Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah telah merebut kembali jutaan hektare lahan sawit serta menutup tambang ilegal untuk menghentikan kebocoran.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 pada Selasa (23/6/2026) di IAI Syaichona Mohammad Cholil, Bangkalan, Jawa Timur.

Prabowo mengatakan pemerintahannya telah merebut kembali dan menguasai kembali lebih dari 5 juta hektare kebun kelapa sawit yang melanggar hukum dan tidak sesuai dengan aturan hutan lindung. Selain itu, perusahaan pengelola jutaan hektare layan sawit itu disebut memalsukan laporan.

Pemerintah pun telah menutup ratusan tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin. Bahkan, terdapat tambang ilegal yang sudah beroperasi 8 tahun, namun tanpa izin.

"Jadi dianggap seolah-olah enggak ada negara. Ada satu tambang yang sudah dijalankan 8 tahun tanpa izin. Tenang saja dia," ujarnya.

Prabowo mengatakan bahwa setiap bulan ratusan miliar rupiah potensi kekayaan negara lenyap. Kekayaan dari tambang emas, perak, serta logam-logam yang sangat mahal keluar tanpa masuk ke kas negara.

Bahkan, menurutnya sampai hari ini terjadi penyelundupan. Pemerintah telah mengerahkan Angkatan Laut (AL), bea cukai, hingga ribuan prajurit, namun aktifitas ilegal masih saja terjadi.

"Jadi usaha ini bukan usaha yang ringan. Negara kita besar luas dan sangat-sangat kaya. Karena itu kuncinya adalah pemerintah harus bersih, pemerintah harus benar-benar, tidak boleh korup. Tidak boleh ada korupsi di pemerintah Indonesia. Ini tidak ringan," ujarnya.

Bisnis.com, BANDUNG — Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 3 galian tambang di Kabupaten Garut yang dinilai belum memenuhi ketentuan perizinan dan berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan serta infrastruktur publik.

Kepala Dinas ESDM Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengatakan hasil sidak menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran yang harus segera ditindaklanjuti oleh pelaku usaha.

Menurutnya pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan seiring dengan kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen menjaga kelestarian lingkungan.

"Pembangunan daerah dan aktivitas ekonomi harus berjalan selaras dengan kepatuhan regulasi serta wajib menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar," kata Bambang, Rabu (17/6/2026).

Dia menjelaskan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan menghentikan sementara operasional ketiga tambang tersebut karena pelaku usaha belum mengantongi perizinan secara lengkap.

Selain itu, ditemukan penggunaan armada angkutan material yang melebihi daya dukung jalan umum sehingga berpotensi merusak infrastruktur yang digunakan masyarakat.

"Karena itu, pemerintah provinsi mengambil tindakan tegas berupa penghentian sementara operasional ketiga galian tambang tersebut," kata Bambang.

Menurutnya, seluruh pelaku usaha pertambangan wajib memenuhi berbagai persyaratan sebelum dapat menjalankan aktivitas operasional, mulai dari aspek teknis, lingkungan, hingga sosial ekonomi.

"Pemenuhan aspek teknis, lingkungan, dan sosial-ekonomi merupakan parameter mutlak yang wajib dipatuhi agar kegiatan pertambangan tidak merusak fasilitas publik milik masyarakat maupun lingkungan sekitar," ujarnya.

Pemprov Jabar menegaskan akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di berbagai daerah guna memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Sementara itu, hasil sidak gabungan di Garut akan menjadi bahan evaluasi lebih lanjut bagi pemerintah daerah dan provinsi dalam menentukan langkah pembinaan maupun penegakan aturan terhadap pelaku usaha yang belum memenuhi ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi alias KDM menegaskan dirinya bukan anti terhadap kegiatan penambangan. Ia hanya ingin menegakkan keadilan dengan menimbang kepentingan masyarakat luas.

"Saya tidak anti-penambangan, tapi saya sangat bersikap empati pada rakyat dan saya juga merasa kecewa kenapa seolah tidak peduli pada kepentingan orang lain, kepentingan umum," tutur KDM.

KDM menilai jika yang legal tidak memperhatikan kelayakan maka para penambang akan bekerja tanpa sistem yang memadai dan bisa menyebabkan keselamatan terancam.

"Nah sehingga ini lagi kita benahi yang tambang resmi harus memenuhi syarat sebagai perusahaan yang layak melakukan penambangan. Yang tidak resmi ya ditutup," tuturnya.

Bisnis.com, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat kembali melanjutkan penyaluran bantuan tahap lanjutan pada ribuan warga terdampak penutupan tambang di tiga kecamatan di Kabupaten Bogor.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jabar Moch Ade Afriandi mengatakan penyaluran bantuan tahap ke-4 diberikan kepada 5.600 penerima manfaat dua pekan menjelang Idul Fitri 2026.

"Penyaluran melalui mekanisme Bantuan Langsung bagi masyarakat desa terdampak kebijakan penutupan tambang di wilayah Kecamatan Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin, Kabupaten Bogor," katanya Selasa (17/3/2026).

Penyaluran bantuan dilakukan melalui pembagian buku tabungan Bank BJB kepada masyarakat penerima manfaat sebagai sarana penyaluran bantuan sosial.

Ade berharap penyaluran bantuan ini diharapkan dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga serta mendukung proses pemulihan pasca kebijakan penutupan tambang.

Sebelumnya Ade menjelaskan, proses pemberian kompensasi penutupan tambang sementara ini terbilang panjang dan harus dilakukan secara bertahap, karena berkas administrasi yang masuk belum tertata rapi.

Belum lagi usulan dari perangkat desa mengenai data warga diakuinya memang berjalan lambat, sehingga memakan waktu, sampai ke proses akhir yakni penyiapan buku rekening tabungan bank bjb.

"Jadi kemarin itu banyak yang mungkin mereka ingin cepat saja prosesnya, jadi antara file yang dikirim, Kartu Keluarga dengan KTP itu tidak disusun. Misalkan nama Agus nomor 1 di KK, nah diharapkan oleh kami itu nomor 1 Agus juga di KTP-nya, jadi kita gak sulit mencari. Nah ini nomor 1 di dokumen KK Agus, di KTP-nya yang lain, jadi kan mencari dulu tuh. Jadi agak lama itu ya," ucapnya.

Seperti diketahui, Pemprov Jabar memberikan kompensasi sebesar Rp3 juta kepada warga terdampak penutupan tambang sementara di tiga kecamatan Kabupaten Bogor. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi berencana akan memberikan kompensasi ini sebanyak tiga kali, kepada warga terdampak yang telah lolos verifikasi.

Berikut progres penyaluran bantuan yang telah dilaksanakan:

• 27 Februari 2026 — Kecamatan Rumpin

Desa Cipinang — 550 penerima (sisa: 1 buku)

Desa Cibodas — 87 penerima (selesai semua)

• 2 Maret 2026 — Kecamatan Rumpin

Desa Cipinang — 550 penerima (selesai semua)

Desa Rabak — 53 penerima (selesai semua)

• 3 Maret 2026 — Kecamatan Rumpin

Desa Cipinang — 463 penerima (sisa: 56 buku)

Desa Kampung Sawah — 130 penerima (selesai semua)

• 4 Maret 2026 — Kecamatan Rumpin

Desa Cipinang — 1.565 penerima (sisa: 54 buku)

Desa Tamansari — 605 penerima (sisa: 6 buku)

Desa Cibodas — 87 penerima (selesai semua)

Desa Kampung Sawah — 126 penerima (sisa: 4 buku)

Desa Rabak — 52 penerima (sisa: 1 buku)

• 5–6 Maret 2026 — Kecamatan Parung Panjang

Desa Lumpang — 779 penerima (sisa: 14 buku)

Desa Gorowong — 297 penerima (sisa: 4 buku).

Bisnis.com, JAKARTA — Industri pertambangan nasional sejatinya telah mengadopsi metode penambangan bawah tanah yang mengutamakan keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan, yang dikenal dengan istilah backfilling mining.

Muhammad Toha, Ketua Bidang Hilirisasi Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) mengungkapkan bahwa konsep dari metode backfill yakni kegiatan penambangan mengambil material ekonomis, yang tidak ekonomis kemudian dijadikan material penutup. Area yang sudah selesai ditambang selanjutnya ditutup untuk kemudian direklamasi dan regevetasi.

“Metode backfill ini diadopsi di dalam negeri sejak 2015 dan memang terbukti ramah lingkungan,” kata Toha, dikutip Kamis (26/2/2026).

Dia menjelaskan bahwa keunggulan utama cut and fill mining adalah minimnya pembukaan lahan di permukaan sehingga hutan dan ekosistem tetap terjaga.

Dulu, imbuhnya, tidak terpikir untuk mengolah limbah di dalam negeri. Namun, sejak ada kebijakan penghiliran, kemudian terpikirkan bagaimana mengelola sisa hasil pengolahan di antaranya, tailing, slag, dan waste atau limbah.

Adapun, metode ini dilakukan dengan menambang bijih mineral secara bertahap kemudian mengisi kembali rongga bekas tambang atau backfilling menggunakan tailing atau material sisa hasil pengolahan yang telah di treatment sehingga sesuai dengan standar baku mutu.

Metode ini didukung dengan teknologi pengolahan modern, termasuk fasilitas pengolahan sulfur guna memastikan tailing aman bagi lingkungan dan masyarakat. Sebelum dipergunakan, material backfill dicampur dengan semen untuk meningkatkan kekuatan, kestabilan, serta mencegah rembesan ke tanah dan air tanah.

Bukan sekadar mengisi lubang, teknik ini telah berevolusi menjadi strategi teknis untuk mendukung keselamatan operasional sekaligus meminimalkan jejak ekologis.

Tujuannya adalah mengembalikan lagi material tambang dengan beberapa skema teknis untuk memastikan bahwa material tailing dikembalikan ke area tambang memungkinkan untuk di reklamasi dan tanaman tumbuh dengan normal.

Hanya saja, menurut Toha, tidak semua limbah tambang dapat digunakan sebagai material pengisi. Waste yang digunakan harus memenuhi standar baku mutu, antara lain pH netral (7–9), lulus uji TCLP, serta uji tingkat radioaktivitas.

Kegiatan reklamasi pascatambang membutuhkan material yang banyak untuk menutup bekas lubang tambang. “Ada material tailing yang bisa digunakan. Dari sisi pertambangan ada solusi positif, tidak ada kesulitan mencari bahan penutup,” tuturnya.

Dari pengolahan, ada kepastian untuk penempatan tailing yakni di backfilling. Dari sisi lingkungan, hal itu itu menjadi positif karena tailing, slag, maupun waste kalau tidak dikelola dengan baik akan menjadi beban lingkungan. “Dengan adanya backfilling beban lingkungan bisa teratasi. Konsep itu sudah proven di China,” katanya.

Tak hanya itu, sejumlah perusahaan tambang dunia juga menggunakan teknik backfilling untuk mengurangi tailing, seperti Linglong Gold Mine (LLGM), China yang menggunakan cemented tailings backfill (CTB) untuk mengisi lubang bekas bukaan tambang bawah tanah (voids of mine stope), memungkinkan 15,8 tahun tanpa pelepasan tailing baru.

Kemudian, Bluestone Mines Tasmania yang memanfaatkan cemented paste backfill untuk dukungan tanah, mengalihkan 88.500 ton tailing per tahun dari fasilitas penyimpanan tailing permukaan.

Adapun, salah satu tambang di Indonesia yang berencana akan menerapkan metode backfill adalah tambang bawah tanah seng dan timah hitam di Dairi, Sumatra Utara milik PT Dairi Prima Mineral.

Penerapan metode ini di Indonesia dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan teknis, lingkungan, serta memperoleh izin teknis resmi dari pemerintah.

Direktur Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep) Bismar Bakhtiar menilai, perusahaan tambang yang beroperasi di Indonesia melakukan pencegahan dan mitigasi dengan melakukan reklamasi pascatambang. “Pertambangan sepanjang dilakukan dengan good mining practice maka aman,” ujarnya.

Bisnis.com, GARUT — Pemerintah Kabupaten Garut menghentikan seluruh aktivitas enam lokasi tambang Galian C di wilayah Kecamatan Banyuresmi dan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Penutupan dilakukan setelah ditemukan berbagai persoalan perizinan dan kekhawatiran serius terhadap dampak kerusakan lingkungan.

Langkah penutupan ini menegaskan sikap pemerintah daerah yang memprioritaskan perlindungan lingkungan di tengah tingginya tekanan kebutuhan bahan bangunan. Seluruh aktivitas penambangan di enam titik tersebut dinyatakan tidak boleh beroperasi sampai kewajiban administrasi, teknis, dan lingkungan dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menyatakan, Garut memiliki karakter sebagai daerah konservasi dan pariwisata yang tidak bisa dikompromikan.

"Kepentingan ekonomi tidak boleh mengorbankan kelestarian alam yang menjadi aset jangka panjang daerah," ujar Syakur, Rabu (7/1/2026).

Dia menegaskan, pemerintah tidak menutup mata terhadap kebutuhan material pembangunan, namun penambangan harus berada dalam koridor hukum dan memperhatikan daya dukung lingkungan. Jika aktivitas tambang mengancam keseimbangan alam dan tidak taat aturan, maka penghentian menjadi pilihan yang tidak terelakkan.

Dari hasil evaluasi bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat, diketahui terdapat enam izin usaha pertambangan Galian C di kawasan tersebut. Namun, hanya tiga yang terpantau aktif beroperasi dalam beberapa waktu terakhir. Meski demikian, seluruhnya tetap masuk dalam kebijakan penghentian sementara.

Pengawas Cabang Dinas ESDM Jawa Barat, Saeful Ali Anwar, menjelaskan penutupan dilakukan karena perusahaan belum melengkapi persyaratan utama, terutama rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang menjadi syarat mutlak dalam operasional pertambangan.

“Tanpa RKAB yang sah, kegiatan tambang tidak diperbolehkan. Karena itu, seluruh aktivitas dihentikan sampai kewajiban tersebut dipenuhi dan dievaluasi,” ujar Saeful.

Dia mengungkapkan, sebagian besar perusahaan tambang tersebut telah beroperasi cukup lama, bahkan mencapai 10 hingga 15 tahun dan saat ini memasuki masa perpanjangan kedua. Kondisi ini membuat evaluasi menjadi lebih ketat, khususnya terkait kewajiban pemulihan lingkungan pascatambang.

Menurut Saeful, jika dalam proses evaluasi ditemukan pelanggaran serius, termasuk pengabaian terhadap reklamasi dan pemulihan lahan, maka pencabutan izin bukan hal yang mustahil. Pemerintah provinsi, kata dia, tidak ingin mewariskan kerusakan lingkungan jangka panjang akibat kelalaian pengelolaan tambang.

Sementara itu, salah satu perwakilan perusahaan tambang, Dicky Budiman, mengakui adanya keterlambatan pengesahan izin melalui sistem Minerba One Data Indonesia (MODI) di Kementerian ESDM. Ia menyebut, proses administrasi untuk RKAB tahun 2026 masih berjalan dan belum mendapatkan persetujuan.

Meski demikian, Dicky mengklaim pihaknya selama ini berupaya patuh terhadap aturan serta rutin melaporkan rencana kerja tahunan. Ia juga menyebut perusahaan berkontribusi terhadap pendapatan daerah melalui pembayaran pajak sekitar Rp400 juta per tahun.

Namun, pemerintah daerah menilai kontribusi fiskal tidak bisa dijadikan pembenaran jika aspek legalitas dan kelestarian lingkungan diabaikan. Penutupan enam tambang ini menjadi sinyal kuat bahwa Garut tidak ingin terjebak pada model pembangunan yang merusak alam demi keuntungan jangka pendek.

Dengan penutupan ini, Pemerintah Kabupaten Garut menegaskan arah kebijakan pembangunan yang lebih berimbang antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan. "Ke depan, seluruh aktivitas pertambangan di Garut akan berada di bawah pengawasan ketat, dengan prinsip utama, taat hukum, ramah lingkungan, dan berpihak pada kepentingan jangka panjang masyarakat," kata Syakur.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menghentikan aktivitas pertambangan liar di Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan.

Tim Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum ESDM (Ditjen Gakkum) menutup tiga titik stockpile (tumpukan) batu bara ilegal di Desa Penyandingan, Desa Tanjung Lalang, dan Desa Tanjung Agung.

Area tersebut selama ini digunakan sebagai lokasi penampungan dan pengumpulan batu bara hasil penambangan tanpa izin.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM Jeffri Huwae menegaskan bahwa penghentian aktivitas pertambangan liar dan pengamanan barang bukti merupakan prioritas utama Ditjen Gakkum.

“Tugas kami menghentikan aktivitas pertambangan liar. Penyitaan batubara dan barang bukti lain adalah bukti bahwa negara bertindak, bukan hanya mengimbau," ujar Jeffri melalui keterangan resmi, Jumat (12/12/2025).

Dari hasil penindakan tersebut, penyidik mengamankan barang bukti berupa batu bara dengan jumlah kurang lebih 1.430 ton. Jumlah itu terdiri dari batu bara in situ (bukaan batu bara), stockpile, dan karungan.

Selain itu, turut diamankan pula satu unit eskavator, satu kendaraan pengangkut, serta sejumlah berkas dokumen yang digunakan untuk menunjang operasi pertambangan ilegal tersebut.

Jeffri menyebut, aktivitas ilegal ini diperkirakan tidak hanya menimbulkan potensi kerugian negara tetapi juga kerusakan lingkungan.

Dalam operasi ini, tim PPNS Ditjen Gakkum ESDM mengungkap modus yang digunakan para pelaku, yaitu membeli lahan milik masyarakat setempat untuk dijadikan dasar melakukan pertambangan tanpa izin. Masyarakat kemudian dijadikan alasan sekaligus tameng oleh para pelaku, seolah-olah kegiatan tersebut dilakukan atas nama warga setempat.

Menanggapi dinamika tersebut, Jeffri tetap mengedepankan pendekatan dialog agar penegakan hukum berlangsung transparan dan dapat dipahami seluruh pihak.

“Kami tegas dalam penegakan hukum, namun tetap menjaga komunikasi dengan masyarakat. Aktivitas ilegal harus berhenti, dan proses hukum akan berjalan sampai tuntas,” tambah Jeffri.

Kegiatan penutupan tambang ilegal di Muara Enim ini mendapatkan dukungan dari Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI) Komando Daerah Militer (Kodam) II Sriwijaya, Komando Rayon Militer (Koramil) 404/05, Personil Kodam II Sriwijaya, dan PT Bukit Asam untuk pengamanan dan kelancaran operasi di lapangan.

Sebagaimana diketahui, aktivitas pertambangan ilegal memberi dampak serius bagi keberlangsungan lingkungan. Pembukaan lahan tanpa memperhatikan kaidah teknis pertambangan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem di sekitar kawasan tambang dan meningkatkan kerentanan lahan terhadap erosi, gerakan tanah, hingga perubahan hidrologi.

Penegakan hukum dan penutupan tambang ilegal tidak hanya menghentikan praktik pertambangan yang merugikan negara, namun dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mitigasi bencana.

Untuk mendukung program ini, Kementerian ESDM menetapkan tarif denda administratif bagi pelanggaran kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan di kawasan hutan untuk komoditas strategis.

Aturan ini tertuang dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 391.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Tarif Denda Administratif Pelanggaran Kegiatan Usaha Pertambangan di Kawasan Hutan untuk Komoditas Nikel, Bauksit, Timah, dan Batu bara.

Bisnis.com, BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengultimatum para pengusaha tambang di kawasan Bogor agar tidak menjadikan warga sebagai tameng dalam menghadapi kebijakan pemerintah provinsi.

Pernyataan itu disampaikan menyusul penutupan sejumlah tambang di tiga kecamatan, yakni Rumpin, Cigudeg, dan Parung Panjang, yang memicu protes dari sebagian warga.

Dedi menegaskan bahwa aktivitas pertambangan di daerah harus memberi manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Kebijakan penertiban tambang, kata dia, telah melalui berbagai kajian mendalam, mulai dari aspek keselamatan warga hingga kelestarian lingkungan.

"Saya berpihak pada kepentingan masyarakat, saya akan berjuang dengan kepentingan rakyat, dan saya tidak mau masyarakat dijadikan ujung tombak menghadapi pemerintah," ujarnya, Selasa (21/10/2025).

Ia menilai aliran dana besar dari sektor pertambangan belum memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat di sekitar lokasi tambang. "Belajar dari kasus Rumpin, kasus Renghas Jajar dan sekitarnya. Kita bisa melihat bahwa aliran uang yang puluhan miliar dalam setiap bulan dan bisa jadi ratusan miliar dalam setiap tahun ternyata tidak bisa mendongkrak ekonomi warga sekitar," kata Dedi.

Fakta di lapangan, lanjutnya, menunjukkan kondisi warga di sekitar tambang justru memprihatinkan. Ketika aktivitas tambang dihentikan sementara, banyak warga kehilangan mata pencaharian. "Ketika baru sebentar tambang ditutup, semua orang sudah berteriak, ditagih oleh bank keliling. Infrastruktur di sekitar desanya hancur," ujarnya.

Dedi menilai para pengusaha tambang kerap memanfaatkan masyarakat sebagai garda terdepan untuk menolak kebijakan penertiban pemerintah. Namun, ia memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menyiapkan langkah-langkah untuk membantu warga yang terdampak.

Ia menjelaskan, bantuan yang disiapkan mencakup modal usaha dan dana pengganti bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan akibat penutupan tambang. "Mohon sabar untuk semuanya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan skema-skema dan dalam waktu dekat akan segera direalisasikan," kata Dedi.

Bisnis.com, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, tengah mengkaji rencana memberikan bantuan dan lapangan kerja baru bagi warga yang terdampak penutupan tambang di wilayah Cigudeg, Rumpin, dan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.

Dedi Mulyadi mengatakan dirinya memahami kekecewaan masyarakat karena kehilangan pekerjaan akibat kebijakan tersebut. Namun, keputusan menutup tambang diambil demi kepentingan masyarakat yang lebih luas.

"Saya paham Anda marah karena pekerjaannya ditutup. Tapi saya melakukan penutupan itu demi kepentingan masyarakat yang lebih banyak," ucap Dedi Mulyadi, Minggu (12/10/2025).

Menurutnya, pemerintah telah mempertimbangkan kondisi masyarakat dan menyiapkan 2 langkah besar untuk membantu mereka yang kehilangan mata pencaharian.

Opsi pertama adalah memberikan bantuan langsung kepada warga terdampak. Nilainya diperkirakan Rp2 juta hingga Rp3 juta per bulan yang akan disalurkan kepada setiap karyawan atau kepala keluarga yang kehilangan pekerjaan.

"Kami sedang hitung jumlah pastinya. Skep-nya (surat keputusan) lagi kami buatkan. Tapi per bulan sekitar dua sampai tiga juta per karyawan atau per kepala keluarga, agar kebutuhan beras dan anak sekolahnya tetap terpenuhi," ujarnya.

Selain bantuan tunai, Pemprov Jabar juga menyiapkan lapangan kerja baru bagi mantan pekerja tambang. Mereka akan direkrut menjadi tenaga kebersihan, sopir, operator alat berat, hingga petugas pemadam kebakaran.

"Kami memerlukan tenaga kebersihan jalan, misalnya sepanjang Parung Panjang, nanti akan kami rekrut dari karyawan yang terdampak penutupan tambang dengan gaji sesuai UMK (Upah Minimum Kabupaten)," tuturnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat saat ini juga tengah menambah armada mobil truk dan alat berat untuk sektor Pekerjaan Umum (PU), Sumber Daya Air (PSDA), dan Lingkungan Hidup.

Kebutuhan itu, membuka peluang kerja baru bagi mereka yang sebelumnya bekerja di sektor pertambangan.

"Kami juga membeli alat berat dengan jumlah banyak. Jadi operator bekas tambang bisa kami latih dan tempatkan di sektor PU atau PSDA," ujarnya.

Selain itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar juga akan melatih sebagian pekerja tambang menjadi tenaga pemadam kebakaran yang akan ditempatkan di berbagai kabupaten dan kota.

Dedi menegaskan, pemerintah akan mulai merealisasikan program bantuan dan rekrutmen tersebut dalam waktu dekat. Ia meminta masyarakat untuk bersabar selama proses administrasi berjalan.

"Mohon sabar, dalam seminggu ini kami akan segera bergerak untuk melakukan realisasi terhadap apa yang menjadi kebutuhan," kata Dedi.

Meski sudah menawarkan jalan keluar, Dedi Mulyadi juga menyampaikan bahwa dirinya siap menerima kemarahan warga atas kebijakan ini.

"Boleh ngambek terus, saya enggak apa-apa. Dibenci, dimarahi oleh warga juga enggak masalah. Yang penting saya berguna bagi kepentingan orang banyak," ujarnya.

Penutupan tambang di kawasan Cigudeg dan Rumpin dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat karena aktivitas penambangan dinilai telah menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang signifikan.

Meski kebijakan ini menimbulkan reaksi keras dari sebagian masyarakat, Dedi menegaskan bahwa langkah tersebut diambil untuk melindungi keseimbangan alam dan keselamatan warga di jangka panjang.

"Saya fokus pada warga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan pendapatan, dan kehilangan kehidupan karena penutupan tambang. Tugas saya memastikan mereka tetap bisa hidup layak," kata Dedi.