IDXChannel - Bank Indonesia (BI) telah menggulirkan sejumlah bauran kebijakan untuk memitigasi dampak ketidakpastian global, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, serta mengendalikan laju inflasi.

Langkah strategis ini ditempuh lewat kombinasi pengetatan suku bunga acuan, intervensi agresif di pasar valuta asing (valas) dengan volume besar, penguatan likuiditas pasar, penjagaan kecukupan cadangan devisa, hingga perluasan jaringan kerja sama internasional.

Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan bahwa rangkaian bauran kebijakan tersebut telah membuahkan hasil yang positif bagi penguatan dan resiliensi mata uang Garuda.

"Bank Indonesia terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi dalam rangka memitigasi dampak gejolak global. Kami juga sudah menyampaikan beberapa kali terkait strategi tujuh langkah BI," kata Perry dalam konferensi pers RDG BI Bulanan di Jakarta, Kamis (18/6/2026).

Sebagai bagian dari eksekusi strategi tersebut, BI memutuskan untuk kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin (bps) hingga mengunci BI Rate di level 5,75 persen pada Juni 2026.

Pengetatan ini dibarengi dengan penataan struktur imbal hasil Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) serta pemberian insentif swap sebesar 10 persen bagi investor portofolio asing guna merangsang aliran modal masuk (inflow) ke pasar keuangan domestik.

"Kami yakin aliran modal asing akan terus masuk, rupiah akan semakin stabil dan menguat ke depan," kata Perry.

Di pasar keuangan, pergerakan nilai tukar rupiah di pasar spot pada Kamis (18/6/2026), ditutup melemah ke level Rp17.794 per USD, atau terkoreksi tipis 0,18 persen dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya.

Pergerakan kurs juga dilaporkan sempat mengalami tekanan pada pembukaan pagi hari.

Untuk menjamin ketersediaan likuiditas yang sehat di pasar uang maupun pasar valas, Perry menjelaskan bahwa BI secara konsisten menjaga pertumbuhan uang primer tetap bergerak ekspansif di level dua digit.

Langkah ini ditopang dengan pendalaman pasar keuangan domestik melalui penguatan transaksi spot, pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta penyediaan berbagai variasi instrumen lindung nilai (hedging) yang kompetitif bagi investor.

Di sektor hubungan internasional, perluasan kerja sama bilateral berbasis Local Currency Transaction (LCT), Bilateral Currency Swap Arrangement (BCSA), hingga integrasi sistem pembayaran lintas batas menjadi pilar krusial penguat ketahanan eksternal. Salah satu pencapaian yang paling mencolok adalah penguatan integrasi dagang antara Indonesia dan China.

Pemanfaatan mata uang lokal secara langsung dalam aktivitas perdagangan dan investasi bilateral terbukti efektif mengikis ketergantungan terhadap dolar AS. Sepanjang 2025, realisasi transaksi LCT Indonesia-China mengantongi nilai USD18 miliar. Menariknya, hanya dalam kurun waktu empat bulan pertama 2026, nilai transaksi menggunakan rupiah dan renminbi (yuan) tersebut sudah meroket hingga menyentuh kisaran USD13 miliar.

"Ini yang kita sebut diversifikasi. Dengan transaksi langsung menggunakan rupiah dan renminbi, kebutuhan dolar untuk perdagangan dan investasi dapat berkurang," kata Perry.

Sinergi finansial kedua negara diperkuat dengan interkoneksi sistem pembayaran yang digarap bersama People's Bank of China (PBOC). Kolaborasi ini melahirkan infrastruktur pembayaran terintegrasi secara end-to-end, termasuk menghubungkan perbankan nasional seperti Bank Mandiri langsung ke dalam jaringan wholesale China melalui Cross-Border Interbank Payment System (CIPS).

Perry memastikan bauran kebijakan moneter yang ketat ini akan terus dikombinasikan dengan kebijakan fiskal pemerintah yang pruden agar stabilitas fundamental ekonomi nasional tetap terjaga utuh.

"Kami akan terus memperkuat berbagai langkah kebijakan karena dinamika global masih penuh ketidakpastian. Dengan sinergi yang kuat, nilai tukar rupiah akan semakin stabil dan bergerak menuju fundamentalnya," kata Perry.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) tetap memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 dalam kisaran 4,9% sampai dengan 5,7%. Hal ini kendati proyeksi pertumbuhan ekonomi global direvisi ke bawah.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa pihaknya terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran yang bersinergi dengan kebijakan pemerintah guna menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

"Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dalam kisaran 4,9% sampai 5,7%," terangnya pada konferensi pers Hasil Rapat Dewan Gubernur BI 21-22 April, Rabu (22/4/2026).

Namun demikian, Perry menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia perlu terus didorong sehingga tetap baik di tengah memburuknya kondisi dan prospek ekonomi global.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi kuartal I/2026 meningkat ditopang oleh permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga naik didukung oleh keyakinan pelaku ekonomi serta kondisi penghasilan yang terjaga.

Kenaikan permintaan selama Lebaran juga dinilai mendukung indikator pertumbuhan ekonomi Januari-Maret 2026 ini.

Belanja pemerintah yang akseleratif utamanya untuk pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) serta belanja sosial maupun insentif, termasuk Transfer ke Daerah (TKD).

Dari sisi investasi, Perry memaparkan bahwa penanaman modal di berbagai program prioritas pemerintah juga menjadi dorongan. Adapun program-program prioritas pemerintah ini menyerap tenaga kerja serta meningkatkan permintaan domestik dan memperkuat ketahanan fiskal.

Sebaliknya, Gubernur BI dua periode itu memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global akan melambat. Bank sentral memprakirakan ekonomi global tumbuh lebih rendah menjadi 3% dari prakiraan awal yakni 3,1%.

Sementara itu, inflasi global juga diproyeksikan naik dari prakiraan awal 4,1% menjadi 4,2%.

"Sehingga makin mempersempit ruang pelonggaran kebijakan moneter global. Penurunan Fed Fund Rate di AS juga diprakirakan bertahan hingga 2026, paparnya.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bauran kebijakan 2026, dari moneter hingga sistem pembayaran, akan diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Ia mengatakan di tengah ketidakpastian global, kebijakan moneter 2026 tetap pada keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan.

"Sementara empat kebijakan Bank Indonesia lain, yaitu makroprudensial digitalisasi sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta pengembangan UMKM dan ekonomi keuangan syariah, semuanya kami arahkan untuk pertumbuhan pro growth," kata Perry dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) di Kompleks Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (28/11).

Perry menjelaskan di kebijakan moneter, BI akan mencermati ruang penurunan suku bunga lebih lanjut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kemudian stabilisasi nilai tukar rupiah dari gejolak global, intervensi NDF di pasar luar negeri, dan pembelian SBN di pasar sekunder dalam negeri.

Lalu ekspansi likuiditas moneter pro market untuk efektivitas penurunan suku bunga dan pendalaman pasar uang, kecukupan cadangan devisa dijaga, dan instrumen penempatan valas devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHE SDA) diperluas.

Sementara kebijakan makroprudensial longgar diperkuat pada 2026 untuk mendorong kredit perbankan lebih tinggi lagi.

"Pertama, insentif likuiditas makro budisel untuk mendorong kredit ke sektor-sektor pemerintah. Jumlah insentif kami naikkan menjadi Rp423 triliun mulai Desember ini. Kedua, percepatan penurunan suku bunga perbankan. Insentif likuiditas bagi bank-bank yang lebih cepat menurunkan suku bunga," kata Perry.

Di kebijakan sistem pembayaran, digitalisasi akan terus diakselerasi sesuai blueprint sistem pembayaran Indonesia 2030.

Sementara pendalaman pasar uang dan pasar valas akan terus diakselerasi sesuai blueprint pendalaman pasar uang 2030 untuk mendukung pembiayaan perekonomian nasional.