Bisnis.com, JAKARTA — Ericsson memperkirakan layanan 6G pertama akan mulai diluncurkan secara komersial pada sekitar 2030, dengan sejumlah negara di Asia Timur dan kawasan Teluk diprediksi menjadi pasar awal adopsi teknologi tersebut.

Head of Network Solutions Ericsson South East Asia Stanislaus Bawono mengatakan saat ini proses standardisasi 6G masih terus berlangsung di tingkat global.

“6G itu perkiraan first commercial service itu muncul pada tahun 2030,” kata Stanislaus dalam Media Briefing Ericsson Mobility Report (EMR) 2026 di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Menurut dia, negara-negara yang selama ini menjadi pelopor implementasi teknologi seluler generasi terbaru diperkirakan akan kembali menjadi pasar pertama yang mengadopsi 6G. Ericsson memproyeksikan Cina, Jepang, Korea Selatan, serta negara-negara di kawasan Teluk akan menjadi pasar utama saat layanan 6G mulai diluncurkan secara komersial pada awal dekade berikutnya.

Meski pembahasan mengenai 6G mulai mengemuka, industri telekomunikasi global saat ini masih berada dalam fase ekspansi jaringan 5G. Ericsson mencatat jumlah langganan seluler global yang mencakup teknologi 2G, 3G, 4G LTE hingga 5G mencapai sekitar 8,8 miliar pada 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 3,1 miliar pelanggan telah menggunakan jaringan 5G pada kuartal I/2025.

“5G itu continue to growing. Jadi di global sekarang ini sudah mulai menjadi sebesar 3,1 miliar dari 8,8 miliar itu berada di 5G,” kata Stanislaus.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh semakin luasnya implementasi jaringan generasi kelima oleh operator telekomunikasi di berbagai negara. Saat ini, sekitar 390 operator di seluruh dunia telah meluncurkan layanan 5G secara komersial, termasuk lebih dari 90 operator yang telah mengoperasikan jaringan 5G Standalone (5G SA).

Dalam Ericsson Mobility Report Juni 2026, perusahaan memperkirakan jumlah pelanggan 5G global akan meningkat menjadi sekitar 6,4 miliar pada 2031. Pada periode yang sama, jaringan 5G diproyeksikan akan menangani sekitar 85% total trafik data seluler dunia, meningkat signifikan dibandingkan 48% pada akhir 2025.

Di kawasan Asia Tenggara dan Oseania, jumlah pelanggan 5G diperkirakan mencapai sekitar 670 juta pada 2031 seiring semakin luasnya cakupan jaringan serta ketersediaan perangkat yang mendukung teknologi tersebut.

Sementara itu, Indonesia diproyeksikan mengalami pertumbuhan adopsi 5G yang cukup signifikan dalam lima hingga enam tahun mendatang. Ericsson memperkirakan penetrasi pelanggan 5G nasional akan meningkat dari 14% pada akhir 2025 menjadi 56% pada 2031.

Stanislaus menjelaskan bahwa saat ini mayoritas pelanggan seluler di Indonesia masih mengandalkan jaringan LTE atau 4G dengan porsi sekitar 76%. Kondisi tersebut menunjukkan pasar telekomunikasi nasional masih berada pada tahap awal transisi menuju 5G.

“Bagaimana proyeksinya ke lima tahun mendatang, enam tahun mendatang? Bahwa kami melihat subscription dari 5G itu akan meningkat dari 14% menjadi 56%,” katanya.

Meski demikian, tingkat adopsi 5G Indonesia diperkirakan masih tertinggal dibandingkan sejumlah negara lain. Sebagai perbandingan, penetrasi pelanggan 5G di India telah mencapai 35% pada akhir 2025 dan diproyeksikan meningkat menjadi 81% pada 2031. Adapun di Amerika Utara, penetrasi pelanggan 5G telah mencapai 79% dan diperkirakan naik menjadi 92% pada periode yang sama.

Secara global, Ericsson memproyeksikan delapan dari sepuluh kawasan dunia akan memiliki tingkat penetrasi pelanggan 5G di atas 50% pada 2031, menandakan teknologi tersebut akan menjadi tulang punggung utama layanan seluler sebelum era 6G mulai hadir secara komersial.

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 dalam kisaran 4,9% sampai dengan 5,7%. Hal ini kendati proyeksi pertumbuhan ekonomi global direvisi ke bawah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dalam kisaran 4,9% sampai 5,7%," terangnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI 21-22 April, Rabu (22/4/2026).

Namun demikian, Perry menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong sehingga tetap baik di tengah memburuknya kondisi dan prospek ekonomi global.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 meningkat ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga naik didukung oleh keyakinan pelaku ekonomi serta kondisi penghasilan yang terjaga.

Kenaikan permintaan selama Lebaran juga dinilai mendukung indikator pertumbuhan ekonomi Januari-Maret 2026 ini.

Belanja pemerintah yang akseleratif utamanya untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta belanja sosial maupun insentif, termasuk Transfer ke Daerah (TKD).

Dari sisi investasi, Perry memaparkan bahwa penanaman modal di berbagai program prioritas pemerintah juga menjadi dorongan. Adapun program-program prioritas pemerintah ini menyerap tenaga kerja serta meningkatkan permintaan domestik dan memperkuat ketahanan fiskal.

Sebaliknya, Gubernur BI dua periode itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat. Bank sentral memprakirakan ekonomi global tumbuh lebih rendah menjadi 3% dari prakiraan awal yakni 3,1%.

Sementara itu, inflasi global juga diproyeksikan naik dari prakiraan awal 4,1% menjadi 4,2%.

"Sehingga makin mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Penurunan Fed Fund Rate di AS juga diprakirakan bertahan hingga 2026, paparnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Dana Moneter Internasional alias International Monetary Fund (IMF) memperingatkan bahwa pemulihan ekonomi global kembali terancam keluar dari jalurnya akibat pecahnya perang di Timur Tengah pada akhir Februari 2026.

Dalam laporan World Economic Outlook (WEO) edisi April 2026, IMF menetapkan skenario dasar pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 3,1% pada 2026 dan 3,2% pada 2027.

Proyeksi untuk 2026 tersebut dipangkas ke bawah sebesar 0,2 poin persentase dibandingkan dengan perkiraan lembaga tersebut pada pembaruan WEO Januari 2026 (3,3%).

Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu menjelaskan perlambatan laju pertumbuhan ini tak terlepas akibat eskalasi konflik di wilayah Timur Tengah.

Pasalnya, tensi geopolitik tersebut telah memunculkan tekanan balik yang signifikan terhadap pasar komoditas, ekspektasi inflasi, dan kondisi keuangan global.

Padahal, jika konflik tersebut tidak meletus maka proyeksi pertumbuhan global sejatinya akan direvisi ke atas sebesar 0,1 poin persentase menjadi 3,4%.

"Inflasi umum global diperkirakan akan meningkat menjadi 4,4% pada 2026 dan menurun ke 3,7% pada 2027, yang menandai revisi ke atas untuk kedua tahun tersebut," tulis IMF dalam ringkasan eksekutif laporannya, Selasa (14/4/2026).

IMF turut melakukan perhitungan untuk skenario yang lebih ekstrem, di mana terjadi kerusakan parah pada infrastruktur energi di wilayah konflik.

Dalam skenario terburuk ini, laju ekspansi ekonomi global berisiko anjlok hingga hanya berkisar di level 2% pada 2026, sementara inflasi umum akan menembus level di atas 6% pada 2027.

Dampak dari krisis geopolitik terbaru ini diyakini tidak akan merata antarkawasan. IMF menyoroti bahwa kerugian yang dialami oleh negara-negara di wilayah konflik serta perekonomian rentan seperti negara berkembang atau pengimpor komoditas akan jauh lebih terasa.

Untuk menavigasi lanskap ekonomi dan geopolitik yang berubah drastis ini, IMF mendesak otoritas pembuat kebijakan agar segera mengimplementasikan paket kebijakan yang komprehensif.

Prioritas utama yaitu menjaga stabilitas harga dan keuangan, mengamankan keberlanjutan fiskal, serta mengeksekusi reformasi struktural tanpa penundaan.

Otoritas moneter di seluruh dunia diimbau untuk tetap waspada dan siap bertindak secara tegas sesuai dengan mandat mereka.

Bank sentral harus secara ketat menjaga agar guncangan pasokan yang berkepanjangan ini tidak menggoyahkan jangkar ekspektasi inflasi pasar.

Dari sisi kebijakan fiskal, apabila pemerintah perlu turun tangan untuk melindungi kelompok rentan dari guncangan eksternal yang ekstrem, dukungan tersebut harus bersifat tepat sasaran, tepat waktu, dan sementara.

Pembiayaannya pun diwajibkan berasal dari alokasi anggaran saat ini melalui reprioritisasi belanja negara.

Bisnis.com, JAKARTA - Sabtu (28/2/2026), ro­­­­ket, jet, dan si­­­aran darurat mem­­­buka bab baru: serangan ga­­­bungan Israel–AS ke Iran. Iran membalas, jalur udara di­­­tutup.

Investor panik, premi risiko langsung disetel ulang. Ini bukan lagi krisis bayangan atau sekadar kekhawatiran. Ini sudah nyata. Perang bergerak dari rumor/isu ke rezim. Ketidakpastian merembes cepat ke minyak, logistik, dan keuangan.

Bukan hanya di Teluk, nantinya juga ke pom bensin di Berlin, petrokimia di Banten, garmen di Salatiga, atau eksportir elektronik di Batam. Karena rantai nilai (value chain) hari ini tersambung oleh jaringan logistik/kapal, kabel data, dan trade finance, semua komponen itu membentuk saluran ekonomi yang rapuh dan rawan terdampak goncangan saat perang terjadi

Perang ini menandai kulminasi ketegangan global selama ini. Di Eropa, perang Rusia–Ukraina telah memaksa restrukturisasi jalur energi. Eropa mengurangi ketergantungan, Rusia banting harga ke Asia, dan rute logistik berubah namun tetap volatil.

Volatilitas bertahan, tidak lagi sekadar ledakan sementara 2022. Di Indo Pasifik, rivalitas teknologi AS–Tiongkok mengacaukan pasokan chip dan berlanjut dengan pengetatan perdagangan alat litografi dan High-tech.

Rantai pasok terbelah mengikuti garis politik. Efisiensi kalah oleh pertimbangan keamanan. Sementara di Laut Merah, serangan Houthi memukul jalur Suez. Kapal memutar lewat Tanjung Harapan, dampaknya waktu tempuh bertambah 10–14 hari. Premi asuransi naik dan harga barang sampai di peritel tak mau ketinggalan, meski inflasi global terkesan berhasil dimitigasi.

Yang menarik di level makro, dunia terlihat masih “tahan banting”, resilient. IMF memperkirakan pertumbuhan global sekitar 3,3% pada 2026. Inflasi berangsur reda, meski Amerika Serikat pulih lebih lambat ke target.

Bank Dunia menyebut ekonomi global cukup resilien, tetapi timpang. Seperempat negara berkembang masih di bawah tingkat pendapatan per kapita 2019.

Dekade ini menjadi periode pertumbuhan yang paling lemah sejak 1960 an. Pesannya jelas: kita tidak sedang menukik ke resesi, kita menempuh jalan panjang yang mahal dan berliku.

Kita membayar “premi geopolitik” di bidang energi, logistik, dan pembiayaan. Premi itu mungkin hanya beberapa dolar, namun pada neraca arus kas, ia menjelma ke biaya pengiriman, inventory ekstra, dan bunga kredit yang lebih mahal.

Lonjakan War Premium

Mari lihat minyak. Begitu misil diluncurkan, pasar langsung menambahkan “war premium” untuk menunjukkan pengaruh risiko terhadap harga.

Para analis meyakini proyeksi harga Brent tahun ini terkerek sehingga premi geopolitik sekitar US$4–US$10 per barel yang ditambahkan di harga. Tahun lalu, dalam satu pekan eskalasi Iran–Israel, Brent melonjak sekitar US$10 lalu surut saat gencatan berlaku.

Artinya, lonjakan bisa cepat, turunnya juga bisa cepat. Namun volatilitas itulah yang menambah biaya. Perusahaan menimbun stok, kapal memilih rute lebih mahal, dan asuransi menebal.

Kita membayar mahal agar barang tiba tepat waktu. Dan semakin lama perang berlarut, semakin tebal premi yang ditanggung konsumen—risiko melonjak massif dan sistematis.

Kini ke saluran yang sering terlewat namun rentan: pembiayaan perdagangan. UNCTAD mencatat lebih dari 90% perdagangan dunia bertumpu pada trade finance. Ketika risiko naik, bank koresponden mundur teratur, limit fasilitas L/C mengempis. Premi asuransi laut akibat perang (war-risk insurance) melonjak, mendekati 1% nilai kapal saat serangan di Laut Merah yang lalu.

Ini bukan angka abstrak, namun menentukan apakah bisnis bisa mengekspor minggu depan. Di saat yang sama, BIS menyorot dunia keuangan yang rapuh oleh defisit fiskal besar dan likuiditas yang rapuh, menyiratkan guncangan geopolitik kecil sekalipun bisa menjalar cepat menjadi penundaan kontrak dan pengiriman, peningkatan biaya dan risiko perdagangan naik.

Bisa jadi arus kas macet bukan karena permintaan hancur. Namun karena saluran kreditnya menyempit dan bisnis terutama perusahaan kecil dengan likuiditas terbatas kehabisan napas.

Mitigasi Risiko

Lalu apa respons alternatif yang berpotensi muncul untuk menghadapi kejadian yang tidak biasa ini? Pertama, bisnis yang terdampak perang dapat mengadopsi kebijakan memindahkan fasilitas operasi ke negara sahabat (friendshoring), namun itu mungkin tidak cukup. Untuk aspek keuangan, friendshoring pembiayaan menjadi salah satu opsi.

Kedua, sebagai jalur perdagangan yang padat, muncul urgensi konsorsium reasuransi koridor maritim untuk Bab el Mandeb dan Hormuz di mana pemerintah, bank, dan reasuradur global melakukan pooling the risk sehingga premi tidak melonjak setiap goncangan muncul. Biayanya lebih murah daripada subsidi/extra-costs logistik dadakan.

Ketiga, dengan melihat dominasi pembiayaan trade finance di atas, kebutuhan akan trade finance backstop regional makin terasa. ADB, IsDB, atau AIIB dapat menjadi confirming bank cadangan ketika bank (swasta) koresponden menarik diri. Ini menjaga transaksi L/C pebisnis tetap berjalan.

Keempat, akan makin banyak perusahaan yang menerapkan “safe channel” untuk teknologi tinggi atau strategis, disertai white list komponen non-sensitif dengan audit penggunaan akhir (end use).

Namun, strategi “small yard, high fence” umumnya efektif bila cakupan benar benar terbatas dan bukan malahan memagari keliling kawasan industri.

Keempat, strategi contingent options komoditas lintas negara dapat diadopsi, bukan dengan mengunci harga mati, tetapi fokus untuk melindungi dari lonjakan ekstrem agar arus barang dan kas tetap terjaga.

Langkah ini juga bukan merupakan silver bullet, namun biayanya lebih rendah daripada menghadapi pembatasan trade finance setiap kali sirene berbunyi.

Perang ini tampaknya mulai menggeser “premi geopolitik” menjadi norma baru, bukan lagi sekedar anomali. Setiap hari perang berlanjut, premi menebal di tiga titik: minyak, logistik, trade finance.

Meski IMF dan Bank Dunia memberi harapan bahwa pertumbuhan dunia masih terjaga, ingat “resiliensi” tidak selalu berarti keadilan (fairness) utamanya bagi pebisnis/eksportir kecil.

Ekonomi kuat di atas kertas, tapi melemah di keseharian. Krisis geopolitik yang bersifat low-frequency & high-impact memberi pelajaran bahwa bukan soal harga (price stabilization) saja yang perlu di kelola, namun juga jalur barang dan saluran pembiayaan lintas negara.

Perang tidak hanya melambungkan harga minyak, namun juga menyuntik ketidakpastian di setiap aspek bisnis. Dan kita akan menyaksikan bagaimana strategi pebisnis Indonesia meresponsnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Aktivitas manufaktur China kembali mencatatkan ekspansi untuk pertama kalinya tahun ini meskipun harga energi meningkat dan konflik di Timur Tengah mengganggu rantai pasok global.

Data Biro Statistik Nasional China (NBS) pada Selasa (31/3/2026) menunjukkan purchasing managers' index (PMI) manufaktur China naik ke level 50,4 pada Maret, dari 49 pada bulan sebelumnya. Angka tersebut berada di atas ambang 50 yang memisahkan ekspansi dan kontraksi.

NBS menyatakan angka tersebut juga sedikit melampaui perkiraan median ekonom yang disurvei oleh Bloomberg sebesar 50,1.

Selain sektor manufaktur, aktivitas nonmanufaktur yang mencakup konstruksi dan jasa juga tumbuh tak terduga pada bulan ini. Indeks sektor tersebut naik menjadi 50,1 dari 49,5 pada Februari.

Data ini merupakan indikator resmi pertama yang mencerminkan dampak konflik Timur Tengah yang meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari lalu.

Ahli Statistik NBS, Huo Lihui, mengatakan konflik geopolitik di Timur Tengah telah mendorong kenaikan tajam harga bahan baku seperti minyak dan produk kimia, sekaligus meningkatkan biaya logistik.

“Pada bulan ini, proporsi perusahaan yang melaporkan tingginya biaya bahan baku dan biaya logistik meningkat dibandingkan bulan sebelumnya,” ujarnya dalam pernyataan resmi yang dikutip dari Bloomberg.

Sektor manufaktur China kini keluar dari fase kontraksi selama dua bulan terakhir, didorong oleh peningkatan belanja pemerintah sejak awal tahun serta ekspor yang tetap kuat berkat permintaan global terkait teknologi kecerdasan buatan.

Meski demikian, dampak konflik tersebut mulai menyebar ke perekonomian global. Sejumlah indeks PMI global yang dihimpun oleh S&P Global pada Maret menunjukkan penurunan aktivitas di berbagai negara.

China juga masih rentan terhadap guncangan eksternal jika pertumbuhan global melambat, terutama karena perang di Iran mendorong lonjakan harga energi dunia. Banyak pabrik di China yang bergantung pada minyak mentah atau produk turunannya sebagai bahan baku kini menghadapi lonjakan biaya produksi.

Pada Maret, pabrik-pabrik China mencatat kenaikan biaya bahan baku dan harga output tercepat dalam sekitar empat tahun terakhir, seiring lonjakan harga minyak akibat gangguan pasokan energi global.

Selain minyak, kenaikan harga logam nonferrous seperti tembaga dan aluminium dalam beberapa bulan terakhir juga meningkatkan biaya produksi perusahaan. Namun, kenaikan harga produk dari pabrik masih lebih lambat dibandingkan lonjakan biaya, yang mengindikasikan sebagian produsen menanggung sendiri tekanan biaya tersebut.

Data PMI resmi China ini dirilis sehari sebelum survei manufaktur swasta dipublikasikan. Survei tersebut biasanya lebih sensitif terhadap aktivitas perdagangan karena fokus pada perusahaan kecil dan berorientasi ekspor.

Cadangan minyak strategis China yang besar serta percepatan pengembangan energi terbarukan sejauh ini membantu meredam dampak konflik terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Namun, risiko lain juga muncul. China dan Amerika Serikat mulai melakukan penyelidikan perdagangan satu sama lain menjelang rencana kunjungan kenegaraan Presiden AS Donald Trump ke Beijing pada pertengahan Mei.

Hubungan dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia tersebut sempat stabil setelah saling memberlakukan kebijakan perdagangan tahun lalu. Meski demikian, Beijing menolak langkah baru Washington yang bertujuan menghidupkan kembali agenda tarif Trump setelah sebagian tarifnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS.

Pemerintah China juga menurunkan target pertumbuhan ekonomi tahunannya menjadi 4,5%–5%, target paling rendah sejak 1991.

Walaupun ekspor pabrik China melonjak pada dua bulan pertama 2026 setelah mencatat surplus perdagangan tertinggi tahun lalu, prospek ekonomi kini sebagian bergantung pada durasi dan intensitas perang Iran yang berpotensi menekan pertumbuhan global dan memicu inflasi.

Chief economist Greater China di Australia & New Zealand Banking Group, Raymond Yeung, menilai aktivitas manufaktur China menunjukkan kinerja yang cukup baik.

Menurutnya, subindeks output rebound cukup kuat pada Maret setelah libur Tahun Baru Imlek. Dia memperkirakan ekonomi China kemungkinan tumbuh lebih cepat dari 4,5% pada kuartal ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Singapura merevisi naik proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2026 seiring dengan lonjakan permintaan infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dan ketahanan pertumbuhan global.

Melansir Bloomberg pada Selasa (10/2/2026), Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) menyatakan produk domestik bruto (PDB) 2026 kini diperkirakan tumbuh 2%–4%, lebih tinggi dari proyeksi awal sebesar 1%–3%.

Revisi tersebut mencerminkan kemampuan ekonomi Singapura yang sangat bergantung pada perdagangan untuk tetap bertahan di tengah ketahanan ekonomi global, meskipun Presiden AS Donald Trump sebelumnya meluncurkan kebijakan tarif impor. Lonjakan siklus AI global turut mendorong kinerja manufaktur berteknologi tinggi dan ekspor negara tersebut.

Sejumlah analis sebelumnya memprediksi percepatan pertumbuhan itu berpotensi mendorong bank sentral memperketat kebijakan moneter pada paruh kedua tahun ini. Namun, Kepala Ekonom Otoritas Moneter Singapura (Monetary Authority of Singapore/MAS) Edward Robinson tidak memberikan sinyal revisi terhadap proyeksi inflasi yang diperkirakan kembali normal di kisaran 1%–2% tahun ini.

Nilai tukar dolar Singapura tercatat relatif stabil, sedangkan indeks acuan Straits Times dibuka melemah 0,2%.

Dalam pengarahan kepada media, Robinson menegaskan arah kebijakan moneter akan sangat bergantung pada data dan pembaruan terkini, mengingat ketidakpastian ekonomi global masih tinggi.

MTI menyebut pertumbuhan global akan ditopang oleh berlanjutnya boom AI, kebijakan fiskal ekspansif di sejumlah negara seperti AS, Jerman, dan Jepang, serta kondisi keuangan global yang masih akomodatif.

Kendati demikian, Perdana Menteri Lawrence Wong mengingatkan bahwa mempertahankan laju pertumbuhan tinggi akan menjadi tantangan di tengah fragmentasi perdagangan dan hubungan global. Wong dijadwalkan mengumumkan pembaruan strategi ekonomi dalam penyampaian Anggaran 2026 pada Kamis mendatang.

Pada kuartal IV/2025, PDB Singapura tumbuh 6,9% secara tahunan (year-on-year/YoY), melampaui median proyeksi Bloomberg sebesar 6,5% dan estimasi awal pemerintah sebesar 5,7%.

“Momentum pertumbuhan yang lebih kuat dari perkiraan pada kuartal terakhir 2025 diproyeksikan berlanjut hingga 2026,” demikian pernyataan MTI.

Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat 5%, melampaui perkiraan sebelumnya sebesar 4,8%, meskipun masih melambat dibandingkan dengan realisasi revisi 5,3% pada 2024.

Sejumlah negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia juga relatif mampu meredam dampak kenaikan tarif AS berkat meningkatnya permintaan terhadap produk elektronik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ekonomi Indonesia dinilai akan terus bertumbuh kendati dunia semakin terfragmentasi, kompetisi negara besar semakin tajam, aliansi global yang bergeser, dan konflik yang berpotensi meluas. Indonesia memasuki tahun 2026 dengan modal yang cukup.

Inflasi terkendali, disiplin fiskal yang terjaga, konsumsi domestik yang kuat, komposisi demografi yang didominasi usia produktif, dan nilai tukar yang relatif tangguh dibanding banyak emerging market lain. “Indonesia memasuki tahun 2026 tidak dengan tangan kosong,” kata Wakil Ketua Umum Koordinator (WKUK) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Luar Negeri, James Riady, pada Kadin Friday Breakfast, Pertemuan Penutup Tahun di Jakarta, Jumat (12/12/20225). Hadir pada kesempatan itu, para pimpinan dan anggota Kadin pusat dan daerah.

James menjelaskan pertemuan rutin bulanan pimpinan dan anggota Kadin merupakan ruang diskusi yang jujur, penuh wawasan, dan penuh kehangatan. Tempat para pemimpin bisnis dapat memikirkan bersama tantangan yang dihadapi dan peluang yang harus diraih bersama. “Dan yang lebih penting, komunitas Kadin memberi kita alasan kuat untuk optimistis,” ujar James.

Meskipun dunia penuh ketidakpastian, lanjutnya, Indonesia memiliki pengusaha yang tetap membangun, perusahaan yang terus berinvestasi, inovator yang terus mencipta, dan para pemimpin yang tidak mudah patah oleh berita-berita buruk. Jika 2025 adalah tahun penyesuaian dan transisi, maka tahun depan bisa menjadi tahun antisipasi dan keberanian.

“Jangan sampai kita menjadi kelompok yang terdiam oleh risiko. Kita harus menjadi komunitas yang bergerak karena peluang,” kata Chairman Lippo Group ini.

Becermin dari masa lalu, James mengungkapkan setiap masa disrupsi global, Indonesia secara historis selalu muncul lebih kuat asalkan para pemimpinnya tetap tenang, bekerja sama, dan melihat jauh ke depan. “Di tengah dunia yang tidak menentu, Indonesia justru tampil berbeda,” katanya.

Dunia menjelang akhir 2025 menampilkan wajah yang sulit dan tidak menentu. Di saat menjelang tutup tahun, dunia berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Secara geopolitik, kata James, dunia memasuki era yang paling tidak terduga dalam beberapa dekade. Ada tiga indikasi, yakni kompetisi negara besar semakin tajam. Aliansi global yang bergeser, dan konflik yang sebelumnya regional kini berpotensi meluas.

Lembaga-lembaga dunia seperti IMF, World Bank, ECB, dan OECD menggambarkan ekonomi global melambat, terfragmentasi, dan sedang mengalami transformasi besar. Ada empat indikasi, yakni perdagangan dunia yang melemah; rantai pasok yang direstrukturisasi demi keamanan, bukan lagi sekadar efisiensi; utang publik di banyak negara berada pada titik tertinggi; dan perlombaan teknologi bergerak lebih cepat daripada kemampuan regulasi yang terseok-seok mengikutinya.

Sementara secara finansial, kerentanan baru muncul. Tandanya, banyak aset berada di posisi rentan karena valuasinya telah naik terlalu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena itu sensitif terhadap kenaikan suku bunga, perlambatan ekonomi, atau koreksi pasar global.

Kedua, sistem perbankan di beberapa negara belum pulih sepenuhnya karena masih membawa tekanan dari kredit bermasalah, kerugian portofolio akibat suku bunga tinggi, dan lemahnya kepercayaan pasar. Akibatnya guncangan kecil pun dapat memperbesar risiko instabilitas keuangan. Ketiga, era suku bunga lebih tinggi untuk waktu yang lebih lama menjadi tekanan nyata bagi dunia usaha menjelang 2026.

Secara sosial, James mengatakan, polarisasi meningkat. Tahun 2026 akan menjadi tahun pemilu di negara-negara kunci, mulai dari pemilu sela di Amerika Serikat, pemilu umum di Brasil, pemilu nasional di Bangladesh, hingga pemilu penting di beberapa negara Eropa. Semuanya dapat membawa dampak besar bagi pasar dan stabilitas global.

Jika disatukan semuanya, 2026 berpotensi menjadi tahun di mana banyak hal dapat berjalan salah arah. Pertama, perlambatan ekonomi global yang lebih tajam. Kedua, proteksionisme dan pembatasan ekspor yang meningkat.

Ketiga, ketidakstabilan energi. Keempat, konflik berkepanjangan dengan dampak ekonomi besar. Terakhir, disrupsi teknologi yang melampaui kemampuan adaptasi. “Inilah realitas dunia yang sedang kita hadapi,” ujar James menegaskan.

Namun, kata James, betapa unik dan kuatnya posisi Indonesia dibanding banyak negara lain. Kondisi inilah yang sering dilupakan banyak orang. Transisi politik berjalan stabil. "Dunia luar melihat politik di Indonesia menunjukkan kesinambungan, kejelasan, dan prediktabilitas, sesuatu yang semakin langka hari ini," tuturnya.

Kemudian fundamental makro Indonesia tetap solid. Inflasi terkendali, disiplin fiskal terjaga, konsumsi domestik kuat, komposisi demografi yang didominasi usia produktif, dan nilai tukar relatif tangguh dibanding banyak emerging market lainnya.

Indonesia juga sedang menjalani dekade infrastruktur terbesar dalam sejarah. Pelabuhan, jalan, kawasan industri, energi, logistik, dan ibu kota baru dibangun. Semuanya meningkatkan daya saing negara secara nyata.

Lalu, ujar James, fokus Presiden pada ketahanan pangan, hilirisasi, kesehatan, pertahanan, dan pembangunan seribu jembatan memberikan arah nasional yang jelas. Indonesia pun memiliki kombinasi langka, yakni stabilitas politik, kekuatan demografi, sumber daya alam, percepatan digital, dan basis manufaktur yang terus tumbuh. Dalam dunia yang terfragmentasi, Indonesia justru dinilai semakin menarik.

“Kita harus realistis, namun tetap optimistis memasuki tahun 2026," ujarnya. "Kita harus jujur, 2026 tidak akan menjadi tahun yang mudah bagi ekonomi global. Akan ada badai dan sebagian sudah terlihat, sebagian masih muncul di balik horizon."

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka menekankan bahwa Pemerintah Indonesia optimistis setiap negara berhak memetakan pembangunannya sendiri.

Hal ini disampaikan Gibran di hadapan puluhan pemimpin dunia pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Johannesburg, Afrika Selatan, Sabtu (22/11/2025). Wapres Gibran menyampaikan bahwa tidak ada metode terbaik untuk pembangunan negara sehingga kerja sama yang saling memberdayakan harus dilakukan.

"Indonesia percaya bahwa setiap negara berhak memetakan jalur pembangunannya sendiri karena tidak ada satu model yang cocok untuk semua. Tidak ada yang namanya metode terbaik," kata Wapres dalam pidato perdananya pada KTT G20, mengutip Antara.

Pada sesi pertama KTT G20, para pemimpin dunia fokus membahas isu ekonomi berkelanjutan, peran perdagangan dan keuangan dalam pembangunan, serta masalah utang di negara-negara berkembang. Terkait hal itu, Wapres Gibran menyampaikan bahwa Indonesia meyakini pertumbuhan global tidak hanya harus kuat, tetapi juga adil dan inklusif, untuk memajukan setiap bangsa.

Gibran menyampaikan bahwa Indonesia menyambut baik fokus G20 pada keuangan berkelanjutan, namun ambisinya harus lebih jauh untuk menutup kesenjangan dan mengupayakan adaptasi, mitigasi, dan transisi yang adil dan setara.

"Dunia membutuhkan pembiayaan yang lebih mudah diakses, terprediksi, dan setara, terutama bagi negara-negara berkembang, melalui keringanan utang, pembiayaan inovatif, pembiayaan campuran, dan mekanisme transisi hijau," kata Gibran.

Wapres merinci bahwa Pemerintah Indonesia mengalokasikan lebih dari separuh anggaran iklim nasional, sekitar 2,5 miliar dolar AS per tahun, untuk mendukung UMKM hijau, asuransi pertanian, dan infrastruktur berketahanan iklim.

Gibran akan menyampaikan pidatonya di KTT G20 dalam tiga sesi. Pada sesi kedua, tema yang dibahas berfokus pada pembangunan dunia yang tangguh (resilient world), yang mencakup isu kebencanaan, perubahan iklim, transisi energi berkeadilan (just energy transition), serta sistem pangan.

‎Sementara sesi ketiga akan membahas isu pekerjaan layak (decent work) dan tata kelola kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sesi ketiga juga akan membahas mengenai mineral kritis yang menjadi usulan dan fokus kepentingan Indonesia pada pertemuan kali ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva menyebut keputusan sebagian besar negara untuk tidak membalas kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menjadi salah satu faktor utama yang menjaga ketahanan ekonomi global.

“Dunia sejauh ini — dan saya tekankan sejauh ini — memilih untuk tidak melakukan pembalasan dan tetap berdagang sesuai aturan yang berlaku,” ujar Georgieva dalam acara di sela-sela Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Washington Yang dikutip dari Reuters, Rabu (15/10/2025).

Dia menilai langkah tersebut berhasil mencegah terjadinya eskalasi tarif yang bisa melumpuhkan perdagangan global.

Sebelumnya, IMF menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global 2025 menjadi 3,2% dari perkiraan sebelumnya 3% dalam laporan World Economic Outlook. Namun, lembaga itu memperingatkan bahwa potensi perang dagang baru antara AS dan China yang diancamkan Trump dapat menekan output global secara signifikan.

Georgieva menambahkan, penurunan tarif efektif AS dari perkiraan awal juga turut menopang perekonomian dunia. Menurut perhitungannya, tarif rata-rata yang diumumkan Trump pada April lalu diperkirakan mencapai 23%, namun turun menjadi sekitar 17,5% setelah adanya kesepakatan dagang AS dengan Uni Eropa, Jepang, dan sejumlah mitra utama lainnya.

“Tarif efektif yang benar-benar dipungut, setelah mempertimbangkan pengecualian agar ekonomi tetap berjalan, kami hitung berada di kisaran 9%–10%. Jadi, beban tarifnya lebih dari dua kali lebih ringan dari yang kami perkirakan sebelumnya,” jelasnya.

Selain itu, kebijakan yang lebih baik di berbagai negara untuk mendorong pengembangan sektor swasta dan alokasi sumber daya yang lebih efisien juga membantu menopang pertumbuhan global.

Ketangkasan perusahaan dalam menyesuaikan rantai pasok dan mempercepat impor sebelum tarif diberlakukan turut mengurangi dampak negatif kebijakan perdagangan tersebut.

Namun, Georgieva mengingatkan ketahanan ekonomi global dapat diuji oleh valuasi pasar yang sudah terlalu tinggi, terutama di sektor teknologi yang mendorong reli bursa saham sepanjang tahun ini.

“Ini adalah taruhan besar. Jika berhasil, luar biasa — masalah pertumbuhan rendah akan teratasi karena produktivitas dan pertumbuhan akan meningkat. Tapi jika hasilnya lambat atau tidak terwujud sepenuhnya, apa yang akan terjadi?” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas mengatakan lonjakan investasi di bidang kecerdasan buatan (AI) berpotensi memicu gelembung seperti dot-com crash tahun 2000 yang menghanguskan investasi ekuitas.

Namun, dia menilai dampaknya tidak akan menimbulkan krisis sistemik karena tidak banyak didanai dengan utang.