Pemerintah membuka opsi merombak total hingga merobohkan Hotel Sultan di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Kawasan eks Hotel Sultan itu disebut akan ditata ulang menjadi ikon baru Indonesia sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia Rosan Roeslani mengatakan pemerintah tengah menyiapkan rencana pengembangan kawasan GBK secara menyeluruh, termasuk area bekas Hotel Sultan yang baru saja kembali berada di bawah kendali negara.

"Rencananya itu (kawasan Hotel Sultan) akan dijadikan ikon baru di Indonesia. Nanti akan diubah secara komprehensif, tidak hanya di daerah GBK ini, tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang, termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih luasnya 200 hektare," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Rosan mengatakan konsep pengembangan yang disiapkan tak hanya mencakup pembangunan hotel. Kawasan tersebut akan ditata sebagai kawasan terpadu yang diharapkan menjadi pusat aktivitas baru di Jakarta.

Menurut Rosan, arahan Prabowo adalah menjadikan kawasan tersebut sebagai ikon baru Indonesia yang mampu memberikan dampak ekonomi sekaligus manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Nanti di antaranya pastinya ada hotel juga, dan tidak satu. Tapi pesan Bapak Presiden ini dijadikan ikon baru untuk Indonesia, sehingga perencanaannya itu harus dilakukan secara komprehensif dan memberikan dampak yang nyata kepada perekonomian dan juga paling penting kepada rakyat Indonesia," ujarnya.

Rosan memberi sinyal Hotel Sultan berpotensi mengalami perubahan besar dalam proyek penataan kawasan GBK yang tengah disiapkan pemerintah.

Meski belum merinci bentuk pengembangannya, Rosan mengatakan area tersebut pada akhirnya akan ditransformasi menjadi kawasan baru sebagai bagian dari desain ulang kawasan GBK seluas sekitar 200 hektare (ha).

"Pada saat ini mungkin saya belum bisa mengatakan, tapi rencana itu akan dijadikan suatu kawasan baru ya, eventually (Hotel Sultan akan dirobohkan)," ujar Rosan.

Pengembangan tersebut menjadi bagian dari arahan Prabowo yang meminta kawasan eks Hotel Sultan disiapkan sebagai ikon baru Indonesia dengan konsep yang terintegrasi dengan kawasan GBK dan fasilitas pendukung lainnya.

Selain hotel, pemerintah juga membuka peluang pengembangan kawasan berbasis olahraga dan pariwisata karena lokasinya yang terintegrasi dengan kompleks GBK. Namun, Rosan menilai masih terlalu dini untuk menjelaskan konsep rinci yang sedang disusun.

Ia hanya memastikan kawasan GBK akan tetap dipertahankan sebagai pusat olahraga nasional, tetapi dengan fasilitas yang ditingkatkan ke standar internasional.

"GBK ya tetap ada GBK-nya, tapi semuanya akan kita tingkatkan, kita sempurnakan menjadi standar internasional atau world class standard, sehingga ini juga bisa memberikan satu sentral ekonomi baru di Jakarta," katanya.

Rosan juga mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan sejumlah opsi pengelola untuk kawasan eks Hotel Sultan setelah proses pengambilalihan aset selesai dilakukan oleh Kementerian Sekretariat Negara.

Menurut dia, pengelolaan kawasan tersebut berpotensi diserahkan kepada perusahaan pelat merah sektor pariwisata, mulai dari InJourney hingga The Meru Sanur yang berada di bawah ekosistem BUMN pariwisata.

"Kita kan punya InJourney, kita punya yang namanya Meru. Nanti kalau ini sudah selesai semua di Mensesneg, tentunya pengelolaannya kita akan pakai bisa InJourney (hingga) Meru," ujarnya.

Rosan menambahkan pengembangan kawasan itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dan Danantara untuk memperkuat sektor pariwisata nasional.

Menurutnya, Indonesia masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara ASEAN dari sisi jumlah wisatawan maupun rata-rata pengeluaran wisatawan.

Karena itu, pemerintah ingin mendorong pengembangan destinasi yang tidak hanya menarik lebih banyak wisatawan, tetapi juga mampu meningkatkan belanja wisatawan selama berada di Indonesia.

Rencana penataan ulang kawasan Hotel Sultan muncul setelah pemerintah mengambil alih kembali lahan yang selama ini dikelola PT Indobuildco milik keluarga Sutowo.

Eksekusi lahan Hotel Sultan pada Kamis (19/6) sempat diwarnai kericuhan. Namun, pemerintah menegaskan langkah tersebut merupakan bagian dari upaya penertiban aset negara yang diperintahkan Prabowo.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto mengatakan Sang Kepala Negara meminta seluruh aset negara yang selama ini dikuasai pihak lain dikembalikan ke bawah kontrol pemerintah.

Pengambilalihan itu didasarkan pada putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Hotel Sultan sendiri memiliki sejarah panjang. Bangunan yang awalnya bernama Hotel Hilton Jakarta itu dibangun pada era 1970-an untuk mendukung penyelenggaraan konferensi pariwisata Asia Pasifik.

Setelah kontrak dengan jaringan Hilton berakhir pada 2006, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Sultan Jakarta.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap tiga persoalan yang menjadi perhatian pemerintah dan PT PLN (Persero) dalam evaluasi gangguan pasokan listrik yang sempat memicu mati lampu bergilir di sejumlah wilayah.

Menurut Bahlil, pemerintah bersama PLN telah membedah sumber persoalan yang berkaitan dengan keandalan pasokan listrik nasional.

"Kami juga tadi membahas tentang keberlangsungan stabilitas pelayanan pemerintah, pelayanan PLN kepada masyarakat khususnya terkait dengan listrik. Tadi sama-sama Dirut PLN (Darmawan Prasodjo) juga sudah kita bedah, ada tiga masalah," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (22/6).

Pertama, persoalan yang berkaitan dengan PLTG. Meski tidak merinci pembangkit mana yang dimaksud, Bahlil menyebut isu tersebut menjadi salah satu faktor yang dibahas dalam evaluasi bersama PLN.

"Satunya itu adalah menyangkut PLTG yang di awal," ujarnya.

Kedua, kebutuhan batu bara berkalori menengah (4.200 kcal/kg hingga 6.200 kcal/kg) untuk proses pencampuran (blending) bahan bakar pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Menurut Bahlil, secara volume pasokan batu bara untuk PLN sebenarnya tidak bermasalah.

Ia menyebut konsumsi batu bara PLN mencapai sekitar 154 juta ton per tahun. Sementara itu, penugasan pasokan batu bara dari pemerintah kepada perusahaan tambang berkisar 180 juta hingga 190 juta ton per tahun.

Adapun kontrak yang telah ditandatangani PLN dengan para pemasok mencapai sekitar 134 juta ton.

"Yang sudah dikontrak oleh PLN 134 juta ton. Sebenarnya secara kontrak dengan PLN dengan pengusaha 134 juta untuk satu tahun. Sekarang kan baru bulan enam. Itu harusnya no issue," katanya.

Namun, persoalan muncul karena PLN membutuhkan batu bara dengan spesifikasi kalori tertentu untuk kebutuhan blending. Bahlil mengatakan pasokan batu bara berkalori menengah yang dibutuhkan PLN kini telah dipastikan aman.

"Ternyata yang PLN keluhkan atau PLN minta itu adalah kalori yang medium untuk blending. Nah, sudah kita pastikan bahwa sudah tidak ada masalah dan pemerintah sudah membantu PLN untuk bisa menjalankan," ujarnya.

Bahlil juga mengungkapkan cadangan batu bara berkalori tinggi di Indonesia semakin terbatas. Dari total produksi batu bara nasional, hanya sekitar 20 persen yang memiliki kalori di kisaran 5.800 hingga 6.300. Sementara sekitar 80 persen lainnya merupakan batu bara dengan kalori lebih rendah.

"Memang untuk menyangkut dengan sekarang kan yang batu bara high calorie itu semakin hari semakin sedikit. Dari total produksi batu bara kita 100 persen, itu yang medium yang 5.800 sampai 6.300 itu tidak lebih dari 20 persen. 80 persennya itu yang medium ke bawah," ujar Bahlil.

Karena itu, pemerintah membuka kemungkinan melakukan pengaturan baru terkait pencampuran batu bara agar kebutuhan pembangkit tetap terpenuhi di tengah berkurangnya pasokan batu bara berkalori tinggi.

"Memang harus ada modifikasi. Modifikasi itu nanti kita akan atur secara baik," ujarnya.

Ketiga, aspek pemeliharaan atau maintenance pembangkit dan jaringan kelistrikan. Menurut Bahlil, PLN perlu mempercepat perawatan fasilitas agar gangguan yang memicu pemadaman tidak kembali terulang.

"Tetapi yang lebih dari itu adalah kita meminta ke PLN agar segera melakukan maintenance agar betul-betul bisa memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat," kata Bahlil.

Meski demikian, Bahlil menyebut berdasarkan laporan yang diterimanya dari manajemen PLN, gangguan operasional yang sebelumnya terjadi telah berhasil diatasi.

Ia mengatakan mulai hari ini tidak ada lagi gangguan yang berdampak pada pelayanan listrik kepada masyarakat.

"Mulai hari ini itu sudah tidak ada terjadi gangguan lagi. Itu menurut Dirut PLN ya. Karena urusan teknis terhadap pelayanan operasional listrik itu ada pada PLN. Pemerintah itu regulator," ujarnya.

Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi membuka peluang untuk mengubah tarif batas atas (TBA) tiket pesawat di tengah kenaikan harga avtur dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Namun, pemerintah untuk sementara memilih menyesuaikan komponen biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge ketimbang mengubah batas tarif penerbangan.

Dudy mengatakan pembahasan mengenai TBA memang sudah dilakukan. Kendati demikian, langkah yang saat ini disepakati bersama maskapai penerbangan adalah penyesuaian fuel surcharge.

"TBA-nya sudah dibicarakan, tapi sementara yang dilakukan adalah penyesuaian untuk fuel surcharge," ujar Dudy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6).

Menurut dia, mekanisme penyesuaian fuel surcharge telah memiliki formula tersendiri yang mengikuti pergerakan harga avtur maupun nilai tukar rupiah.

"Fuel surcharge kan sudah ada tabelnya. Jadi sesuai dengan kenaikan avtur atau kurs, itu disesuaikan menyelaraskan fuel surcharge-nya," ujarnya.

Dudy menegaskan evaluasi terhadap TBA tetap akan dilakukan. Namun untuk saat ini, maskapai dan pemerintah sepakat memprioritaskan penyesuaian fuel surcharge sebagai respons terhadap meningkatnya biaya operasional penerbangan.

"Itu (TBA) nanti akan kita evaluasi dan sementara saat ini disepakati oleh para airlines bahwa yang diberlakukan adalah fuel surcharge yang di-adjust," katanya.

Rencana evaluasi tarif pesawat sebelumnya mencuat seiring meningkatnya tekanan biaya yang dihadapi maskapai akibat gejolak global.

Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan kurs dinilai berdampak langsung terhadap biaya operasional penerbangan, terutama untuk komponen bahan bakar.

Kemenhub sebelumnya mengonfirmasi tengah membuka pembahasan penyesuaian TBA bersama maskapai dan pemangku kepentingan terkait. Namun pemerintah memilih mendahulukan penyesuaian fuel surcharge sebagai langkah jangka pendek.

Dudy sebelumnya menyebut maskapai penerbangan telah menyepakati penyesuaian fuel surcharge menjadi kebutuhan paling mendesak agar industri dapat beradaptasi dengan lonjakan harga avtur.

Pemerintah juga belum memastikan kapan keputusan terkait evaluasi TBA akan diambil. Pembahasan lebih lanjut disebut akan mempertimbangkan kondisi industri penerbangan sekaligus kemampuan masyarakat dalam membeli tiket pesawat.

Dalam kesempatan sama, Dudy turut menanggapi permintaan sejumlah pelaku usaha transportasi penyeberangan yang mengusulkan penyesuaian tarif. Menurutnya, pemerintah masih akan melihat kondisi masing-masing sektor sebelum mengambil keputusan.

"Kita harus lihat kondisinya. Karena walaupun transportasi seperti penyeberangan, di sana juga ada subsidi BBM yang dinikmati oleh para pelaku industri penyeberangan," ujarnya.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) merespons santai isu yang menyebut dirinya ditawari Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa saat merebak rumor perombakan kabinet.

Budi menyampaikan hal itu usai menemui Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6). Kedatangannya menjadi perhatian karena namanya belakangan masuk dalam bursa calon bendahara negara yang disebut-sebut akan menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Di tengah spekulasi yang menyebut namanya masuk bursa calon menkeu, Budi enggan mengonfirmasi kabar tersebut. Ia hanya merespons singkat saat dimintai tanggapan mengenai isu yang beredar.

"Itu kan kata situ," kata BGS usai pertemuan.

Budi juga tidak memberikan jawaban pasti ketika ditanya apakah siap menerima penugasan apabila ditunjuk mengisi posisi menteri keuangan.

"Sekarang masih jadi menkes," katanya.

[Gambas:Youtube]

Sebelumnya, Budi tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 17.15 WIB. Namun, ia tidak menjelaskan agenda pertemuannya dengan Sang Kepala Negara.

Saat datang ke Istana, Budi hanya menyapa awak media yang menunggu di lokasi.

Ketika ditanya mengenai agenda pertemuan dengan Prabowo, ia juga tidak memberikan penjelasan lebih jauh dan hanya berkata, "Sehat-sehat ya kalian."

Kehadiran Budi di Istana berlangsung di tengah rumor yang beredar di kalangan pelaku pasar, analis, dan editor ekonomi mengenai kemungkinan pergantian menkeu dan pimpinan Bank Indonesia (BI).

Dalam spekulasi yang beredar, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa disebut berpotensi bergeser ke BI.

Sementara posisi menteri keuangan dikaitkan dengan sejumlah nama, termasuk Budi Gunadi Sadikin dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri.

Sebelum Budi, Chatib Basri juga mendatangi Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.30 WIB untuk menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo. Namun, Chatib membantah kabar yang menyebut dirinya ditawari posisi Menteri Keuangan.

"Enggak ada. Ini kita bahas soal ekonomi kok," kata mantan Menteri Keuangan tersebut.

Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Chatib Basri membantah kabar yang menyebut dirinya ditawari posisi menteri keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Bantahan itu disampaikan usai dirinya menghadiri pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (9/6).

Chatib mengatakan pertemuan yang diikutinya bersama Sang Kepala Negara membahas persoalan ekonomi, bukan terkait tawaran jabatan di kabinet.

"Enggak ada (ditawari menjadi menteri keuangan). Ini kita bahas soal ekonomi kok," kata Chatib usai pertemuan.

Mantan Menteri Keuangan itu juga meluruskan kabar yang menyebut dirinya berada dalam satu forum bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS), yang belakangan turut dikaitkan dengan isu pergantian Menteri Keuangan.

Menurutnya, pertemuan yang diikutinya hanya berlangsung bersama Dewan Ekonomi Nasional.

"Oh enggak ada (pembahasan bersama BGS). Saya sama DEN aja," ujarnya.

Sebelumnya, Chatib tiba di kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 15.30 WIB. Ia mengaku dipanggil Presiden Prabowo, namun tidak menjelaskan secara rinci agenda pembahasan dalam pertemuan tersebut.

Saat ditanya mengenai materi yang dibahas, Chatib hanya menyebut pertemuan berlangsung bersama Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan dan sejumlah pihak lainnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa kembali menembus level 8.000 setelah sempat anjlok hingga menyentuh level 5.000 pada perdagangan Jumat (22/5) pagi.

Purbaya menilai penguatan IHSG hanya tinggal menunggu waktu fundamental ekonomi yang menguat serta profitabilitas perusahaan-perusahaan di pasar modal.

"Bisa (IHSG kembali ke level 8.000)," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5) saat ditanya media soal IHSG.

Dia mengatakan pergerakan saham pada akhirnya sangat bergantung pada kondisi fundamental perusahaan dan perekonomian nasional.

Menurutnya, apabila ekonomi tumbuh baik maka laba perusahaan juga akan meningkat sehingga harga saham semestinya ikut terdorong naik.

"Karena gini, pada akhirnya pergerakan harga saham itu tergantung kepada fundamental perusahaannya sendiri kan? Itu akan dipengaruhi oleh fundamental perekonomian. Kalau ekonominya bagus, profitabilitas juga meningkat," katanya.

Purbaya menilai kondisi saham yang turun di tengah perusahaan masih membukukan keuntungan justru mencerminkan valuasi yang murah atau undervalued.

Ia juga meminta pelaku pasar tidak terlalu khawatir terhadap tekanan yang terjadi di pasar saham saat ini. Pemerintah, kata dia, akan terus melakukan berbagai langkah perbaikan ekonomi untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan kepercayaan investor.

Indonesian Mining Association (API-IMA) buka suara soal wacana production sharing contract (PSC) yang sempat dibicarakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dengan Presiden Prabowo Subianto.

Direktur Eksekutif API-IMA, Sari Esayanti menjelaskan industri pertambangan minerba memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi dengan karakteristik yang berbeda-beda pada setiap komoditasnya.

Kondisi tersebut, kata Sari, menjadikan pendekatan kebijakan fiskal dan mekanisme penerimaan negara di sektor minerba tidak dapat disamakan dengan sektor migas.

"Industri pertambangan minerba memiliki karakteristik yang unik dengan tingkat kompleksitas yang berbeda pada masing-masing komoditas. Perbedaan mendasar inilah yang membuat banyak negara menerapkan sistem royalti dan fiskal yang berbeda dengan sektor migas," ujar Sari dalam rilis resmi, Jumat (8/5).

IMA menilai bahwa penerapan skema bagi hasil seperti PSC seperti di sektor migas akan menghadapi tantangan signifikan apabila diimplementasikan pada sektor pertambangan minerba.

Hal ini disebabkan oleh perbedaan fundamental dalam siklus usaha, profil risiko, struktur biaya, hingga mekanisme operasional antara kedua sektor tersebut.

Lebih lanjut, IMA menekankan pentingnya stabilitas kebijakan, khususnya terkait kewajiban keuangan perusahaan, guna menjaga keberlanjutan investasi dan operasional industri pertambangan nasional.

"Kami berharap adanya kestabilan kewajiban keuangan agar iklim investasi tetap terjaga dan sustainability operasi pertambangan dapat berjalan dengan baik. Saat ini industri menghadapi berbagai penyesuaian kebijakan seperti perubahan DHE, royalti, HPM, bea keluar, hingga penerapan B50 yang turut menambah tantangan operasional perusahaan tambang," tambah Sari.

Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya mengungkapkan pihaknya mendapatkan arahan Presiden untuk memeroleh pendapatan maksimal dari sektor tambang.

Dia membuka opsi skema pembagian keuntungan yang dilakukan dengan kontraktor seperti yang sudah diterapkan proyek migas.

Skema semacam cost recovery dan gross split menjadi opsi untuk digunakan pada pengelolaan tambang, baik itu yang baru maupun yang sudah lama.

"Kita akan memakai contoh seperti pembagian hasil daripada pengelolaan migas kita. Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta," ujar Bahlil usai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait isu kerja sama nikel antara Indonesia dan Filipina yang mencuat menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Manila pekan ini.

Bahlil menegaskan hingga saat ini belum ada kerja sama resmi antarpemerintah atau government to government (G2G), namun peluang kolaborasi bisnis tetap terbuka jika dinilai saling menguntungkan.

"Dalam konteks kerja sama G2G itu tidak ada. Tetapi kalau memang ada B2B yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan, saya pikir opsi itu selalu ada aja," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/5).

Bahlil menjelaskan Indonesia saat ini memang sedang mendorong agenda besar hilirisasi dan industrialisasi sumber daya mineral, termasuk nikel.

Dalam peta kawasan, Filipina menjadi salah satu negara yang juga memiliki cadangan nikel, meski volumenya disebut tidak sebesar Indonesia.

"Negara kita sekarang kan masuk dalam negara yang menggaungkan hilirisasi dan industrialisasi. Nah, salah satu negara yang mempunyai cadangan nikel itu kan Filipina. Tapi dia kan jumlahnya enggak banyak sebenarnya," ujarnya.

Menurut Bahlil, kondisi itu membuat peluang kolaborasi lebih terbuka pada level antarbisnis dibandingkan antarpemerintah. Artinya, kerja sama yang mungkin terjalin nantinya akan bergantung pada kebutuhan industri masing-masing pihak dan hitung-hitungan keekonomian.

Skema business to business (B2B) tersebut dinilai lebih memungkinkan karena Indonesia saat ini tengah memperkuat posisinya sebagai pusat hilirisasi nikel, sementara Filipina juga memiliki cadangan bahan baku yang dapat masuk dalam rantai pasok industri.

Isu kerja sama ini sebelumnya mencuat seiring agenda kunjungan Presiden Prabowo ke Filipina pada 7-8 Mei 2026. Dalam lawatan itu, salah satu pembahasan yang disebut berpotensi muncul adalah pengembangan industri berbasis nikel antara kedua negara.

Namun hingga kini pemerintah belum merinci bentuk kolaborasi yang akan dijajaki, termasuk apakah menyangkut suplai bahan baku, investasi smelter, atau pengembangan industri turunannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membuka peluang pemerintah tetap memberikan subsidi jika compressed natural gas (CNG) nantinya dipakai sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram.

Saat ini, pemerintah masih mengkaji skema subsidi sekaligus menuntaskan uji teknis penggunaan CNG untuk rumah tangga kecil.

"Semuanya lagi dikaji. Opsinya subsidi masih haruslah, tinggal volumenya seperti apa yang kita perlu," ujar Bahlil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (5/5).

Bahlil mengatakan pemerintah serius mencari sumber energi pengganti LPG karena ketergantungan Indonesia terhadap impor masih sangat tinggi.

Ia menyebut 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional masih didatangkan dari luar negeri, sementara konsumsi terus meningkat dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, kebutuhan LPG untuk rumah tangga saat ini mencapai sekitar 7 juta hingga 8 juta ton per tahun. Belum lagi kebutuhan industri petrokimia seperti Chandra Asri dan Lotte yang juga memerlukan 2 juta sampai 3 juta ton LPG per tahun untuk bahan baku.

Menurut Bahlil, kondisi tersebut membuat RI sangat rentan terhadap gejolak global, terutama ketika terjadi ketidakpastian politik internasional yang dapat mengganggu pasokan impor.

"Persoalannya sekarang adalah ketika gejolak politik seperti ini, untuk mendapatkan kepastian impor LPG itu memang ada. Tapi kan kita tergantung pada global," ujarnya.

Karena itu, pemerintah mulai merumuskan alternatif lain dan CNG disebut menjadi salah satu opsi utama. Bahlil menjelaskan pada skala besar CNG sebenarnya sudah dipakai di sejumlah sektor, mulai dari hotel, restoran, hingga dapur program makan bergizi gratis (MBG).

Namun tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana mengadaptasi CNG agar bisa digunakan pada tabung rumah tangga setara LPG 3 kilogram.

Pasalnya, tekanan gas CNG jauh lebih tinggi, yakni sekitar 200 hingga 250 bar, sehingga pemerintah masih melakukan modifikasi tabung dan uji keamanan.

"Nah, untuk yang 3 kg, memang tabungnya masih dilakukan uji coba. Karena tekanannya kan besar sekali. Dia sekitar 200-250 bar. Nah, ini yang kita akan mencoba untuk modifikasi. Insyaallah dua-tiga bulan ini kita akan dapat hasilnya," ujar Bahlil.

Ia menambahkan bila hasil uji dinyatakan layak, pemerintah akan mulai menyiapkan konversi secara bertahap. Menurut dia, bahan baku CNG jauh lebih tersedia di dalam negeri karena berasal dari gas C1 dan C2, berbeda dengan LPG yang sebagian besar masih impor.

Apalagi, sambung Bahlil, Indonesia baru menemukan cadangan gas besar sekitar 3.000 MM di Kalimantan Timur yang dapat diarahkan untuk menopang kebutuhan domestik.

"Kalau itu sudah dinyatakan firm, kita akan melakukan konversi," ujarnya.

Dari sisi harga, Bahlil mengklaim hasil kajian sementara menunjukkan CNG sekitar 30 persen lebih murah dibanding LPG. Penghematan itu berasal dari tidak adanya biaya impor dan transportasi internasional, karena seluruh rantai pasok dapat dipenuhi dari sumber gas domestik.

"CNG itu sudah dilakukan kajian, harganya jauh lebih murah. Kurang lebih sekitar 30 persen lebih murah," katanya.

Ia memperkirakan bila konversi ini berjalan, Indonesia bisa menghemat devisa sekitar Rp130 triliun hingga Rp137 triliun. Selain itu, beban subsidi energi juga disebut berpotensi turun.

Namun, Bahlil menegaskan pemerintah masih membuka opsi bantuan harga agar masyarakat tetap mendapatkan energi murah jika CNG benar-benar menggantikan gas melon.

"Kalau kita mau membantu rakyat lagi, kita akan mengurangi beban rakyat dalam konteks pembelian," ujarnya.

Meski demikian, Bahlil meminta publik tidak buru-buru menyimpulkan skema final karena pemerintah masih menghitung bentuk subsidi, volume kebutuhan, hingga wilayah prioritas distribusi.

Menurut dia, pengembangan CNG nantinya akan diarahkan terutama di daerah-daerah yang dekat dengan sumber gas agar lebih efisien.

"Ya hampir semua tempat yang ada sumber-sumber gasnya," ujar Bahlil.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menyebut Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia menggandeng perguruan tinggi dalam percepatan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW).

Kolaborasi ini ditargetkan mampu mendorong realisasi instalasi PLTS hingga 17 GW pada tahun ini.

"Dari hasil rapat yang sudah dilakukan antara Danantara, PLN dan juga para ahli-ahli di kementerian dan beberapa perguruan tinggi, ditargetkan tahun ini 10 giga yang diesel itu bisa dikurangi, kemudian yang lainnya juga akan ditambah kira-kira sampai 7 giga," ujar Brian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Ia menjelaskan pelibatan perguruan tinggi dilakukan untuk memperkuat kajian teknis dan percepatan implementasi proyek, khususnya dalam upaya transisi dari pembangkit berbasis diesel ke energi terbarukan.

"Jadi untuk saat ini dari perhitungannya bersama-sama Kementerian ESDM, PLN, Danantara, dan juga beberapa ahli perguruan tinggi itu kira-kira 17 giga bisa dilakukan instalasi PLTS," tuturnya.

Brian mengatakan program ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta percepatan pengembangan energi baru terbarukan, terutama PLTS. Fokus awal diarahkan pada pengurangan pembangkit diesel yang dinilai lebih mahal dan tidak ramah lingkungan.

[Gambas:Youtube]

Dalam pelaksanaannya, PT PLN (Persero) akan menjadi pihak yang bertanggung jawab sebagai implementator proyek, termasuk dalam penentuan lokasi pembangunan PLTS di berbagai wilayah.

"Lokasinya nanti, semuanya dari PLN ya sebagai implementator program tersebut," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS hingga 100 GW sebagai bagian dari strategi mencapai kemandirian energi nasional.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan proyek ini akan dijalankan dengan skema kolaborasi bersama swasta dan investor tanpa bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam skema tersebut, pendanaan akan mengandalkan kerja sama dengan investor, termasuk dari luar negeri, dengan skema pembiayaan yang lebih ringan seperti bunga rendah dan tenor panjang.

Program PLTS ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transisi menuju energi bersih sekaligus menjawab kebutuhan energi yang terus meningkat di dalam negeri.

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menyebut minat investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia tetap tinggi meski konflik di Timur Tengah masih memanas.

Ia mengatakan penilaian tersebut didasarkan pada hasil kunjungan kerja ke sejumlah negara, seperti Singapura, China, Korea Selatan, dan Jepang.

Dalam rangkaian agenda tersebut, Rosan turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan dengan pelaku usaha internasional.

"Terlepas dari keadaan sekarang, perang, geopolitik dunia, geoekonomi dunia, ternyata minat dan interest mereka untuk investasi di Indonesia itu sangat tinggi ya, masih sangat-sangat baik," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Dalam setiap kunjungan, pemerintah menggelar pertemuan dengan investor, baik dalam forum besar maupun diskusi terbatas. Dari hasil pertemuan tersebut, minat investasi ke Tanah Air dinilai tetap kuat di tengah ketidakpastian global.

"Dan ini terbukti dari investasi yang masuk juga masih sesuai dengan yang kita rencanakan. Walaupun itu juga sudah mengalami peningkatan yang sangat signifikan," katanya.

Rosan menjelaskan tren investasi ke Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Dalam periode 10 tahun terakhir, yakni 2014-2024, total investasi yang masuk mencapai sekitar Rp9.100 triliun.

Untuk periode 2025-209, pemerintah menargetkan realisasi investasi lebih dari Rp13 ribu triliun. Target tersebut meningkat tajam dibandingkan capaian sebelumnya.

"Jadi peningkatannya memang cukup signifikan, tapi alhamdulillah masih bisa tercapai target-target itu. Dan kita harapkan ini bisa terus terjaga," ujarnya.

Ia menambahkan investasi yang masuk berasal dari proyek yang sudah berjalan maupun komitmen investasi baru dari sejumlah negara. Beberapa di antaranya bahkan memiliki nilai yang cukup besar.

"Kalau yang di Jepang kalau enggak salah itu hampir US$30 miliar lebih. Yang di Korea itu waktu itu mencapai hampir US$10 miliar lebih juga," katanya.

Selain Jepang dan Korea Selatan, Rosan menyebut investasi dari China juga tetap tinggi dan stabil, terutama pada sektor-sektor strategis.

Rosan menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait pentingnya menjaga kualitas investasi yang masuk ke Indonesia. Selain jumlah, pemerintah juga menekankan dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja.

"Pesan dari beliau tentunya adalah investasi yang masuk ini, penciptaan lapangan pekerjaannya juga harus tumbuh secara baik, benar, dan juga berkualitas," ujarnya.

Menurutnya, Prabowo juga meminta agar hambatan regulasi yang berpotensi mengganggu investasi dapat segera disederhanakan, misalnya peraturan teknis (teknis). Hal ini dinilai penting untuk menjaga daya saing Indonesia di kawasan.

"Jangan sampai ada regulasi-regulasi kita yang justru menghambat, pertek-pertek itu juga kalau menghambat tidak perlu ada," kata Rosan.

[Gambas:Youtube]

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani melaporkan realisasi investasi yang masuk ke Indonesia mencapai Rp498,79 triliun pada kuartal I-2026.

Angka tersebut melampaui target pemerintah dan menunjukkan pertumbuhan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

"Realisasi investasi di 2026 ini, tadi di kuartal pertama saya melaporkan bahwa alhamdulillah tercapai pencapaian Rp498,79 triliun atau 100,36 persen dari target Rp497 triliun, dan itu adalah peningkatan 7,22 persen year on year-nya," ujar Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (21/4).

Secara keseluruhan, investasi yang masuk sepanjang tiga bulan pertama tahun ini mampu menyerap lebih dari 700 ribu tenaga kerja.

"Dan itu juga pencapaian terhadap tenaga kerja Indonesia-nya mencapai 706.569 orang atau 18,93 persen untuk year on year-nya," katanya.

Rosan menjelaskan komposisi investasi antara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) relatif seimbang. Porsi PMDN tercatat sekitar 49,89 persen, sementara PMA mencapai Rp249,94 triliun.

[Gambas:Youtube]

Dari sisi wilayah, realisasi investasi juga cukup merata antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Ia menyebut investasi di luar Jawa sedikit lebih tinggi dibandingkan di dalam Jawa.

"Komposisinya luar Jawa kurang lebih 50,37 persen dan Jawa itu 49,63 persen atau Rp247,53 triliun," ujarnya.

Adapun lima daerah dengan kontribusi investasi terbesar berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.

Dari sisi negara asal investasi, Rosan menyebut lima besar investor asing berasal dari Singapura, Hong Kong, China, Amerika Serikat (AS), dan Jepang.

"Lima besarnya itu adalah Singapura kurang lebih US$4,6 miliar, Hong Kong US$2,7 miliar, China US$2,2 miliar, Amerika Serikat US$1,7 miliar, Jepang US$1 miliar," katanya.

Ia menambahkan investasi asing tersebut mencakup sekitar 29 persen dari total realisasi investasi yang masuk ke Indonesia.

Sementara itu, sektor industri logam dasar dan barang logam menjadi penyumbang investasi terbesar pada kuartal I-2026. Sektor ini mencakup kegiatan seperti pembangunan smelter dan industri pengolahan logam lainnya.

Selain itu, sektor jasa lainnya mencatat investasi sebesar Rp60,2 triliun, diikuti sektor pertambangan Rp51,9 triliun. Sektor perumahan dan kawasan industri menyerap Rp47,9 triliun, sementara transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi mencapai Rp45,4 triliun.

Rosan menyebut laporan tersebut merupakan gambaran awal yang telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah akan menyampaikan rincian lebih lengkap kepada publik dalam laporan resmi berikutnya.