Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membeberkan isi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden dan Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut dibahas terkait kondisi geopolitik yang saat ini sedang memanas.

Dalam sambutannya di acara Buka Puasa Bersama Partai Demokrat pada Rabu (4/3/2026) di Jakarta, AHY menyinggung terkait dengan konflik yang terjadi di Timur Tengah.

"Kita semua tidak ingin Timur Tengah kemudian menjadi flashpoint yang bisa mengarah ke perang yang lebih dahsyat, apalagi menuju Perang Dunia Ketiga. Kita harus sekuat tenaga untuk bisa mencegah terjadinya itu," ujar AHY.

Menurutnya, pemerintah di bahwa Presiden Prabowo pun telah berupaya agar terlibat dalam upaya menjaga ketertiban dunia. AHY pun mengapresiasi langkah Prabowo tersebut, termasuk dalam mengantisipasi dampak yang terjadi dari konflik di Timur Tengah, di mana terjadi perang antara Iran dengan AS-Israel.

"Presiden Prabowo Subianto yang telah menggelar pertemuan di Istana Merdeka tadi malam [3/3/2026] sampai dengan larut untuk secara serius membahas berbagai kemungkinan skenario terburuk, worst-case scenario, dan tentunya berbagai dampak strategis baik langsung maupun tidak langsung terhadap Indonesia, terhadap kawasan kita," katanya.

Menurutnya, Indonesia pun harus mempersiapkan diri untuk bisa mengantisipasi dan memitigasi segala risiko yang bisa datang, khususnya di bidang ekonomi, ketahanan energi, dan juga pangan.

"Kami sungguh mengapresiasi segala niat baik dan ikhtiar Bapak Presiden yang tentu dibantu oleh Bapak Menlu [Menteri Luar Negeri Sugiono] dan tim untuk terus mencari solusi yang terbaik bagi terciptanya perdamaian dan ketertiban dunia, khususnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina," ujarnya.

Pemerintah pun menurutnya terus mendorong agar terjadi dialog, terjadi deeskalasi, dan juga penyelesaian secara damai di Timur Tengah. Langkah tersebut menurutnya tidak mudah, namun juga bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi.

"Oleh karena itu, kami percaya bahwa tidak ada konflik yang tidak dapat diselesaikan dengan komunikasi dan tentunya dengan iktikad yang baik," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Mendiang ekonom senior Faisal Basri telah memprediksi akan ada krisis pada 2026. Krisis tersebut terjadi saat gejolak politik bertemu dengan ekonomi.

Dalam sebuah diskusi di Komunitas Utan Kayu pada Mei 2024, Faisal Basri memberikan paparan terkait dengan kondisi ekonomi politik dalam negeri. Dalam paparannya itu Faisal banyak menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi Presiden RI ke-7 yakni Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, Faisal memprediksi akan terjadi konflik politik yang berkaitan dengan dua kekuatan politik Prabowo Subianto dan Jokowi. Dalam konteks, dinamika politik terjadi saat Pilpres 2024. Dua kekuatan politik yakni Prabowo dan Jokowi saat itu bersatu.

Hasil Pilpres 2024 memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 yang berpasangan dengan anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Namun, seiring berjalannya waktu, menurut Faisal, akan terjadi konflik politik di antara kekuatan politik itu, yakni Prabowo dan Jokowi.

"Nah, pada saat yang bersamaan terjadi konflik politik, saya rasa sebentar lagi Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Jokowi-nya kecewa, macam-macam mulai tension. Nah kalau politik dan ekonominya menyatu, itulah krisis terjadi, yang saya perkirakan paling lama 2026," ujar Faisal pada Mei 2024.

Kondisi tersebut menurut Faisal mempertimbangkan indikator ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang melaju, akan tetapi neraca transaksi berjalan serta tingkat pengangguran Indonesia rentan.

Di Asia Tenggara, kondisi Indonesia mirip dengan Filipina yang juga memiliki persamaan dari sisi politik.

"Filipina mirip sama Indonesia memang, ya rezimnya juga mirip-mirip kan," tuturnya saat itu.

Faisal juga menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi di era Jokowi. Saat itu, Jokowi berupaya hilirisasi dengan ekspor nikel, ekspor batu bara dan lainnya. Namun, smelter 100% menurutnya dikuasai China.

Berbeda saat era Soeharto, Faisal mengatakan investor asing bayar pajak. Sementara di era Jokowi, investor asing justru mendapatkan tax holiday.

"Jadi ini efek dari kebijakan-kebijakan yang ngawur itu. Yang kita ekspor, yang kita produksi itu makin tidak pakai otak, cuma pakai otot sama keringet doang. Itu yang punya konglomerat," ujarnya.

Faisal Basri sendiri telah tutup usia pada September 2024. Ekonom senior itu telah banyak berkiprah di dunia ekonomi. Faisal menjadi pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; pengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Selain itu, Faisal Basri juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta.

Sejumlah jabatan lainnya adalah Expert (dan Pendiri), Instutute for Development of Economics & Finance (Indef), Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI, Pakar Ekonomi pada P3I DPR-RI, Koordinator Bidang Ekonomi pada PAU-Ek-UI, Anggota Tim "Perkembangan Perekonomian Dunia' pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN 764.

Bisnis.com, JAKARTA — Mendiang ekonom senior Faisal Basri telah memprediksi akan ada krisis pada 2026. Krisis tersebut terjadi saat gejolak politik bertemu dengan ekonomi.

Dalam sebuah diskusi di Komunitas Utan Kayu pada Mei 2024, Faisal Basri memberikan paparan terkait dengan kondisi ekonomi politik dalam negeri. Dalam paparannya itu Faisal banyak menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi Presiden RI ke-7 yakni Joko Widodo (Jokowi).

Kemudian, Faisal memprediksi akan terjadi konflik politik yang berkaitan dengan dua kekuatan politik Prabowo Subianto dan Jokowi. Dalam konteks, dinamika politik terjadi saat Pilpres 2024. Dua kekuatan politik yakni Prabowo dan Jokowi saat itu bersatu.

Hasil Pilpres 2024 memenangkan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8 yang berpasangan dengan anak pertama Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Namun, seiring berjalannya waktu, menurut Faisal, akan terjadi konflik politik di antara kekuatan politik itu, yakni Prabowo dan Jokowi.

"Nah, pada saat yang bersamaan terjadi konflik politik, saya rasa sebentar lagi Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Jokowi-nya kecewa, macam-macam mulai tension. Nah kalau politik dan ekonominya menyatu, itulah krisis terjadi, yang saya perkirakan paling lama 2026," ujar Faisal pada Mei 2024.

Kondisi tersebut menurut Faisal mempertimbangkan indikator ekonomi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lainnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia memang melaju, akan tetapi neraca transaksi berjalan serta tingkat pengangguran Indonesia rentan.

Di Asia Tenggara, kondisi Indonesia mirip dengan Filipina yang juga memiliki persamaan dari sisi politik.

"Filipina mirip sama Indonesia memang, ya rezimnya juga mirip-mirip kan," tuturnya saat itu.

Faisal juga menyoroti sejumlah kebijakan ekonomi di era Jokowi. Saat itu, Jokowi berupaya hilirisasi dengan ekspor nikel, ekspor batu bara dan lainnya. Namun, smelter 100% menurutnya dikuasai China.

Berbeda saat era Soeharto, Faisal mengatakan investor asing bayar pajak. Sementara di era Jokowi, investor asing justru mendapatkan tax holiday.

"Jadi ini efek dari kebijakan-kebijakan yang ngawur itu. Yang kita ekspor, yang kita produksi itu makin tidak pakai otak, cuma pakai otot sama keringet doang. Itu yang punya konglomerat," ujarnya.

Faisal Basri sendiri telah tutup usia pada September 2024. Ekonom senior itu telah banyak berkiprah di dunia ekonomi. Faisal menjadi pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; pengajar pada Program Magister Akuntansi (Maksi), Program Magister Manajemen (MM), Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan (MPKP), Program Pascasarjana Universitas Indonesia.

Selain itu, Faisal Basri juga tercatat pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta.

Sejumlah jabatan lainnya adalah Expert (dan Pendiri), Instutute for Development of Economics & Finance (Indef), Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI, Pakar Ekonomi pada P3I DPR-RI, Koordinator Bidang Ekonomi pada PAU-Ek-UI, Anggota Tim "Perkembangan Perekonomian Dunia' pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN 764.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi adanya pelantikan Komite Reformasi Polri, pada Jumat (7/11/2025) sore.

Saat dikonfirmasi oleh Bisnis, Yusril mengamini bahwa orang nomor satu di Indonesia itu akan memanggil sejumlah tokoh untuk tiba di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada pukul 16.00 WIB.

“Ya, nanti jam 16.00 WIB [ada pelantikan Komite Reformasi Polri],” ujarnya kepada Bisnis.

Meski begitu, Yusril enggan menyebutkan tokoh siapa yang akan hadir dalam pelantikan tersebut.

“Ya. Saya diundang menghadiri acara tersebut, tetapi saya belum tahu apakah saya akan dilantik atau hadir saja. Nanti kita tunggu saja Keppresnya dibacakan ya,” pungkas Yusril.

Sekadar informasi, Presiden Prabowo Subianto hari ini bakal melantik tim reformasi kepolisian di kompleks Istana Kepresidenan, Jumat (7/11/2025).

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari respons pemerintah terhadap tuntutan masyarakat untuk memperkuat tata kelola dan performa Polri pasca rentetan aksi dan sorotan publik.

Adapun, nantinya anggota tim telah dipilih dan proses pelantikan tinggal menunggu pengumuman resmi oleh Presiden. Pelaksanaan reformasi ini ditargetkan mengkaji tugas-wewenang Polri, mekanisme akuntabilitas, dan upaya peningkatan kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Langkah ini dinilai sebagai salah satu inisiatif utama pemerintahan Prabowo untuk memperkuat penegakan hukum dan reformasi kelembagaan dalam kerangka keamanan nasional.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah akan segera mengumumkan pembentukan Komite Reformasi Polri dalam waktu dekat.

Hal itu disampaikan usai dirinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto menyambut kunjungan kenegaraan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/10/2025).

Prasetyo menyebut, pengumuman resmi rencananya dilakukan dalam minggu ini, dengan harapan seluruh anggota komite dapat hadir secara lengkap.

“InsyaAllah minggu ini lah, jadwalnya kalau memungkinkan seluruh anggota bisa hadir dan tidak ada halangan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prasetyo menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam susunan anggota komite, yang sebelumnya disebut berjumlah sembilan orang.

“Enggak ada, tidak ada,” tegasnya.

Saat ditanya mengenai posisi Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), dalam struktur komite tersebut, Prasetyo memastikan Mahfud tetap menjadi bagian dari tim.

“Masih [ada nama Mahfud MD],” katanya singkat.

Dengan demikian, Prasetyo menekankan bahwa pemerintah kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mengumumkan secara resmi Komite Reformasi Polri, yang disebut akan berperan penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan profesionalisme di tubuh kepolisian.

“Tinggal diumumkan aja,” pungkas Prasetyo.