semakin bernilai menjelang 2029.

Golkar ingin mempertahankan citranya sebagai partai yang selalu dibutuhkan kekuasaan. PKB berusaha menjaga keseimbangan antara statusnya sebagai partai pemerintah dan warisan pemilih perubahan yang pernah mendukungnya. Sementara PDIP mencoba memaksimalkan keuntungan dari posisi yang berada di luar pemerintahan tanpa sepenuhnya memutus hubungan dengan kekuasaan.

Pada akhirnya, politik bukan hanya soal siapa yang memegang kekuasaan hari ini. Politik juga tentang siapa yang paling cermat membaca peluang yang akan menentukan kekuasaan di masa depan. Dalam konteks itu, posisi abu-abu yang selama ini dikritik sebagian pihak justru berpotensi menjadi sumber kekuatan politik terbesar PDIP. Semakin lama posisi itu bertahan, semakin mahal pula nilai tawar yang dimilikinya dalam percaturan politik nasional.

SOLO - Pengurus Besar Ikatan Alumni (IKA) BEM Nusantara melanjutkan rangkaian konsolidasi kebangsaan dengan menemui Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Jokowi, Solo, Jawa Tengah pada Senin 15 Juni 2026.

Pengurus PB IKA BEM Nusantara Wahyu Irawan mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi organisasi untuk menyerap pandangan tentang kepemimpinan, kebangsaan, dan peran generasi muda dalam menentukan masa depan Indonesia.

"Pak Jokowi memberikan banyak pandangan tentang kepemimpinan dan tantangan kebangsaan ke depan. Beliau menekankan pentingnya menjaga persatuan, memperkuat soliditas, dan menyiapkan generasi muda yang mampu menghadirkan solusi bagi masyarakat," kata Wahyu, Selasa (16/6/2026).



Menurut mantan Presiden Mahasiswa Universitas Islam Djakarta (UID) itu, IKA BEM Nusantara ingin mengambil peran sebagai wadah lahirnya pemimpin-pemimpin muda yang memiliki kapasitas, integritas, dan semangat pengabdian kepada bangsa.

"Kami percaya masa depan kepemimpinan Indonesia berada di tangan generasi muda. Karena itu, alumni BEM Nusantara harus menjadi motor gagasan, inovasi, dan kolaborasi untuk mendukung kemajuan bangsa," ujarnya.

Wahyu menjelaskan, audiensi dengan Jokowi merupakan bagian dari konsolidasi organisasi menjelang pelantikan kepengurusan PB IKA BEM Nusantara yang akan digelar pada 18 Juni 2026 di Jakarta.

Selain itu, rangkaian komunikasi dengan para tokoh nasional akan berlanjut. Sehari setelah pertemuan dengan Jokowi, jajaran PB IKA BEM Nusantara dijadwalkan diterima oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, di kantornya pada 17 Juni 2026.

"Kami ingin membangun dialog yang konstruktif dengan para pemimpin bangsa. Bersama Pak Jokowi dan Mas Wapres Gibran, kami membahas pentingnya menyiapkan estafet kepemimpinan nasional yang kuat, adaptif, dan dekat dengan aspirasi generasi muda," ucapnya.

Wahyu menilai, komunikasi antara jaringan alumni mahasiswa dan para pemimpin nasional penting untuk memastikan generasi muda tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi pelaku utama yang menentukan arah Indonesia di masa depan.

"IKA BEM Nusantara ingin menjadi rumah besar alumni mahasiswa yang mampu melahirkan gagasan dan kepemimpinan baru untuk Indonesia. Semangat yang kami bawa adalah kolaborasi, persatuan, dan optimisme menyongsong Indonesia Emas," pungkasnya.

Presiden Prabowo Subianto menjawab kritikan media asing mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Menurutnya, kritikan tersebut menjadi masukan untuk terus membenahi pemerintahannya.

Kritikan terhadap ekonomi Indonesia muncul dalam artikel The Economist berjudul "Archipelagoing Fast" yang terbit pada 16 Mei. Artikel ini kemudian ramai dibicarakan di media sosial.

"Kritik adalah sesuatu yang bisa kita hindari dengan mudah, yaitu dengan tidak mengatakan apa-apa, tidak melakukan apa-apa, dan tidak menjadi apa-apa," ujar Prabowo, dikutip dari situs The Economist, Senin (15/6).

Prabowo mengatakan, setelah puluhan tahun berkarier di militer, kehidupan publik, dan politik, ia semakin memahami makna dari ungkapan tersebut. Menurut dia, kritik bukan hanya sesuatu yang sehat dalam demokrasi, tetapi juga penting.

"Saya selalu membiasakan diri untuk mencermati setiap kritik yang ditujukan kepada pemerintahan saya dan menilainya berdasarkan fakta, hasil yang dicapai, serta realitas yang dihadapi masyarakat," kata Prabowo.

Ia juga menegaskan kepercayaannya terhadap sistem demokrasi. Menurut dia, demokrasi memang tidak sempurna, tetapi tetap menjadi sistem terbaik yang tersedia saat ini.

Prabowo kemudian menyinggung perjalanan politiknya yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden sebanyak lima kali sejak 2004 sebelum akhirnya terpilih pada Pilpres 2024.

"Saya memahami betul bahwa legitimasi demokrasi diperoleh melalui kesabaran, kepercayaan publik, dan penghormatan terhadap kehendak rakyat," jelasnya.

Prabowo kemudian mengatakan, tanggung jawab sebagai pemerintah adalah kepada rakyat Indonesia, bukan hanya 90 juta orang yang memilih dia ketika Pilpres 2024.

"Kami harus bekerja untuk masa depan bersama dan menjalankan program yang menjadi dasar kemenangan kami dalam pemilu, sebagaimana seharusnya dilakukan setiap pemerintahan demokratis," pungkasnya Prabowo.

Salah satu program yang dikritik adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, Prabowo menampik jika MBG disebut sebagai kebijakan radikal. Pasalnya, lebih dari 100 negara telah menjalankan program bantuan gizi atau makan sekolah dalam berbagai bentuk.

"Indonesia tidak sedang menjalankan sesuatu yang radikal atau tidak lazim. Kami sedang mengatasi tantangan nasional yang secara langsung memengaruhi kesehatan, produktivitas, dan daya saing rakyat di masa depan," kata Prabowo.

Selain MBG, Prabowo juga mengungkap berbagai program pemerintah lainnya seperti peningkatan kualitas rumah sakit, pemeriksaan kesehatan gratis, revitalisasi sekolah, pembangunan Sekolah Rakyat untuk anak dari keluarga miskin, hingga pembentukan Danantara.

"Kami telah berjanji kepada rakyat Indonesia untuk menjalankan program-program tersebut dan kami bekerja keras untuk menunaikan janji itu," imbunya.

Mengenai perekonomian dalam negeri, Prabowo menegaskan kondisinya sangat baik di antara negara G20 meski tengah menghadapi tantangan yang tak mudah.

Selain itu, defisit anggaran tetap terjaga di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan utang Indonesia terhadap PDB masih lebih rendah dibandingkan banyak negara maju.

Menurut dia, pemerintah juga telah memangkas belanja yang tidak efisien lebih dari Rp300 triliun, memperkuat digitalisasi perpajakan, memperbaiki tata kelola ekspor, dan memperketat pengawasan terhadap penyelundupan.

Selain itu, Prabowo mengatakan, pemerintahannya terus berinvestasi untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan jangka panjang Indonesia.

Pemerintahannya disebut telah mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan bakar melalui biodiesel B50, mempercepat pengembangan kendaraan listrik, memperluas penggunaan energi surya, membangun kilang baru dan cadangan bahan bakar strategis, serta melegalkan produksi minyak rakyat agar produsen kecil dapat masuk ke sektor ekonomi formal.

RAMALLAH - Presiden OtoritasPalestina Mahmoud Abbas telah mengumumkan bahwa pemilihan presiden (pilpres) akan diadakan pada awal tahun 2027 dan pemilihan anggota legislatif pada bulan November tahun ini. Dia tidak menyebutkan apakah dia akan mencalonkan diri dalam pilpres.

Abbas (90) memenangkan pilpres terakhir pada tahun 2005 dengan mandat empat tahun, yang berarti masa jabatannya seharusnya berakhir pada tahun 2009.

Namun masa jabatannya diperpanjang dan tidak ada pilpres yang diadakan sejak saat itu, di mana Abbas memerintah melalui dekrit presiden, yang menuai kritik di dalam dan luar negeri.

"Presiden Mahmoud Abbas mengumumkan bahwa pemilihan presiden akan diadakan pada awal tahun 2027," kata Kepresidenan Palestina dalam sebuah pernyataan, yang dikutip AFP, Selasa (16/6/2026).

Pemimpin Palestina itu juga mengeluarkan dekrit yang memperkenalkan perubahan pada prosedur pemilihan.

Dalam pernyataan terpisah, Abbas menekankan bahwa dia sepenuhnya siap untuk menyelenggarakan pemilihan Dewan Nasional Palestina yang dijadwalkan pada bulan November. "Yang mencakup pemilihan legislatif umum di tanah air dan pemilihan di luar negeri," katanya.

Dewan Nasional Palestina (PNC) adalah parlemen Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), yang memiliki anggota dari wilayah Palestina dan luar negeri.

Pemilihan legislatif terakhir di wilayah Palestina diadakan pada tahun 2006, ketika Hamas menang, mengalahkan partai Fatah pimpinan Abbas, yang sebelumnya mendominasi politik Palestina.

Akibatnya, Dewan Legislatif Palestina, yang merupakan parlemen Otoritas Palestina pimpinan Abbas, belum mengadakan pertemuan sejak tahun 2007.

Penyelenggaraan pemilihan umum merupakan bagian dari reformasi yang dituntut oleh komunitas internasional, yang mendukung Otoritas Palestina secara finansial.

Peneliti hukum Palestina Mahmud Al-Afranji mengatakan bahwa ada kemauan politik dan tekanan internasional terhadap Otoritas Palestina untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Namun, dia mengatakan kepada AFP bahwa kurangnya jaminan bahwa pemilihan umum akan diadakan di Yerusalem Timur yang diduduki Israel dan Jalur Gaza tetap menjadi hambatan untuk menyelenggarakan pemilihan legislatif.

Pada tahun 2021, Abbas mengumumkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang akan diadakan masing-masing pada bulan Mei dan Juli tahun itu.

Pemungutan suara kemudian ditunda tanpa batas waktu karena tidak adanya jaminan bahwa pemungutan suara dapat dilakukan di Yerusalem Timur, yang telah diduduki Israel sejak 1967.

Pada bulan April, warga Palestina pergi ke tempat pemungutan suara untuk memilih kepala dewan kota di Tepi Barat yang diduduki Israel, dalam pemungutan suara pertama sejak pecahnya perang Gaza pada Oktober 2023.

Tanpa pemilihan presiden atau legislatif yang diadakan sejak 2006, pemungutan suara untuk dewan lokal telah menjadi salah satu mekanisme demokrasi terakhir yang tersisa di bawah Otoritas Palestina (PA).

Dewan kota dan desa Palestina bertanggung jawab atas layanan penting seperti air, sanitasi, dan infrastruktur lokal, tetapi mereka tidak memiliki wewenang legislatif.

PA telah menghadapi kritik luas atas korupsi, stagnasi, dan penurunan legitimasi, dengan para donor semakin mengaitkan dukungan keuangan dan diplomatik mereka dengan reformasi, khususnya tata kelola lokal.

Uni Eropa memuji pemungutan suara kota baru-baru ini sebagai langkah penting menuju demokratisasi yang lebih luas dan penguatan tata kelola lokal. "Sejalan dengan proses reformasi yang sedang berlangsung," katanya.

JAKARTA - Hasil survei Poltracking Indonesia menunjukkan sebanyak 42,4% masyarakat setuju Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold ) minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu sebelumnya. Dari survei tersebut masyarakat ingin ada figur-figur baru yang bisa meramaikan pesta demokrasi Tanah Air.

“Jadi alias tanpa adanya ambang batas lagi publik yang setuju, itu 42,4%, sementara yang tidak setuju di 25,6%,” kata Peneliti Poltracking Indonesia, Yoki Alvetro dalam Rilis Temuan Survei Nasional: Evaluasi Kinerja Pemerintah & Isu Aktual Strategis di akun YouTube Poltracking TV, Kamis (4/6/2026). Presidential Threshold Dihapus, Capres Tunggal Pupus

Dari data Poltracking, angka 42,4% merupakan gabungan dari yang sangat setuju sebesar 3,7% dan cukup setuju 38,7%. Sementara itu, gabungan tidak setuju atau 25,6% yaitu kurang setuju dengan angka 20,8% dan sangat tidak setuju 4,8%.

Seperti diketahui bersama, berdasarkan aturan sebelumnya, pada UU No 7/2017, partai politik atau gabungan partai harus menguasai paling sedikit 20% kursi di DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Kemudian, aturan itu dihapus MK pada 2024 silam. MK resmi mengeluarkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ketentuan presidential threshold sebesar 20% tersebut. MK menyatakan, aturan tersebut bertentangan dengan UUD 1945.

Alhasil, dengan dihapusnya aturan tersebut, seluruh partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi syarat persentase perolehan kursi atau suara di parlemen. Oleh sebab itu, masyarakat setuju jika presidential threshold dihapuskan.

Efeknya besar kemungkinan akan ada wajah-wajah baru yang akan bersaing menjadi Presiden Indonesia ke depan. “Jadi dari data temuan ini, 42,4% publik setuju jadi kita tidak ada lagi presidential threshold sebagaimana di pilpres-pilpres sebelumnya,” ujarnya. Mantan Komisioner KPU Bicara Ambang Batas Parlemen: Idealnya 0 %

Survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka langsung pada periode 11-17 Mei 2026. Dengan jumlah sampel sebanyak 1.220 responden, margin of error 2,9% pada tingkat kepercayaan 95% . Metode sampel survei menggunakan multistage random sampling.

JAKARTA - Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ferdinand Hutahaean menyebut jika Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tengah menunjukkan karakter aslinya sebagai pengkhianat politik di balik rencananya yang ingin melakukan safari ke sejumlah daerah di Indonesia. Jokowi dinilai ingin menjadikan Presiden Prabowo Subianto sebagai target berikutnya setelah sebelumnya mengkhianati PDIP sebagai partainya dahulu.

Hal ini disampaikan Ferdinand dalam program Interupsi bertajuk 'Bersiap 2029, Jokowi: Siap Keliling Indonesia' yang ditayangkan iNews, Kamis (28/5/2026).

"Jokowi ini bagi kami justru sedang menunjukkan karakter aslinya siapa, bahwa memang karakter pengkhianat itu kembali muncul setelah dulu mengkhianati PDI Perjuangan dan sekarang tampaknya Jokowi ini akan mengkhianati Prabowo Subianto demi Gibran," kata Ferdinand.

Lihat video: Jokowi Makin Kuat Setelah Tak Lagi Menjabat Presiden

Ferdinand memaparkan analisisnya ini didasarkan pada ambisi besar Jokowi untuk mengamankan kepentingan politik keluarganya, khususnya masa depan Gibran Rakabuming yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden (Wapres). Ferdinand menilai segala langkah yang diambil Jokowi saat ini adalah demi memuluskan jalan menuju kontestasi politik 2029.

"Semua itu dilakukan oleh Jokowi demi hasratnya, dari ambisinya, dan demi semua kepentingan politik keluarganya," ujarnya.

Lihat video: Penanganan Kasus Ijazah Jokowi Kacau, Refly: Akibat Kesalahan Administrasi Penyidik



Ferdinand menyoroti sikap diam Jokowi saat Prabowo Subianto menjadi sasaran serangan politik, cacian, dan bulian yang terjadi belakangan ini. Alih-alih membela, Jokowi justru dianggap menikmati situasi tersebut untuk memperkuat posisinya sendiri melalui safari politik ke berbagai daerah.

"Justru Jokowi mengambil momen ini, menikmati situasi serangan politik terhadap Prabowo dan justru dia mau safari politik ke daerah membangun struktur-struktur untuk pemenangan keluarganya pada 2029," tuturnya.

Ferdinand juga menggunakan istilah keras dengan menyebut Jokowi tengah melakukan tindakan "menusuk dari belakang" terhadap Prabowo. Di saat Prabowo berada di bawah tekanan politik, Jokowi dianggap justru sedang sibuk mempersiapkan barisan untuk kepentingan pribadi dan dinastinya.

"Nah itulah yang saya maksud dengan pengkhianatan kepada Prabowo bahwa dengan kondisi tekanan politik kepada Pak Prabowo saat ini justru Jokowi mau menusuk Pak Prabowo dari belakang. Itulah realita yang kalau kami lihat," katanya.

BERLIN - Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan bahwa ia tidak akan lagi merekomendasikan Amerika Serikat sebagai tujuan bagi anak-anaknya untuk belajar atau bekerja, dengan alasan apa yang ia gambarkan sebagai memburuknya “iklim sosial” di Amerika.

Berbicara di konferensi pemuda Katolik di Wuerzburg pada hari Jumat, pemimpin konservatif itu mengatakan AS telah menjadi sangat terpolarisasi dan tujuan yang kurang menarik bagi kaum muda.

AS Bukan Lagi Negeri Kesempatan untuk Belajar dan Bekerja, Ini 3 Alasannya

1. Banyak Warga AS Kesulitan Mencari Pekerjaan

“Saya sangat mengagumi Amerika,” kata Merz dalam sebuah diskusi panel. “Saat ini kekaguman saya tidak bertambah.” Merz juga berpendapat bahwa bahkan warga Amerika yang berpendidikan tinggi pun semakin kesulitan mencari pekerjaan, menunjukkan bahwa AS bukan lagi “negeri kesempatan” seperti dulu.

“Saya tidak akan merekomendasikan kepada anak-anak saya saat ini untuk pergi ke AS, mendapatkan pendidikan di sana, dan bekerja di sana,” katanya.

Data pasar tenaga kerja terbaru tampaknya mendukung setidaknya sebagian dari kritik Merz. Bank Federal Reserve New York melaporkan awal bulan ini bahwa pengangguran di antara pemegang gelar berusia 22-27 tahun berada di sekitar 5,7%, sementara pengangguran terselubung berada di atas 41%.

2. Banyak Pemutusan Hubungan Kerja

Hampir setengah dari lulusan muda sekarang bekerja di pekerjaan yang tidak memerlukan gelar, sementara perekrutan untuk peran profesional tingkat pemula telah melambat tajam, menurut The Washington Post. Pada saat yang sama, PHK karyawan kerah putih di sektor-sektor seperti teknologi, keuangan, dan layanan korporasi telah meningkat di tengah adopsi AI dan pemangkasan biaya perusahaan.

Pernyataan Merz patut diperhatikan karena ia telah lama dianggap sebagai salah satu politisi konservatif Jerman yang paling pro-Amerika, setelah sebelumnya mendukung hubungan transatlantik yang erat dan bekerja secara ekstensif dengan raksasa keuangan AS, BlackRock. Pernyataan tersebut juga muncul di tengah perselisihan publik dengan Presiden AS Donald Trump mengenai perang di Iran.

3. Kalah Perang dengan Iran

Pada bulan April, Merz mengatakan Washington telah "dipermalukan" oleh kepemimpinan Iran, dengan alasan bahwa Iran tidak memiliki strategi yang koheren untuk konflik tersebut. Trump menanggapi dengan mengatakan kepada kanselir Jerman untuk fokus pada masalah domestik Jerman dan konflik Ukraina daripada mengkritik kebijakan AS.

Awal bulan ini, Pentagon mengumumkan penarikan 5.000 pasukan AS dari Jerman. Namun, bahkan setelah pengurangan tersebut, sekitar 31.000 personel Amerika akan tetap ditempatkan di negara itu – lebih banyak daripada di Italia, Inggris, dan Spanyol jika digabungkan.

Jerman terus menjadi tuan rumah pusat komando AS, pangkalan udara, dan pusat logistik yang penting bagi operasi NATO, yang menyoroti ketergantungan Berlin yang berkelanjutan pada AS meskipun hubungan semakin tegang.