JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengapresiasi Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia sebagai wujud nyata dukungan dunia usaha dalam mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih bersih, berkelanjutan, dan rendah emisi. Menko AHY menegaskan, keberhasilan transisi tersebut harus diiringi percepatan pembangunan infrastruktur pendukung, terutama ekosistem kendaraan listrik di seluruh Indonesia.

Hal itu disampaikan saat peluncuran Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia: Komitmen Nyata Mendukung Mobilitas Masa Depan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, Senin (29/6/2026). Dalam sambutannya, AHY menegaskan pemerintah menyambut baik inisiatif sektor swasta yang ikut mengambil peran dalam mendukung agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya melalui pengembangan kendaraan listrik.

"Atas nama Pemerintah Republik Indonesia, khususnya dari jajaran Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, saya menyambut dengan sangat baik, sekaligus mendorong dan mengapresiasi Grab Indonesia yang selama beberapa tahun terakhir terus berupaya menghadirkan solusi dan menjadi bagian dari solusi bagi masa depan transportasi Indonesia," ujar AHY.



Menurut AHY, sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia membutuhkan sistem transportasi yang semakin efisien, baik di darat, laut, maupun udara. Di sisi lain, tantangan perubahan iklim dan emisi karbon menuntut pembangunan infrastruktur serta pertumbuhan ekonomi tetap berjalan secara berkelanjutan.



"Kita ingin terus tumbuh ekonominya, terus membangun termasuk infrastrukturnya, tetapi tetap ramah terhadap lingkungan. Kita harus menjaga kelestarian bumi ini untuk anak cucu dan generasi penerus kita," katanya.

AHY menjelaskan sektor energi masih menjadi penyumbang terbesar emisi karbon nasional, yakni sekitar 55 persen. Dari jumlah tersebut, sektor transportasi menyumbang sekitar 22 persen, sementara hampir 89 persen emisi transportasi berasal dari transportasi darat.

Karena itu, pemerintah terus mendorong kebijakan yang berpihak pada transisi energi baru dan terbarukan, termasuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil melalui percepatan elektrifikasi kendaraan.

"Semangat kita adalah bagaimana mengembangkan strategi dan kebijakan yang lebih berpihak pada transisi energi baru dan terbarukan. Kita ingin mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil, apalagi di tengah dinamika geopolitik global yang sering memicu lonjakan harga minyak dunia," jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga mengapresiasi capaian Grab Indonesia yang secara konsisten meningkatkan jumlah armada kendaraan listrik. Menurutnya, target yang ditetapkan perusahaan tersebut merupakan langkah konkret yang patut didukung bersama.

"Tahun lalu jumlah kendaraan listrik Grab sekitar 14 ribu unit. Pada Juni tahun ini telah mencapai 28 ribu unit, dan mudah-mudahan pada akhir tahun dapat menembus 42 ribu unit. Ini merupakan target yang sangat baik dan layak kita dukung bersama," ungkap AHY.

Lebih lanjut, AHY menegaskan pemerintah akan terus memperkuat ekosistem kendaraan listrik melalui berbagai kebijakan, mulai dari pemberian insentif bagi industri dan investor, pengembangan rantai pasok baterai, kendaraan listrik nasional, hingga peningkatan investasi di sektor tersebut. Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan infrastruktur pendukung, terutama Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), agar masyarakat semakin percaya diri beralih menggunakan kendaraan listrik.

"Ketersediaan SPKLU menjadi salah satu harapan masyarakat. Pemerintah ingin terus mendorong agar jumlah titik pengisian semakin banyak dan penyebarannya semakin merata. Jawa tentu menjadi prioritas karena jumlah penduduknya besar, tetapi wilayah di luar Jawa juga harus terus diperluas sehingga pengguna kendaraan listrik semakin nyaman bepergian tanpa khawatir kehabisan daya," tuturnya.

AHY berharap kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha, seperti yang ditunjukkan Grab Indonesia melalui Gerakan Langkah Hijau Grab untuk Indonesia, dapat semakin mempercepat transformasi menuju sistem transportasi nasional yang modern, efisien, berdaya saing, sekaligus ramah lingkungan.

"Mudah-mudahan Indonesia terus tumbuh, terus maju, dan mampu menghadirkan sistem transportasi yang semakin ramah lingkungan demi masa depan yang lebih baik," pungkasnya.

adopsi kendaraan listrik juga dapat mendukung perbaikan kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan adopsi kendaraan listrik (EV) dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

“Selain berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, adopsi kendaraan listrik juga dapat mendukung perbaikan kualitas udara, kesehatan masyarakat, serta pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” kata Menko AHY dalam keterangan bersama Grab Indonesia di Jakarta, Selasa.

Ia menilai peralihan menuju mobilitas rendah emisi tidak hanya membutuhkan dukungan teknologi dan investasi, tetapi juga keterlibatan langsung masyarakat, termasuk mitra pengemudi ojek daring (ojol) yang setiap hari melayani kebutuhan mobilitas publik.

“Bagi kami, transisi energi yang merangkul masyarakat membutuhkan partisipasi seluruh pihak, termasuk sektor swasta dan para pelaku mobilitas di lapangan,” kata Menko AHY.

Selain itu, ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sangat penting dalam mempercepat transisi menuju ekonomi hijau.

“Langkah ini sejalan dengan target pengembangan ekosistem kendaraan listrik nasional, sekaligus mendukung upaya Indonesia menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat,” ujar dia.

“Inovasi, ketika dijalankan bersama masyarakat, dapat menjadi bagian dari solusi untuk mendorong efisiensi energi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di Indonesia,” kata Menko AHY menambahkan.

Adapun Grab memperluas solusi mobilitas rendah emisi yang tetap mudah diakses oleh masyarakat melalui penambahan armada kendaraan listrik.

Melalui kombinasi pengembangan armada EV, fitur layanan yang lebih hemat energi, serta dukungan bagi mitra pengemudi, Grab ingin memastikan keberlanjutan tidak hanya menjadi komitmen korporasi, tetapi juga menjadi bagian dari pilihan sehari-hari pengguna.

“Sebagai operator armada EV terbesar di Indonesia, per Mei 2026, armada EV Grab telah mencapai lebih dari 28.000 unit, atau dua kali lipat dibandingkan tahun lalu. Hingga akhir 2026, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan jumlah armada EV lebih dari tiga kali lipat dari tahun sebelumnya,” kata CEO Grab Indonesia Neneng Goenadi.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan. Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda strategis yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian, terutama di sektor infrastruktur dan pertahanan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah pengamanan serta pengendalian wilayah udara sebagai penunjang operasional bandar udara internasional. Menurut Kementerian Pertahanan, (Kemhan) aspek tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan infrastruktur transportasi nasional.

Beberapa agenda yang menjadi fokus pembahasan meliputi koordinasi aspek pengamanan dan pengendalian wilayah udara guna mendukung operasional bandar udara internasional.

"Pertemuan ini membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara," kata Sjafrie di akun pribadinya dikutip Jumat (26/6/2026).

Tak hanya itu, kedua menteri juga membahas rekomendasi Kemhan mengenai pemenuhan standar keamanan dalam proses pembukaan bandar udara internasional baru. Pengembangan rute penerbangan melalui pemanfaatan ruang udara secara bersama juga masuk dalam daftar pembahasan. "Pengembangan rute penerbangan melalui pemanfaatan ruang udara secara bersama," ujarnya.

Lihat video: Menhan Sjafrie Kunjungi Batalyon Teritorial Pembangunan 857/Gana Gajah­sora



Kemhan berharap sinergi antara kementerian dapat memperkuat tata kelola ruang udara nasional sekaligus memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Dalam kesempatan itu, AHY dan Sjafrie tampak memimpin rapat bersama jajaran masing-masing kementerian guna membahas tindak lanjut kerja sama tersebut. Suasana diskusi berlangsung hangat namun tetap formal, dengan sejumlah pejabat turut mengikuti pemaparan di ruang rapat.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan Bandara Internasional Soekarno-Hatta masuk jajaran 10 besar bandara terbaik dunia pada 2029.

Menurut AHY, target tersebut bukan sekadar ambisi. Hal tersebut bisa tercapai mengingat dalam beberapa tahun terakhir peringkat Bandara Soekarno-Hatta terus meningkat berkat transformasi yang dilakukan berbagai pemangku kepentingan.

"Saat ini kita berada di posisi 22 dunia. Dalam tiga tahun terakhir peringkat Soekarno-Hatta terus naik. Mudah-mudahan sampai tahun 2029 kita bisa masuk top ten dan mendapatkan rating lima bintang," ujar AHY usai memimpin Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis (25/6).

Ia menjelaskan, peningkatan kualitas bandara tidak hanya menyangkut reputasi internasional, tetapi juga berdampak langsung terhadap ekonomi nasional melalui peningkatan kunjungan wisatawan, investasi, serta aktivitas bisnis.

Guna mencapai target tersebut, pemerintah akan memperkuat tata kelola seluruh ekosistem kebandarudaraan, mulai dari pelayanan bandara, konektivitas antarmoda, hingga dukungan infrastruktur menuju kawasan bandara.

"Ini bukan soal gengsi semata. Ada dampak ekonomi yang besar ketika sebuah bandara mampu menjadi hub internasional yang berkualitas dan berkelas dunia," ujarnya.

Selain peningkatan kualitas bandara, AHY juga mengungkapkan salah satu terobosan yang tengah disiapkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata RI adalah pengembangan layanan water taxi di Bali.

Ia berharap layanan itu bisa mengurai kemacetan dan mempercepat mobilitas wisatawan di Pulau Dewata.

"Di Bali kita akan mengembangkan water taxi. Ini diharapkan bisa mengurangi waktu tempuh dan menjadi alternatif untuk mengatasi kemacetan. Jadi begitu wisatawan landing, mereka bisa langsung menuju kawasan wisata dengan lebih cepat," ujar AHY.

Selain transportasi laut, pemerintah juga akan memperkuat integrasi moda transportasi darat dan kereta api menuju kawasan bandara sehingga perjalanan penumpang menjadi lebih nyaman dan efisien.

AHY menegaskan konektivitas merupakan faktor penting dalam meningkatkan pengalaman wisatawan selama berada di Indonesia.

Oleh karena itu, pemerintah juga fokus membenahi berbagai kendala yang selama ini menjadi sorotan, seperti kemacetan, banjir, dan persoalan kebersihan lingkungan di sekitar akses menuju bandara.

"Kita ingin memastikan wisatawan mendapatkan pengalaman yang baik sejak pertama kali tiba di Indonesia. Konektivitas yang lancar akan memberikan kesan positif yang kuat," ujarnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pengembangan destinasi prioritas nasional seperti Bali, Danau Toba, Borobudur, Lombok, dan Labuan Bajo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menargetkan penerapan campuran sustainable aviation fuel (SAF) atau bioavtur sebesar 1% untuk penerbangan internasional yang berangkat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan Bandara I Gusti Ngurah Rai dapat dimulai pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan penggunaan SAF menjadi bagian dari upaya menekan emisi sektor transportasi udara sekaligus mendorong transisi menuju penggunaan energi yang lebih bersih.

“Pemberangkatan dari dua kota utama internasional, 1%. Jadi mudah-mudahan ini bisa kick off di 2027,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Pemilihan Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai didasarkan pada tingginya trafik penerbangan internasional di kedua bandara tersebut. Bali masih menjadi pintu masuk utama wisatawan mancanegara dengan porsi 63,85% atau sekitar 6,9 juta kunjungan dari total 10,8 juta wisman pada 2025.

Sementara itu, Bandara Soekarno-Hatta melayani sekitar 2,7 juta wisman atau setara 25% dari total kunjungan. Adapun sisanya melalui Bandara Hang Nadim Batam, Juanda Surabaya, dan Kualanamu Medan.

Menurut AHY, implementasi SAF juga menjadi bagian dari strategi memperkuat daya saing sektor penerbangan nasional di tengah meningkatnya tuntutan dekarbonisasi industri aviasi global.

Pemerintah saat ini tengah menyusun kebijakan pengembangan SAF nasional, termasuk penguatan kapasitas produksi, penyusunan regulasi dan insentif, pengembangan riset, hingga pembangunan kemitraan industri.

Indonesia dinilai memiliki peluang besar dalam pengembangan SAF karena didukung ketersediaan bahan baku domestik yang relatif melimpah dan beragam.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan infrastruktur distribusi untuk menjamin ketersediaan pasokan SAF di bandara yang akan menjadi lokasi awal implementasi, yakni Soekarno-Hatta dan Ngurah Rai.

Di saat yang sama, pemerintah menargetkan Bandara Soekarno-Hatta dapat masuk ke jajaran 10 besar bandara terbaik dunia dalam beberapa tahun ke depan.

“Tentu kita harapkan produksinya juga bisa hulu kehilir di dalam negeri sendiri. Dan harus memenuhi standar kualitas yang ditetapkan ICAO,” tambah AHY.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti pentingnya reformasi tata kelola sektor kebandarudaraan nasional demi memperkuat konektivitas di Indonesia.

Fokus utama pembenahan ini diarahkan untuk menuntaskan ego sektoral serta ketersekat-sekat koordinasi yang selama ini dinilai menghambat efisiensi pelayanan bandara di seluruh tanah air.

Menurut AHY, selama ini tantangan terbesar dalam memajukan infrastruktur bandara adalah belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini harus segera diatasi agar operasional bandara dapat memberikan pelayanan prima yang berstandar dunia.

"Tujuan utama rapat ini adalah untuk menguatkan tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri," ungkap AHY dalam rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian di bawah koordinasinya dan sejumlah pimpinan BUMN, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Kata AHY, sebagai langkah konkret, pemerintah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi slot management dan pemberian kewenangan kepada operator bandara. Langkah ini mencakup penyusunan kebijakan bagi maskapai, pelaporan deklarasi sebelum keberangkatan, hingga integrasi sistem pengelolaan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi.

AHY menekankan bahwa peningkatan peringkat Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kini berada di posisi 25 dunia menjadi bukti nyata bahwa perbaikan sistem membuahkan hasil. Ia optimistis dengan terus membenahi tata kelola, Indonesia mampu melompat ke jajaran 10 besar bandara terbaik di dunia dalam waktu dekat.

"Kenapa tidak Bandara Soekarno Hatta ini bisa menjadi 10 bandara terbaik di dunia? Sebetulnya dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan kualitas dan peringkat dibandingkan sejumlah bandara internasional secara negara sahabat," tambah AHY.

AHY juga menyoroti kompleksitas faktor eksternal yang memengaruhi industri penerbangan, termasuk dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga minyak yang menyumbang 40% biaya operasional maskapai. Pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi untuk merespons ketidakpastian tersebut, termasuk menjaga stabilitas harga energi yang krusial bagi keberlangsungan industri penerbangan.

"Kita harus tetap membumi pada realitas dunia hari ini, di mana dinamika ekonomi global berpengaruh sedikit banyak pada industri penerbangan termasuk harga bahan bakar," jelas AHY.

Meski menghadapi tantangan pertumbuhan penumpang global yang diproyeksikan melambat, pemerintah tetap berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui konektivitas udara. AHY menekankan soal setiap kebijakan yang diambil harus bermuara pada pemerataan ekonomi dan peningkatan standar layanan bagi seluruh pengguna jasa bandara.

"Sekali lagi competitiveness itu adalah ukuran dari prestasi kualitas layanan bandara, dan kita harus memastikan sektor kebandarudaraan menjadi pengungkit konektivitas nasional," ucap AHY.

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyoroti pentingnya reformasi tata kelola sektor kebandarudaraan nasional demi memperkuat konektivitas di Indonesia.

Fokus utama pembenahan ini diarahkan untuk menuntaskan ego sektoral serta ketersekat-sekat koordinasi yang selama ini dinilai menghambat efisiensi pelayanan bandara di seluruh Tanah Air.

Menurut AHY, selama ini tantangan terbesar dalam memajukan infrastruktur bandara adalah belum optimalnya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini harus segera diatasi agar operasional bandara dapat memberikan pelayanan prima yang berstandar dunia.

"Tujuan utama rapat ini adalah untuk menguatkan tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor yang selama ini masih berjalan sendiri-sendiri," kata AHY dalam rapat koordinasi terbatas dengan jajaran kementerian di bawah koordinasinya dan sejumlah pimpinan BUMN, di Jakarta, Kamis (25/6/2026).

Menurut AHY, sebagai langkah konkret, pemerintah kini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi slot management dan pemberian kewenangan kepada operator bandara. Langkah ini mencakup penyusunan kebijakan bagi maskapai, pelaporan deklarasi sebelum keberangkatan, hingga integrasi sistem pengelolaan berbasis digital untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi.

AHY menekankan bahwa peningkatan peringkat Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang kini berada di posisi 25 dunia menjadi bukti nyata bahwa perbaikan sistem membuahkan hasil. Ia optimistis dengan terus membenahi tata kelola, Indonesia mampu melompat ke jajaran 10 besar bandara terbaik di dunia dalam waktu dekat.

"Kenapa tidak Bandara Soekarno Hatta ini bisa menjadi 10 bandara terbaik di dunia? Sebetulnya dari tahun ke tahun telah terjadi peningkatan kualitas dan peringkat dibandingkan sejumlah bandara internasional secara negara sahabat," tambah AHY.

AHY juga menyoroti kompleksitas faktor eksternal yang memengaruhi industri penerbangan, termasuk dinamika geopolitik global dan fluktuasi harga minyak yang menyumbang 40 persen biaya operasional maskapai.

Pemerintah telah menyiapkan skenario mitigasi untuk merespons ketidakpastian tersebut, termasuk menjaga stabilitas harga energi yang krusial bagi keberlangsungan industri penerbangan.

"Kita harus tetap membumi pada realitas dunia hari ini, di mana dinamika ekonomi global berpengaruh sedikit banyak pada industri penerbangan termasuk harga bahan bakar," kata AHY.

Meski menghadapi tantangan pertumbuhan penumpang global yang diproyeksikan melambat, pemerintah tetap berupaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional melalui konektivitas udara.

AHY menekankan soal setiap kebijakan yang diambil harus bermuara pada pemerataan ekonomi dan peningkatan standar layanan bagi seluruh pengguna jasa bandara.

"Sekali lagi competitiveness itu adalah ukuran dari prestasi kualitas layanan bandara, dan kita harus memastikan sektor kebandarudaraan menjadi pengungkit konektivitas nasional," ucap AHY.

(Febrina Ratna Iskana)

SURABAYA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ingin menghadirkan ruang dialog yang mempertemukan para profesor, akademisi, profesional, pembuat kebijakan, hingga Generasi Z. Forum tersebut nantinya membahas berbagai isu strategis yang menentukan masa depan Indonesia.

Gagasan tersebut disampaikan AHY saat menghadiri pertemuan Dewan Pakar Ikatan Alumni Universitas Airlangga (IKA Unair) di Surabaya.

Menurut AHY, tantangan yang dihadapi Indonesia ke depan tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu kelompok atau satu generasi. Diperlukan kolaborasi yang lebih luas agar berbagai perspektif dapat bertemu dalam satu ruang pemikiran yang produktif.

Karena itu, selain forum internal Dewan Pakar, AHY berencana mendorong lahirnya strategic forum yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

“Kami juga ingin menggagas forum yang lebih luas lagi, bisa seperti strategic forum, bukan hanya internal Dewan Pakar, bukan hanya IKA Unair, tetapi juga mengundang berbagai stakeholders, termasuk generasi muda dan Generasi Z,” ujarnya, Kamis (25/6/2026).

Lihat video: Dampak Perang Timur Tengah! Menko AHY Buka Suara Soal Kenaikan Tarif Tiket Pesawat | Sindo Malam



Forum tersebut nantinya diharapkan menjadi wadah untuk membahas berbagai isu yang sedang menjadi perhatian publik, baik di tingkat nasional maupun internasional. AHY menilai keterlibatan generasi muda menjadi semakin penting karena mereka bukan sekadar penonton perubahan, melainkan pihak yang akan menentukan arah Indonesia di masa depan.

Dalam pandangan AHY, perguruan tinggi memiliki posisi yang unik karena mampu mempertemukan pengalaman para akademisi senior dengan energi, kreativitas, dan perspektif baru yang dimiliki generasi muda.

"Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan lahir berbagai gagasan yang tidak hanya relevan untuk menjawab persoalan hari ini, tetapi juga mampu mempersiapkan Indonesia menghadapi tantangan beberapa dekade mendatang," katanya.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pemerintah saat ini tengah menyiapkan cetak biru proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall pantai utara (pantura) Jawa agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan.

Ia menyebut proyek tersebut tidak hanya ditujukan untuk melindungi kawasan pesisir dari ancaman perubahan iklim, tapi juga mampu menciptakan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat.

“Kami berharap tahun ini ada progres yang lebih nyata. Sebab, yang dibangun bukan hanya tanggul, tetapi juga blueprint pengembangan kawasan pantura agar lebih berkembang secara ekonomi,” kata AHY di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menko menjelaskan bahwa tanggul laut raksasa Pantura Jawa merupakan proyek berskala besar yang membutuhkan waktu pelaksanaan panjang karena mencakup kawasan yang luas dan melibatkan banyak pemangku kepentingan.

Ia mengatakan pembangunan proyek tersebut didorong oleh kebutuhan untuk melindungi kawasan pesisir utara Jawa dari ancaman kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim serta penurunan muka tanah yang terjadi di sejumlah wilayah.

Karena itu, pemerintah tidak hanya menyiapkan pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, tetapi juga merancang pengembangan kawasan yang dapat memberikan dampak ekonomi jangka panjang. Untuk mendukung pembiayaan proyek, pemerintah menyiapkan skema land value capture.

“Kami menawarkan konsep land value capture untuk mendatangkan investasi yang dibutuhkan karena kebutuhan anggarannya sangat besar,” ujarnya.

Menurut AHY, pembangunan proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendorong lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, serta menjaga kawasan industri strategis dan ekonomi khusus yang telah berkembang di sepanjang Pantura Jawa.

Ia menambahkan pemerintah mengoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah dalam menyiapkan proyek tersebut.

"Kami mengoordinasikan tidak hanya kementerian dan lembaga di tingkat pusat, tetapi juga melibatkan lima provinsi, 20 kabupaten, dan lima kota," ujar dia.

AHY menjelaskan pengembangan tanggul laut raksasa direncanakan mencakup kawasan pantura dari Banten hingga Jawa Timur dengan panjang sekitar 575 kilometer (km), dan tahap awal pengembangan difokuskan di Teluk Jakarta serta koridor Demak-Semarang-Kendal.

Selain membangun tanggul laut dan tanggul pantai, pemerintah juga mengombinasikan pendekatan infrastruktur dengan solusi berbasis alam seperti penanaman bakau atau mangrove.

“Dengan demikian, biaya dapat ditekan dan hasilnya lebih baik serta berkelanjutan,” ucap AHY.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas akan menjadi prioritas kerja kementeriannya pada 2027 guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan.

Ia mengatakan pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga untuk mendukung berbagai agenda prioritas nasional, seperti ketahanan pangan, ketahanan energi, penyediaan air bersih, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan konektivitas antarwilayah.

​​​​​​​​​​​​​​“Infrastruktur itu tidak dibangun hanya sekadar membangun infrastruktur, tetapi pada akhirnya diorientasikan untuk mendukung sejumlah agenda prioritas nasional,” kata AHY usai rapat kerja Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Menurut dia, Kementerian Koordinator IPK mengoordinasikan lima kementerian teknis dan sejumlah instansi terkait untuk memastikan pembangunan nasional berjalan sesuai sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

AHY mengatakan pembangunan infrastruktur dasar akan menjadi fokus karena berpengaruh langsung terhadap kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai daerah.

“Karena itu, kami akan memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar yang dapat meringankan beban masyarakat sekaligus membuat kehidupan masyarakat lebih layak, termasuk di sektor perumahan dan konektivitas umum lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan kementeriannya juga akan memperkuat fungsi koordinasi, monitoring, dan evaluasi di lapangan untuk memastikan pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur berjalan sesuai target.

Menurut AHY, tugas kementerian koordinator tidak hanya terbatas pada koordinasi di tingkat pusat, tetapi juga mengawal implementasi program pembangunan secara langsung di daerah.

“Kami justru lebih banyak melakukan kunjungan ke lapangan melalui mekanisme monitoring dan evaluasi agar progres pembangunan berjalan baik,” ungkapnya.

Badan Anggaran DPR RI telah menyetujui pagu anggaran indikatif Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sebesar Rp276,8 miliar dalam pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.

AHY mengatakan pagu tersebut diharapkan dapat mendukung pelaksanaan fungsi koordinasi, pengawasan, serta pengawalan berbagai program prioritas nasional yang menjadi tanggung jawab kementeriannya.

"Pagu sebesar Rp276 miliar yang telah kami ketahui itu mudah-mudahan dapat membantu kerja-kerja operasional maupun pengawasan," ucap dia.

Selain itu, pihaknya juga terus mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pembangunan infrastruktur dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap perekonomian daerah.

Menurut AHY, setiap proyek infrastruktur harus mampu menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan, termasuk meningkatkan konektivitas, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan baru, dan memperluas pemerataan pembangunan di berbagai wilayah Indonesia.

Kemenko IPK tengah mengawal sejumlah proyek strategis di sektor infrastruktur dan konektivitas, termasuk pengembangan kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, serta pengembangan jaringan perkeretaapian nasional guna memperkuat konektivitas antarwilayah.

Lebih lanjut, Kemenko IPK juga turut memantau pengembangan Program Tiga Juta Rumah, pembangunan infrastruktur jalan daerah, serta penguatan sistem irigasi dan distribusi air guna mendukung swasembada pangan dan pemerataan pembangunan.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Partai Demokrat mengajak semua elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga suasana yang kondusif, sejuk, dan produktif di ruang publik, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam diskursus politik dan kebangsaan. Dalam negara demokrasi, perbedaan pendapat, kritik terhadap pemerintah, maupun ekspresi dukungan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang wajar dan dijamin oleh konstitusi.

Ketua Umum Partai Demokrat saat ini adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, kebebasan berpendapat adalah bagian penting dari demokrasi yang harus terus dijaga. “Namun demikian, kebebasan tersebut juga perlu diiringi dengan tanggung jawab dan etika,” ujar AHY dalam keterangan tertulisnya, Senin (15/6/2026).

Dia menambahkan, ruang publik akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat apabila diisi dengan pertukaran gagasan, argumentasi yang sehat, data yang akurat, serta solusi yang konstruktif bagi berbagai persoalan bangsa.

Partai Demokrat berpandangan bahwa perbedaan pilihan politik tidak seharusnya berkembang menjadi saling merendahkan, saling menghina, atau memperuncing polarisasi di tengah masyarakat. “Bangsa Indonesia memiliki tradisi musyawarah, penghormatan terhadap perbedaan, serta semangat persatuan yang perlu terus dirawat bersama,” katanya.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, perhatian dan energi publik semestinya lebih banyak diarahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat perekonomian nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta menjaga persatuan dan stabilitas nasional.

“Karena itu, Partai Demokrat mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh politik, pegiat media sosial, dan seluruh warga negara untuk bersama-sama menjaga kualitas komunikasi publik dengan mengedepankan etika, penghormatan terhadap perbedaan, dan semangat mencari solusi,” tuturnya.

Lebih lanjut dia mengatakan, demokrasi akan semakin kuat apabila perbedaan pandangan disampaikan secara dewasa, beradab, dan bertanggung jawab. “Persatuan bangsa harus senantiasa menjadi kepentingan yang lebih besar daripada perbedaan yang ada,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung . Perpres ini merupakan Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015 yang ditetapkan Prabowo pada tanggal 12 Mei 2026.

Sementara itu salinan Perpres yang dilihat pada Jumat (5/6/2026), melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara ini diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara, Lydia Silvanna Djaman.

Dalam Perpres ini, mengubah susunan Komite Kereta Cepat Jakarta Bandung salah satunya di dalam Pasal 3A. Dimana dalam pasal ini Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) , resmi ditunjuk oleh Presiden Prabowo untuk menjadi ketua Komite. Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dipercaya mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Komite.

Libur Panjang Kenaikan Yesus Kristus, Penumpang Whoosh Tembus 53.000



Selain posisi ketua dan wakil ketua, struktur komite baru ini turut memperkuat sinergi lintas sektoral dengan beranggotakan sejumlah menteri dan kepala badan strategis. Jajaran anggota tersebut meliputi Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN.

Tak hanya itu, jajaran keanggotaan komite kini juga melibatkan Kepala Badan Pengaturan BUMN serta Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Rosan Ngaku Sudah Kantongi Solusi Utang Whoosh Rp124 Triliun, Seperti Apa?



Melalui ketentuan baru yang tertuang dalam Pasal 3A, Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung diberikan kewenangan penuh untuk menyepakati dan menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan. Hal ini khususnya dalam mengatasi kewajiban perusahaan patungan apabila terjadi masalah kenaikan atau perubahan biaya (cost overrun) pada proyek kereta cepat.

“Menetapkan bentuk dukungan Pemerintah yang dapat diberikan untuk mengatasi bagian kewajiban perusahaan patungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dalam hal terjadi masalah kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) proyek kereta cepat antara Jakarta dan Bandung,” demikian bunyi ketentuan resmi dalam Pasal 3A.

Melalui Perpres ini, pemerintah juga mengubah ketentuan pada Pasal 15. Pasal tersebut menegaskan bahwa Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memegang tugas utama untuk mengoordinasikan seluruh pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung.

“Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat antara Jakarta dan Bandung,” bunyi ketentuan Pasal 15.